MAMUJU -- PT POS Indonesia KC Mamuju akan memulai pendistribusian paket Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) di wilayah Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar mendukung penuh pendistribusian bantuan alat masak tersebut. Hal itu disampaikan Eksekutif Manajer PT POS Indonesia KC Mamuju Takwa Setiawan usai melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh di Kantor sementara Gubernur, Jumat , 5 Januari 2024 "Kami sudah bertemu Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan membahas terkait pendistribusian AML yang mana sudah dilakukan pada Desember 2023, dan kami meminta dukungan untuk penyaluran AML dari Kementrian ESDM bisa berjalan dengan sukses khususnya di wilayah Sulbar," kata Takwa Setiawan. Takwa juga mengatakan, sebelumnya melalui PT POS Indonesia Pemerintah Provinsi Sulbar juga telah menyalurkan bantuan tersebut dan penyaluran saat ini merupakan tahap berikutnya. Pembagian alat masak gratis ini dilakukan sebagai bagian dari program yang direalisasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Tahap selanjutnya ini kemungkinan akan dilakukan launching untuk penyerahan langsung ke penerima yang ada di kabupaten Mamuju atau Kabupaten lain di Sulbar,"ucap Takwa. Ia menjelaskan bahwa, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan sangat mendukung PT POS Indonesia sebagai transporter, beliau mendukung dan melalui Kadis ESDM meminta support agar mensukseskan penyaluran yang akan dilakukan. "Berdasarkan data untuk tahap pertama ada 1036 KPM untuk berikutnya itu kami belum mengetahui sebaranya, dan itu akan ditindaklanjuti kembali,"tutupnya. (Rls)

Mamuju – Kerja keras Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melibatkan seluruh pegawai ASN berbuah manis. Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga akhir Tahun 2023 sudah melampaui target. Realisasinya, untuk PKB, dari target Rp. 89.941.937.347,00 terealisasi Rp. 95.190.105.335,00 atau 105,84 persen. Kemudian, BBNKB ditargetkan Rp. 86.774.040.401,00 tercapai Rp. 89.006.716.233,00 atau 102,57 persen. Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, capaian yang menggembirakan itu tidak terlepas dari kerja keras dan tidak kenal lelah jajarannya di lapangan. "Karena walau hari libur, Sabtu dan Minggu mereka tetap bekerja seperti biasa. “Alhamdulillah Kami bersyukur, realisasi PKB dan BBNKB melampaui target 100 persen,” ujar Amujib, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 05 Januari 2024. Menurutnya, faktor yang mempengaruhi tercapainya pendapatan tersebut yaitu meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Disamping itu, berbagai program dan kegiatan sepanjang 2023 yang dilakukan membuat target itu tercapai. Seperti program Gerakan Masyarakat Sadar Pajak Kendaraan, Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor (sweeping), kegiatan optimalisasi pajak daerah yang mempermudah dan memperbanyak pelayanan melalui sistem pembayaran dari berbagai aplikasi, serta sosialiasi inovasi pelayanan Samsat secara intens melalui media sosial (medsos) maupun secara langsung ke masyarakat. Selain itu, lanjutnya, peran dan dukungan dari mitra diantaranya Kepolisian dan Jasa Raharja juga sangat berpengaruh terhadap perolehan ini. Amujib mengungkapkan, pajak yang telah dibayarkan akan membantu pembangunan Sulbar. Pajak itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. "Atas nama Pemprov Sulbar, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulbar yang telah taat dan patuh membayar pajak," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan bersama Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, Tina Wahyuni Fitri membahas terkait penilaian dan hasil evaluasi penyelenggraan statistik di wilayah Sulawesi Barat di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Jumat 5 Januari 2023 Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan membahas terkait rencana penilaian dan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Sulbar. "Kami menyerahkan hasil evaluasi statistik sektoral, itu adalah evaluasi dari penillaian kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Sulbar dan juga evaluasi dari kualitas pelayanan publik di bidang statistik," kata Tina. Tina mengatakan, berbicara tentang kualitas data statistik, perlu ada kolaborasi yang baik anatara Pemerintah dan BPS, olehnya itu, Ia mengaku bersyukur dengan pertemuan yang dilakukan. "Kami menyampaikan beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti dan di tahun 2024 penilaianya bulan April, nilai EPSS Sulbar bisa lebih baik dan naik signifikan,"ucap Tina. Tina mengatakan, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pun sangat mengapresiasi dan begitu mencermati seluruh pemaparan yang dilakukan BPS "Dan beliau sudah bisa melihat hal-hal yang bisa ditindaklanjuti operasional level Provinsi dan memberikan arahan kepada Diskominfo dan Bappeda untuk lebih intens berkomunikasi," ujar Tina. Beberapa hal sangat akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi yaitu mendukung BPS untuk membuat surat edaran terkait satu data Indonesia dan juga surat edaran untuk peningkatan kualitas data statistik. "BPS sebagai pembina berharap dapat bisa memberikan banyak masukan untuk tim satu data Indonesia," tutupnya. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula, Kepala Bappeda, Junda Maulana dan peserta rapat lainnya. (Rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhtar, menindaklanjuti instruksi Pj. Gubernur Sulbar sehubungan dengan himbauan Menteri Dalam Negeri yang meminta daerah membuat Program Cepat Tanam. Berdasarkan Informasi Teknis Prospek Cuaca Seminggu Kedepan Periode 05 – 11 Januari 2024 dari BMKG memprediksi kondisi global, regional dan probabilistic model diprakirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi di Wilayah Sulbar. Setelah berkoordinasi dengan dinas pertanian di setiap kabupaten, pada Januari diperkirakan percepatan tanam dapat dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 3.100 Ha. Pada minggu pertama rencana tanam sebanyak 470 Ha, minggu kedua sebanyak 700 Ha, minggu ketiga 900 Ha dan minggu keempat 1.030 Ha. Rencana Percepatan Tanam tersebut di Kecamatan Tapango, Matakali, Polewali dan Binuang. Luas Baku Sawah Sulbar 39.485 Ha terdiri atas sawah irigasi 19.544 Ha dan Non Irigasi 19.941 Ha. Kepala DTPHP Sulbar Muhtar mengatakan, jika terjadi hujan sesuai dengan prakiraan BMKG, maka areal sawah-sawah tersebut yang tersebar di enam wilayah kabupaten akan segera tertanami, sehingga produksi padi untuk memenuhi kebutuhan beras di Sulbar dapat tetap berlangsung. "Percepatan tanam untuk komoditi-komoditi lainnya juga sedang berlangsung seiring dengan ketersediaan air tersebut. Petani di beberapa wilayah telah melakukan olah tanah pada sentra-sentra pengembangan jagung dan kedelai," kata Muhtar, Jumat 5 Januari 2024 Ia menambahkan, upaya khusus peningkatan produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) juga melibatkan intitusi TNI sebagaimana Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian yang di tanda tangani oleh Menteri Pertanian dan panglima TNI pada 4 Desember 2023. "Tujuannya adalah kembali mencapai swasembada dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ucapnya (rls)

Mamuju – Kerja keras Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melibatkan seluruh pegawai ASN berbuah manis. Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga akhir Tahun 2023 sudah melampaui target. Realisasinya, untuk PKB, dari target Rp. 89.941.937.347,00 Milyar terealisasi Rp. 95.190.105.335,00 Milyar atau 105,84 persen. Kemudian, BBNKB ditargetkan Rp. 86.774.040.401,00 Milyar, tercapai Rp. 89.006.716.233,00 Milyar atau 102,57 persen. Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, capaian yang menggembirakan itu tidak terlepas dari kerja keras dan tidak kenal lelah jajarannya di lapangan. "Karena walau hari libur, Sabtu dan Minggu mereka tetap bekerja seperti biasa. “Alhamdulillah Kami bersyukur, sampai realisasi PKB dan BBNKB melampaui target 100 persen,” ujar Amujib, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 05 Januari 2024. Menurutnya, faktor yang mempengaruhi tercapainya pendapatan tersebut yaitu meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Disamping itu, berbagai program dan kegiatan sepanjang 2023 yang dilakukan membuat target itu tercapai. Seperti program Gerakan Masyarakat Sadar Pajak Kendaraan, Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor (sweeping), kegiatan optimalisasi pajak daerah yang mempermudah dan memperbanyak pelayanan melalui sistem pembayaran dari berbagai aplikasi, serta sosialiasi inovasi pelayanan Samsat secara intens melalui media sosial (medsos) maupun secara langsung ke masyarakat. Selain itu, lanjutnya, peran dan dukungan dari mitra diantaranya Kepolisian dan Jasa Raharja juga sangat berpengaruh terhadap perolehan ini. Amujib mengungkapkan, pajak yang telah dibayarkan akan membantu pembangunan Sulbar. Pajak itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. "Atas nama Pemprov Sulbar, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulbar yang telah taat dan patuh membayar pajak," tutupnya. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka peningkatan kualitas data pengendalian inflasi di Sulawesi Barat (Sulbar) khususnya dalam pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Masriadi Nadi Atjo selaku Sekretaris TPID Sulbar bersama Tim Teknis Pengendalian Inflasi Sulbar, melakukan pertemuan advokasi dalam rangka kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar selaku Pembina Statistik Sektoral di Sulbar, di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Kamis 04 Januari 2024. Tim Teknis Pengendalian Inflasi Sulbar, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Sulbar Bau Akram Da'i, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar dan Perum Bulog Cabang Mamuju. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan rapat tersebut adalah untuk memperoleh informasi perkembangan inflasi di Sulbar, penyebab inflasi pada Desember 2023 dan komoditi yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi di pada Desember 2023, serta langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Inflasi. Dari pelaksanaan rapat tersebut, diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut : 1. Perkembangan pengendalian inflasi Sulbar dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 berada pada rentan target nasional dan komoditias yang menjadi penyumbang inflasi yaitu beras, cabai rawit, cabai merah, rokok kretek dan angkutan udara. Pada Desember 2023 angka inflasi Sulbar mencapai 1,82%, hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulbar yang tidak terlepas dari petunjuk dan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada TPID Sulbar dalam mengendalikan inflasi melalui program Gerakan Pangan Murah yang dilakukan setiap minggu dan subsidi pangan untuk beras, gula pasir dan komoditi perikanan (ikan layang, bandeng dan cakalang) sehingga mampu menekan kenaikan harga yang cenderung meningkat. 2. Berdasarkan hasil peninjauan BPS atas pemantauan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui SP2KP bahwa hingga minggu pertama Januari 2024 komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga…

MAMUJU - Dinas Sosial Sulawesi Barat membagikan beras sebanyak 98.240 ton sepanjang tahun 2023. Penyaluran bantuan beras miskin ini dibagikan ke semua kabupaten di Sulbar dengan 5 kilo gram beras setia Kartu Keluarga (KK). Dimana jumlah penerima secara keseluruhan di Sulbar sebanyak 19.648 jiwa. Hal tersebut, disampaikan Kadis Sosial Sulbar Rahmat Sanusi, dia mengatakan ini merupakan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam mengintervensi permasalahan miskin ekstrim. "Jadi bantuan beras ini salurkan dipertengahan Desember 2023 lalu dengan dana Rp 1 miliar lebih," kata Rahmat, Jumat 5 Januari 2024. Ia menambahkan , masih ada dana sisa yang nantinya akan dibagikan lagi bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. "Masih ada kurang lebih Rp 100 juta. Jadi akan kita bagikan tahun ini, beras 5 kilo gram kepada masyarakat," bebernya. Mengingat, menjadi prioritas Pj Gubernur Sulbar mengintervensi miskin ekstrim di Sulbar bisa tertangani dengan baik. "Targetnya zero miskin ekstrim semoga bisa kita capai. Kita ingin bagaimana permasalahan ini diselesaikan dengan baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Djamila memimpin Rapat Percepatan Program dan Kegiatan Tahun 2024 di Ruang Rapat DP3AP2KB Sulbar, Jum'at, 05 Januari 2024. Rapat dihadiri Sekretaris dr. Muhammad Ihwan, para Kepala Bidang dan Staf DP3AP2KB Sulbar. Dalam pertemuan ini masing-masing bidang memaparkan program dan kegiatan tahun 2024. Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila meminta jajarannya untuk segera menjalankan program dan kegiatan 2024 yang sudah direncanakan. "Kita harus bergerak cepat, menyegerakan aksi pada minggu kedua atau paling lambat minggu ketiga Januari," kata Djamila Adapun program dan kegiatan DP3AP2KB Sulbar 2024, seperti program pemenuhan hak anak dengan agenda persiapan evaluasi KlA oleh Tim Verifikasi, serta pelaksanaan Bimtek dengan GT KLA kabupaten serta sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Selanjutnya, program keluarga sejahtera dengan agenda melakukan bimbingan kepada pasangan usia 15-19 tahun terkait konseling dan promosi kesehatan di kabupaten. (rls)

MAMUJU -- Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ninuk Triyanti Zudan bersama para anggota TP PKK mengunjungi sekaligus memberikan makanan tambahan ke Posyandu Sikakatui, BTN Tarambang,Tambi Kampung Baru, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju dan Posyandu sejati PKM Rangas, Jumat 5 Januari 2024. Ninuk Triyanti Zudan bersama anggota PKK juga memberikan penyuluhan terhadap para orang tua anak tentang pola asuh anak kategori Stunting, serta penyuluhan dan bantuan makanan tambahan terhadap ibu hamil. "Alhamdulillah di Posyandu ini kita hadir untuk memastikan bahwa kegiatannya berjalan dengan baik," kata Ninuk Ia menambahkan , bantuan diberikan dengan menyasar balita dan ibu hamil agar bisa rutin memeriksa kesehatannya. "Sasarannya seluruh anak-anak usia balita dipastikan agar supaya bisa memeriksakan kesehatannya," tambahnya. Sementara itu, ini merupakan program prioritas TP PKK Sulbar dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan 4+1 di Sulbar. "Termasuk ibu hamil rutin memeriksa kesehatannya dan berharap ini tidak lepas intervensinya," ujarnya. Sehingga, semua unsur terkait baik itu provinsi maupun kabupaten turut serta melakukan intervensi ke lapangan. "Pak camat dan lurah betul-betul mendukung agar kegiatan posyandu bisa sasarannya tepat pada anak-anak dan ibu hamil," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Kadis Kominfo Sulawesi Barat Mustari Mula melakukan koordinasi dengan Komisioner Informasi Daerah Provinsi Sulbar dalam rangka persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Pemprov Sulbar di Ruang bidang PSI baru - baru ini. Kunjungan ini diterima oleh Ketua KIP, Andi Fachriady Kusno dan Wakil Ketua Asia Rahim. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, salah satu indeks yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah indeks keterbukaan informasi publik pada lingkup OPD Pemprov Sulbar. Itu juga sebagai tindak lanjut dari arahan PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada OPD. "Kegiatan tersebut akan melibatkan komisi informasi yang akan membantu dalam melalukan coaching clinic atau bimbingan singkat/wawancara terhadap ppid pelaksanaan pada setiap opd," kata Mustari. Ia menambahkan , metode yang dilakukan lebih lanjut akan didiskusikan bersama dengan komisioner informasi. "Hasil dari monev ini nanntiya akan diserahkan ke Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh," bebernya. Dengan monev yang dilakukan pada ppid pelaksana kepada OPD, lanjut Mustari, sebagai langkah dalam mempersiapkan lebih awal menghadapi monev untuk pelaksanaan anugerah keterbukaan informasi publik yang setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. "Setiap tahun monev dilakukan dari KI Pusat, dan tahun ini metodenya melakukan penilaian pada PPID pelaksana, bukan hanya PPID utama. Ini juga gayung bersambut dari arahan PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan kepada PPID untuk melalukan monev ketrrbukaan informasi publik lingkup Pemprov Sulbar," tandasnya.(rls)