MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar telah merangkul sejumlah sekolah bersama-sama Gelar Aksi Nyata Pelajar Jenjang SMA/SMK Sulbar, di SMA Kalukku, Kabupaten Mamuju, Jumat 16 September 2022 "Saya berterima kasih ada kolaborasi yang bagus diantara bapak bapak semua. Tidak ada sebuah capaian tanpa kolaborasi," ujar Akmal, saat membuka Gelar Aksi Nyata bertema 'Bangkit Mengukir Prestasi Menuju Sulbar Malaqbi dan Berdaya Saing' itu mengemas sejumlah kegiatan, yakni Murothal Al-Quran, Cerdas Cermat Wawasan Agama Islam Dan wawasan Kedaerahan Sulbar, Festival Lomba Produk Inovasi Tepat Guna, Pameran hasil produk inovasi yang pernah juara. Selain itu melakukan penanaman pohon di pekarangan sekolah. Kedepan, lanjut Akmal Malik, berharap kolaborasi antar sekolah terus terbangun, dan digelar secara bergiliran di enam kabupaten. Hal itu sebagai upaya mendorong pendidikan mengatasi permasalahan rill di daerah. "Saya ingin lebih tematik, kedepan bisa disinkronkan dengan isu-isu nasional, misalnya soal inflasi," ungkapnya. Misalnya, sekolah mendorong siswa agar menghadirkan ternak ayam, dari ternak tersebut bisa menghasilkan telur. Sebagaimana diketahui salah satu penyumbang Inflasi Sulbar adalah telur. "Kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita tuh melalui pendidikan seperti negara-negara maju yang sudah lakukan itu, Jepang, dia selesaikan persoalan persampahan dengan pendidikan, dia selesaikan persamasalahan ekonomi dengan pendidikan,pendidikan adalah instrumen menyelesaikan persoalan di negeri ini," ujar Akmal. Akmal Malik mengaku, empat bulan mengamati Sulbar, memang pendidikan Sulbar masih banyak hal yang harus dibenahi. Dan itu dapat diselesaikan dengan kolaborasi. Pada pembukaan Gelar Aksi Nyata itu, PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud melakukan penanaman pohon di pekarangan SMA Negeri 1 Kalukku, serta meninjau pameran produk inovasi sekolah. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan rapat bersama kepala sekolah SMA, SMK, SLB se Sulbar secara virtual di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 15 September 2022 membahas persiapan Gerakan Menanam 1,2 juta Mangrove yang direncanakan digelar pada Hari Menanam Pohon Indonesia 28 November 2022. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik berterima kasih atas dukungan dari seluruh sekolah, baik guru dan siswa yang berpartisipasi melakukan pembibitan Mangrove. "Kita mengedepankan semangat kolaborasi. Sejauh ini entitas cukup banyak adalah sekolah. Ini bagian dari pendidikan siswa agar mencintai lingkungan dan bertanggungjawab terhadap lingkungan masing masing. Inilah gerakan nyata kita berbuat untuk Sulbar," ujar Akmal Malik pada Pertemuan ke II dengan Kepala Sekolah. Akmal Malik mengatakan, serupa dengan pelaksanaan Festival Sandeq yang belum lama ini digelar, gerakan penanaman mangrove ini pun akan memberdayakan seluruh elemen masyarakat tanpa harus bergantung pada APBD. "Kita tidak boleh berkecil hati, meskipun kita daerah kecil kita harus mampu berbuat yang nayata. Enam kabupaten kalau bisa bergerak bersama kita bisa kalahkan daerah lain," ujar Akmal. Terpenting kata Akmal Malik, sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan itu adalah tercapainya proses edukasi kepada siswa dan masyarakat. "Edukasi program ini adalah inti dari gerakan ini, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya mangrove kedepan," ungkapnya. Diketahui, untuk penanaman mangrove fokus kepada lima kabupaten, dari Paku hingga Suremana. Khusus di Mamasa, guru dan siswa juga dilibatkan, namun sasarannha berada di sekitar Daerah Aliran Sungai, dengan jenis pohon endemik DAS Mamasa dan bermanfaat bagi generasi kedepan. Adapun laporan dari masing masing saat ini melakukan proses pembibitan. "Diharapkan pertemuan ketiga (akhir September) sudah ada data berapa bibit, berapa guru siswa dilibatkan. apa jenis tanamannya, dimana lokasi menanamnya," pungkasnya. (rls)

Tema :Tumbuh bersama lebih kokoh untuk kemajuan Sulbar dan IKN Makna Filosophy Logo Sulbar di usia 18 tahun adalah sebuah tafsir atas semangat para leluhur dan pejuang pembentukan sulbar dalam membangun Sulawesi Barat yang sejahtera. Angka 18, dibentuk dengan pola melengkung yang berarti kekuatan antara wilayah pesisir dan pegunungan yang nampak terpisah tapi bersatu dalam kekokohan bentuk dan warna yang senada. Selanjutnya tiga layar dengan warna yang berbeda adalah ungkapan kolaborasi dan juga sinergi serta semangat pantang menyerah dalam mengghadapi setiap tantangan yang kerap dihadapi dalam mewujudkan cita pembangunan Sulawesi Barat. Bentuk layar yang terlihat mengikuti arah angin juga sebagai wujud nyata bahwa Sulawesi Barat senantiasa adaptif atas setiap perubahan dan siap berubah untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera Makna warna 1. Biru berarti kepercayaan dan tanggung jawab. Pemerintah (eksekutif dan legislative) dalam memberikan pelayanan publik senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas dan menjaga amanah rakyat 2. Merah melambangkan kesetiaan. Segenap warga Sulbar adalah pribadi yang setia dalam mengisi pembangunan. setia pada negara dan setia pada komitmen untuk sulbar yang lebih baik 3. Kuning adalah symbol kebesaran dan kejayaan. Potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Barat adalah kekayaan yang tiada nilainya. Perlu diolah dan dikelola untuk kemakmuran 4. Hijau melambangkan kedamaian dan spiritualitas. Sulbar yang damai akan terwujud dengan dihadirkannya nilai-nilai ilahiah dalam setiap pijakan kebijakan 5. Orange bermakna kehangatan dan rasa percaya diri. Sulawesi Barat dibangun dengan cinta dan untuk cinta. Karena kecintaan kepada tanah Mandar maka optimism senantiasa mewarnai semangat setiap insan di Sulawesi Barat dalam menata sulbar sebagai provinsi yang berdaya saing. Makna angka 1. 18 : usia Sulbar 2. 3 lengkungan pada angka 18 adalah melambangkan 3 isu utama dalam pembangunan Sulbar yakni pendidikan, ekonomi dan kesehatan. 3. 3 layar melambangkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan juga akademisi. Selain itu juga melambangkan serta mengarah pada konsep…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar mendukung Kebijakan Satu Peta, karenanya saat ini salah satu yang dikebut adalah mempercepat revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik membeberkan, persoalan kawasan di Sulbar memang masih menjadi sorotan. Bahkan belum lama ini terdapat kasus yang menyeret BPN atas persoalan status kawasan. Namun menurut Akmal itu menjadi pembelajaran kedepan. Disebutkan, 60 persen lebih kawasan di Sulbar masuk kawasan hutan lindung, sisanya sekira 34 persen kawasan yang bisa diproduksi oleh masyarakat. Atas kondisi itu tidak memungkinkan bagi Sulbar mengelola kawasan 34 persen dengan penduduk yang terus bertambah. Atas dasar itu, dengan adanya kebijakan satu peta menjadi solusi atas kondisi yang dihadapi di Sulbar. Salah satu langkah yang diupayakan atalah mempercepat revisi RTRW, agar segera terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) "Kami ingin tersedia peta digital. Rencana tata ruang nantinya terintegrasi di enam kabupaten dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), ini lagi on progres," ujar Akmal, pada Rakoor Tim Nasional Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Aksi Kebijakan Satu Peta, secara virtual, Rabu 14 September (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar menggelar rapat pemantapan Hari Jadi Sulbar ke 18 Tahun, di Rumah Aspirasi DPRD Sulbar, Rabu 14 September 2022. Ketua Panitia HUT Sulbar, Safaruddin Sanusi menyebutkan, rencana pelaksanaan HUT Sulbar digelar 22 September dengan mengundang sekira seribu orang dari berbagai elemen masyarakat, dipusatkan di area perkantoran DPRD Sulbar. Beberapa item kegiatan juga dilaksanakan seperti pameran UMKM yang akan dihadirkan di Jalan Arteri agar masyarakat merasakan kehadiran HUT Sulbar ke 18 Tahun. "Sekaligus ada rencana pesta rakyat dangan mengundang UMKM dari seluruh stakeholder," ujar Safaruddin. Beberapa hari sebelum hari H, panitia juga merancang sejumlah kegiatan di area perkantoran DPRD Sulbar, mulai pameran UMKM, pameran komoditas pangan, pentas kesenian, pertandingan Gateball, termasuk penilaian karya inovasi OPD. "Juga memberikan penghargaan kepada masyarakat Sulbar yang berprestasi selama satu tahun ini," bebernya. Safaruddin mengaku, saat ini pihaknya sedang merampungkan pembahasan terkait Logo dan tema kegiatan. "Ini secepatnya diselesaikan untuk segera dilakukan penyebaran undangan. Kita undang para pejuang dan para ormas, mahasiswa, dan sebagainya," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menerima kunjungan DPRD Polewali Mandar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis 14 September 2022. Kunjungan itu dalam rangka membahas terkait rencana pembangunan bandara perintis di wilayah Desa Patampanua, Kecamatan Matakali Polewali Mandar. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjelaskan terkait persoalan yang dihadapi Sulbar, terutama mengenai akses penghubung setiap daerah. Ia melihat, Sulbar dinilai kurang strategis karena wilayahnya memanjang dan memakan waktu cukup lama untuk menjangkau. Ia menilai rencana pembangunan bandar di Polman sebagai langkah strategis mempermudah akses namun hal itu tetap ia serahkan ke pemerintah dan DPRD. "Saya terimakasih kepada DPRD sudah mau berkonsultasi terkait ini. Kami sudah membuka itu di pusat tetapi kami serahkan kembali kepada daerah, kami menghormati Polman sebagai daerah otonom "Saya mendorong kolaborasi dan sinergi, Semoga ini menjadi langkan yang baik untuk Sulbar kedepan," lanjutnya. Kita berharap kehadiran bandara nanti dapat membuka akses antar wilayah, apalagi Polewali Mandar sebagai pusat perekonomian Sulbar. Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar Amiruddin, mengatakan dialog yang dilakukan untuk memastikan terkait regulasi RTRW yang mengatur tentang rencana pembangunan bandara perintis. "Hasilnya masih akan dipelajari dan akan menyurat ke Polewali Mandar. DPRD setuju masalahnya hanya di regulasi seperti apa," tutup Amir. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi daerah secara virtual di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 14 September 2022. Rakor tersebut untuk membahas langkah konkret sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2022. Akmal Malik mengaku, pemerintah terus berupaya menekan terjadinya inflasi, sehingga dibutuhkan koordinasi serta sinergi yang baik seluruh pihak, utamanya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. "Pelaksanaan rapat koordinasi pusat dan daerah ini, perlu menjadi pelajaran bagi Sulbar untuk menangani permasalahan inflasi," kata Akmal Malik Ia mengatakan, angka inflasi Sulbar saat ini masih berada di atas rata-rata nasional, sehingga kedepan akan fokus pada komoditi yang menjadi penyumbang inflasi seperti ikan, telur. "Saya minta kepada OPD Provinsi dan Kabupaten untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi, itu menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan inflasi,"tutup Akmal. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 13 September 2022. PJ. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, rapat koordinasi dilakukan guna memastikan penyaluran BLT di enam kabupaten betul-betul memperhatikan akurasi data. "Kita ingin mengkonsolidasi data, kita ingin mengantisipasi agar kejadian di provinsi lain terkait ketidakakuratan data bisa kita antisipasi dengan baik," ujar Akmal Malik, melalui rakor secara virtual Karena itu, Ia pun berharap setiap kabupaten mendatang setiap keluhan dan berkoordinasi dengan kepolisian. Lebih lanjut Akmal Malik menyampaikan, pentingnya akurasi data agar tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebab itu, Akmal Malik mendorong program Data Desa Presisi guna memastikan akurasi data disetiap desa. Hanya saja lanjut Akmal Malik, atas keterbatasan anggaran sehingga program data desa presisi belum mampu menjangkau seluruh desa tahun ini. "Andaikan data desa presisi kita bisa mencakup seluruh desa kita ini, tidak perlu ada kejadian soal kesalahan data," ujar Akmal. Diketahui dari hasil rakor tersebut, saat ini sejumlah kabupaten telah melakukan verifikasi data sebab beberapa permasalahan data ditemukan, seperti di Kabupaten Mamuju, masih ditemukan data penerima manfaat yang tidak sesuai petunjuk teknis penyaluran BLT. Yakni penerima manfaat tersebut sudah berstatus PPPK, Keluarga penerima manfaat (KPM) ada yang sudah meninggal dunia , bahkan ada KPM berlatar aparat desa. (rls)

Mamuju -- Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-50 PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIX di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 13 September 2022 Pj.Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Yulia Zubir Akmal menyampaikan sambutan seragam Ketua TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian.Yulia Zubir Akmal menyampaikan, peringatan HKG PKK ke-50 tahun ini merupakan tahun emas. "Untuk itu, saya minta gerakan PKK di Indonesia melalui momentum ini kembali ke roh nya yaitu gerakan masyarakat untuk pemberdayaan keluarga, artinya keluarga yang harus menjadi perhatian dan harus diprioritaskan," kata Yulia Ia juga menyampaikan, sepanjang 50 tahun PKK sudah banyak yang dilakukan, momentum HKG untuk digunakan sebagai media untuk senantiasa mawas diri " Kita semua tidak ingin hasil rakernas hanya disimpan dalam lemari. Momen ini diharapkan menjadi tolak ukur untuk mendongkrak semangat pembaruan,"sebut Yulia Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan selamat untuk peringatan HKG PKK ke-50 dan BBGRM ke-XIX. Pada momentum yang langka ini , kata Akmal Malik, akan menjadi momentum yang tidak terlupakan. "Di tengah dinamika ekonomi yabg cukup besar, dimana kita tahu, ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah menimbulkan gejolak yang perlu diwaspadai," kata Akmal. Akmal Malik juga menyampaikan, bahwa PKK juga memiliki dasawisma yang ada di tingkat desa yang diharapkan juga dapat membantu persoalan ketidakakuratan data.Jika hal tersebut bisa berjalan, persoalan tersebut bisa terselesaikan, minimal membantu pemerintah menyelesaikan persoalan ketidakakuratan data.Kepada PJ.Ketua TP PKK Sulbar diharapkan membagi sistem dimana semua TP PKK di kabupaten bergerak ke bawah membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang terjadi "PKK harus bisa menjadi organisasi terhebat, dan ini tantangan buat PKK.Jadilah PKK seperti sandeq yang memiliki bentuk yang kecil tapi nyalinya kuat.Jadilah sandeq Sulbar untuk melaksanakan tugas kenegaraan dan membantu menjadikan keluarga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. (rls)

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulaweis Barat di Hotel Maleo Mamuju, Selasa, 14 September 2022. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, ada tiga strategi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia tau dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi. Strategi pertama yaitu, penindakan , agar orang takut melakukan korupsi. Strategi ini merupakan strategi jangka pendek untuk membuat efek jera bagi pelakunya. Strategi kedua, merupakan strategi jangka menengah, lalu strategi ketiga yaitu pendidikan anti korupsi agar orang tidak mau korupsi, dan ini merupakan strategi jangka panjang. Akmal Malik juga menyampaikan, hasil survei penilaian integritas (SPI) KPK tahun 2021 lalu, Pemerintah Provinsi Sulbar memperoleh nilai 49, 10 persen dan nilai ini adalah nilai terendah dari seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia dan cukup jauh dari indeks rata-rata nasional yang berada di angka 72,40 persen. “Tentu ini harus menjadi muhasabah bagi kita semua dan perlu segera diberi perhatian extra untuk memperbaiki dan membenahi kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh KPK dalam pelaksanaan SPI itu,”tandasnya. Untuk itulah, lanjut Akmal Malik, KPK ,menyarankan bahwa prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yag ada di Provinsi Sulbar agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. “Efektivitas sosialisasi anti korupsi juga dapat dilakukan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemnagku kepentingan,”sebut Akmal Malik. Hadir juga Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pemeriksa gratifikasi pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Anjas Prasetio, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar, Feri Mupahir, Irwasda Polda Sulbar, Kombes Pol. Bambang Sutoyo, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, para asisten, Staf Ahli , pimpinan OPD, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar dan peserta lainnya. (rls) Pendidikan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi…