MAMUJU, Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima kunjungan sekaligus koordinasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sulbar Marasidin bersama jajaran di Rumah Jabatan Gubenur Sulbar, Selasa 09 Januari 2024. Dalam pertemuan, Pj. Gubernur Sulbar didampingi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Suyuti Marzuki. Turut hadir dari Kemenkumham Sulbar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Kantor Imigrasi Mamuju dan unsur staf lainnya. Dipertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin menyampaikan apresiasi tentang keberhasilan Sulbar yang dipimpin Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Pj. Gubernur Sulbar dalam mendorong Kebupaten Peduli HAM di provinsi ke-33 ini. "Atas keberhasilan itu, Bapak Pj. Gubernur Sulbar akan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Pembina Kabupaten Peduli HAM. Ini dilihat dari lima kabupaten yang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM," kata Marasidin. Salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan itu tentang kesediaan Pj. Gubernur Sulbar untuk pelaksanaan pemberian penghargaan yang tentunya akan menghadirkan para bupati yang akan menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Pj. Gubernur Sulbar. “Pemberian piagam rencananya akan dirangkaikan pada acara High Level Meeting Inflasi bersama para bupati,” bebernya. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemenkumham Sulbar bersama jajaran. Pada kesempatan itu, Prof. Zudan menyampaikan dukungan terhadap kelembagaan Kanwil Kemenkumham Sulbar dalam peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan Mamuju dan penataan efektifitas kelembagaan. “Kementerian Hukum dan HAM Sulbar harus menjadi organisasi yang semakin presisi dalam melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan pemerintah daerah," kata Prof. Zudan. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Pra Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Senin 08 Januari 2024. Bertempat di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, rapat dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Rapat dihadiri Tim Pokja KLHS Kabupaten Mamuju, terdiri dari Kepala DLH Mamuju dan jajaranya, Tim Ahli Penyusun KLHS RDTR Kabupaten Mamuju, dan Para Tim Validator dari DLH Sulbar. KLHS adalah rangkaian analisis yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam penyelenggaraan KLHS, tiga nilai penting terkait penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium) dan keadilan sosial ekonomi. Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Kebijakan, Rencana dan/atau Program RTRW dan Rencana Detailnya, wajib menyusun atau memiliki KLHS. Penyusunan KLHS menjadi bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS RDTR. KLHS tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan substansi RDTR WP Kalumpang, Kabupaten Mamuju, memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, sehingga berperan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RDTR atau kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali berharap kepada seluruh peserta rapat baik selaku pengusul maupun tim validator, agar memberikan perhatian yang serius, serta memberikan arahan untuk penyempurnaan kualitas dokumen KLHS pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Kabupaten Mamuju. “Jadi, saya harapkan pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku pengusul dan tim validator dari DLH Sulbar, untuk memberikan perhatian serius dan memberikan arahan bagi penyempurnaan dokumen, sehingga dihasilkan KLHS yang berkualitas," ucap Zulkifli. (rls)

MAMUJU-- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar untuk meminta dukungan dalam upaya pemberian subsidi pangan yang merupakan bagian dari pengendalian inflasi. Koordinasi dilakukan Senin 08 Januari 2024 di Kantor BI Perwakilan Sulbar. TPID Sulbar terdiri dari Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo yang juga selaku Sekretaris TPID Sulbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari dan Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Wawan Jurwanto. Dalam kesempatan itu, Sekretaris TPID Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan beberapa hal sesuai arahan dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa mengingat gejolak harga pangan yang terus mengalami peningkatan di awal Januari 2024, serta bertambahnya cakupan survey SBH di wilayah Sulbar yakni Kab. Mamuju dan Majene menjadi tantangan terbesar bagi TPID Sulbar untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam pengendalian inflasi di provinsi ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, program fasilitasi distribusi pangan melalui pemberian subsidi langsung ke komoditi pangan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pengendalian inflasi di Sulbar, dibanding dengan pelaksanaan Pasar Murah. "Menurut Kepala BPS Sulbar Ibu Tina Wahyufitri bahwa berdasarkan hasil survey Operasi Pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga berdampak 3,85 persen terhadap pengendalian inflasi," kata Abdul Waris. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Ketehanan Pangan mulai berupaya untuk melakukan intervensi harga pangan terutama untuk komoditi yang mengalami gejolak harga seperti beras dan gula pasir di Pasar Sentral Mamuju sebanyak 5 (lima) pedagang dan 6 (enam) pedagang di Pasar Regional Mamuju, dengan besaran intervensi antara Rp. 500 – Rp. 3.000/Kg. Namun masih terkendala dari sisi pengawasannya. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Wawan Jurwanto menyampaikan, telah melaksanakan intervensi melalui Gerakan Pasar Murah Ikan bersama dengan GPM yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan serta melakukan pemberian subsidi harga ikan di Pasar…

MAMUJU - Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat program dan kerja pengawasan tahun 2024 di kantornya, Selasa 9 Januari 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung Inspektur Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir, dihadiri Sekretaris, Inspektur Wilayah 1.2,3 dan Inspektur Khusus, Perencana Muda dan Kasubag Umum. "Inspektorat 2024 akan Melaksanakan pengawasan ke OPD berupa audit ketaatan, audit kinerja, pembinaan pengawasan kabupaten, hingga probity audit terhadap proyek strategis Provinsi," kata Natsir, Selasa 9 Januari 2024. Termasuk, lanjut Natsir akan dilakukan pengawasan pelaksanaan program 4 + 1, Evaluasi RB, SAKIP, LPPD, reviu laporan keuangan, reviu perencanaan, reviu DAK, Monev Monitoring Centre for Prevention (MCP), Monit SPI KPK, dan Operasionalisasi Saber Pungli. "Ini dilakukan untuk mengawal 8 prioritas Provinsi yg telah dicanangkan Bapak Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh," tambahnya. Selain itu dibahas pula terkait dengan Capaian Pelaporan LHKPN yang sampai saat ini sudah mencapai 35 persen per tanggal 9 Januari 2024. "Kita target pelaporan LHKPN tercapai 100 persen sebelum batas akhir waktu pelaporan yakni 31 Maret 2024," tegasnya. Karena ini sudah menjadi komitmen bersama sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "LHKPN dan LHKASN merupakan program nasional yang harus menjadi perhatian semua, sehingga seluruh pejabat wajib lapor," tandasnya.(rls)

Mamuju - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat monitoring pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar dengan menghadirkan pihak PT Brantas Abipraya di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa , 9 Januari 2024 Dalam rapat itu, Muhammad Idris menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pembangunan yang dilakukan PT Brantas Abipraya. Menurutnya, pada tahap finishing tidak sesuai dengan perencanaan. "Pembangunan Kantor Gubernur dijanjikan seharusnya sudah selesai September dan rencananya penyerahan Oktober 2023 lalu. Nah, kita toleransi karena waktu itu penyelesaiannya baru sekira 85 persen, akhirnya kita berikan dispensasi waktu sampai Desember 2023," kata Muhammad Idris. Namun, kata Idris, di Januari 2024 masih banyak pekerjaan yang belum rampung, bahkan banyak bagian-bagian yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itulah yang membuat Pemprov Sulbar sangat kecewa. "Kami sangat kecewa dengan pekerjaan Abipraya ini. Saya sebagai penanggungjawab akhir dari pencapaian ini, sungguh menyampaikan rasa kecewa atas cara kerja dari Abipraya ini yang selain terlambat, juga tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya di finishing itu," ungkapnya. Muhammad Idris pun menjelaskan, sejumlah titik-titik finishing pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan. Mulai dari site plan luar maupun dalam. "Ada juga railing jalan trotoar yang tidak dikelola dengan baik atau tidak ditangani dengan baik. Bahkan, ada pemasangan pembatas dari tangga itu yang juga belum dikerjakan dengan serius, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," ujar Muhammad Idris. Sehingga, pihak Pemprov Sulbar mendesak PT Brantas Abipraya untuk segera merampungkan pembangunan gedung itu, paling lambat minggu depan. Muhammad Idris membeberkan, gedung itu belum bisa difungsikan bulan ini. "Tadi saya minta tidak ada jalan lain, kecuali minggu ini dan minggu depan harus rampung dan mereka menyampaikan kita akan bersedia untuk dievaluasi. Jadi, Januari ini belum tentu bisa masuk kalau saya lihat perkembangannya, padahal kita sudah siap untuk mengisi kantor ini Januari 2024, bahkan peresmiannya seandainya memungkinkan, secara besar-besaran dihadiri oleh pak…

Mamuju -- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat Bupati Polewali Mandar, sekaligus pelantikan PJ Ketua TP PKK Polman, Dahlia Ilham, di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 9 Januari 2024. Turut, hadir Sekprov Muhammad Idris, mantan Bupati dan Wakil Bupati Polman , Andi Ibrahim Masdar serta Muhammad Natsir, unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten. Pejabat yang dilantik Muhammad Ilham Borahima sebagai PJ. Bupati Polewali Mandar menggantikan Andi Ibrahim Masdar yang berakhir masa jabatannya mulai pada tanggal 8 Januari 2024. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada kesempatan tersebut me nyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Andi Ibrahim Masdar dan Muhammad Natsir selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Polman. Kepada PJ Bupati Polman yang baru, Prof. Zudan mengucapkan selamat kepada Muhammad Ilham Borahima atas amanah yang diberikan melalui pemerintah pusat dan berharap amanah tersebut dijaga dengan baik "Selamat bertugas jadi Pj Polman, saya banyak komunikasi sejak di Capil, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Ada tiga tugas besar yanga harus dikerjakan yaitu melanjutkan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan. Ini yang harus dilakukan," ucap Prof. Zudan. Apapun yang terjadi adalah ketetapan Allah SWT, inilah takdir yang harus dijalani. "AIM-Natsir selama 10 tahun tetap rukun dalam pemerintah. Ini bisa jadi teladani kepada masyarakat dan pemuda. Mereka tetap harmoni, saling menyayangi dan menghormati," tambahnya. Sementara itu, AIM-Nastir sudah berhasil memimpin Polman selama 10 tahun lamanya yang mana saling support dan saling menghormati. "Untuk Pj Bupati Polman jalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Termasuk menjalankan delapan arahan Presiden mulai kendalikan Inflasi, Kemiskinan Ekstrim, Investasi, Belanja APBD, Potensi Daerah, jaga stabilitas politik Pemilu 2024, dan menjaga kebebasan beragama," tuturnya. Selain itu, ada tujuh arahan Presiden RI Jokowi Dodo mulai Inflasi, alokasi anggaran untuk stimulasi ekonomi, waspada El Nino, investasi, dukungan ke KPUD, jaga stabilitas politik, dan menjaga…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui BPBD Sulbar kembali melaksanakan simulasi bencana yang ketiga kalinya di kompleks kantor Gubernur Sulbar, Selasa 9 Januari 2024. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Muhammad Idris hadir langsung dalam simulasi tersebut. "Hari ini kita melakukan simulasi kalau ada gempa bumi, ini berkelanjutan dilakukan untuk membantu membangun budaya tanggap bencana," kata Prof Zudan Lebih lanjut, dikatakan simulasi ini dilakukan tahapan-tahapannya dimulai sejak sirine bunyi, kemudian masing-masing menyelamatkan diri di tempat paling aman, terus ada sirine kedua untuk menuju tempat kumpul sementara. "Setelah itu disiapkan jalur evakuasi menuju tempat kumpul akhir.Kemudian petugas baru mengecek ke gedung-gedung apakah ada kerusakan atau tidak," tambahnya. Ia membeberkan , bahwa pada simulasi kali ini melibatkan lembaga vertikal seperti Kemenkumham, BPN, BKKBN, dan BPK. "Kita mengajak instansi vertikal, mudah-mudahan kedepan masayarakat ikut terlibat simulasi bencana. Salah satu yang kita dorong seluruh ASN sosialisasi ke keluarganya dan tetangganya, karena kemandirian kebencanaan ini sangat penting," ungkapnya. Sehingga, lanjut Sestama BNPP ini, ketika ada gempa masing-masing tahu harus melakukan apa, dengan langkah pertama menyelamatkan diri sendiri. "Simulasi ini sudah ketiga kalinya, dan alhamduillah teman-teman ASN mulai tertata dan tidak lagi panik seperti saat pertama dilakukan simulasi," paparnya. Sedangkan, Sekprov Muhammad Idris menyampaikan kebencanaan ini lebih dituntut bagaimana setiap orang memiliki kesiapsiagaan. "Baik itu kesiapsiagaan individu dan keluarga. Khusus di kantor harus membudayakan model kebencanaan. Basisnya penyelamatan diri dan keluarga," ujarnya. Karena itu, tambah Idris , titik evakuasi atau titik kumpulnya untuk memastikan kawan-kawan ASN tahu mana jalur memudahkan akses. "Dukungan BPBD, saya sudah mengecek bagaimana sarana dan prasana harus berfungsi sebagai contoh kesiapsiagaan institusi. Paling tidak kita mulai dari kantor Gubernur dan lembaga vertikal. Jadi Sulbar betul-betul provinsi tangguh bencana," harapnya. Sedangkan, Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar menuturkan tekhnis pelaksanaan sama yang pertama saat serine pertama berbunyi semua OPD berkumpul dititik sementara…

Mamuju - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulbar, Ilham Borahima resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Polewali Mandar Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan terhadap Pj Bupati Polman, Ilham Borahima, oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, berlangsung di Graha Sandeq Kompleks kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 9 Januari 2024 Diwawancarai usai pelantikan, Ilham Borahima mengaku, bakal menjalankan arahan yang telah diberikan Prof Zudan Arif Fakrulloh selama menjabat sebagai Pj Bupati Polman dengan masa jabatan paling lama satu tahun itu. "Sebagaimana tadi arahan Pj Gubernur Sulbar, ada skala prioritas dari arahan presiden, terus ada kebijakan juga di tingkat provinsi, bahwa yang menjadi prioritas untuk skala nasional ada tiga, yakni pembangunan, pemerintahan dan pemasyarakatan," kata Ilham Borahima. Selain prioritas skala nasional, kata Dia, ada sejumlah tugas yang juga menjadi prioritas khususnya untuk daerah. Mulai dari penanganan persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, stunting, anak putus sekolah dan perkawinan dini. "Kalau tugas di daerah kita itu, persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, stunting, anak putus sekolah, kemudian perkawinan dini. Itu yang akan menjadi fokus perhatian kami," ungkapnya. Bahkan, kata Ilham Borahima, dirinya juga tidak akan mengabaikan amanah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang penyelenggaraannya tinggal satu bulan ke depan. "Untuk amanah pesta demokrasi lima tahunan ini, tentu kita juga tidak bisa abaikan, menjaga netralitas ASN, kita harus senantiasa memberikan bimbingan kepada seluruh ASN kita. Juga Disdukcapil masih ada juga tugas perekaman kita kejar, disana masih ada kurang lebih 10 ribu pemilih pemula yang akan perekaman," ujar Ilham Borahima. Lanjut Dia menjelaskan, ada sejumlah poin yang bakal menjadi perhatiannya selama menjabat sebagai Pj Bupati Polman. Menurutnya, ada larangan yang tak bisa dilanggar tanpa izin Kemendagri. "Yang pertama saya dilarang untuk memutasi pegawai, kecuali ada izin Kemendagri, serta yang kedua adalah membuat kebijakan baru," tuturnya. (Rls)

MAMUJU--Penyaluran Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) yang merupakan program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Desember 2023 lalu telah dilaksanakan penyaluran tahap 1 hingga tahap 3 dengan total 1.036 unit di enam kabupaten se- Sulbar, dan penyalurannya akan dilanjutkan di awal tahun 2024 ini sebanyak 2.827 unit kepada masyarakat penerima yang tersebar di seluruh wilayah Sulbar. “Hari Jumat lalu (5 Januari 2024 red.) Kami bersama Bapak Takwa Setiawan Eksekutif Manajer PT. POS Indonesia KC Mamuju, menyampaikan laporan ke Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan realisasi penyaluran AML, yang mana PT. POS Indonesia sebagai transpoter penyaluran AML ke masyarakat penerima. Untuk tahap berikutnya diminta kesediaan Bapak Pj. Gubernur Sulbar melakukan launching dengan penyerahan langsung kepada penerima di Kabupaten Mamuju atau kabupaten lain di Sulbar,” kata Amir, Kepala Dinas ESDM Sulbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 8 Januari 2024. Amir menyampaikan, Dinas ESDM Sulbar telah menerima usulan AML dari para kepala desa/lurah sebanyak 9.727 unit dan kesemunya sudah disampaikan kepada Kementerian ESDM. "Ada juga sebagian kepala desa menyampaikan langsung proposalnya ke pemerintah pusat. Semoga seluruh usulan yang disampaikan dapat diakomodir sesuai dengan persyaratan yang ada," harapnya. (rls)

MAMUJU - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali akan menyelenggarakan kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri-32 pada hari Rabu, 10 Januari 2024, pukul 09.00 - 12.00 WITA, Selasa 8 Januari 2024. Webinar ASN Kreatif Seri-32 mengusung tema "ASN Talent Academy: Pengembangan Talenta Unggul Melalui Budaya Kerja" sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Barat. Tema ini ini bertujuan untuk menggali potensi serta mengembangkan talenta unggul dalam lingkungan ASN, dengan fokus pada peran budaya kerja. “Semoga tema ini akan mendorong para ASN untuk memperbaiki pelayanan sebagai salah satu bagian penting dari tugas ASN. Webinar ini diselenggarakan untuk menjaga kemandirian para ASN agar senantiasa siap untuk belajar melalui berbagai platform yang tersedia. Dengan demikian, kompetensi ASN akan semakin meningkat”. ujar Farid Wajdi, selaku Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat. ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pengembangan talenta unggul bukan hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi yang baik. Budaya kerja yang positif dan inklusif adalah kunci utama dalam membentuk talenta unggul. ASN perlu diberdayakan melalui lingkungan kerja yang mendukung inovasi, pembelajaran, dan kolaborasi antarpegawai. “Saya berharap agar ASN di lingkup Pemprov Sulbar dapat hadir secara daring dalam kegiatan ini”, ujar Farid. Webinar ini juga akan memberikan ruang interaktif bagi para peserta untuk bertanya, berdiskusi dan berbagi pengalaman kepada narasumber dari LAN RI, yaitu Dr. Mariman Darto dan Mid Rahmalia Dengan diselenggarakan nya Webinar ASN Kreatif Seri-32 ini, BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat berharap agar para ASN di Provinsi Sulawesi Barat dapat terus mengembangkan diri mereka secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(rls)