MAMUJU, –Pemprov Sulbar bekerjasama Ditjen Otda menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bapemperda DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 6 Oktober 2022. Rakornas dihadiri, Ketua DPRD, Sekretaris Dewan, dan Ketua Bapemperda se Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta sejumlah Kementerian dari seluruh Indonesia Rakornas digelar sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditjen Otonomi Daerah (Otoda) Akmal Malik menyampaikan, pentingya melakukan penyelarasan produk hukum di Indonesia. Sebab itu, melalui Rakornas Bapemperda diharapkan produk hukum menjawab kebutuhan lokal di setiap daerah. "Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang ideal, khususnya terkait Bapemperda DPRD provinsi kabupaten kota,"ujar Akmal Malik, yang juga sebagai Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, Kamis 6 Oktober. Lanjut Akmal, pelaksanaan rakornas bertujuan membangun kolaborasi dengan mengajak partisipasi seluruh peserta melakukan penajaman dan penyelarasan pembentukan perda dengan peraturan perundang-undangan. “Untuk itulah melalui rakornas menjadi proses dan awal melakukan kolaborasi, membangun solidaritas mensinergikan pembentukan produk hukum daerah. Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang idea. khususnya terkait bapemperda DPRD provinsi kabupaten kota,” terang Akmal. Ia pun mengharapkan, seluruh daerah harus saling membantu sama lain. Panitia pelaksana, Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun menyampaikan, tiga poin penting yang diharapkan dalam Rakornas ini, antara lain, terwujudnya kesamaan pemahaman fungsi Bapemperda DPRD Provinsi,kabupaten/kota, sebagai ujung tombak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, terwujudnya sinergitas antara pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. “Ketiga optimalisasi fungsi sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif,” pungkasnya. (rls)

Mamuju -- Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi ( Regsosek) Tahun 2022 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Ballroom Hotel Maleo Kabupaten Mamuju. Rabu 5 Oktober 2022. Mengawali acara, dilakukan penandatanganan dukungan Regsosek dilakukan oleh Pj. Gubernur Sulbar ,Ketua DPRD Sulbar dan pimpinan Forkopimda sebagai bentuk dukungan mensukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, Bps merupakan duta data secara Nasional, namun dalam manajemennya masih terus perlu meningkatkan data presisi secara regional. " Persoalan utama di setiap daerah kurangnya manajemen data yang akurat, saya berharap semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk dapat menciptakan data yang akurat," sebut Akmal Malik yang juga aktif sebagai Ditjen Otoda Kemendagri. Lebih lanjut disampaikan, Kondisi negara saat ini dalam keadaan tidak biasa hal itu disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, maka dari itu Sulbar diharapkan Sulbar mampu terus maju dengan cara yang tidak biasa " Kuncinya kita harus komitmen berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah utamanya terkait pendataan registrasi sosial ekonomi," Anggota DPD RI, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, mengerti mengemukakan, Pendataan harus dilakukan sebaik mungkin agar bansos maupun subsidi sampai kepada kelompok ya betul2 membutuhkan sekaligus memastikan anggaran negara benar2 sampai kepada yang membutuhkan dengan melibatkan keaktifan masyarakat. " Kami berharap Regsosek ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga outputnya dapat menjadi jembatan koordinasi dan berbagai pakai antar lintas sektoral di berbagai daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia," tutur Iskandar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan, BPS adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan terkait perlindungan sosial yang sejalan dengan instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 dimana BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem. " BPS berperan penting dalam registrasi sosial ekonomi, juga mewujudkan…

BOGOR -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik meraih penghargaan kategori mitra terbaik Pengabdian pada Masyarakat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) di Grand Ballroom IPB University Bogor, Selasa 4 Oktober 2022. Penghargaan itu merupakan bentuk Apresiasi IPB, kepada mitra IPB khususnya Pemerintah Provinsi Sulbar yang memiliki andil besar dalam pengabdian pada masyarakat. Kesempatan itu Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria menyerahkan langsung penghargaan kepada Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama dengan beberapa dosen seperti Dr Sofyan Sjaf yang merupakan penggagas data desa Presisi. "Sulbar mendapat penghargaan, sebagai mitra PPM terbaik, dalam rangka Pengabdian Pada Masyarakat khususnya melalui kerja sama dengan IPB untuk melaksanakan program data desa presisi," kata Akmal Malik. Akmal Malik mengaku penghargaan yang diraih Sulbar, merupakan hasil kerja pemerintah Sulbar sebagai mitra terbaik berdasarkan penilaian IPB atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. "Ini penghargaan murni kita terima, harusnya kita yang memberikan penghargaan kepada IPB, karena IPB membantu kita menyiapkan data desa presisi," kata Akmal Malik. Selain itu, lanjut Akmal Malik rencananya 15 Oktober nanti Rektor IPB akan berkunjung ke Sulbar, melihat progres perkembangan hasil data presisi yang telah dikerjakan. "Insyaallah nanti Pak Rektor berkenan tanggal 15 Oktober akan berkunjung ke Sulbar," ucap Akmal Malik Penghargaan itu juga menjadi semangat bagi Sulbar agar kedepan dapat bekerja lebih baik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Kedepan kita akan terus bekerja lebih baik memberikan pelayanan lebih baik. Jika ada pihak yang memberikan penghargaan itu anugrah bagi Sulbar," tutup Akmal Malik . (rls)

SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menekan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 3 Oktober 2022. Kerjasama ini melingkupi berbagai program strategis di masing-masing provinsi. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, kerjasama kedua belah pihak berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayan Sulawesi Barat. "Salah satu program prioritas yang akan ditindaklanjuti oleh kedua pihak adalah penanganan stunting, serta kolaborasi pada pembangunan ekonomi daerah," terang Akmal Malik Selain itu, Akmal Malik menyebutkan, kalau kedua belah pihak akan segera berdiskusi dan mengeksplorasi terkait dengan potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan kedepannya. "Apa yang bisa kita adopsi di Sulbar, kita pelajari lebih lanjut," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, pihaknya dengan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik sudah berdiskusi tentang upaya melakukan kolaborasi dalam penanganan stunting. "Ini kita tindaklanjuti," ujarnya. Di sisi lain, Ganjar bercerita kalau di Jawa Tengah diupayakan dilakukan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui digitalisasi. Lebih lanjut Ganjar Pranowo menyebutkan, upaya efisiensi APBD melalui digitalisasi, salah satunya terwujud lewat SMK Boarding School. Terkait MoU dengan Pemprov Sulbar, Ganjar menegaskan, otonomi daerah pada dasarnya adalah mendorong kemandirian dan kerjasama, termasuk perdagangan antara daerah. Beberapa percontohan yang bisa ditindaklanjuti dalam pengembangan daerah di Sulbar, seperti perdagangan antar daerah, percontohan pendidikan SMK Jateng untuk memberikan anak-anak akses pendidikan yang terjangkau. Hal lain seperti percontohan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didorong memberikan fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Hal lain menurut Ganjar adalah peran Baznas di Jawa Tengah dioptimalkan, misalnya kalau ada permasalahan yang membutuhkan biaya, maka Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah pihak pertama yang diajak untuk melakukan penanganan. "Kalau Baznas tidak ada, pake sumber pembiayaan lain, terakhir dari kantong…

MAMUJU, -- Kafilah MTQ Korpri Sulbar melakukan audisi peserta untuk mengikuti MTQ Nasional. Audisi digelar secara virtual, Senin 3 Oktober 2022. Ketua Korpri Sulbar Muhammad Idris mengapresiasi Kafilah MTQ Sulbar atas proses yang dilakukan. Menurutnya, dengan adanya proses audisi diharapkan menghasilkan kafilah yang memiliki daya saing untuk mengikuti MTQ Korpri Nasional di Padang pada 6-13 November 2022. "Tidak ada hasil yang baik tanpa proses yang baik. Dan itu seberapa komitmen mencari calon kafilah representatif memenuhi syarat dan melakukan pelatihan secara intens," ujar Idris., Senin 3 Oktober 2022. Lanjut Idris berharap kafilah MTQ Sulbar menjadikan pengalaman pada MTQ di Kendari tahun sebelumnya menjadi evaluasi. Disebutkan, akan ada 80 instansi se Indonesia berkompetisi pada MTQ Korpri Nasional. Untuk itu penting mematangkan persiapan. "Saya lihat cabang yang diperlombakan sangat tinggi kompetensinya. 80 lembaga yang akan bersaing," ungkapnya. Meski begitu ia berharap prestasi Sulbar dipertahankan pada MTQ KORPRI sebelumnya, Sulbar mampu membawa satu perak dan satu perunggu, dan melihat peserta lainnya masuk sepuluh besar. Itu menjadi tolak ukur bahwa Kafilah MTQ Korpri Sulbar diperhitungkan. Diharapkan prestasi itu Untuk itu, prestasi yang dicapai sebelumnya tidak mundur, justru bisa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan capaian tersebut. Ketua Kafilah MTQ Sulbar Mustari Mula menyampaikan, sebanyak 29 peserta mendaftar secara online dari proses pendaftaran sejak 26 September hingga 2 Oktober. Disebutkan, pada MTQ Korpri Nasional tahun ini, Sulbar akan mengikuti 9 Kategori. "Mudah-mudahan audisi ini melahirkan kafilah untuk kita bawa ke MTQ Nasional di Padang 6-13 November 2022," tutup Mustari. (rls)

Penajam Paser Utara -- Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Sulawesi Barat menyelesaikan tour mereka yang bertajuk 'Gowes Sulbar ke IKN' di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 2 Oktober 2022. Sebanyak 51 peserta tour itu menyelesaikan rute gowes sejauh 24 kilometer dengan waktu 1 jam 30 menit. Gowes dimulai pada pukul 08.00 Wita di Kilometer 27 IKN hingga finish ke Titik Nol IKN pada pukul 09.30 Wita. Peserta berhasil menaklukkan rute yang didominasi jalur menanjak yang panjang dan sedikit licin akibat guyuran hujan hingga ke pusat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu di bawah rintik hujan yang seringkali mengguyur. Ketua ISSI Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, gowes lintas pulau ini merupakan komitmen dari pemerintah dan masyarakat Sulbar dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, IKN akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang akan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan Sulbar. "Jadi tidak ada keraguan bahkan kesangsian di dalamnya kita dari masyarakat Sulbar mendukung penuh IKN ini," kata Idris kepada wartawan Idris juga mengakui beratnya medan yang dilalui peserta 'Gowes Sulbar to IKN', namun itu bisa mereka lalui berkat kebersamaan dalam menaklukkan setiap tantangan yang ada pada rute mereka. Karena terdapat semangat membangun dan mendukung penuh IKN yang mereka bawa dalam tour kali ini. "Rute ini luar biasa, kesannya mengenakkan sekaligus membuat kita lelah, tapi kelelahan kita hari ini terbayar dengan kita bersama-sama di titik nol IKN," ujar Idris. Idris juga mengabaikan segala isu yang menyertai tour ISSI Sulbar ke IKN ini, dirinya tidak ingin terganggu dengan pembicaraan publik yang mengatakan kegiatan mereka hanya seremonial belaka. Karena menurutnya, apa yang dilakukan ISSI Sulbar merupakan perjuangan menciptakan tranformasi pembangunan di Indonesia. "Kita akan dorong kembali teman-teman di batch berikutnya ke Titik Nol IKN ini, kami memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk hadir disini," tutup Idris.( rls)

Balikpapan -- Peserta 'Gowes Sulbar to IKN' yang dilaksanakan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI ) Sulawesi Barat tiba Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu , 1 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita. Mereka kemudian melakukan technical meeting untuk memantapkan tour keesokan harinya. Technical meeting itu dipimpin langsung Ketua ISSI Sulawesi Barat, Muhammad Idris yang diikuti 47 peserta Gowes Sulbar to IKN yang berasal dari provinsi ke-33 itu di Asrama Haji Balikpapan. Segala persiapan dibahas dalam technical meeting itu, mulai dari waktu pelaksanaan, teknis kegiatan, perlengkapan hingga pendukung kegiatan. Rangkaian gowes akan dimulai pada pukul 05.30 Wita, peserta akan berangkat dari Asrama Embarkasi Balikpapan menggunakan bus ke titik star di Kilometer 24 IKN. Gowes akan dimulai dari Kilometer 24 IKN menuju ke Titik Nol pukul 08.00 Wita. Ketua ISSI Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengharapakan para peserta 'Gowes Sulbar to IKN' bisa disiplin terkait waktu, utamanya awal keberangkatan mereka ke titik gowes di Kilometer 24 IKN. Dia juga menginginkan peserta bisa menyelesaikan rute gowes sejauh 24 kilometer selama 2 jam. "Persiapan star kita harus cepat, karena kita biasa bermasalah disitu, saya harap kita disiplin. Intinya kita ini fun bike, jangan ada yang memancing, karena medan yang akan kita lalui ini menarik," kata Idris. Idris juga mengingatkan agar semua peserta mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, utamanya mereka yang tiba menggunakan kapal feri dari Mamuju. Pihaknya juga sudah menyiapkan tim medis yang akan mengikuti peserta gowes nantinya. "Setelah technical meeting ini silahkan beristirahat, agar kita siap gowes besok," tutup Idris. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka soft launching the next level di Marasa Corner Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Sabtu 1 Oktober 2022. Idris mengatakan, dirinya mengaku bangga dan sangat mengapresiasi kegiatan soft launching yang dilakukan PT Sulawesi Barat Malaqbi Perseroda. Apalagi, dengan pelibatan perbankan yang menjadi jalan untuk membangkitkan UMKM di Sulbar. "Harus ada jalan lain yang harus dibuka, UMKM ini menjadi jalan tol baru yang memiliki potensi besar untuk Sulbar," kata Idris. Menurutnya, kehadiran perseroda mendorong UMKM agar mendapat pendampingan yang lebih baik kedepan. Dengan tetap mempertahankan kualitas yang ada. "Semoga usaha yang akan dirintis semakin bagus," sambung Idris. Dengan soft launching yang dilakukan, Ia berharap aktivitas di marasa corner dapat semakin meningkat. "Setiap tamu tidak usah ditempat lain, kita akan minta di Marasa Corner saja,"ucap Idris. Direktur Utama BUMD PT Sulawesi Barat Malaqbi, Arianto Burhan Makka, mengatakan soft launching tersebut merupakan langkah awal sebelum dilakukan grand launching nantinya. Berbagai program kerjasama telah dilakukan Perseroda, Ia mengaku kedepan tim yang ada di internalnya akan bekerja maksimal untuk Sulbar. "Kami telah bergerak, selain Susi Air , juga telah kerjasama dengan perumahan," ucapnya. Apalagi rencananya, dalam waktu dekat Pemprov akan menerima tamu dari berbagai provinsi di Indonesia. Seluruh tamu nantinya akan di arahkan untuk berkunjung ke marasa corner melihat produk UMKM Sulbar yang ada. Arianto juga meminta dukungan seluruh pihak untuk percepatan pembangunan Sulbar melalui PT Sulawesi Barat Malaqbi. (rls)

MAMUJU -- Upacara Peringatan Hari Kesaktian Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar berlangsung di Tribun Upacara Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu 1 Oktober 2022. Sebagai Pembina Upacara adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris. Tahun ini Peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema "Bangkit Bergerak Bersama Pancasila" Menurutnya, peringatan hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum sangat penting untuk mengingat kembali sejarah khususnya bagi para generasi muda. "Isinya adalah generasi muda tidak boleh lupa akan sejarah bangsa yg terutama bagaimana mempertahankan keutuhan negara dibawah Panji Pancasila," kata Idris. Ia pun berharap jajaran Pemerintah Provinsi Sulbar, utamanya bagi para ASN bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman serta mengamalkan Pancasila dalam bekerja. "Kita berharap ASN termasuk calon pimpinan pemerintahan bisa menjadi komitmen untuk memperkuat Pancasila,"tutup Idris.

MAMUJU -- DPRD Provinsi Sulbar menggelar Rapat Paripurna jawaban Gubenur terhadap hasil pandangan umum Fraksi-fraksi terkait RAPBD Tahun Anggaran 2023, di ruang paripurna DPRD Sulbar, Jumat 30 September 2022. Penyampaian jawaban Gubernur tersebut disampaikan Sekprov Muhammad Idris, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi. Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2023, Sekprov mengatakan hal tersebut merupakan langkah maju bagi Sulbar "Alhamdulillah semua fraksi sudah menyetujui rancangan ini untuk dibahas bersama,"kata Sekprov Muhammd Idris. Artinya, Lanjut Idris, tahapan RAPBD 2023 sudah selangkah lebih maju. Apalagi menurutnya seluruh seluruh fraksi sudah menyetujui. Terhadap pandangan fraksi Partai Demokrat dan Nasdem,Ia mengatakan, Pemprov sejalan peryataan yang telah disampaikan agar lebih sigap menjaga kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan BBM. Dalam rangka menekan inflasi, Pemprov telah menetapkan prioritas pertama dalam rencana kerja sebagai peningkatan kemandirian ekonomian daerah. Dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas nilai tambah sektor unggulan serta meningkatkan iklim investasi, juga bagaimana mengembangkan sektor pariwisata. "Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui TPID dan satgas pangan yang senantiasa menggelar operasi pasar rumah dan kerjasama antar daerah," kata Idris. Berkaitan dengan harapan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, melalui optimalisasi potensi daerah itu sependapat dengan harapan Pemprov. Karena saat ini Pemprov masih sangat tergantung pada penerimaan dana transfer pusat. Saat ini triwulan pertama 2022 rasio kemandirian daerah tercatat hanya sebesar 15,2 persen. "Strategi yang dilakukan berupa Pengawasan optimalisasi PAD berupa pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah," ucap Idris. Upaya lain lanjutnya, yang tak kala pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, agar terhindar terjadinya kebocoran pendapatan dengan strategi proaktif. Selain itu mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif. Juga Issu ketahanan pangan menjadi fokus kerja telah dijalankan Pemprov. Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi pun mengatakan setelah mendengarkan jawaban Gubernur maka selanjutnya Pemprov bersama DPRD akan melakukan pembahasan bersama…