Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris melakukan pelepasan Kapal Expedisi Rupiah Berdaulat menuju Kepulauan Bala-balakang Kabupaten Mamuju, di Makolanal Mamuju, Selasa, 25 Oktober 2022 Idris menyampaikan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 akan dilaksanakan di Pulau Salissingan dan Pulau Popoongan. Hal tersebut dilakukan sebagai implementasi peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah yang menjadi mata uang dan simbol kedaulatan bangsa. " Dengan kegiatan ini, Bank Indonesia akan mengajak masyarakat di Pulau Salissingan dan Pulau Popongan untuk turut dalam kegiatan kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah,'" sebut Idris Idris juga menyebut, BI merupakan lokomotif di Sulbar, yang sinkron dengan perkembangan dan kemajuan UMKM Sulbar. BI tidak hanya membahas rupiah saja , tapi juga membahas agar rupiah dapat berlipat-lipat di daerah dan nasional. " Tidak hanya masalah rupiah saja, melainkan tantangan besar kita adalah abrasi pantai yang senantiasa mengintai masyarakat di Pulau Bala-balakang, "tandas mantan Deputi di LAN RI itu. Kepala Perwakilan BI sulbar, Hermanto mengemukakan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia senantiasa berupaya melaksanakan tujuan utamanya yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Salah satu program strategis tersebut yaitu memperkuat kebijakan SP-PUR dan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan elektronifikasi, ekonomi, dan keuangan digital, serta tersedianya ULE (Uang Layak Edar) di seluruh wilayah NKRI. " Kegiatan ini ditujukan pada daerah 3T untuk mendapat uang rupiah yang asli, selanjutnya masyarakat juga dapat mengunakan uang dalam kondisi bagus. Ini sebagai kontribusi nyata Bank Indonesia berupa aktivitas pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, expedisi ini sekaligus menyalurkan Program Sosial Bank Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga memberikan bantuan berupa genset dengan kapasitas 5 ribu dan 2 ribu, karpet dan tandom air bagi para bumdes Bala-balakang, di Masjid popongan dan Masjid di Salissingan. Danlanal Mamuju, Letkol. Anthonius Temmy Rawan menyampaikan, wilayah Kepulauan Bala-balakang tentunya perlu mendapat perhatian bagi seluruh stakeholder yang ada…

Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional Tahun 2021, luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3.364.080 Ha, yang terdiri dari 2.661.282 Ha dalam kawasan dan 702.798 Ha di luar kawasan. Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah mengalami kerusakan. Sedangkan, di Sulbar luas ekosistem mangrove seluas 3.324 Ha, terdiri dari 527 Ha di dalam kawasan hutan dan 2.797 Ha di luar kawasan hutan. Dan juga sebagian mangrove tersebut telah mengalami kerusakan. Hal itu dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Pantai di Sulbar bertempat di d'Maleo Hotel Mamuju, Selasa 25 Oktober 2022. "Kerusakan ekosistem mangrove tersebut disebabkan antara lain oleh adanya konversi lahan mangrove menjadi penggunaan lain, illegal loging, hama dan penyakit, pencemaran dan perluasan tambak serta praktek budidaya yang tidak berkelanjutan,"ungkap Idris Idris menekankan, mengingat dampak yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem mangrove, maka ekosistem mangrove harus dikelola dan digunakan secara bijak dan berkelanjutan. Untuk itu, kata Idris, Pemprov Subar bersama beberapa instansi terkait telah memiliki beberapa kebijakan dalam mengelola mangrove, diantaranya adalah melakukan program rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove. "Program rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan hutan mangrove yang mengalami kerusakan,"bebernya Selain itu, juga sedang merevitalisasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah yang telah dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Nomor 162/Kpts/V.2/DISHUT tanggal 1 Juli 2014. "Salah satu tugas Kelompok Kerja Mangrove tersebut adalah membantu Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sulbar, yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 541 Tahun 2013 dalam menyusun kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja pengelolaan mangrove,"tuturnya. (mhy)

MAMUJU, -- DRPD Sulbar menyepakati untuk dilanjutkan pembahasan atas tiga rancangan peraturan daerah yang diserahkan Pemprov Sulbar. Tiga ranperda yakni Ramperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemprov Sulbar. Usai penyerahan, dilanjutkan dengan pemandangan Fraksi DPRD melalui Sidang Paripurna Pemandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sulbar terhadap tiga ranperda Sulbar, di Kantor Sementara DRPRD Sulbar, Senin malam, 24 Oktober. Secara umum fraksi DPRD Sulbar menyambut baik tiga ranperda itu serta menyepakati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Beberapa pemandangan Fraksi DPRD, dari Fraksi Demokrat oleh Husain Hainur, menilai Ranperda Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Masyarakat kurang mampu menjadi kebutuhan saat ini. Namun ia menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian dalam muatan ranperda itu, antara lain kesiapan anggaran untuk penanganan setiap kasus, kesiapan organisasi pemberi bantuan hukum, serta terkait standarisasi pedoman pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum. Untuk Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentu tidak lepas dari upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah. "Kami berharap dalam memperda ini mampu mewujudkan harapan masyarakat," ungkapnya. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. "Khususnya pengelolaan yang berkelanjutan sehingga memiliki perekonomian yang berdaya saing dan dapat meningkatkan infrastruktur ramah lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi , pemerataan kesejahteraan, dan aksesibilitas wilayah," ujar Husain Dari Fraksi Golkar, Mulyadi Bintaha berharap lahirnya tiga ranperda itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sebab pada Ranperda Bantuan Hukum itu, menurutnya masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum, namun penting agar ranperda tersebut menegaskan status kemiskinan yang dilegalkan pemerintah setempat sehingga ranperda itu nantinya betul-betul menyasar warga kurang mampu. Begitupun terkait advokat yang akan berperan, perlu ada kejelasan mengenai rekruitmen advokat sehingga profesional dalam menjalankan bantuan hukum. "Yang ketiga kami juga berharap bahwa perda ini nantinya tidak…

Kontingen Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional II Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi dilepas untuk mengikuti perhelatan di Kupang -Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 27-31 Oktober 2022. Acara pelepasan berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Sulbar, Senin, 24 Oktober 2022, oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, perhelatan keagaman katolik secara nasional tersebut merupakan bagian dari menjalankan ibadah dan misi keimanan, yang bertujuan terciptanya keteraturan dengan pola hidup iman yang lebih baik. "Kami mengapresiasi dengan adanya tim untuk mewakili Sulbar diperhelatan keagaman katolik secara nasional,"ucap Idris Dikatakan, kegiatan yang diselenggarakan di NTT adalah bagian dari mencetak ummat terbaik untuk membangun manusia yang lebih berkarakter dan bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. "Sumber daya manusia yang kuat harus terwujud dengan keimanan yang kuat, sehingga terwujud suatu daerah yang maju dengan menjunjung nilai-nilai agama,"tandasnya Mewakili Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulbar, I Nyoman Ariadi berharap kiranya kontingen Sulbar dapat memanfaatkan momen terbaik sesuai tanggungjawab diri masing-masing. Selain itu, kata I Nyoman, hal yang tidak kalah pentingnya akan terwujud rasa persaudaraan sesama anak bangsa yang lebih erat antar sesama daerah. "Kami berharap kontingen ini mampu mencapai prestasi terbaik demi keharuman nama Sulbar," sebutnya Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparani Katolik, Petrus Tammilodang mengemukakan, Sulbar tetap menargetkan keluar sebagai juara, namun dalam ajang tersebut akan menjadi tolak ukur seberapa jauh keberhasilan yang akan diraih. "Kesiapan yang kita lakukan sudah cukup lama, kita juga mengundang pelatih-pelatih dari luar. Untuk itu, kami berharap kualitas kami sudah siap bertarung di Kupang - NTT,"bebernya Penasehat Pesparani Sulbar, Pastor Oktavianus Samson Buremi menyampaikan, Kontingen Pesparani Sulbar yang akan diberangkatkan sebanyak 70 peserta. Dan adapun kategori lomba yang akan diikuti tim Sulbar yaitu, tatap muka paduan suara remaja, bertutur kitab suci kategori anak, cerdas cermat alkitab kategori anak dan remaja, lomba masmur orang muda katolik, remaja dan anak. Kegiatan tersebut…

Polman- Pemprov Sulbar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM UNHAS), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah (RIKDA) Sulbar, di Aula Kantor Bupati Polman, Jumat 21 Oktober 2022. Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemkab Polman tersebut, merupakan langkah awal dari penyusunan RIKDA Sulbar. Tujuannya adalah memberikan kontribusi, konseptual kepada Pemprov Sulbar sebagai Roadmap Kelitbangan yang akan diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar 2024. Pada pelaksanaan FGD tersebut dirangkaikan dengan acara Kunjungan Kerja Tim Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi Daerah- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIDA-BRIN). Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, dalam merancang Induk Kelitbangan yang di dalamnya membuat Roadmap atau peta jalan kelitbangan dapat terwujud melalui forum itu. Untuk itu, Ia meminta semua pihak ikut terlibat terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan komoditas unggulan atau sumber daya yang harus dikelola di Sulbar dan tentunya harus berbasis riset. "Dalam pendekatannya, riset dan inovasi ini tidak boleh terlalu jauh mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di level manapun. Jadi diteorinya itu riset dulu, sebab tidak ada inovasi tanpa riset,"kata Idris saat membuka kegiatan itu Melalui kesempatan itu, Idris menekankan bahwa kebijakan berbasis penelitian menjadi hal penting dalam membuat program. "Jangan kita mengusulkan program yang basisnya tidak jelas risetnya dari mana. Ini menurut saya memang agak lemah kita di Sulbar karena riset itu berbasis copy paste atau perulangan setiap tahun,"ucapnya Sementara, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar berharap, Tim Kedeputian BRIDA-BRIN mengeluarkan semua ilmu dan resepnya, sehingga apapun yang dilakukan bersama kedepan Sulbar bisa mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain. "Saya yakin kita pasti bisa kalau kita mau. Saya berharap apa yang diberikan oleh Tim Kedeputian BRIDA-BRIN, kita benar-benar menghayati dan meresapinya dan apa yang diberikan itu pasti ilmu yang besar untuk Sulbar,"pungkasnya Kepala Balitbangda Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengatakan,…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik turut bangga dengan sejumlah pelaku usaha, khususnya mereka para pemuda yang memiliki jiwa enterpreneur. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar saat mengunjungi dua UMKM di Polman, yakni toko Mandar Sutera dan Macoa. Saat tiba di Macoa, ia didampingi CEO & CO Founder Macoa, Dheny Frisandy Nur melihat langsung pembuatan coklat di kedai Macoa. Dia pun berharap Macoa dapat mengembangkan cabang di titik lain, di Mamuju misalnya. Akmal pun mengaku akan memfasilitasi dan mendukung kelancaran pembukaan cabang itu. "Dorong enterprenuer muda untuk bergerak. Husni Djamaluddin salah satu keinginannya adalah hadirkan enterpreneur. Ini salah satu contohm kita butuh pengusaha mudah," ujar Akmal, Kamis 20 Oktober 2022. Diselah kunjungan di Macoa, Akmal Malik menyempatkan duduk santai sambil menikmati minuman coklat Macoa. Saat itu juga ia bersama Kadis Tanaman Pangan Sulbar Waris Bestari merancang pertemuan dengan sejumlah pelaku UMKM di setiap kabupaten. Tujuannya untuk mengajak mereka pelaku UMKM yang sukses untuk membuka cabang di titik lain. "Dorong pelaku usaha yang sudah sukses disatu daerah agar membuka cabang, kita siap bantu untuk pengembangan," ujar Akmal Malik.(rls)

POLEWALI -- Sejumlah kegiatan memeriahkan Penutupan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis 20 Oktober 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Anwar Nadim Makarim secara virtual memberikan sambutan pada acara tersebut. "Meningkatkan kualitas pembelajaran, semangat Sulbar menjadi tema semoga akan terus terjaga memajukan kebudayaan lokal dan mentransformasi pendidikan," tutur Nadiem. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi puncak GBBI, menurutnya acara dengan slogan 'Semangat Sulawesi Barat' dapat meningkatkan kecintaan buatan dalam negeri. Untuk itu penting kolaborasi dan sinergitas mendorong UMKM di Sulbar agar lebih berkualitas dan berdaya saing. "Pondasi ekonomi daerah adalah UMKM sehingga penting mendorong UMKM guna membangkitkan perekonomian di Sulbar," ungkapnya. (rls)

Polewali -- Pengurus Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) Provinsi Sulawesi Barat dikukuhkan di Hotel Sinar Mas Polewali dikukuhkan, Kamis 20 Oktober 2022. Muhammad Idris mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Dekopi Sulbar untuk periode 2022-2026. Wakil Ketua Umum Dekopi Mahatma Gandi berharap dengan terbentuknya pengurus Dekopi Sulbar dapat meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Ia juga berharap agar Dekopi Sulbar fokus pada hilirisasi kopi. Ia pun mendukung rencana Dekopi Sulbar yang ingin menghadirkan Coffee shop "Saya akan membantu hilirisasi kopi di Sulbar, dan terkait rencana pembangunan coffee shop di Sulbar nanti saya kasi triknya supaya bisa laku," ucap Mahatma Gandi Idris mengaku dirinya telah memegang pucuk sejumlah organisasi. Namun menurutnya Dekopi adalah amanah yang berat sebab Ia sendiri tak memiliki pengalaman berkecimpun di dunia perkopian. "Karena saya tidak berasal dari perkopian tidak menjadi pebisnis, tidak punya kebun kopi. Tetapi biasa Sulbar ini mencari yang memiliki kemampuan berpikir dan bergerak bersama, dan saya ditawari dengan nawaitu saya terima tetapi saya mohon saya didampingi banyak pihak," ujar Idris. Idris berharap pengurus yang dikukuhkan memastikan organisasi Dekopi bermanfaat. Salah satunya membangun kohesi kerja dengan pengusaha di bidang perkopian, menumbuhkan budidaya perkopian di Sulbar, serta memperkenalkan produksi kopi di Sulbar di kancah dunia. Salah satu langkah pertama yang akan dijalankan adalah menghadirkan coffee shop mobile. Selain itu mendorong Kabupaten Mamasa sebagai daerah penghasil Kopi menjadi kebanggan bersama.(rls)

MAKASSAR— Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik berkomitmen untuk mendorong lahirnya entrepreneur yang bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDM) yang melimpah. Hal itu diungkapkan Akmal Malik saat menghadiri bedah buku bertajuk ‘Mengenang 18 Tahun Kepergian Husni Djamaluddin, Budayawan dan Intelektual Nasional’, di Hotel Maleo Makassar Rabu , 19 Oktober 2022 Buku berjudul ‘Berjuang Sampai Energi Terakhir’ itu ditulis oleh Rahmat Hasanuddin yang juga merupakan salah satu pelaku sejarah dalam pemekaran daerah Provinsi Sulbar. Menurut Akmal Malik, banyak sekali perspektif tentang sosok Husni Djamaluddin yang merupakan pejuang pemekaran Provinsi Sulbar. Tapi dari diskusi tersebut, ada empat hal yang menjadi tujuan dari perjuangan pemekaran yang dilakukan tokoh nasional itu. Diantaranya, peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi sumber daya yang ada melalui implementasi kebijakan otonomi daerah, membangun jati diri menjadi Sulbar yang ‘Malaqbiq’, serta harapan Sulbar menjadi daerah yang maju didukung oleh entrepreneur handal. “Jadi memang kalau berbicara tentang beliau tidak ada habisnya, tetapi intinya kita ingin semangat beliau menjadi spirit bagi seluruh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan Sulbar lebih baik,” jelas Akmal Malik Tak hanya itu, menurut dia, karakter almarhum Husni Djamaluddin yang visioner juga tergambar jelas dalam buku tersebut, yaitu ingin menjadikan Sulbar sebagai daerah yang memiliki banyak entrepreneur. “Beliau ingin menjadikan Sulbar sebagai daerah yang memiliki banyak entrepeneur. Bagaimana daerah maju? Entreprenuer mengelola sumber daya alam yang ada. Makanya kami ke depan akan terus mendorong lahirnya entrepreneur,” ungkap Akmal Malik Moderator Bedah Buku, Syahrir Hamdani menjelaskan, kegiatan itu digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus menjadi wadah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang bisa bermanfaat dalam membangun Sulbar. Menurut dia, Husni Djamaluddin menjadi spirit dan penggagas bahwa Sulbar adalah daerah yang memiliki label Malqbiq, yang bermakna sejahtera, jujur, dan berkeadilan. “Artinya tidak akan malaqbiq kalau tidak jujur. Oleh karena itu kalau Sulbar mau malqbiq maka harus jujur pemerintahnya, lalu harus pintar juga, sesuai dengan…

Mamuju -- Dalam rangka mempererat silaturahmi bersama, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar menyelenggarakan Seminar di Gedung PKK Sulbar, Selasa 18 Oktober 2022. Kegiatan itu mengusung tema "Penguatan Literasi Digital Kaum Perempuan dan Akselerasi Penurunan Stunting di Sulbar". Adapun yang menjadi host penyelenggara pada Seminar tersebut diantaranya, Dinas Kominfopers Sulbar, Dinas Dukcapil, RSUD Regional Sulbar, Dinas ESDM dan Balitbangda. Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris mengatakan, isu-isu seperti yang ada dalam tema Seminar merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas, melihat angka prevalensi stunting di Sulbar pada tahun 2021 tinggi berada di urutan kedua setelah NTT, serta melihat perubahan besar yang terjadi di masa pandami dengan memahami dan memaksimalkan penggunaan teknologi dari segala aspek kesehatan, pendidikan dan lainnya. Oleh karenanya, Kartini meminta kepada Ibu-ibu Anggota dan Pengurus DWP bisa menjadi agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya, dengan memberikan contoh positif yang baik. "Kita harus menerima perubahan besar yang terjadi pada saat pandemi Covid-19. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada seperti sekarang ini, Ibu-ibu tidak boleh ketinggalan,"pesan Kartini Terkait pelaksanaan Seminar, Kartini menyampaikan bahwa Seminar kali ini adalah kegiatan pertama yang dilaksanakan secara luring setelah pandemi Covid-19. "Kegiatan ini merupakan agenda rutin, namun karena sejak dua tahun terakhir pandemi mewabah seminarnya dilakukan secara daring. Kami selalu menginginkan untuk memberdayakan unit-unit di OPD dan Unit Vertikal, jadi kita disentralisasi semua aktivitas yang ada di provinsi, Kami minimkan kegiatan yang ada di OPD,"tuturnya Dia menambahkan, dalam melaksanakan kegiatan, DWP membagi dari 38 unsur OPD yang ada untuk setiap bulannya 3-4 unit OPD yang menjadi penyelenggara acara. Hal itu menurutnya bisa menjadi pembelajaran bagi Ibu-ibu Anggota Pengurus DWP untuk melihat keterlibatan dan manfaat kolaborasi dalam berorganisasi. "Walaupun tidak maksimal para host untuk saling berkolaborasi, akan tetapi saya fikir bahwa untuk mengawali sesuatu itu memang banyak tantangan, tapi itu Insya Allah tidak akan jadi masalah karena…