MAMUJU--Memasuki pekan kedua tahun 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar Webinar ASN Kreatif Seri ke-32 Rabu, 10 Januari 2024. Webinar ini mengangkat tema yang sangat menarik yakni ASN Talent Academy : Pengembangan Talenta Unggul melalui Budaya Kerja. Webinar ini menghadirkan dua narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), yakni Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN Mariman Darto dan Koordinator Penyelenggaraan Pengembangan Kader ASN, Mid Rahmalia. Hadirnya dua narasumber ini menarik perhatian peserta webinar sehingga mencapai 500 participants baik melalui zoom meeting maupun kanal Youtube yang berasal dari seluruh nusantara, seperti ada yang berasal dari Langsa, Maluku Utara, Lubuk Linggau, Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan Utara dan NTB. Pelaksanaan Webinar ASN Kreatif Seri ke-32 ini mendapat apresiasi dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, dengan memberikan souvenir cantik kepada 5 (lima) peserta yang aktif dalam sesi diskusi dan peserta ini dipilih oleh kedua narasumber dan 3 (tiga) peserta lagi ditentukan oleh panitia. Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi memuji apa yang dilakukan oleh BI Perwakilan Sulbar yang mengapresiasi pelaksanaan Webinar ASN Kreatif Seri ke-32 tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan disiapkannya souvenir bagi peserta yang aktif dalam sesi diskusi Menurutnya, souvenir persembahan dari BI Perwakilan Sulbar tersebut menunjukkan bahwa BI memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong pengembangan kompetensi di Sulbar. "Tentunya, sinergi yang terbangun ini diharapkan akan terus berlangsung, sehingga akan tercipta hubungan kerja sama yang baik", pungkasnya. (rls)

MAMUJU - Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Sulawesi Selatan dan Barat akan melaksanakan pesta rakyat di Anjungan Pantai Manakarra, 25-28 Januari 2024. Pesta rakyat HMI ini mengangkat tema "UMKM Tumbuh, Rakyat Sejahtera" dimana akan dihadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ketua Badko HMI MPO Sulselbar Muhammad Ahyar mengatakan ini juga mendukung pemerintah untuk memulihkan ekonomi. "Termasuk menyelesaikan inflasi di Sulbar. Beberapa item kegiatan akan dilaksanakan selama pesta rakyat berlangsung," kata Ahyar, Jumat 12 Januari 2024. Sementara itu, ada juga UMKM Expo yang dimana melibatkan para pelaku usaha lokal, tentunya mendorong perekonomiannya membaik. "Ada juga kegiatan sosial yang tentu bekaitan dengan permasalah sedang diprioritaskan pemerintah yakni 4+1," tambahnya. Salah satu, bakti sosial yang akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah dan pasar murah. "Kegiatan ini sebenarnya kolaborasi HMI dengan pemerintah. Tapi kegiatan ini tidak bersumber dari APBD, APBN maupun anggaran pemerintah lainnya," tegasnya. Ini bisa menjadi edukasi kepada OPD dibawah naungan pemerintah kabupaten maupun provinsi dengan melaksanakan kegiatan seperti ini tidak lagi menggunakan APBD. "Kegiatan ini bisa menggunakan CSR dari perusahaan yang berinvestasi di Sulbar, seperti Perbankan," paparnya. Akan, dihadirkan liburan, seminar nasional entrepreneurship dan beberapa lomba dilaksanakan. Sehingga masyarakat bisa hadir di Anjungan Manakarra. "Ada 150 UMKM dengan kerjasama dengan Disperindag Sulbar melalui UMKM binaannya. Semoga semua pihak bisa mendukung kegiatan ini karena ini bagian pengabdian HMI kepada daerah," tandasnya.(rls)

MAMUJU --Kabar gembira bagi masyarakat Sulbar, Tahun ini pemerintah pusat melalui Kemenkominfo RI menyetujui untuk menambahkan bantuan Base Transceiver Station atau disingkat BTS untuk Provinsi Sulawesi Barat. Penambahan bantuan ini setelah PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dalam rangka mendorong digitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintervensi daerah daerah blank spot. "Hari ini hasil koordinasi dengan Kominfo, Sulbar bulan januari dapat tambahan 5 BTS lagi," ucap Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Jumat 12 Januari 2024. Kata Zudan, berkat dukungan 5 tambahan BTS itu kini Sulbar memiliki jatah 23 BTS untuk ditempatkan di Sulbar. "Jadi total 23 BTS. Insya Allah bulan depan dapat tambahan lagi bertahap," tambahnya. Sestama BNPP ini juga mengatakan, upaya pengajuan BTS untuk Pemprov Sulbar bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses informasi. Selain itu, BTS juga menjadi jembata bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha lebih luas. (Rls)

Mamuju--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menerima kunjungan Tim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KC. Mamuju, Jum’at 12 Januari 2024. Kunjungan itu dalam rangka sosialisasi layanan dan pendampingan registrasi aplikasi Mobile JKN dan pelayanan administrasi yang dilaksanakan BPJS Kesehatan KC. Mamuju. Bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, kedatangan Tim BPJS Kesehatan KC. Mamuju diwakili Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan, Putu Wariwintara, disambut Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Nur Milu bersama Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten Kota, Stephanus serta Pejabat Struktural, Fungsional dan para pelaksana di Biro Hukum Setda Sulbar. BPJS Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Sulbar, Nur Milu mengatakan, dengan kunjungan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan pencerahan tentang layanan yang dapat dimanfaatkan. “Sebagai peserta tentunya mengharapkan agar hak-hak sebagai peserta dapat memberikan manfaat," ujarnya. Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mamuju, Putu Wariwintara menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban dan manfaat layanan, baik layanan tatap muka maupun layanan tanpa tatap muka. Disampaikan, untuk kemudahan para peserta, PBJS Kesehatan melakukan layanan dengan tanpa tatap muka yaitu dengan Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, CHIKA, Pandawa dan Website BPJS Kesehatan. “Mobile JKN yang merupakan aplikasi berbasis online yang dapat digunakan oleh para peserta untuk mempermudah dan mempercepat layanan, beberapa fitur diantaranya info program JKN, info lokasi faskes, penambahan peserta, info peserta, perubahan data peserta, pengaduan layanan JKN, info ketersediaan tempat tidur, dan layanan lainnya,” kata Putu Wariwintara. Salah satu ASN Biro Hukum Setda Sulbar Andi Agung mengaku bersyukur dengan adanya Mobile JKN tersebut sebab sangat membantu dirinya sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Alhamdulillah, dengan adanya Mobile JKN ini, saya sangat terbantu waktu anak saya melakukan perawatan di rumah sakit,…

MAMUJU—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mamuju, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar dan Komunitas Angkatan Muda Pecinta Alam Sulawesi (AMPAS), kolaborasi melakukan aksi bersih-bersih pantai di Pantai Arteri Mamuju, Jumat, 12 Januari 2024. Sebelumnya, DLH telah melaksanakan kegiatan jumat bersih di sekitar kantor kemudian dilanjut aksi bersih-bersih pantai di Arteri. Kegiatan bersih-bersih pantai ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dan komunitas masyarakat terhadap kelestarian pesisir pantai dan laut. Pantai Arteri, selain menjadi destinasi wisata yang populer di Mamuju, juga menghadapi masalah serius terkait sampah plastik. Dalam kegiatan ini, DLH Sulbar, DLHK Mamuju, BPJN Sulbar dan Komunitas AMPAS bekerjasama mengumpulkan berbagai jenis sampah plastik, seperti botol plastik, kantong plastik, dan bungkus makanan serta sampah organik. Sampah-sampah tersebut kemudian dipilah dan dikumpulkan lalu diangkut ke TPA. Perkiraan sampah untuk mobil carry 1050 Kg dan untuk dump truck 3890 Kg sampai 6150 Kg. Total sampah yang terkumpul sebanyak 7 ton. Dari total 7 ton sekitar 30 Kg yang masih bisa di kelola, selebihnya dibawa ke TPA dan didominasi oleh sampah organik. Total 35 kg sampah plastic yang sudah dipilah dan masih bisa di kelola. Dari komposisi sampah terdapat sampah plastik, kemasan makanan (multilayer), kosmetik bekas, botol kaca, ranting, kain dan popok bekas. Jenis sampah yang paling banyak ialah sampah popok dan sterefoam. Selain membersihkan pantai, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. “Pemerintah harus memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat khususnya para pedagang di sepanjang Arteri tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan pesisir pantai dan laut,” kata Zulkifli Manggazali, Kepala DLH Sulbar. Menurut Zulkifli, kegiatan bersih-bersih pantai tersebut merupakan salah satu langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian pesisir pantai dan laut. “Semoga melalui kegiatan ini, masyarakat lain akan terinspirasi untuk turut serta…

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulbar selaku Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar, Jumat, 12 Januari 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkumham Sulbar, rapat kali ini dipimpin Kasubid FPPHD Kanwil Kemenkumham Sulbar Arpan Rinaldy Tambila Barre dan dihadiri dari Biro Organisasi Sulbar sebagai Pemrakarsa yaitu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Nur Rahmah Parampasi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Biro Hukum Sulbar, Fatwansyah Rasyid, Dharmawagsa dan Muspirah, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sulbar. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 97D disebutkan “pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dimaksud, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tersebut oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah bertujuan agar tidak saling tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan gubernur ini yakni maksud pembentukan peraturan gubernur, prinsip pelaksanaan sistem kerja, tahapan mekanisme kerja, kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tanggung jawab pejabat penilai kinerja, tanggung jawab pimpinan unit organisasi, tanggung jawab ketua tim, tanggung jawab anggota tim dan proses bisnis. Peraturan gubernur tentang sistem kerja ini merupakan pedoman…

MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan intervensi stunting di Posyandu Al Ikhlas di Dusun Buadao, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Jumat (12/01/2024). Intervensi dilakukan dengan pemberian paket bantuan kepada balita stunting. Sebanyak 19 balita mendapatkan paket bantuan berupa telur, susu, bubur dan daging kaleng. “Hari ini kami datang mengunjungi posyandu sebagai wujud gerakan penanganan 4+1, khususnya yang terkait stunting,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar saat mengawali pengarahannya. Dalam pendampingan ini, Kepala Bapperida Sulbar mengecek grafik dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak dari masing – masing balita stunting yang telah diukur berat dan tinggi badannya. Melihat perkembangan baik yang tercatat dalam buku tersebut, Junda mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir. Dari laporan yang dihimpun di lokasi, diketahui sebanyak 39 dari 40 sasaran balita hadir pada kegiatan Posyandu Al Ikhlas kali ini. Di hadapan para ibu balita, Kepala Bapperida Sulbar mengajak untuk memanfaatkan pelayanan posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali. “Pelayanan posyandu penting untuk kita mengetahui pertumbuhan atau perkembangan anak – anak kita. Apakah berat badannya normal, apakah berat badannya naik atau turun. Tolong manfaatkan posyandu yang ada sebulan sekali," imbaunya. Turut hadir, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulbar, Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Bapperida SUlbar, dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Bambu. (rls)

MAMUJU--Kepala Bidang Perindustrian Dinas Dagperinkop-UKM Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Akbar Atjo yang juga Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar, melakukan pertemuan dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Ahmad di Gedung Gadis, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 11 Januari 2024. Dalam pertemuan ini membahas terkait pengembangan industri kerajinan tenun di Sulbar, khususnya kain tenun Saqbe Mandar, yang merupakan salah satu program Dekranasda Sulbar. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Ahmad menyatakan, Perwakilan BI Sulbar siap mendukung Dekranasda Sulbar dalam mengembangkan industri kerajinan tenun Saqbe Mandar di Sulbar. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Muh. Akbar Atjo menyambut baik dukungan tersebut. Menurutnya, hal itu bagi Dekranasda sangat penting dalam mendukung suksesnya program Dekranasda Sulbar dalam pengembangan industri kerajinan tenun di Sulbar, khususnya kain tenun Saqbe Mandar. “Dukungan ini sangat berarti bagi Dekranasda Sulbar. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan BI Sulbar dalam berbagai program pengembangan kerajinan di Sulbar,” kata Akbar. Dekranasda Sulbar sendiri merupakan organisasi nirlaba mitra pemerintah yang fokus pada pengembangan industri kerajinan di Sulbar, khususnya tiga tenun khas Sulbar, yaitu Saqbe Mandar, Sekomandi Kalumpang, dan Sambu Mamasa. (rls)

MAMUJU - Inspektorat Sulawesi Barat menggelar rapat internal dan tim tergabung dalam membahas penyelesaian kerugian daerah. Rapat internal ini dipimpin langsung Inspektur Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir dihadiri seluruh jajarannya yang dilaksanakan di kantornya di Kompleks perkantoran Pemprov Sulbar, Jumat 12 Januari 2024. "Kita membahas penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan surat keputusan Gubernur," kata Natsir. Sehingga, Inspektorat Sulbar membentuk tim TPKD untuk bekerja segera dan bisa terselesaikan dengan baik. "Ini kita bersama tim TPKD bergerak dan hari ini pertemuan perdana membahas penyelesaian kerugian daerah," tambahnya. Selain itu, M Natsir memekankan perlu adanya skema kerja dalam Tim untuk mengoptimalkan kinerja tim. "Kemudian selanjutnya akan melakukan validasi data atas data-data temuan yang masuk dalam kelompok kerugian daerah," ungkapnya. Selanjutnya tim TPKD akan melakukan verifikasi, hasil verifkasi ini akan disampaikan kepada majelis tututan ganti kerugian daerah. "Ini dilakukan untuk menyelsaikan temuan temuan hasi pemeriksaan baik BPK dan APIP yang masih masuk dalam daftar temuan hasil pemeriksaan," ujarnya. Dia berharap dalam penyelesaian kerugian daerah bisa terselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan. "Kita target bulan Januari ini sudah ada beberapa rekomendasi yang akan di serahkan ke majelis ganti rugi untuk disidangkan," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Pasca launcing Gerakan Tanam Sejuta Pohon Cabai oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada 6 Januari 2024 lalu di Desa Sondoang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar telah mendistribusikan bibit cabai siap tanam sebanyak 42 Ribu pohon ke berbagai lembaga masyarakat dan pemerintah yang telah memasukkan permintaan sebelumnya, termasuk Korem 142 Tatag Mamuju. Kepala DTPHP Sulbar Muhtar mengatakan, pada Rabu 10 Januari 2024 timnya telah mendistribusi bibit cabai ke Korem 142 Tatag sebanyak 10 Ribu pohon bibit cabai siap tanam beserta polibag, pupuk NPK, dan fungisida. "Pemberian polibag tersebut diharapkan semua spase yg ada di halaman rumah atau kantor bisa ditanami cabai sepanjang kena sinar matahari," kata Muhtar, Kamis 11 Januari 2024 Muhtar menuturkan, dengan adanya Gerakan Sejuta Cabai ini menunjukkan bukti serius dan komitmen yang kongkrit DTPHP Sulbar dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden, Arahan Menteri Dalam Negeri dan Pj. Gubernur Sulbar untuk mengantisipasi dampak inflasi dan krisis global. “Mudah-mudahan dengan gerakan ini meskipun tidak berpengaruh secara cepat, tapi Insya Allah dua bulan yang akan datang harga cabai bisa kita turunkan di bawah harga yang normal,” tutupnya. Ditemui terpisah di Korem 142 Tatag Mamuju, Kepala Seksi Teritorial Kolonel Victor Tjokro mengatakan, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertanian RI sebelumnya telah memiliki Nota Kesepahaman di bidang pertanian yaitu program ketahanan pangan nasional melalui sinergitas Kementerian Pertanian. "Sesuai dengan visi kami yaitu TNI yang prima yakni TNI yang professional, responsive, integrative, modern dan adaptif, sehingga program sejuta cabai sangat cocok untuk dijalankan," ucap Victor. Dia menyampaikan, ada 200 lebih Kepala Keluarga yang masing-masing akan mendapat 10 bibit cabai, nantinya cabai tersebut akan ditanam di pekarangan sekitar rumah. "Kami juga membagi bibit cabai ke Kodim yang ada kabupaten masing-masing 1000 pohon. Jadi selain ditanam di lahan Korem sendiri, kami membagi bibit cabai tersebut ke…