MAMUJU –Pemprov Sulbar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pembahasan terkait tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2022. Hadir pada rapat pembahasan itu Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas dan Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI Ipi Maryati Kuding, di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 9 November 2022. Perpres Nomor 55 membahas tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara sedangkan PP Nomor 15 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, Perpres 55/2022 sejalan dengan tugas pemerintah provinsi dalam hal pembinaan terhadap kabupaten. "Tentunya hal ini akan membawa manfaat positif bagi daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan kepada Pemprov Sulbar," sebut Muhammad Idris Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Maryati kuding menyampaikan, Perpres No. 55 tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. "Adapun tujuan kerangka pelaksanaan Perpres UU No. 3 Tahun 2020 sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan tata kelola yang baik dan efektif," ujarnya. (farid)

POLEWALI -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik membuka kegiatan snorclean, yang digagas oleh Pemkab Polman bersama komunitas laut biru dengan tema menyelam bersama, bersihkan laut, di Pantai Labuang Desa Laliko Campalagian, Polewali Mandar, Rabu 9 November 2022. Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menggelar agenda wisata snorclean. Ia menginginkan agar pengelolaan wisata harus bebas sampah plastik. "Kalau kita ingin membersihkan stop plastik, kalau masih minum pakai plastik tidak akan bersih," kata Akmal Malik. Ia mengatakan, hal itu sudah aia lakukan termasuk di Rumah Jabatan. Ia pun berharap hal itu dapat diterapkan di Pantai Labuang. "Saya minta agar pak Desa bisa memulai, buatlah desa ini bebas plastik dengan membuat peraturan kepala desa," kata Akmal Malik Selain itu, Ia meminta agar kedepan pantai Labuang dapat mengelar event lebih banyak lagi sehingga pantai bisa kembali bergairah. Seluruh pihak pun harus berkolaborasi untuk itu. "Saya juga mengajak libatkan anak sekolah, dengan menghadirkan anak Paud SMP dan SMA," ucap Akmal Malik. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Parial Patajangi berharap dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah provinsi agar pantai tersebut dapat dikembangkan. "Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi kawasan pariwisata selama tidak hanya level lokal tetapi nasional," ucap Parial. Ia pun berharap, kedepan agar para investor dapat masuk untuk mengembangkan kawasan tersebut. Ketua Panitia Imam Saleh Rudianto mengatakan, kegiatan itu digagas laut biru bekerjasama dengan Diknas Kabupaten Polewali. Event itu merupakan even ketiga yang digelar. "Yang luar biasa karena ini masuk dalam kalender event pariwisata Polewali Mandar, sehingga kami menggelar dipantai Labuang,"kata Imam. Pantai Labuang dipilih, karena pantai tersebut memiliki keanekaragaman ekosistem lautnya. Ini juga dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk peningkatan pariwisata daerah. "Kita melibatkan masyarakat dan penggiat lingkungan, tujuannya agar masyarakat bisa sadar bagaimana menjaga dan mencintai laut, agar tetap bersih," ucap Imam. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Fadli Syamsuddin melakukan serah terima aset di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar. Rabu, 9 November 2022. Aset itu berupa berupa Ekskavator Komatsu PC 200, yang dikembalikan kepada Pemprov Sulbar dari pihak ketiga. "Kita bersyukur setelah 9 tahun aset ini dapat kembali. Namun yang paling penting adalah kemanfaatan dari pada aset kita untuk daerah," sebut Muhammad Idris. Lebih lanjut Idris menegaskan, agar setiap Kepala OPD memastikan aset-aset daerah bisa kembali dan berkontribusi positif bagi Sulbar. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Perseroda agar pemanfaatan aset itu dapat lebih intens. Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Sulbar , Fadli Syamsudin, berterima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak sehingga aset Pemprov dapat dikembalikan. Dengan begitu, kedepan pihaknya akan mengelola aset tersebut sehingga bermanfaat untuk daerah. (rls)

MAJENE -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik membuka High Level Miting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Se -Sulawesi Barat di Majene, Rabu 9 November 2022. Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengatakan, permasalahan inflasi menjadi perhatian Presiden dan itu telah ditindaklanjuti oleh Mendagri agar seluruh daerah memberikan perhatian yang serius, begitu juga di Sulbar. "Kami berterimakasih kepada BI yang memberikan perhatian dan kolaborasi bersama untuk menekan inflasi," kata Akmal Malik. Beberapa item seperti beras dan minyak masih menjadi penyumbang Inflasi, namun ia heran karena Sulbar surflus. "Distribusi pasokan pangan menjadi kunci agar inflasi dapat ditekan, seperti daerah yang memiliki pasokan lebih dapat menyuplai darah yang mengalami kekurangan, inilah menjadi esensi," ucapnya. Persoalan tata kelola, selama ini masih menjadi persoalan banyaknya anggaran terkait penanganan inflasi tidak tersalurkan dengan maksimal. Ia pun memerintahkan kepala dinas terkait untuk melakukan pengadaan bibit, di setiap kabupaten tanaman yang potensial untuk dilakukan penanaman sebagai antisipasi ancaman inflasi di Desember. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sulbar , Hermanto mengaku bersyukur perekonomian menunjukkan hal positif, karena pertumbuhan ekonomi Sulbar dari data BPS tumbuh 3,39. "Meningkat dibandingkan sebelumnya, ini tentunya hal yang positif sejak covid kita mengalami pertumbuhan negatif, dan saat ini positif lagi," kata Hermanto. Namun kondisi itu secara nasional, Sulbar dibandingkan provinsi lain Sulbar berada di nomor enam terendah secara nasional dengan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada Oktober sebesar 5,26 persen. "Namun kita masih punya dua bulan November dan Desember, resiko inflasi cukup tinggi. Sehingga ini menjadi perhatian untuk menekan infalasi khususnya untuk pangan," ucap Hermanto. Ia memprediksi, Sulbar dapat kembali mengalami inflasi jika tidak ditangani dengan serius. (rls)

Focus Group Discussion (FGD) Eksekusi Realisasi Investasi (ERI) Timur Provinsi Sulbar, berlangsung di Hotel Pantai Indah, Jl. Badau No. 25 Rimuku Mamuju, Selasa 8 November 2022. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, melalui FGD yang tentunya ingin mencoba menyelesaikan berbagai masalah terutama yang dialami di Sulbar, dapat terbantu mengidentifikasi masalah-masalah secara objektif. "Saya mengapresiasi atas rancangan untuk menemukan lebih jauh permasalahan- permasalahan mengenai pengembangan investasi di Sulbar,"kata Idris dalam sambutannya Disebutkan, yang sangat dibutuhkan adalah spesifik Sulbar di bidang pangan, sebab hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk Kementerian agar bisa mendorong dan memperkuat Sulbar menjadi salah satu identitas pemerintahan yang bisa berdaya saing. Idris menekankan, yang harus dilakukan kedepan adalah bagaimana membuat Sulbar menjadi salah satu daerah yang memiliki opportunity (peluang) yang besar, terutama berkaitan dengan keberadaan daerah sebagai salah satu penyangga ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN). "Yang menjanjikan kedepan yaitu bagaimana Sulbar menjadi unit pemerintahan yang bisa menjadi penyangga IKN, sebab Kalimantan belum tentu bisa menyuplai semua kebutuhannya terutama pangan dan kebutuhan material,"ucap Idris Dia menambahkan, secara umum pertumbuhan ekonomi di Sulbar masih dangat melambat, tetapi penyebab yang paling utama adalah tingkat ketergantungan terhadap rantai nilai pasok atau proses bisnis. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, dengan adanya investasi sekelompok masyarakat yang tidak setuju akan diberikan pemahaman mengenai tujuan investasi tersebut. “Investasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi untuk kesejahteraan rakyat itu yang paling utama,"tandas Suraidah Suraidah menekankan, segala urusan perizinan harus dirampungkan terlebih dahulu. Dan ketika semua memenuhi syarat, maka tidak ada alasan untuk menolak investasi yang ada di Sulbar. "Ruang gerak di Sulbar sangat terbatas, sehingga dengan adanya investasi bisa membantu Pemprov Sulbar tanpa menyampingkan suara dari masyarakat,"ujarnya Dia berharap, pertemuan itu membuahkan hasil yang dituju, sehingga tidak berbenturan lagi antara masyarakat dan pihak perusahaan. (jemmi)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka rapat kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur, Selasa 8 November 2022. Akmal Malik menjelaskan kondisi pendidikan Sulbar, tidak bisa berdiri sendiri, banyak faktor pendukung yang saling berkaitan. Tidak hanya persoalan kompetensi guru. "Tetapi bagaimana mendorong siswa, agar bisa belajar dari alam," kata Akmal Malik Apalagi saat ini , Sulbar menjadi daerah dengan potensi rawan bencana yang tinggi. Sehingga penting mengajarkan siswa bisa mencintai lingkungan. Sehingga , Akmal Malik mengatakan, keterlibatan guru harus berperan untuk membangkitkan kepedulian tentang betapa pentingnya lingkungan. "Saya mengajak kepala sekolah untuk menjaga lingkungan dengan pendidikan, saya percaya pendidikan merupakan instrumen yang tepat untuk menjadi anak didik peserta didik yang baik," ucap Akmal Malik Ia pun, mendorong lima kabupaten di Sulbar mulai Polman sampai Pasangkayu untuk melakukan penanaman mangrove dan Mamasa membantu untuk menghijaukan kembali daerah aliran sungai. "Aksi nyata melibatkan peserta didik adalah hal yang penting. Saya meminta dukungan seluruh kepala sekolah,menanam 1,2 juta mangrove yang akan dilakukan,"tutup Akmal Malik.(rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar pelayanan berbasis elektronik di Provinsi Sulbar di optimalkan. Akmal Malik mengatakan, usaha peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus dilakukan apalagi ditengah keterbatasan menjangkau daerah terbilang sulit. "Tidak ada pilihan kita untuk mengoptimalkan pelayanan berbasis elektronik, apalagi pandemi telah menjadi penyelamat kita dengan pelayanan berbasis elektronik," kata Akmal Malik Apalagi melihat review dari UGM, menurutnya masih banyak hal yang harus diperbaiki kedepan. Masih ada 21 OPD yang tidak lengkap datanya yang belum terpenuhi, "Ini menjadi bahan perenungan untuk segera melengkapi itu,"ucap Akmal Malik Ia melihat, selama ini aplikasi yang dibuat belum terkoneksi dengan baik dengan sistem pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. "Kita harus kolaborasi dalam membuat sistem seperti ini, mendorong mengoptimalkan SPBE di Sulbar untuk pelayanan kepada masyarakat,"ucap Akmal Malik Sehingga , Ia meminta seluruh OPD melalui Sekda untuk mengoptimalkan dengan baik pelayanan yang ada. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengukuhkan dan melantik pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Sulawesi Barat, di Graha Sandeq Gedung PKK Selasa 8 November 2022. Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Mariati Kuding bersama sejumlah jajaran KPK RI, dan perwakilan Forkopimda. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengatakan saat ini yang terpenting dalam melakukan pencegahan adalah dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak. Pemberantasan Korupsi tiduk cukup hanya pemerintah saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat. "Kami berharap kehadiran KAD sebagai mitra kami, kita mencoba untuk menghilangkan praktek extra ordinary crime di Sulbar," kata Akmal Malik. Akmal Malik mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar bersama KAD berkomitmen untuk menghilangkan perilaku korupsi. "Kolaborasi adalah kuncinya, kolaborasi dengan KPK dan seluruh pihak," ucap Akmal. Ia berharap, KAD yang telah dilantik dapat melakukan kanalisasi, sosialisasi serta bekerja bersama melahirkan enterpreneur yang mampu mendorong daerah lebih baik. "Pemda akan membantu. Terkait Isu penanganan korupsi KAD di depan kita. Saya berharap KAD segera siapkan rencana aksinya," kata Dirjen Otda itu. Dirinya juga berharap kehadiran KAD bisa meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Sulbar. "Kalau KAD berhasil meningkatkan SPI kita akan berikan reward,"ucap Akmal. Sementara Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Mariati Kuding menyampaikan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. "KPK bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan terhadap potensi terjadi korupsi, Salah satunya dengan mendorong agar tata kelola pemerintahan yang baik dengan clean and good governance," ucap Ipi. Selain itu lanjut Ipi, tata kelola perusahaan yang baik dan bersih, yang diwujudkan dengan serangkaian kajian dapat dilakukan dengan pemetaan untuk mencegah tindakan rawan korupsi. Tugas KPK lanjutnya adalah melakukan pencegahan pada badan usaha sehingga KPK tidak bosan selalu mengingatkan bahwa ada banyak kesempatan yang dapat menjerat semua untuk melakukan tindakan korupsi. "Sektor bisnis sebagai sektor…

PADANG – Menteri Dalam Negeri membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Korpri ke VI Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Senin malam, 7 November 2022. Perhelatan MTQ Korpri Nasional ke VI ini diikuti 34 provinsi se Indonesia dan 49 instansi kementerian lembaga. Seluruhnya mencakup 902 peserta ditambah sekira 600 lebih tim official. Termasuk Kafilah MTQ Korpri Sulbar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, MTQ sebagai wujud dukungan pemerintah dalam mengakomodir, mendorong dan melindungi syiar Islam. Ia berharap MTQ Korpri menjadi momen memperkuat keimanan dan ketakwaan. Khsusnya bagi ASN. Apalagi Kopri merupakan tulang punggung pemerintahan, dengan keimanan dan ketakwaan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jelas. "Kita harus memiliki integritas yang kuat. ASN korpri memegang kekuasaan membuat regulasi mengatur rakyat. Oleh karena itu ASN apapun pangkatnya gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, jangan menyalahgunakan kewenangan," Ketua Umum Korpri Zudan Arief Fachrullah menyampaikan, peserta MTQ Korpri Nasional terus bertambah dari tahun ke tahun, dan tahun ini merupakan peserta terbanyak. "Semoga MTQ Korpri ini menjadi pintu pembuka keselamatan dunia dan akhirat," Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi menyampaikan, MTQ harus dimaknai sebagai ajang mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari hari. MTQ memiliki tujuan baik, saling berpacu, perlombaan kompetisi, MTQ bentuk lomba untuk mencapai kebaikan. Dia pun berharap MTQ menjadi momen untuk lebih memperkenalkan persona wisata yang dimiliki Sumbar. "Semoga kafilah dari berbagai daerah menikmati berbagai kuliner di Ranah Minang Sumatera Barat," ungkapnya. (rls)

Mamuju--Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Waris Bestari dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian secara virtual, di Kantor sementara Gubernur Sulbar, Senin, 7 November 2022. Dalam arahannya, Mendagri RI Tito Karnavian menghimbau kepada seluruh kepala daerah di seluruh pelosok NKRI bahwa inflasi merupakan fokus yang harus diselesaikan, sebab permasalahan tersebut merupakan permasalahan global yang sangat berdampak kepada Negara Indonesia. “Banyak negara-negara Eropa yang inflasinya terus naik, namun kabar baiknya di Indonesia inflasi kita turun secara nasional. Di Bulan September kemarin 5,95 persen dan di Bulan Oktober ini sebesar 5,71 persen,”sebut Tito Tito mengatakan, adapun solusi untuk pengendali inflasi yang perlu diperhatikan terdapat 10 poin, yaitu menjadikan isu pritas dan sinergi semua stakeholder, komunikasi publik aktifkan TPID, aktifkan Satgas Pangan, BBM subsidi tempat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Kemudian, laksanakan gerakan penghematan, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, dan kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) untuk dapat mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten dan kota. Dia menambahkan, perekonomian Indonesia semakin membaik di Bulan Oktober ini, yang mana Indonesia menduduki posisi ketujuh negara ekonomi terbesar di dunia. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari menyampaikan, rapat koordinasi bersama Mendagri diharapkan bagi semua daerah di pelosok negeri dapat melihat dan mengevaluasi penyebab-penyebab inflasi, serta mampu menciptakan upaya yang akan dilakukan ke depan. "Alhamdulillah kita untuk Bulan November ini dan Oktober kita deflasi kecuali di beras, itu pun sedikit. Dan Alhamdulillah secara umum tidak mengalami kenaikan atau inflasi. Memang beberapa bulan yang lalu terjadi sedikit kenaikan pada saat harga cabe naik, namun Alhamdulillah minggu kemarin perlahan turun,"ujar Abdul Waris Abdul Waris mengungkapkan, Pemprov Sulbar bersama seluruh stakeholder terkait akan terus…