MAMUJU–UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar membangun kerja sama terkait sampling dan analisa air limbah domestic dan air limbah bahan berbahaya dan beracun, Selasa 16 Januari 2024. Itu ditandai dilakukannya Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dengan Direktur RSUD Sulbar, dr. Merintani Erna Dochri di Kantor DLH Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan beberapa Staf DLH Sulbar dan RSUD Sulbar. PKS ini berlaku untuk satu tahun. MoU adalah dokumen hukum dimana isinya menjelaskan perjanjian awal kedua belah pihak yang sebelum penandatangan telah disepakati atas dasar penawaran, pertimbangan, penerimaan hingga terikat secara hukum. Dalam kesempatan tersebut, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menekankan pentingnya kerja sama antar pihak terkait pengelolaan air limbah domestic dan air limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya di rumah sakit. "Dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat terwujud pengelolaan air limbah domestic dan air limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya di rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dapat menghasilkan limbah B3, sehingga perlu adanya pengelolaan agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan,” ucapnya. (rls)

MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan efektivitas program "Ayo ke Posyandu" dan mempercepat penurunan angka stunting di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Kesehatan Sulbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar menyatukan langkah. Sebagai langkah awal, dilaksanakannya rapat koordinasi di Aula Dinas Kesehatan Sulbar, Selasa, 16 Januari 2024. Kegiatan ini, dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, beserta jajaran, serta Kepala Dinas PMD Sulbar, M. Jaun, dan timnya. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat implementasi program "Ayo ke Posyandu" dan sebagai langkah nyata dalam mengatasi masalah stunting di Sulbar. "Dengan sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas PMD, diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat setempat," kata Asran Masdy. Berikut hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut: 1. Sinkronisasi Data Posyandu: Dilakukan langkah konkret untuk menyatukan data Posyandu, dengan menyinkronkan data yang ada di Dinas Kesehatan dengan data Posyandu yang dikelola oleh Dinas PMD. 2. Rilis Data Posyandu Aktif: Dinas PMD akan merilis data Posyandu yang aktif berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan yang lebih akurat. 3. Penyertakan Stunting dalam APBD: Stunting akan menjadi anggaran wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih besar untuk pelaksanaan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader. 4. Penjaminan Kunjungan ke Posyandu: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan didorong dan dipastikan mengunjungi Posyandu setiap bulan, sebagai bagian dari strategi untuk mencapai sasaran program. 5. Aplikasi HDW untuk Monitoring Real-time: Setiap pelaksanaan Posyandu akan direkam menggunakan Aplikasi HDW, dengan data yang diinput setiap bulan. Ini memungkinkan pemantauan secara real-time atas pelaksanaan program. 6. Verifikasi Aplikasi HDW: Data yang diinput melalui Aplikasi HDW akan diverifikasi oleh admin di setiap desa, memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang disampaikan. 7. Pertemuan Pokjanal Posyandu: Akan segera dilaksanakan…

MAKASSAR -- Komisi I DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Mess Pemda Sulbar, Selasa 16 Januari 2024. Kunjungan tersebut sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 2023 dan rencana program 2024. Berdasarkan paparan Koordinator Pengelolah Mess Pemda Sulbar Sitti Fatimah, target/realisasi program kegiatan tahun 2023 terlaksana 100 persen. Sementara anggaran untuk Program Kerja Tahun 2024 sebesar Rp500 juta, yang meliputi kegiatan perbaikan lahan parkir/ pembuatan kanopi, perbaikan lantai bangunan dan biaya oprasoonal lainnya. Adapun target sebesar Rp100 juta. Dia juga menyampaikan persoalan dan kondisi bangunan Mess. "Kondisi saat ini perlu perhatian lebih khususnya perbaikan ruang kantor, kamar tamu beserta pendukungnya, sarana dan prasarana lainnya, sehingga pelayanan dapat dimaksimalkan," kata Fatimah. Anggota DPRD Komisi I Muslim Fattah merespon dan mendukung perbaikan Mess Pemda Sulbar di Makassar, baik dengan skema penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. "Untuk jangka pendek, DPRD akan melakukan pengawasan kegiatan khususnya anggaran yang dikelolah saat ini dan akan berkoordinasi dengan badan anggaran untuk penambahan anggaran perbaikan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan, selanjutnya juga agar Biro Umum yang membawahi Mess tersebut agar berkoordinasi dengan Tim Ahli di bidang arsitek bangunan untuk melakukan asesmen menyeluruh terkaitbdengan kondisi bangunan saat ini sehingga menjadi pedoman pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat merencanakan anggaran perbaikan selanjutnya," kata Muslim. Sedangkan untuk rencana jangka panjang, DPRD Komisi I bakal mengusulkan kepada Pemda untuk dilakaukan pembangunan gedung baru, yang megedepankan pengelolaan berbasis bisnis sehingga mampu memberikan kontribusi banyak dalam pendapatan asli daerah. "Kondisi wilayah Mess tersebut sangat strategis karena berada di wilayah bandara Hasanuddin dan pusat perkotaan. Mess Pemda Sulbar salah satu aset daerah yang perlu perhatian khusus dan sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD Sulbar kedepan," tandasnya. (Rls)

MAMUJU–Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan kinerja pegawai, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Outbond Pegawai di Kompleks UPTD Pertanian Sulbar di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Berlangsung selama dua hari yakni 12-13 Januari 2024, kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Dinas TPHP Sulbar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar menjelaskan, kegiatan Outbond tersebut sudah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada awal tahun 2024 ini. “Kegiatan ini bermaksud untuk me-refresh seluruh personil Dinas TPHP Sulbar setelah selama satu tahun berkutat dengan pekerjaan," kata Muhtar. Untuk itu, lanjut Muhtar, dengan kegiatan itu diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan kekompakan, jiwa kebersamaan antar pegawai sekaligus siap menyongsong kegiatan di tahun 2024. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Outbond adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, biasanya dilakukan di alam terbuka atau outdoor. "Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama tim, motivasi, komunikasi, dan kemampuan problem solving serta untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok," ujarnya. Melalui Outbound, peserta dituntut untuk meningkatkan konsentrasi, kecepatan sportifitas dan memperkuat team bulding. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penanaman jagung, pengisian polybag, penanaman benih cabe, serat penanaman bibit hijauan pakan ternak di lokasi UPTD Pertanian Sulbar. (rls)

POLMAN--Program kegiatan prioritas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BBTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk Tahun Anggaran 2024 telah dimulai. Perbanyakan benih sumber padi Inbrida menjadi program andalan sebagai upaya memenuhi kebutuhan benih padi unggul di Sulbar. Sejak Jumat 12 Januari hingga Minggu 14 Januari, UPTD BBTPH melaksanakan proses penanaman dengan sistem tanam pindah sebanyak delapan varietas benih padi inbrida pada lahan perbenihan UPTD BBTPH seluas 7,5 hektar yang terletak di Kelurahan Lantora Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala UPTD BBTPH, Nasaruddin mengatakan, pihaknya berharap kondisi cuaca dan sarana pengairan serta sarana perbenihan lainnya mendukung, karena proses perbanyakan benih sumber sangat tergantung dari prasarana dan kondisi iklim yang baik. “Pada musim tanam ini terdapat delapan varietas benih padi inbrida yang dibudidaya yaitu, Mekongga, Padjajaran, Cakrabuana, Nutrizinc, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 43, dan Inpari 48 Blas,” ungkap Nasaruddin. Ditemui terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar mengatakan, penanaman musim tanam rendengan tahun 2024 diharapkan mendapatkan hasil yang lebih maksimal pada musim sebelumnya. “Kita berharap produksi benih ini berjalan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani di Sulbar,” ujarnya. Proses panen diperkirakan pada April tahun 2024 dan calon benih akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur perbenihan, sehingga pada Mei atau Juni tahun ini benih sudah dapat diperbanyak kembali oleh penangkar benih yang ada di Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) Djamila, didampingi Kepala Bidang PUHA Hartati Zainuddin mengunjungi seorang anak berpotensi stunting di Sese, Kabupaten Mamuju, Senin, 15 Januari 2024. Kunjungan ini adalah bentuk perhatian penuh kepada anak stunting dan juga merupakan tindak penanganan penurunan angka stunting di Sulbar. Ibu anak masuk kategori dalam lingkar lengan tidak cukup, sehingga kelahiran anak tersebut diperkirakan akan mengalami stunting. Dalam kunjungannya memberikan bantuan berupa telur sebanyak 2 rak dan daging kemasan kaleng sebanyak 7 kaleng. Kepala Dinas DP3AP2KB Sulbar Djamila menghimbau orang tua anak tersebut agar memperhatikan asupan gizi dan makanannya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta tidak masuk kategori stunting. (rls)

MAMUJU--Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) M. Natsir mengikuti Zoom Meeting bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kemendikbud, Senin 15 Januari 2024. Kegiatan ini juga dihadiri Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, beserta pimpinan OPD terkait. Rapat ini dalam rangka menyikapi aksi unjuk rasa Forum Guru Bersatu Kabupaten Mamasa dan beberapa hal yang menjadi Current Issu saat ini di Pemerintah Kabupaten Mamasa, salah satunya terkait masalah tunjangan profesi guru yang belum terbayarkan. Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir mengatakan, sumber pembiayaan khusus tunjangan sertifikasi guru sudah jelas, sehingga jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menghambat pencairan di tahun 2024. "Kami Inspektorat provinsi akan mencoba melakukan evaluasi dan pembinaan bersama, sehingga rangkaian permasaalah ini dapat diselesaikan dengan baik antara provinsi dan kabupaten, dimana kekhawatiran kita bersama bahwa tahun 2024 ini menentukan perjalanan bangsa kita, jadi kita harus menghindari kebijakan-kebijakan yang akan mengakibatkan ke gaduhan daerah," kata M. Natsir. Dalam penjelasannya, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalami Defisit senilai Rp. 198 Milliar. Hal ini yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan yang tercantum pada APBD Tahun 2023 tidak dapat terbayarkan, salah satunya tunjangan profesi guru, dengan nilai Rp. 14.955.520.500,- Muhammad Zain mengatakan, rencana penyelesaian pembayaran tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dimana Tahap I (pertama) sudah terbayarkan senilai Rp. 7.326.595.076, berdasarkan SP2D tanggal 12 Januari 2024. Sedangkan, untuk Tahap ke II (kedua) rencananya akan dibayarkan pada Maret 2024. Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Kementerian Keuangan menyampaikan, agar tunjangan sertifikasi guru dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, Inspektorat Jenderal Kementerian menitipkan pada Inspektorat Sulbar untuk dapat memitigasi program kegiatan yang tidak terealisasi jangan sampai terulang lagi di tahun 2024. (rls)

MAKASSAR - Kadis Kominfo Pers Sulawesi Barat Mustari Mula mendampingi rombongan Komisi 1 di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 15 Januari 2024. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Muslim Fattah bersama anggota H.Syahrir Hamdani, M.Dalif Arsyad, Bonggalangi dan Yulianti. Adapun, agenda kunjungan ini dilakukan di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah mengatakan ini rangkaian monitoring dan evaluasi yang sudah dijadwal badan musyawarah DPRD Sulbar. Terkait dengan beberapa mitra kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk diperlukan pengambilan kebijakan selanjutnya. "Kalau di Polman kita kunjungi Badan Kepegawaian dan Kominfonya. Ada bebera dikordinasi dan dilanjutkan kunjungan kerja di Makassar dan ada juga ke Jakarta," kata Muslim Fattah. Ia membeberkan saat di Makassar rombongan mengunjungi Dinas Kominfo Sulsel dan Mess Perwakilan Sulbar dekat bandara. "Jadi dua lembaga, di Sulsel itu bersamaan rekrutmen kalau di Sulbar berbeda. Inilah yang coba kita komunikasikan di Sulsel terkait metodologi sistem rekrutmen. Tentu regulasinya sama, tapi ada pengembangan," ujarnya. Diberikan ruang kepada daerah melakukan perekrutan dan tetap finalisasinya di DPRD itu sendiri sesuai kemitraan Kominfo. "Salah satu pengembangan mau dilakukan, tentu kita berharap ada optimalisasi kualifikasi orang-orang yang akan menduduki KIP dan KPID. Jadi akan didiskusikan mencoba mengadopsi yang dilakukan di Sulsel. Inilah kita anggap menjadi solusi bagi Kominfo yang diresahkan selama ini, bisa adil, kompeten dan mandiri," ujarnya. Sedangkan, Kadis Kominfo Pers Sulbar menyampaikan saat mendampingi Komisi 1 DPRD Sulbar ada beberapa agenda dikordinasikan. "Kita berkoordinasi terkait model kemitraan dengan media yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Kominfo," kata Mustari, Selasa 16 Januari 2024. Sementara itu, pihaknya juga mengkordinasikan terkait pelaksanaan perekrutan Komisi Informasi. "Lebih banyak membahasa juga masalah Pelaksanaan Seleksi Komisi Informasi yang baru saja dilakukan oleh Timsel Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan," bebernya. Rombongan Kunjungan Kerja Anggota Komisi 1DPRD Sulbar diterima oleh Kadis…

MAMUJU–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal strategis untuk membahas dan memperkuat rencana kerja tahun anggaran 2024, Senin 15 Januari 2024, bertempat di Takimo Cafe Mamuju. Rapat ini dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis dan dihadiri sekretaris dinas, para kepala bidang, serta pejabat fungsional program dan keuangan DPMPTSP Sulbar. Fokus utama rapat adalah pembahasan rinci terkait agenda kerja tahun 2024. Diskusi mendalam melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan program, alokasi keuangan, dan inisiatif-inisiatif inovatif untuk mendorong kemajuan kinerja dinas. Beberapa topik utama yang dibahas mencakup penyederhanaan prosedur, optimalisasi sumber daya keuangan, serta pengenalan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dinas secara keseluruhan. Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis mengatakan, rapat itu menjadi platform bagi berbagai bidang untuk menyelaraskan strategi, memastikan pendekatan yang kolaboratif dan inovatif dalam mencapai tujuan dinas. Olehnya, Dia menekankan pentingnya mendorong inovasi dan kolaborasi di dalam organisasi. "Rapat ini menjadi langkah, kunci dalam merumuskan arah kita untuk tahun 2024. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, mengadopsi solusi inovatif, dan memperkuat kolaborasi di semua tingkatan," kata Habibi Peserta rapat aktif terlibat dalam diskusi dengan berbagi wawasan dan mengusulkan inisiatif yang sejalan dengan target kinerja dinas ke depan. Sebagai dinas yang menyongsong tahun anggaran mendatang, rapat internal ini menandai langkah signifikan dalam memastikan pendekatan yang kokoh dan proaktif terhadap pengiriman layanan, mencerminkan komitmen dinas terhadap keunggulan, inovasi, dan kolaborasi. (rls)

MAMUJU – Memasuki triwulan ke-III masa jabatan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar bersama Tim Penyusun Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar melakukan rapat di Ruang Kerja Kepala Bapperida Sulbar, Senin (15/01/2024). Rapat bertujuan membahas persiapan penyusunan Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan ke- III Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah, termasuk Pj. Gubernur Sulbar. Sesuai surat Inspektur Jenderal (Itjen) Kemendagri, pelaksanaan Penilaian Penjabat Kepala Daerah diagendakan pada 20 Februari 2024 mendatang. Evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rapat dipimpin Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Moh. Saleh Rahim, beserta perwakilan dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar, dan Biro Umum Setda Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, untuk menyusun laporan kinerja, dibutuhkan data dan bahan dari OPD. "Oleh karena itu, tindaklanjut dari rapat persiapan pelaporan ini adalah membuat permintaan data dukung kepada semua OPD, yang kemudian akan dirapatkan kembali sebelum rapat pra evaluasi gubernur," kata Junda yang ditemui usai rapat. (rls)