POLEWALI --Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengelola akun SP4N LAPOR se Sulbar, di Aula Hotel Al-Ikhlas Polman, Jumat 18 November 2022. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) adalah salah satu pedoman peningkatan pelayanan publik yang sekarang menjadi indikator penilaian, baik itu menjadi indikator utama maupun indikator pendukung yang lain. SP4N LAPOR juga menjadi indikator sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indikator pendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu contoh indikatornya dilihat dari seberapa besar implementasi pemanfaatan aplikasi sp4n lapor dan seberapa besar tindak lanjut seluruh laporan-laporan dari aduan masyarakat yang ditanggapi oleh OPD terkait. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar, Khaeruddin Anas, menyampaikan pemprov mengembangkan SP4N LAPOR sebagai upaya mendorong kemudahan bagi pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bekerja serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Khaeruddin berharap peserta Bimtek terus meningkatkan kapasitasnya serta kepedulian terhadap pelayanan publik. "Sekali lagi Saya tegaskan tugas kita di pemerintahan itu ada dua meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan dan problem kita adalah bagaimana menyelenggarakan SP4N LAPOR itu dengan baik." pungkasnya Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengungkapkan, permasalahan yang terjadi selama ini dalam mengelola akun SP4N LAPOR adalah masih kurangnya respon OPD terhadap banyaknya aduan yang masuk. "Jadi komitmen kebersamaan kita hari ini adalah bagaimana menggabungkan informasi itu menjadi satu pengelola akun yang baik." tutur Mustari (Ayu)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris melantik lima pejabat administrator Eselon III lingkup Pemprov di Kantor Sementara Gubernur Sulbar (ExRujab Wagub), Kamis, 16 Nopember 2022 Idris menjelaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah adalah satu hal rutin wajar dan berkesinambungan dalam organisasi. "Kawan-kawan yang bergeser tempat mutasi ini dianggap hal yang biasa karena prinsipnya mutasi,"kata Idris. Idrid juga mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan, pertama mutasi digunakan untuk keseimbangan organisasi, sekaligus sebagai bentuk penyegaran dan kesesuaian job fit yang ada di OPD. 'Yang menarik ini apalagi yang masih muda adalah segsasion planning mempersiapkan perencanaan pengembangan,"kata Idris. Menurutnya, Sulbar sudah saatnya untuk menggerakkan planning sebagai bagian dari mempersiapkan perencanaan pengembangan yang baik. Sebelum tahun ini berkahir akan dilakukan pengisian jabatan administrator sesuai kebutuhan. "Bisa saja yang dilantik ini akan bergeser lagi dalam beberapa hari dan beberapa bulan," ucap Idris. Ia berharap, kepada segenap pejabat yang telah dilantik agar dapat meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi teladan. (rls) Pejabat Administrator yang dilantik diantaranya 1. Muhammadong. SE. M. AP, Jabatan Baru Kepala Bidang Hubungan Industrial daj Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja 2. Sakka Lalong Tandilintin. ST Jabatan Baru Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU PR 3. Drs. Darman. M. AP, Jabatan Baru Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Ortala Sekretariat Daerah 4. Drs. Amrin. M. Si, Jabatan Baru Sekdis Dinas Perumahan dan Permukirman 5. Asrul. ST. MT, Jabatan Baru Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah

Mamuju -- Pemprov Sulawesi Barat melakukan rapat pembahasan Standar Harga Satuan (SHS) dalam perencanaan anggaran APBD tahun 2023. Rapat itu dilaksanakan di kantor Sementara Gubernur Sulawesi Barat, Rabu , 16 Nopember 2022 Kepala BPKPD Sulawesi Barat, Amujib mengatakan, Standar Harga Satuan sangat krusial untuk dibahas secara bersama-sama. Menurutnya, SHS merupakan langkah awal dalam menyusun APBD 2023, apa lagi sudah banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memasuki proses rapat koordinasi dengan legislatif. "Namun, sampai tadi pagi saya masih menerima permohonan surat penyesuaian SHS dari OPD yang sebenarnya itu sudah selesai Juli dan itu sudah dibuat dalam Ketetapan Peraturan Gubernur," kata Amujib. Amujib berharap, SSH dapat ditetapkan secara bersama-sama berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Karena banyak OPD yang merencanakan RKA dengan memasukkan kebutuhan barang namun tidak memasukkan kebutuhan itu ke dokumen rencana kebutuhan barang di Standar Satuan Harga (SSH) dan tidak memasukkan di rencana kebutuhan daerah 2023. "Padahal ini menjadi hal penting ketentuan PP 12 Tahun 2019 begitu pun Permendagri 277 tahun 2020 mengamanatkan agar seluruh barang yang akan dibelanjakan itu sudah tercantum di dalam rencana kebutuhan barang milik daerah," kata Amujib. "Jadi kita tidak ingin lagi ada keterlambatan dan ketidaktelitian dalam penyusunan anggaran. Jadi tidak aada lagi OPD yang tidak jalan anggarannya," sambungnya. Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, perlu dilakukan review ulang mekanisme pembahasan SHS. Karena dia menilai, saat ini pembahasan SHS sudah sangat terlambat, namun perlu dilakukan demi adanya perbaikan perencanaan anggaran di OPD. "Karena dalam hal ini kita banyak berbicara mengenai konteks penyusunan anggaran dan kita biasa bermasalah dalam pelaksanaan anggaran dan biasa berulang," kata Idris. Idris menambahkan, SHS merupakan satuan harga tertinggi yang bisa berubah-ubah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan berkembang. Jadi SHS itu sangat tergantung dengan kemampuan dari pimpinan OPD melihat kondisi harga barang di pasaran. "Sehingga begitu ditetapkan tidak akan berubah lagi, itulah…

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Tahun 2022, dalam rangka implementasi dan monitoring Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, di Ballroom Hotel d'Maleo Mamuju, Selasa, 15 November 2022. Melalui tema "Kolaborasi Pentahelix Membangun Transmigrasi Mendukung Pencapaian SDG's Desa Untuk Indonesia Maju", kegiatan tersebut menghadirkan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT RI, Rajumber Prihatin. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana RPJMN difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi, khususnya di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional. "Transmigrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sulbar, melihat pertumbuhannya dinilai sangat bagus. Salah satu percontohan Desa Transmigrasi yang cukup berkembang , dan satu- satunya di Indonesia yaitu tambak udang Paname di Pasangkayu,"kata Akmal Malik Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut menyampaikan, pada akhir tahun 2024 dari 52 kawasan tersebut ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) kawasan berstatus berdaya saing, 12 berstatus berkembang dan sebanyak 33 kawasan berstatus mandiri serta 100 kawasan prioritas kementerian. Lebih lanjut Akmal Malik mengatakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi tersebut dinilai pasti tidak dapat dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi. Namun, membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, baik dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah, media, masyarakat maupun swasta. Salah satunya adalah sharing dana APBD antar provinsi dan kabupaten yang surplus ke daerah yang membutuhkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. "Diperlukan suatu kolaborasi dan sinergitasi yang baik dalam membangun suatu kawasan transmigrasi yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam(SDA),"sebut Akmal Malik Disampaikan, Pemprov Sulbar sangat berkomitmen mendukung program yang ada dengan unsur lokalitas desa. Kebijakan ini mengarahkan semua aktivitas pembangunan menjadi bagian dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis desa. Pembangunan…

MAMUJU -- Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi sebagai provinsi dengan Indeks Daya Saing Digital Tertinggi. Hal itu dibenarkan Tenaga Ahli PJ Gubernur Sulbar Munadir Mubarak saat dikonfirmasi, Selasa 15 November. Pemberian penghargaan itu terkonfirmasi dari surat undangan pihak PT Katadata Indonesia, ditujukan kepada PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, tertanggal 11 November 2022, perihal Apresiasi East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI). "Melalui undangan ini Pj Gubernur Sulbar (Akmal Malik) diminta kesediaan waktunya hadir menerima penghargaan. Penghargaan ini juga berkat massifnya pemberitaan yang ada di Sulawesi Barat berkat kerjasama semua pihak dengan teman -teman media di Sulbar,"ujar Munadir. Rencana penerimaan penghargaan itu terjadwal Kamis 1 Desember 2022 , Waktu : 19.00-21.00 WIB , Aryanusa Ballroom Menara Aryanusa Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 14, RW 2, Gambir, Kecamatan weGambir, DKI Jakarta. Dijelaskan PT Katadata Indonesia merupakan perusahaan media, riset, data dan event. EV-DCI mengukur perbandingan daya saing digital pada 34 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia yang sudah diterapkan sejak 2020. Metode pengukuran ini merupakan hasil kerja sama antara Katadata Insight Center (KIC) bersama East Ventures (EV), perusahaan modal venture terkemuka di Asia Tenggara. KIC bersama EV memilih pemenang penghargaan untuk 6 provinsi dan 21 kota/kabupaten mewakili masing-masing regional: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, Maluku-Papua. Khusus untuk kategori kota/kabupaten ditambahkan wilayah Jabodetabek. Selain itu, terdapat 1 pemenang khusus untuk best practice EV-DCI.(rls)

Mamasa--Rapat Konsolidasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Tahun Anggaran 2022 di Tondok Bakaru, Kab. Mamasa, Senin 14 November 2022. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mendorong Sekretariat agar terbiasa sharing, duduk bersama untuk memotret permasalahan di Sekretariat secara menyeluruh dengan harapan bisa memperbaikinya. Untuk itu, Idris berharap rapat konsolidasi pengelolaan keuangan dan aset tersebut dapat menjadi momen identifikasi permasalahan, serta wadah untuk menemukan solusi dengan didampingi oleh beberapa narasumber terkait. Melalui kesempatan itu, Idris menyampaikan, Pagu Sekretariat pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 158 Miliar lebih, menjadi Rp.140 Miliar lebih pada Pagu APBD Perubahan. Itu artinya bahwa ada pengurangan pada Pagu APBD Pokok kurang lebih Rp. 18 Miliar, yang disebabkan dampak dari sejumlah kebijakan yang ada. Atau mungkin juga disebabkan ada hal yang dilihat oleh pimpinan yang memang harus dikurangi karena ketidak mampuan. Sehubungan hal tersebut, Idris menekankan Pagu anggaran pada APBD 2023 agar menjadi konsen bagi biro sehingga pengurangan anggaran pokok tidak terulang. "Saya mohon Pagu anggaran yang diberikan pada APBD Pokok 2023 menjadi konsen kita. Jadi di awal-awal tahun berjalan kita harus disiplin dalam pengelolaan anggaran,"imbau Idris Hal lain yang ditekankan adalah terkait aspek keuangan pada 2023 yang harus diperbaiki, yakni penyusunan anggaran sedapat mungkin jauh lebih diperbaiki dari sebelumnya, penatausahaan keuangan, serta penyusunan laporan dan permasalahannya. Turut hadir pada kegiatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulbar Djamil Barambangi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Muh. Ali Chandra, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Darmawati, para Kepala Biro Setda Sulbar dan undangan lainnya. (mhy)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan rapat koordinasi terkait persiapan penanaman 1,2 juta mangrove pada Desember mendatang. Rencana penanaman mangrove akan dilakukan secara bertahap di bulan Desember. Itu dilakukan lantaran berbagai kendala yang dihadapi. "Karena keterbatasan sumberdaya dan permasalahan tekhnisnya kita merubah sistem pelaksanaan dengan memulai tanggal 28 pencanangan dengan bibit yang tersedia menuju 1 juta ,250 batang," kata Akmal Malik. Rencana itu akan dilakukan secara bertahap, langkah itu diambil sesuai ketetapan Presiden yang dengan menetapkan Desember sebagai bulan pencanangan. "Jadi kita lakukan secara bertahap, selama satu bulan di Desember," kata Akmal Malik. Ia juga meminta kepada seluruh komunitas yang terlibat dalam pencanangan penanaman mangrove untuk memastikan ketersediaan bibit mangrove. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar mendorong pelayanan perizinan tambang lebih murah dan mudah, guna menghidupkan usaha pertambangan di Sulbar. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik saat membuka acara Sosialisasi Pengendalian Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Kepada Para Pelaku Usaha Pertambangan Khususnya Golongan Batuan se-Sulawesi Barat di Graha Sandeq PKK, Senin, 14 Nopember 2022 "Kita mendorong Sulbar bisa "mekasimalkan potensisumber saya alam, makanya kuncinya adalah pelayanan, hadirkan pelayanan yang mudah. Semudah-mudahnya dan seefektif mungkin," ujar Akmal Malik Penting pula penyedia layanan menghadirkan data potensi. Demikian Dinas SDM agar dapat memberikan pelayanan perizinan lebih cepat. Karena itu pada kesempatan itu PJ Gubernur Sulbar juga memaparkan Data Desa Presiasi di salah satu wilayah sebagai contoh pemtinya data dalam memetakan potensi daerah. Lanjut Akmal mengatakan, rumitnya pelayanan perizinan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulbar. "Ekonomi kita selalu terendah. Kemiskinan begini terus dan penggunaan meningkat terus,"kata Akmal Malik. Dia pun berpesan pemetaan data juga penting bagi pelaku usaha pertambangan dalam melihat status hutan yang akan dikelola. "Wilayah Sulbar banyak hutan lindung, hati-hati agar kegiatan eksplorasi jangan sampai menyentuh hutan lindung nanti konflik hukum," tegas Akmal Malik. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan Rapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulbar dan Panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke -IV Kabupaten Mamuju membahas terkait persiapan pelaksanaan. Rapat dilaksanakan di Rujab Gubernur Sulbar, Minggu, 13 Nopember 2022 Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, rapat yang dilakukan memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov ke- IV di Kabupaten Mamuju. "Kita sebagai pemerintah hanya memfasilitasi pelaksanaan Porprov," kata Akmal Malik. Akmal Malik juga mengatakan, pemerintah provinsi menyerahkan kepada KONI Provinsi dan panitia untuk memutuskan terkait penyelenggaraan Porprov nanti. Ketua KONI Sulbar , Ali Baal Masdar mengatakan, pihaknya telah meminta kepada pemerintah kabupaten Mamuju untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait pelaksanaan Porprov. "Sejak awal sudah saya sampaikan untuk mempersiapkan pelaksanaan Porprov, saya mau kalau Porprov di Mamuju,"kata Ali Baal. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, pihaknya akan mencari solusi apakah tetap dilaksanakan di Mamuju dengan konsekuensi beberapa cabor akan dilaksanakan di kabupaten lain. "Besok kita putuskan dengan melihat perkembangannya seperti apa. Apakah full di Mamuju atau sebagian dilaksanakan di kabupaten lain," sambung Ali Baal Masdar yang juga merupakan Gubernur Sulbar periode 2017-2022 Asisten II Pemkab Mamuju, Khatma Ahmad mengatakan , pelaksanaan Porprov IV direncanakan dilaksanakan pada 5 Desember 2022. Namun , saat ini menurut Khatman panitia telah mempersiapkan segala persiapan terkait pelaksanaan Porprov seperti pembenahan venue, branding logo dan maskot. "Saat ini juga masih dilakukan rehab stadion dengan sarana pendukung dan lintasan sudah ada beberapa persen, semua sudah kita persiapkan, branding baleho spanduk juga sudah dilakukan," kata Khatma. Mengenai stadion yang masih dalam proses pengerjaan sesuai kontrak itu selesai pada 27 Desember. "Jadi kalau dilaksanakan tanggal 5 Desember otomatis tidak bisa, karena sesuai kontrak 27 Desember baru selesai," tutup Khatma. (rls)

PADANG – Dua finalis Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) asal Sulbar mengharumkan nama daerah pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri ke VI Tingkat Nasional. Yakni Muhammad Saddang meraih juara harapan III Cabang Hifzhil Alquran Golongan 7 Surah Pilihan, dan Muh. Fadhil Taswin meraih juara harapan II untuk cabang Tartil Alquran. Hasil keputusan diumumkan pada Penutupan MTQ Korpri Nasional, di Masjid Raya Sumatera Barat, Sabtu 12 November 2022. Ketua Kafilah MTQ Korpri Sulbar Mustari Mula mengatakan, bersyukur atas capaian Kafilah MTQ Korpri Sulbar. Menurutnya melalui dua finalis menjadi peluang kedepan sebab kedua peserta baru diutus Sulbar pada ajang MTQ Korpri Nasional ditambah usianya masih terbilang muda. Diketahui Muh. Fadhil Taswin kelahiran Polman, 28 September 2000 dan merupakan pegawai penjaga Lapas Polman lingkun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar. Sementara Muhammad Saddang kelahiran tahun 1990, merupakan dosen STAIN Majene. "Peserta yang masuk finalis ini usianya masih muda dan baru pertama kali diutus pada ajang MTQ Korpri Tingkat Nasional. Sehingga Ini menjadi peluang pada MTQ Korpri berikutnya. Diketahui ajang MTQ Korpri Nasional ke VI ini diikuti 34 provinsi se Indonesia dan 49 instansi kementerian lembaga. Seluruhnya mencakup 902 peserta berkompetisi pada sembilan cabang lomba.(rls)