MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan pertemuan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, membahas masalah pangan di Indonesia. Termasuk ancaman krisis pangan. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari disambut oleh Sekretaris Utama BPN Sarwo Edhy di Jakarta, Jumat 2 Desember 2022. Kadistapan Sulbar Abdul Waris Bestari menyampaikan, BPN telah mengapresiasi upaya pemprov Sulbar dalam mempersiapkan daerah mengatasi ancaman krisis pangan serta aktif dalam memperhatikan stabilitas harga pangan. Untuk itu, lanjut Waris, melalui pertemuan itu BPN akan mengupayakan adanya Cold Storage atau gudang penyimpangan pangan serta mobil laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan. "BPN menjanjikan kepada PJ Gubernur cold storage dan mobil lab uji pangan," kata Waris, Jumat 2 Desember. Dukungan itu juga untuk mempersiapkan Sulbar sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Apalagi dengan potensi pangan di Sulbar dinilai mampu menjadi penyuplai pangan ke daerah lain yang kekurangan. Dengan begitu Sulbar menjadi daerah yang turut berperan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Waris mengatakan salah satu komoditas pangan yang surplus di Sulbar adalah beras. Dan sudah beberapa kali menjadi penyuplai ke provinsi lain. Komoditas inilah yang nantinya siap disuplai ke daerah lain yang kekurangan beras. "Jadi BPN akan mendistribusikan pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Ongkos biaya angkut untuk mendistribusikan itu dibantu Badan Pangan Nasional," pungkasnya. Melalui pertemuan itu juga, Pj Gubernur Sulbar bersama Sekum BPN mengagendakan pertemuan nasional yang akan di pusatkan di Sulbar. Dirangkaikan dengan panen Cabai di tiga kabupaten, Majene, Polman dan Mamuju. " "Rencananya tahun depan, ada 300 hektar di tiga kabupaten," tutup Waris. (rls)

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendapat penghargaan dari Katadata Indonesia, sebuah perusahaan media dan riset data yang berbasis di Jakarta. Penghargaan diberikan pada Kamis , 1 Desember 2022 bertempat di Menara Aryanusa Jakarta. Akmal Malik merupakan satu-satunya kepala daerah penerima penghargaan untuk kategori provinsi dari Pulau Sulawesi. CEO PT Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra menuturkan, penghargaan yang diberikan adalah kategori East Ventures-Digital Competitivines Index (EV-DCI) untuk kategori provinsi dengan indeks kenaikan daya saing digital tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. "EV-DCI mengukur perbandingan daya saing digital pada 34 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia yang sudah diterapkan sejak 2020," kata Metta Dharmasaputra. Metode pengukuran ini merupakan hasil kerja sama antara Katadata Insight Center (KIC) bersama East Ventures (EV), perusahaan modal venture terkemuka di Asia Tenggara. KIC bersama EV memilih pemenang penghargaan untuk 6 provinsi dan 21 kota/kabupaten mewakili masing-masing regional: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, Maluku-Papua. Khusus untuk kategori kota/kabupaten ditambahkan wilayah Jabodetabek. Selain itu, terdapat 1 pemenang khusus untuk best practice EV-DCI. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menuturkan, penghargaan yang dirinya terima adalah milik masyarakat Sulawesi Barat, yang terbukti mampu beradaptasi dengan kondisi era 4.0 yang terus berkembang. “Ini membuktikan juga bahwa Sulawesi Barat siap menuju era keemasan digital Indonesia, bersama-sama dengan daerah lainnya di Indonesia,” terang Akmal Malik yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Penghargaan dari Katadata Indonesia yang diterima oleh Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik diserahkan oleh Direktur Ekonomi Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) I Nyoman Adhiarna. Penyerahan penghargaan disaksikan pula oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (rls)

MAMUJU, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat kepada masyarakat Indonesia, Kamis 1 Desember 2022. Untuk di Sulbar tercatat 3.891 penerima sertifikat, Presiden RI melalui sambutan secara virtual berharap masyarakat menjaga dan memanfaatkan sertifikat tersebut dengan benar. Presiden menjelaskan sertifikat adalah tanda bukti hak milik tanah. Dengan adanya sertifikat dapat meminimalisir konflik atau sengketa lahan di Indonesia. Karenanya ke depan pemerintah terus bekerja agar dapat merampungkan sertifikat lahan. "Harus kita rampungkan tahun tahun akan datang. inilah pekerjaan besar. Masih 25 juta lebih (pemilik lahan belum pegang sertifikat) yang harus dikejar penyelesaiannya," ungkapnya. Presiden juga meminta agar masyarakat menjaga sertifikat dan dipergunakan sebaik-baiknya. " "Jadi saya ingatkan, sertifikatnya disimpan baik baik. Dengan sertifikat itu semuanya menjadi jelas siapa pemilik lahan. Dijaga betul jangan sampai rusak. Apabila hilang nanti urus lagi ke kantor BPN," pungkasnya "Terakhir. biasanya pegang sertifikat. Ini kalau dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung betul. Bisa nyicil gak nanti, kalau nggak bisa sertifikat bapak ibu semuanya hilang. Disita oleh bank karena nggak bisa mengembalikan pinjaman," tambahnya. Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang juga mengikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 1 Desember 2022 mengatakan, lahan adalah bagian dari aset yang manfaatnya bisa dilipat gandakan guna menunjang kebutuhan ekonomi. Sehingga ia berharap, masyarakat yang menerima sertifikat dapat dipergunakan untuk hal hal yang bermanfaat. "Titipan kami dari Pemda mari kita manfaatkan tanah ini sebaik mungkin. Kelemahan kita adalah memanfaatkan aset. Saya harapkan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat, dapat dimanfaatkan aset yang kita miliki," ujar Idris. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris membuka secara resmi sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 1 Desember 2022 Rapat yang digelar tersebut dihadiri Kepala Badan Statistik Provinsi Sulbar Tina Wahyufitri serta perwakilan kepala OPD terkait. Idris mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi penting, sebab pelaksanaan sensus pertanian 2023 adalah salah satu kegiatan untuk memastikan tata kelola pemerintahan termasuk tata kelola sektor pertanian. "Tidak bisa lagi dikelola dengan amatir. Kalau amatir berarti seperti dulu, karena data akan lebih banyak menghayal dan membayangkan data," kata Idris. Maka rakorda ini sangat penting untuk mendukung persiapan tata kelola pertanian lebih handal kedepan. "Sehingga kedepan lebih baik perancangan program kedepan termasuk memitigasi resiko kedepan dari kegiatan sensus ini," kata Idris. Idris mengatakan , isu kunci mengenai pertanian dan pangan global adalah ketahanan pangan, harus memastikan ketersediaan akses dan keterjangkauan pangan, termasuk kualitas dan keamanan pangan serta keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan. Tantangan pertanian adalah pengetahuan dan adopsi tekhnologi yang masih sangat rendah di Sulbar. Idris berharap besar agar data dan informasi yang disajikan oleh BPS bisa bermanfaat bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan. "Kita sudah berkomitmen data yang dihasilkan mengacu pada data Internasional," ucap Idris. Kepala BPS Provinsi Sulbar Tina Wahyufitri, mengatakan sensus pertanian yang digelar bertujuan untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. "Sekaligus mendapatkan data yang lebih konferhensif dan dirancang dengan hasil yang sesuai standar Internasional," kata Tina. Tina berharap, dukungan berbagai pihak utamanya dalam melakukan sosialisasi baik pada kementerian lembaga atau asosiasi dan dinas instansi dengan mengkampanyekan kepada masyarakat sekitar. (rls)

Mamuju--Sebanyak 285 PNS Lingkup Pemprov Sulbar diangkat dalam jabatan fungsional, dengan rincian fungsional jenjang keahlian sejumlah 243 orang dan fungsional jenjang keterampilan sejumlah 42 orang. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilakukan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 30 November 2022. Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama yaitu PNS formasi umum pengangkatan Tahun 2020, setelah terangkat sebagai CPNS selanjutnya mengikuti Diklat Prajabatan atau Latsar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah memiliki peran penting bagi jalannya pelayanan kepada masyarakat. "Sebagai pejabat fungsional harus mampu melaksanakan tugas yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas profesi sesuai dengan jenjang jabatan pada level keterampilan dan keahlian, dengan butir kegiatan yang sangat jelas sebagaimana tercantum dalam Permenpan masing-masing jabatan fungsional,"kata Idris Idris berharap para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas pada jabatannya dengan baik, bekerja penuh dedikasi, amanah, tanggungjawab dan menjadi teladan di lingkungan kerja. "Terapkan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menjadi budaya kerja baru, sehingga ASN benar-benar akan mampu bertanggungjawab menjalankan amanah untuk melayani, meningkatkan martabat bangsa dan menjaga kehormatan institusi, serta pribadi ASN,"pesan Idris Kepada para kepala OPD, Idris menginstruksikan untuk memberi support atau dukungan kepada pejabat fungsional di masing-masing OPD. "Berikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga angka kredit dapat dikumpulkan. Dengan angka kredit yang cukup, digunakan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional,"imbaunya Selain itu, perhatikan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dengan mengikut sertakan dalam Diklat pengembangan ASN dan Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. (mhy)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar melakukan penandatangan atas Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023 melalui sidang Paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Selasa 29 November 2022. Adapun asumsi yang tertuang dalam RAPBD 2023, Pendapatan Rp1,97 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp428,3 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,54 triliun, Lain Lain pendapatan daerah yang sah Rp1,09 miliar. Belanja Rp2,05 Triliun dengan rincian Belanja Operasional Rp1,36 Triliun, Belanja Modal Rp457,3 miliar, Belanja Tak Terduga Rp23,5 miliar, Belanja Transfer Rp206,1 miliar. Defisit Rp74,9 miliar. Untuk menutupi defisit, Pembiayaan Rp74,9 miliar diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp137,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp62,5 miliar. Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol rupiah. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik yang menyaksikan paripurna via zoom menyampaikan permohonan maaf sebab tak dapat menghadiri sidang paripurna dikarenakan telah mempersiapkan hadir pada agenda pertemuan antara Gubernur se- Indonesia dengan Presiden RI, pada Rabu 30 November, membahas makro ekonomi. PJ Gubernur mengatakan hasil persetujuan RAPBD 2023 adalah wujud kolaborasi dan kebersamaan pemprov dan DPRD Sulbar "Untuk itu saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang telah bekerja sama bekerja tanpa mengenal lelah dalam melakukan pembahasan Ranperda APBD 2024. Serta melakukan harmonisasi di badan anggaran sampai dengan finalisasi yang sudah kita laksanakan," ujar Akmal Malik. PJ Gubernur menjelaskan, Penyusunan Ranperda APBD disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan acuan yang tertuang dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023. Sementara, Jubir Banggar DPRD Sulbar Syamsul Samad menyampaikan beberapa postur anggaran dalam RAPBD 2023 telah dilakukan pergeseran atas dasar penyesuaian Permendagri nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023. "Selanjutnya hasil persetujuan ini akan menjadi bahan evaluasi Kementerian…

MAMUJU -- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Upacara dan Talkshow dalam rangka HUT Korpri ke- 51 Tahun. Upacara HUT Korpri dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris di Tribun Upacara Gubernur Sulbar, dilanjutkan dengan acara Talkshow Korpri Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 29 November 2022. Sebagaimana amanah Ketua Umum Korpri Nasional menyampaikan harapan agar Korpri semakin maju dan menjunjung tinggi panca prasetya korpri. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Kopri telah memberikan pelayanan serta menjalankan roda pemerintahan. Disamping itu, kebiasaan kerja dimasa pandemi telah mendorong inovasi cara kerja baru yang lebih efektif sehingga korpri dapat menjadikan model dalam rangka melayani masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Korpri Sulbar, Muhammad Idris, pun kembali menekankan terkait nilai BerAKHLAK yang harus menjadi pegangan bagi setiap Korpri. Yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana tema HUT Korpri tahun ini, "Korpri melayani berkontribusi dan berinovasi untuk negeri," "ASN bukan orang yang harus dilayani tetapi melayani seluruh lapisan masyarakat hendaknya melayani dengan iklas. Perkuat kerja sama dengan setiap komponen bangsa," ujar Idris. Dia pun meminta agar Korpri Sulbar tetap solid sebagai organisasi dalam kedinasan sehingg aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional dan profesional. Pelaksanaan HUT Korpri dilanjutkan dengan Talkshow Korpri Sulbar, dengan tema Mewujudkan Brokorasi yang Kolaboratif dan Berdaya Saing. Telah hadir pembicara Dr. Syarkawi Rauf selaku dosen Ekonomi dan Bisnis Unhas dan Ketua DP Korpri Sulbar Muhammad Idris. Sarkawi Rauf mengatakan persoalan utama birokrasi adalah Sumber Daya Manusia dan Kesenjagang Digital. Karenanya Komisaris Utaman PTPN IX ini berharap birokrasi di Sulbar dapat mengambil langkah strategis menyelesaikan permasalaahan tersebut. Penting pula agar ASN mempersiapkan menghadapi ancaman krisis global, itu penting diketahui birokrasi di daerah, sebab berkaitan dengan refocusing anggaran. "Potensi lain, Jumlah anak putus sekolah tambah banyak, sementara pendidikan dan kesehatan adalah sektor paling prioritas," ungkapnya. Materi lainnya…

MAMUJU, -- Pemprov Sulbar mulai memberlakukan Sistem Tandatangan Elektronik, ditandai dengan Launching Sistem Tandatangan Elektronik Lingkup Pemprov Sulbar, dalam rangka HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 51 Tahun, di Graha Sandeq, Selasa 29 November 2022. Hal itu sebagai komitmen pemprov Sulbar mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap dengan sistem tandatangan elektronik itu dapat mempermudah pelayanan dan mempercepat kinerja administrasi pemprov Sulbar. "Korpri Sulbar harus mendorong cara berpikir kita untuk terus maju," ujar Idris. Hal lain, pentingnya mengelola energi ASN Lingkup Pemprov Sulbar dan mengembangkan kompetensi ASN. "Untuk mengelola energi ini bagaimana kita menjadi pribadi yang percaya kemampuan diri sendiri," Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Sarkawi Rauf pun mendukung atas terobosan Pemprov Sulbar menghadirkan tandatangan berbasis elektronik. "Ini sebagai transformasi digital. Bagaimana membangun lingkungan yang betul-betul smart karena proses digitalisasi yang berkembang begitu besar," ungkapnya. (rls)

Pasangkayu--Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa dan unsur Forkompida melakukan Penanaman Mangrove di Pantai Maleo, Desa Letawa, Kecamantan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Senin, 28 November 2022. Kegiatan itu sebagai tahap awal Pencanangan Penanaman 1,2 juta pohon mangrove di Sulbar, dimulai hari ini dilakukan serentak di enam kabupaten. Seperti halnya di kabupatan lain, di Pasangkayu juga melibatkan berbagai unsur, termasuk para siswa SMA dan SMK. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, lingkungan menjadi konsen bagi Pemprov Sulbar. Olehnya itu, Pemprov Sulbar mendeklarasikan menjadikan Sulbar menjadi provinsi yang selamat, dengan melakukan penanaman mangrove. Adapun alasan memilih mangrove untuk didahulukan. Idris menjelaskan, berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, di sepanjang pantai Sulbar sebagian besar mengalami abrasi yang luar biasa parah. "Dalam teorinya, abrasi itu hanya bisa kita tolong, kita bantu dengan melakukan penanaman atau membesarkan mangrove,"tutur Idris Idris mengungkapkan, dalam peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, mangrove yang ada di Sulbar disejumlah titik sepanjang pantai Sulbar sudah diidentifikasi. Salah satunya di Pasangkayu, ada sejumlah titik yang memang harus dijadikan perhatian, termasuk di Pantai Maleo. "Kita ingin di Pasangkayu ini membangun komitmen menanam mangrove dan hidup. Artinya, jangan hanya menanam bibit mangrove tapi tidak hidup,"tuturnya Idris berharap, Pantai Maleo dua atau tiga tahun kedepan kondisinya berubah, semuanya serba hijau setelah ditanami mangrove. Selain itu, juga berharap penanaman mangrove di pantai itu bisa jadi percontohan untuk dijadikan sebagai model menanam dan tumbuhnya mangrove. "Atas nama Pemprov Sulbar, saya berharap apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya seremoni, tetapi memastikan bahwa kita harus konsen menyelamatkan lingkungan. Dimulai dari Pantai Maleo ini kita menyelamatkan lingkungan di Pasangkayu khususnya dan Sulbar secara keseluruhan,"tutupnya (mhy)

MAMUJU -- Sulbar melakukan Pencanangan Gerakan Sulbar Menanam Mangrove, melibatkan berbagai unsur, termasuk pelajar mahasiswa dan siswa, melakukan penanaman mangrove di Pantai Landi, Kelurahan Rangas Mamuju, Senin 28 November 2022 Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, gerakan ini berangkat dari komunikasi bersama dengan berbagai pihak, karenanya berterima kasih kepada seluruh Forkopimda Sulbar yang terus bersama-sama pemprov Sulbar serta memberikan ide-ide dalam melakukan aksi nyata demi kemajuan Sulbar. Disebutkan, masih banyak ditemukan titik terdampak abrasi di sepanjang 715 Km garis pantai Sulbar. Karenanya melalui aksi menanam mangrove sengaja memilih salah satu lokasi yang terdampak abrasi, di Pantai Landi. "Kami mengundang untuk melihat betapa daerah kita terancam. Untuk itu ayo kita mulai dengan kegiatan nyata," terang Akmal Malik. PJ Gubernur menjelaskan, informasi yang diperoleh bahwa dari sekian mangrove yang ditanam hanya berpeluang menyisakan 30 persen pohon yang tumbuh. Artinya ketika menanam 1,2 juta pohon itu hanya berpotensi sekitar 350 ribu pohon. Namun itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan aksi nyata peduli terhadap lingkungan. "Ini bentuk kontribusi nyata kita terhadap lingkungan," ungkapnya. Gerakan itu, lanjut Akmal, juga sebagai tindak lanjut dari arahan presiden RI Joko Widodo. Karenanya ia berterima kasih kepada berbagai pihak telah mendukung gerakan menanam mangrove tanpa menggunakan APBD. Kegiatan itu juga untuk mengedukasi generasi agar mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menanam mangrove dengan tepat dan bagaimana menyelamatkan lingkungan dengan benar. Diketahui, gerakan menanam mangrove yang bertepatan Hari Menanam Pohon Indonesia ini sebagai tahap awal Pencanangan Menanam 1,2 juta pohon mangrove di Sulbar, serentak dilakukan di enam kabupaten pada 28 November 2022. Pelaksanaan di kabupaten lain, di Polman 58 ribu pohon, Majene 27 ribu, Mamuju 27 ribu, Mateng 10 ribu dan Pasangkayu 25 ribu pohon. "Minggu depan kita akan kembali melibatkan seluruh perangkat desa. Jadi ini adalah pencanangan menuju 1,2 juta pohon mangrove," ungkapnya. Khusus di Mamasa, juga turut melakukan penanaman…