MAMUJU - Sekretaris Jendral PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti dijadwalkan akan mengisi sebagai khatib shalat Jumat di Masjid Baitul Anwar Pemprov Sulbar besok, Jumat 19 Januari 2024. Hal tersebut, disampaikan Kordinator Bidang Ibadah & Dakwah Masjid Baitul Anwar, Makdum Ibrahim, Kamis 18 Januari 2024. "Sangat di sayangkan jika kedatangan beliau tidak dimanfaatkan ilmunya, jadi kami mengundang beliau untuk menjadi khatib di Masjid Baitul Anwar," kata Makdum Ibrahim. Sehingga, dia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov dan masyarakat untuk hadir. "Kita harap umat Muslim dapat hadir sholat Jumat berjemaah di Masjid Baitul Anwar Pemprov Sulbar," harapnya. Prof Abdul Mu'ti sedang berada di Mamuju mengikuti kegiatan Muhammadiyah. "Beliau ada kegiatan di sini, makanya kita undang hadir di Masjid Baitul Anwar. Selama ini kita mendengarkan ceramahnya di media sosial," ujarnya.(rls)

Mamuju - Pejabat Fungsional Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat antara lain, Aslam, Nurlaela serta Subriah menghadiri rapat evaluasi Car Free Day (hari bebas kendaraan bermotor) minggu kelima yang diselenggarakan setiap hari Minggu di jalan Arteri, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Rapat evaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung lebih semarak lagi pada minggu kelima, Minggu (21/1/2024) mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai rapat evaluasi, Rabu , Rabu, 17 Januari 2024. Dalam rapat itu, kata Idris, pihaknya menghadirkan OPD terkait, Pemkab Mamuju dan Polresta Mamuju. "Kita lakukan evaluasi minggu kelima pelaksanaan car free day untuk memastikan pelaksanaannya lebih semarak lagi. Jadi, dari kabupaten maupun dari polres kita hadir untuk betul-betul mewujudkan car free day yang aman, bersih, sehat dan semarak," kata Muhammad Idris. Sehingga, Sekprov Muhammad Idris meminta, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk bergabung dalam car free day untuk berolahraga dan menikmati udara yang bersih di pagi hari. "Tentu misi kita, sebanyak mungkin masyarakat hadir. Oleh karena itu kita harapkan warga masyarakat Mamuju yang ada di Mamuju pada saat hari ahad itu, kita minta untuk hadir bersama-sama dengan warga yang lain untuk menikmati udara dan kebersihan dari udara kita di sana (Arteri)," ujarnya. Muhammad Idris pun menegaskan, tidak ada kendaraan apapun yang diperbolehkan melintas di area pelaksanaan car free day. Bahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta Forkompinda lainnya, sehingga tidak ada jalur VIP saat pelaksanaan car free day. "Tadi kita sepakati juga, durasi waktunya kita tambah. Yang awalnya mulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 WITA, menjadi pukul 06.00 hingga 10.00 WITA itu kesepakatannya," tutur Muhammad Idris. Untuk diketahui, event car free day merupakan usaha Pemprov Sulbar untuk memastikan Mamuju yang menjadi ibukota kebanggaan Sulbar, menjadi penyanggah dari bertumbuhnya dan berkembangnya…

MAMUJU--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, melaksanakan Rapat Percepatan Proses Pelayanan Perizinan di Sektor Minerba, Rabu 17 Januari 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis. Berlangsung di Kantor DPMPTSP Sulbar, rapat dihadiri Kepala Bidang Perizinan A DPMPTSP Sulbar Irfan AT, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar Ilham, Koordinator Inspektur Tambang Sulbar Hilal, TimTeknis dan PJF Bidang Perizinan. Dalam rapat tersebut, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis mengatakan, ada beberapa laporan dari para pelaku usaha pertambangan yang menganggap bahwa proses pembahasan dokumen teknis yang dilakukan pihak Dinas ESDM dan IT prosesnya masih terkesan lambat. "Saya selaku koordinator perizinan di semua sektor perizinan yang menjadi kewenangan provinsi, bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memberikan solusi ketika ada salah satu sektor yang mengalami kendala atau hambatan dalam proses penerbitan izin," tandas Habibi. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham menjelaskan, pihaknya bersama Tim IT dalam setiap melakukan pembahasan dokumen teknis pertambangan selalu mengacu kepada SOP yang ada, dimana untuk pembahasan dokumen teknis membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja dan itu sudah termasuk perbaikannya. "Hanya saja kendalanya, setiap dokumen teknis yang sudah dibahas itu perbaikannya yang lambat kami terima dari konsultan tambang pelaku usaha, sehingga terkesan lambat prosesnya," katanya. Sementara, Tim Teknis menjelaskan, untuk memperoleh izin peningkatan operasi produksi itu ada 3 (tiga) dokumen harus dibahas, yakni dokumen laporan eksplorasi, dokumen laporan study kelayakan (FS), dan dokumen laporan pasca tambangnya. "Terakhir setelah mendapatkan izin OPnya, maka pelaku usaha diwajibkan lagi untuk pembahasan dokumen RKABnya untuk dapat melakukan penjualan hasil produksi tambangnya," terangnya. (rls)

Mamuju –Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyambut kunjungan silaturahmi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat Monang Saut Reynold di Rujab Gubernur, Kamis (18/01/2024) Turut mendampingi Kepala Bapperinda Sulbar Junda Maulana, Plt. Kadis PU Sulbar, Ince Rahmat dan para tamu undangan. Prof. Zudan mengucapkan selamat datang kepada Kepala BPJN Sulbar Monang. Dia berharap kedepan koordinasi antara Pemprov dan Kementerian PUPR melalui BPJN semakin intensif. “Mudah-mudahan kedepan kita bisa intensif lagi untuk memonitor jalan dan jembatan jembatan yang ada," ucap Zudan. Sestama BNPP ini juga menyinggung terkait beberapa usulan pengerjaan jalan di Sulbar yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui BPJN. "Ini akan menjadi pintu-pintu pembuka untuk koordinasi yang lebih intensif lagi karena banyak yang kita ajukan kementerian PUPR di Pusat yang butuh dukungan dari kepala BPJN," kata Prof. Zudan Tidak lupa PJ Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPJN sebelumnya, Sjofva Rosliansjah, atas kerjasama yang terbangun, khususnya 8 bulan terakhir sehingga sejumlah pekerjaan jalan dan jembatan di Sulbar dapat terlaksana dengan baik, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepala BPJN Sulbar Monang Saut Reynold berterima kasih atas sambutan Pj. Gubernur Sulbar dan disampaikan BPJN siap untuk sinkronisasi dan berkoordinasi Pemprov Sulbar untuk pembangunan kedepan. (Rls)

MAMUJU – Menapaki Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengagendakan 2 (dua) kegiatan besar terkait bidang perekonomian, yaitu Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Forum Ekonomi Lintas Sektor. Ditargetkan pada triwulan kedua 2024, Bapperida Sulbar agendakan Forum Ekonomi Lintas Sektor pada 23 April 2024 dan Konreg PDRB Kasulampua diagendakan pada 2-3 Mei 2024. Melibatkan berbagai stakeholder di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua), Konreg PDRB menjadi wadah diskusi dan sharing tentang berbagai permasalahan pembangunan ekonomi di Wilayah Kasulampua. Hal ini penting guna mewujudkan keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. “Dengan adanya pertemuan regional seperti saat ini diharap dapat menjadi suatu kekuatan yang dapat mengevaluasi kabupaten yang ada di Regional Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain itu, juga dapat menjadi kesempatan untuk dapat menjadi suatu kolaborasi dalam mengembangkan potensi produk-produk unggulan dari 19 Provinsi Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Kamis (18/1/2024). Junda berharap Konreg tersebut nantinya dapat menghasilkan rekomendasi terkait percepatan peningkatan ekonomi di Kasulampua. Sebelumnya, agenda ini telah dibahas dalam rapat internal penyusunan Agenda Bapperida Sulbar Tahun 2024, Selasa (16/01/2024). Dipimpin oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, rapat dilaksanakann bersama Sekretaris, Kepala Bidang beserta jajaran di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar. (rls)

MAMUJU, - Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima Audiensi Kepala Ombusman Perwakilan Sulbar, Ismu Iskandar di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, kamis, 18 Januari 2024. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pertemuan bersama Kepala Ombudsman merupakan bagian dari koordinasi terkait progres capaian Layanan publik lingkup Pemprov. "Ombudsman mengapresiasi kinerja provinsi yang tahun lalu masih berwarna kuning dan sekarang sudah naik kewarna Hijau dengan skor yang tinggi dan akhir bulan ini tepatnya 31 Januari akan ada penghargaan untuk kabupaten yang kualitas pelayanan baik," tutupnya. Sementara Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar Ismu Iskandar mengatakan, Pertemuan itu dilakukan dalam rangka berkordinasi terkait pelayanan umum di wilayah Sulbar. Utamanya terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. "Pertemuan ini secara khusus kita menyampaikan rencana Terkait hasil penilaian kepatuhan yang telah diselenggarakan pada tahun 2023 baik kabupaten dan termasuk Provinsi," kata Ismu. Ia mengatakan, Rencananya akhir Januari akan Ombudsman bersama Provinsi Sulbar akan menyampaikan dan penyerahan hasil penilaian kepada masing-masing kabupaten. "Tanggapan pak Pj Gubernur, (Prof Zudan Arif Fakrulloh), sejak tahun lalu sangat mendukung dengan adanya penilaian Ombudsman khususnya pelayanan publik," ucapnya. Ia menjelaskan, Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022. "Kita lihat hasilnya nanti pada saat penyerahan namun ada progres positif secara umum untuk di level Provinsi," kata Ismu. Ia berharap, semangat peningkatan pelayanan terus berjalan baik terkhusus untuk Pemerintah Provinsi Sulbar dapat terus meningkatkan pelayanan publik di wilayah ini. Dalam pertemuan bersama Pj Gubernur Sulbar tersebut, hadir mendampingi antara lain Inspektur Inspektorat Sulbar, Muh. Natsir, Plt. Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf dan para tamu undangan. (Rls)

MAMUJU -- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Pj Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima melakukan pertemuan bersama Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula untuk fasilitasi pemenuhan jaringan Base Transceiver Station (BTS) ke Kementerian Kominfo RI yang terpasang di wilayah blank spot Kabupaten Polman. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh telah melakukan audiensi dengan Menteri Kominfo RI dan mengajukan permintaan bantuan BTS dan Kemenkominfo RI menyetujui untuk menambahkan bantuan Base Transceiver Station atau disingkat BTS untuk Provinsi Sulawesi Barat. Tahun ini Pemprov mendapat bantuan BTS sebanyak 23 melalui dua tahap yaitubtajaonpertama 18 BTS dan tahap kedua 5 BTS Titik penempatan BTS tersebut tersebar di titik titik blank spot yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Masih terdapatnya beberapa wilayah blank spot di Polman sehingga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Pj Bupati Polewali Mandar Ilham Borahima mengajukan permintaan untuk pemenuhan BTS. "Kami sangat mengharapkan adanya dukungan penambahan dukungan BTS karena kita melihat masih banyak desa yang masih blankspot seperti yang ada di Tutar maupun yang ada di Matangga dan Alu," kata Ilham Borahima. Menurutnya, terdapat tiga kecamatan tersebut sangat membutuhkan hadirnya BTS, tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang sama dengan daerah yang berada di perkotaan. "Saya datang di Kominfo karana akan turun bantuan BTS, Harapan saya Polman Bisa diberikan bantuan BTS tahun lalu sudah ada tapi atas pertimbangan kami masih terdapat tiga kecamatan yang terisolir masuk kategori dan layak mendapatkan bantuan," ucap Ilham. Sementara Kepala Dinas Kominfo Pers Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan secara keseluruhan wilayah blank spot terdapat di.seluruh Kabupaten dj Sulbar, tapi memang masih ada beberapa Kabupaten jumlah wilayah blank spot nya tinggi. "Tahun 2023-2024 Sulbar mendapatkan 23 BTS, tapi titiknya tersebar ke enam kabupaten dalam wilayah provinsi Sulbar Sementara pada tahun 2022 Kabupaten Polman telah mendapat 17 BTS yang tersebar pada beberapa kecamatan kategori…

MAMUJU, - Upaya untuk terus memaksimalkan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulbar pemenuhan alat kesehatan terus dilakukan RSUD. RSUD Prov Sulbar melaksnakan rapat internal Pembahasan Draft MOU penyediaan alat kesehatan. Rapat tersebut dipimpin langsung Direktur RSUD Prov Sulbar dr Merintani Erna Dochri , menurutnya rapat internal pembahasan draft MOU penyediaan alat kesehatan, dalam sambutan direktur menyampaikan bahwa dalam kerjasama ini merupakan komitmen untuk pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit. "Adapun maksud dari kerjasama ini untuk mewujudkan kerjasama baik antara kedua bela pihak dalam penyediaan bahan dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pihak Rumah Sakit dengan prinsip saling menguntugkan," kata dr Erna. Sedangkan tujuan kerjasama ini adalah untuk menunjang kelancaran pelayanan Rumah Sakit dalam hal pelayanan bahan dan alat kesehatan. Ia mengatakan, Dalam diskusi dibahas tentang penyediaan implant untuk pasien orthopedi baik pasien BPJS maupun pasien umum. "RSUD Prov Sulbar kerja sama dengan satu penyedia bahan dan alat kesehatan khusus implant untuk pasien ortopedi," ucapnya. Pemenuhan alat ini dilakukan sering meningkatnya jumlah pasien yang ingin melakukan implant. (Rls)

MAMUJU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar apresiasi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah daerah. Hal tersebut, disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar Hery Ridwan saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemda di kantornya, Kamis 18 Januari 2024. "Ini juga menjadi atensi kita monitoring program nasional khususnya penanganan stunting di daerah. Kita apresiasi atas penanganan yang dilakukan Pemprov dan Pemkab," kata Hery. Sementara itu, ada beberapa permasalahan menjadi temuan BPK diantaranya belum mengintegrasikan target penurunan prevalansi stunting selaras dengan target nasional, belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang sesuai, dan belum optimal dalam menyediakan dan mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang memadai. "Makanya kita remomendasikan agar memedomani target nasional percepatan penurunan prevalensi stunting, melakukan koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi, dan terakhir mengupayakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang memadai," ungkapnya. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dalam penanganan stunting. "Kita akan dalami temuannya seperti di Polman dan Mamasa, setiap minggu kita akan rapat semua Kepala Dinas, kepala Puskesmas dan kader posyandu. Sehingga temuan BPK ini menjadi salah satu perhatian," tambahnya. Sestama BNPP ini juga berharap dengan temuan BPK dalam penanganan stunting di Sulbar semakin lebih baik lagi dan bisa mencapai target nasional. "Jadi kita tambah gas lagi untuk memperbaiki kekurangan dalam penanganannya. Kita juga akan bantu setiap posyandu ada alat penanganannya, paling penting perubahan prilaku ibu-ibu," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Tematik dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis 18 Januari 2024. Turut hadir Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, perwakilan Bupati se-Sulbar, dan Ketua DPRD Kabupaten se-Sulbar. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar Hery Ridwan mengatakan hari ini dilaksanakan penyerahan LHP triwulan II tahun 2023. "Kita melakukan lima iklim kinerja Pemda yang selanjutnya akan ditindaklanjuti," kata Hery, Kamis 18 Januari 2024. Lebih lanjut, dikatakan bahwa sesuai amanat undang-undang Pemda wajib menindaklanjuti hasil temuan untuk diperbaiki selama 60 hari kerja lamanya. "Kita rekomendasikan kepala daerah untuk mengawasi kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh camat secara optimal dan membuat panduan penyusunan analisis kelayakan usaha dan mensosialisasikannya kepada pengelola Bumdes," ungkapnya. Sedangkan, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ini akan ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kedepan. "Baik itu temuan administrasi sampai temuan subtansi. Karena rata-rata temuan di Sulbar baru 71 persen penyelesaiannya dibawah angka nasional yang berada di 75 persen," ucapnya. Sehingga, dia menargetkan tahun bisa diselesaikan sampai ke 85 persen. Semua temuan BPK diselesaikan dengan baik. "Secara instruktur Sekda dan Inspektur se-Sulbar untuk menggerakan OPD masing-masing. Rutin setiap dua minggu mendetailkan dan menyelesaikan," ujar Prof Zudan. Termasuk, rekomendasi-rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti. "Semua OPD harus mematuhi rekomendasi dari BPK. Apabila ada temuan tidak ditindaklanjuti harus dilaporkan dan tunjangan kinerjanya akan kita tahan sampai selesai rekomendasi BPK," tandasnya.(rls)