MAJENE -- Salah satu usaha sabuk kelapa di Sulbar mampu menembus pasar internasional. Omsetnya capai miliaran rupiah. Usaha tersebut lahir dari tangan seorang remaja berusia 19 Tahun, Adelia. Dari keberhasilan itulah, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik tertarik mengunjungi tempat usaha Adelia, tepatnya di Desa Ba'ba Bulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kamis 5 Januari 2023. "Saya sengaja mengunjungi tempat ini untuk melihat proses produksi, saya ingin anak muda kreatif bisa menginspirasi masyarakat banyak," ujar Akmal Malik. Akmal memerintahkan setiap OPD agar memberikan perhatian kepada pengusaha muda lainnya di Sulbar yang berkontribusi dalam mengelola potensi daerah. Termasuk usaha milik Adelia "Dengan melihat potensi ini, saya minta Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Peridagkop dan UMKM) dapat membantu alat pengolahan produksi sabuk kelapa. Belikan mesin yang lebih bagus," kata Akmal. Dukungan itu sebagai bentuk apresiasi serta berharap ekspor dari hasil produksi sabuk kelapa milik Adelia dapat meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Akmal juga berharap Adelia dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, salah satunya dengan mendorong masyarakat mengembangkan ekspor produksi sabuk kelapa di Sulbar. "Tugasnya Adelia kasi tahu yang lain cara tembus pasar dan hasilkan uang. Anak muda itu yang penting bagaimana bisa membaca peluang. Hp jangan dipake pacaran saja, tapi hasilkan uang. Memang prosesnya tidak muda, tapi anak muda harus punya spirit, semangat membangun usaha," ungkapnya. Ia juga meminta kepada Dinas Perdagangan agar menggencarkan sosialisasi pengembangan usaha kreatif di Sulbar dengan melibatkan anak muda kreatif sebagai Narasumber. (rls)

Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menempati peringkat kelima Hasil Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 periode B. 08 ( Agustus ) Se - Nasional. Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023, berlangsung di Rumah Jabatan Sekda Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rabu, 4 Januari 2023. "Alhamdulillah Sulbar masuk ke posisi lima besar penanganan konflik sosial 2022 secara Nasional, yang mana ukurannya itu mencakup subtansi dari berbagai kerawanan konflik dengan indikator utamanya mengidentifikasi konflik sebelum terjadi, "kata Idris Dengan capaian tersebut, melalui kesempatan itu, Idris meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Sulbar untuk bisa menempati posisi atau peringkat di atas lagi dari sebelumnya. "Kita tidak boleh turun dari peringkat lima, tetapi harus naik lagi dan substansinya harus tertib administrasi, disiplin dalam penyusunan rencana aksi dan juga bisa menyampaikan informasi dengan sebanyak mungkin,"imbau mantan Kepala LAN Makassar itu Idris mengungkapkan, terdapat enam identifikasi sumber konflik sosial di Sulbar yaitu, adanya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, hubungan antar umat beragama intern umat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa lahan dan batas wilayah, sengketa sumber daya alam antar daerah, masyarakat dan antar masyarakat dengan pelaku usaha serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Untuk rekomendasi penanganannya, lanjut Idris, diantaranya meningkatkan sinergitas Tim Terpadu PKS dan melibatkan masyarakat tokoh adat suku, agama dalam pencegahan konflik. Dilanjutkan dengan mengkoordinasikan mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi kemudian melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Kepala Kesbangpol Sulbar, Amri Eka Sakti mengatakan, harapan dari pertemuan tersebut ialah mendudukkan dan merumuskan inventarisir berbagai persoalan yang akan dituangkan dalam satu rumusan yang resmi. "Saat ini kita…

MAMUJU, --Masa jabatan Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulbar akan berlanjut, lebih dari satu tahun. Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Komunikasi dan Media Munadir Mubarak mengatakan, SK yang menugaskan Dirjen Otonomi Daerah menjadi PJ Gubernur Sulbar hanya berjalan satu tahun sejak Mei 2022. Selanjutnya bergantung presiden. Namun dengan kinerja selama delapan bulan, Akmal Malik dinilai masih perlu memperpanjang masa jabatan. "PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik dinilai memiliki kemampuan mengkolaborasikan kepentingan di kabupaten, provinsi hingga pusat, sehingga pusat menimbang masih perlu perpanjangan jabatan di Sulbar," ujar Munadir, Rabu 4 Januari 2023 Tidak kalah pentingnya terkait program yang sudah ditanamkan Pj Gubernur di Sulbar yang dianggap strategis dan sejalan dengan program nasional. "Diantaranya program Data Desa Presisi (DDP), merdeka pangan, penanganan stunting, penyelesaian infrastruktur Kantor Gubernur, jalan arteri hingga proyek infrastruktur di Budong Budong. Masih banyak PR yang harus diselesaikan," pungkasnya. Selain itu terdapat pula program pembuatan MCK di beberapa desa, refleksi Refleksi Awal Tahun dengan OPD, Renovasi Pulau Wisata Karampuang, Pojok Baca Digital, dan Pengembangan pelaku usaha milenial, food estate, serta Rest Area di PPN Palipi. Hal inilah menjadi pertimbangan pusat sehingga Akmal Malik dianggap masih perlu memperpanjang masa jabatan sebagai PJ Gubernur di daerah ini. "Kita berdoa saja semoga diberi kepercayaan dalam melanjutkan 1 tahun kedepan. Beliau siap ditempatkan dimana saja oleh pimpinan. Dan jelasnya beliau (Akmal Malik) ini, ingin membuat legasi di daerah ini dengan harapan dapat dilanjutkan siapapun gubernur nantinya,"ungkapnya. (rls)

MAMUJU, --Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris Menghadiri Hari Amal Bhakti (HAB) Kementrian Agama yang Ke 77 Tahun, di Lapangan Kanwil Kementrian Agama Sulbar, Selasa, 3 Januari 2023 Sebagaimana pidato serentak Menteri Agama RI, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengajak seluruh ASN memperbaiki niat, pelayanan serta pengabdian kepada ummat bernegara. "Kita sebagai generasi kementrian agama, setahun yang lalu dalam memperingati hari HAB yang ke 76 kementrian agama, untuk menggelorakan tranformasi layanan ummat, secara bertahap untuk mewujudkan Masyarakat Harmonis," ujar Idris. Dia menjelaskan perubahan birokrasi pada Kementerian Agama lebih lincah dan responsif. Termasuk penerapan transformasi digital dengan mengandalkan aplikasi layanan kementrian agama. "Beragam inovasi digital terus dilakukan, Semua itu upaya untuk peningkatan khusus sebagai pendekatan terhadap masyarakat, "ungkapnya. Sekprov Sulbar juga mengharapkan momentum semarak HAB bisa menjadi intoleren ummat beragama, terkhusus pada momentum politik 2024 dapat menjaga stabilisasi kerukunan bernegara dan beragama. "Sesuai dengan Amanat Menteri Agama, kita harus bisa menjaga solidaritas ummat menjelang pesta demokrasi 2024, dalam momentum nasional, itu bisa jadi akan menjadi problem jika tidak di rawat dengan baik," ucap idris Lebih lanjut kata idris, dengan momentum HAB menjadi kesempatan menunjukkan konektivitas, dan mengutamakan kebersamaan dalam menyelesaikan konflik dan kesalahpahaman. Kegiatan HAB diakhiri dengan pemberian piagam penghargaan Kementerian Agama RI kepada Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, Kepala Biro Tapem dan Kesra Sulbar, Moh. Saleh Rachim, Ketua PHBI Mamuju. (*)

Mamuju-- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail, menghadiri Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulbar, Faisol Ali Kepada Kakanwil baru, Parlindungan, di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Enteng, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 2 Januari 2023. Diketahui, Kakanwil Kemenkumham Sulbar yang lama, Faisol Ali, kini menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Sedangkan Parlindungan, sebelumnya sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Nusa Tenggara Barat. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Herdin Ismail mengemukakan, pisah sambut tersebut merupakan sebuah tradisi yang lumrah dan biasa terjadi di suatu lembaga pemerintahan secara menyeluruh, baik instansi Forkopimda maupun vertikal. Menurut Herdin, Faisol Ali merupakan sosok pejabat yang berpengaruh besar bagi kemajuan Sulbar. "Pak Faisol Ali merupakan sosok pejabat yang meninggalkan kesan mendalam. Disisi lain sejumlah prestasi membanggakan juga Ia raih untuk Sulbar,"kata Herdin Sedangkan, Parlindungan pejabat baru Kakanwil Kemenkumham Sulbar merupakan sosok yang energik. Sehingga, kata Herdin, ke depan Kakanwil baru tentunya akan memberikan karya yang tidak kalah dari pendahulunya. "Saya kira sinergi dan kolaborasi terus kita jaga dan lakukan, sehingga pelaksanaan tugas -tugas kita dapat berjalan dengan baik demi kemajuan Sulbar,"ucapnya Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sulbar yang baru, Parlindungan menyatakan dirinya akan terus melanjutkan amanah dan menjadi teladan yang baik kepada seluruh jajaran dan akan terus berupaya maksimal melanjutkan kinerja terbaik, demi mencapai suatu keberhasilan dan mengulang kembali prestasi yang telah dicapai selama ini untuk daerah. Dia juga menyatakan, akan terus berupaya menjaga kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh instansi di Sulbar yang selama ini terjalin baik sebagaimana pejabat sebelumnya lakukan. "Kepada Bapak Faisol Ali, Saya ucapkan selamat bertugas dan selamat menjalankan amanah sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, teriring doa semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,"ucap Parlindungan Kakanwil Kemenkumham Sulbar yang lama,…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Veridanto I Bitticaca dianugerahkan sebagai Tomakaka Malaqbi oleh masyarakat adat Botteng di Mamuju. Penganugerahan itu ditandai dengan pemakaian Sallu ( ikat kepala ) sekaligus penyerahan piagam dari Tomakaka Botteng Abdul Rasyid MS Pua Sabaru. Disaksikan Maradika Mamuju Andi Bau Akram Dai, Galaggar Pitu, para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Botteng yang dilaksanakan di Lapangan Pasada Desa Botteng Utara, Jumat, 30 Desember 2022 Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, penganugerahan yang didapatkan bersama Kapolda sebagai Tomakaka Malaqbi menjadi anugerah baginya. "Penghargaan ini adalah anugerah bagi kami bersama Kapolda, Artinya ketika ada anugerah ini pasti ada amanah yang diharapkan," kata Akmal Malik. Akmal Malik mengatakan, setelah mendapat penganugerahan tersebut, Ia meminta agar tokoh adat bersama masyarakat terus mengingatkan dirinya agar dapat menjaga amanah itu, sekaligus berkontribusi untuk kemajuan Botteng. "Saya berharap ini bisa memberikan sesuatu untuk kemajuan Botteng Raya," kata Akmal Malik. Ia berjanjilah, dirinya melalui Pemerintah Sulbar akan memberikan segala bentuk dukungan untuk menunjukkan fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Yang terpenting saya melihat ini ada kebutuhan mendasar yang baik, yaitu sinyal. Saya akan meminta untuk disiapkan menara untuk sinyal di Desa Botteng ini," ucap Akmal Malik Kapolda Sulbar, Verdianto I Bitticaca mengaku bersyukur atas Penganugerahan sebagai Tomakaka Malaqbi bersama Pj Gubernur. "Ini adalah kehormatan sangat langka kepada kami. Ini akan kami persembahkan kepada masyarakat Sulbar untuk terus meningkatkan pelayanan sebagai tugas pokok Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," ucap Kapolda. Dengan penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk terus melayani memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Kepala Desa Pattidi Rusli, mewakili masyarakat Botteng Raya yang mewakili beberapa desa di Botteng mengatakan, bahagia dengan kehadiran Pj Gubernur bersama Kapolda Sulbar di wilayah adat Botteng. Rusli menyebutkan dari beberapa desa yang berada dalam wilayah adat Botteng, sampai saat…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menginginkan para pengusaha muda berani untuk menembus pasar internasional. Akmal Malik mengaku sangat mengapresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Mamuju, menggelar sharing dunia ekspor, sebagai upaya agar para pengusaha muda Sulbar yang mampu menembus pasar ekspor. "Tadi ada anak muda Sulbar, Adelia salah satu mahasiswa Unsulbar yang sudah menembus pasar ekspor dan pengalaman ini bisa menjadi bahan untuk memberikan pengetahuan kepada anak muda yang lain, yang sudah berusaha di UMKM untuk menembus pasar ekspor, " ujar Dirjen Otda itu, usai mengikuti sharing dunia ekspor di universitas Mamuju, Kamis 29 Desember 2022. Ia menjelaskan, bahwa untuk menembus pasar ekspor bukanlah hal mudah, dibutuhkan perjuangan yang gigih bagi pengusaha untuk bisa mengembangkan usahanya seperti yang dilakukan Adelia yang sudah menembus pasar ekspor. Dirinya berjanji akan memberikan dukungan kepada para pengusaha yang mempu menembus pasar ekspor. "Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil menengah UMKM yang berani menembus pasar internasional,"kata Akmal Malik. Dari pertemuan itu, ia menjelaskan hal terpenting yang harus dilakukan di Sulbar adalah mendirikan bea cukai di Sulbar. "Satu lagi hal yang kita dapat dari pertemuan ini, kita akan segera menghadirkan bea cukai di Sulbar.Agar produk kita tercatat menjadi PDRB kita, selama ini PDRB kita diambil Sulsel," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, masih banyak pelayanan dasar belum maksimal, termasuk bidang kesehatan. Hal itu mendapat respon dari PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2022, di Kantor Perwakilan BPK Sulbar, Rabu 28 Desember 2022. "Terkait catatan BPK, seperti Pengelolaan sarana prasarana, SDM, pelayanan dan lainnya, Ini adalah hal hal paling mendasar bagi sebuah lembaga yang melaksanakan pelayanan bidang kesehatan," tegas Akmal Malik. Untuk itu, Akmal Malik mengingatkan kepada OPD terkait akan segera mengevaluasi bagian yang menangani bidang kesehatan. Begitupun terkait efektivitas pencegahan korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa PBJ yang juga menjadi catatan BPK. Catatan lain, mengenai implementasi satu peta. Dan menurut Dirjen Otda ini, kebijakan satu peta di seluruh daerah di Indonesia memang belum maksimal. Karena itu di Sulbar , Ia mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP). sebagai upaya menyamakan frekuensi antara desa dan provinsi. "Semakin presisi sebuah data akan membuat kebijakan jauh lebih efektif dan efisien," ungkapnya. Tidak lupa, Akmal Malik berterima kasih atas perhatian BPK terhadap pemda. Berkat kerjasama dengan berbagai pihak membuat Survei Penilaian Integritas (SPI) Sulbar mengalami peningkatan. Bahkan dengan pertambahan 17 poin menjadikan Sulbar dengan peningkatan SPI tertinggi di Indonesia. "Diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan kolaborasi dan sinergitas untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tutup Akmal Malik. (rls)

Mamuju-- Sebanyak 54 PNS Lingkup Pemprov Sulbar diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat fungsional penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan, Rabu 28 Desember 2022. Bertempat di Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex Rujab Wagub), Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Djamil Barambangi, Staf Ahli Gubernur Sulbar, dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di kesempatan itu meminta kepada pejabat fungsional yang baru dilantik untuk segera melakukan penyesuaian kondisi kerja pada jabatan fungsional yang baru. Kedua, bekerja dengan baik disertai kesungguhan dalam melaksanakan tugas. "Fahami dengan baik dan benar, tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,"imbau Idris Ketiga, terapkan Core Value Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Idris menyatakan, setelah pelantikan akan terus dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat fungsional, guna melihat keseriusan bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan, penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan itu diawali kebijakan penyetaraan sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden RI pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tanggal 20 Oktober 2019. "Salah satu arahan Presiden adalah perlunya dilakukan penyederhaaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah menjadi dua level dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu,"terangnya Ia menambahkan, pada Tanggal 31 Desember 2021 lalu Pemprov Sulbar juga telah mengangkat dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan sejumlah 394 orang. (mhy)

MAMUJU -- Sebanyak 15 pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II lingkup Pemprov hari ini dilantik. Pelantikan itu dilakukan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Rujab Gubernur Sulbar Rabu 28 Desember 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan , pelantikan itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan. Pergeseran yang dilakukan bukan berarti tidak bagus namun itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan. "Hasil evaluasi perlu ada penyegaran agar akselerasi agar lebih kencang lagi," kata Akmal Malik. Dirjen Otda ini mengaku pergeseran yang dilakukan merupakan hasil dari job fit dan asesmen yang telah dilakukan. Beberapa bulan kedepan juga masih akan dilakukan asesmen untuk pergeseran berikutnya, khususnya untuk pejabat pelaksana. "Beberapa bulan kedepanlah. Kita sudah minta rekomendasi ke KASN dan BKN, untuk Plt itu sifatnya sementara," kata Akmal Malik. Ia menginginkan, agar kedepan para pimpinan OPD yang telah dilantik dapat berpacu untuk bekerja lebih cepat lagi. "Kuncinya kolaborasi, yang dimutasi semua bagus memiliki keahlian masing-masing, karena ini cuman pindah posisi saja, kita ingin kerja tim," tutupnya. Pada pelantikan itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik juga melantik tiga Pelaksana Tugas yaitu Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Muh.Natsir, Plt Dinas Tenaga Kerja dijabat Farid Amri, dan Plt Dinas PTSP dijabat oleh Habibi Azis. (rls) ---- Daftar Nama Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama 1. Aco Takdir , S. Sos, M.Pd dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan 2. Amri Ekasakti, ST dilantik sebagai Kepala Badan Kesbangpol 3. Dr. Yakub F Solon, M.Pd dilantik sebagai Asisten Ekbang Sekretariat Daerah 4. Drs. Farid Wajdi, M.Pd dilantik sebagai Kepala BPSDM 5. Drs. H.Amir Maricar, MM dilantik sebagai Kalaksa BPBD 7. Drs. H. Herdin Ismail , MM dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 8. Drs. H.Khaeruddin Anas, M.Si dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Drs. H. Muhammad Rahmat, MM dilantik…