MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Mutasi, Promosi dan Demosi pada Jabatan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Senin ,22 Januari 2024 Pejabat yang dimutasi tercatat 155 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Pemprov Sulbar. Khusus pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sulbar , sejumlah pejabat dikukuhkan pada jabatan baru diantarnya; 1. Hj. DJAMILA, SH, MH, Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Dra. DARMAWATI, MM. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia 4. H. MUHAMMAD HAMZIH, S.Ag, MM Sekretaris DPRD Sulbar 5. Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM Kepala Dinas Perkebunan 6. Dr. YAKUB SOLON, M.Pd Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. SUYUTI, S.Pi, MT, M.Sc Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 8. H. MASRIADI NADI ATJO, SE, M.Si Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 9. ARIANTO, AP, MM Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra 10. HAMDANI HAMDI, S.IP, M.Si kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan 11. Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si Kepala Dinas Sosial Sulbar 12. MUH. JAUN, S.I.P., MM. Asisten I Pemprov Sulbar 13. Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M.Si Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 14. MUHTAR, SP Asisten II Pemprov Sulbar 15. SYAMSUL MA'RIF, SP, MMA Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan 16. AMIR, S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17. BUJAERAMY HASSAN, SH,M.Si Badan Kepegawaian Daerah 18. Drs. AMUJIB, MM Asisten III Pemprov Sulbar 19. MOHAMMAD ALI CHANDRA, SE, M.Si Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral. 20. Rachmad Kepala Dinas PUPR Termasuk H. DARWIN JUSUF, SH., M.Si sebagai Pelaksana di Biro Umum dan Drs. MOH. SALEH RAHIM, M.Si sebagai Kabid di Satpol PP dsn Damkar, akan tetapi menolak. Sementara beberapa OPD yang masih kosong diisi jabatan Pelaksana tugas, diantaranya 1. MUH. JAUN,…

POLMAN--Memasuki musim tanam yang beriiringan dengan masuknya musim penghujan, Tim UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur Polewali Mandar (Polman), melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman padi pada sawah Kelompok Tani Massanra di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Jumat, 19 Januari 2024. Kegiatan itu dilaksanakan bersama Koordinator POPT Kabupaten Polman, POPT Kecamatan Mapilli, Kepala Desa Bonne-Bonne serta penyuluh setempat. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar mengatakan, Gerdal OPT itu sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar. Kepala BPTPH Dinas TPHP Sulbar, Hasdiq Ramadhan mengatakan, tanaman pangan terutama padi sangat rentan terhadap seranggan OPT. Tingkat seranggan OPT yang relatif tinggi menyebabkan kerusakan tanaman dan kerugian yang cukup besar hingga gagal panen. Salah satu jenis OPT yang menyebabkan kerusakan pada tanaman padi antara lain yaitu penggerek batang. “Gerakan pengendalian ini kami lakukan sebagai upaya untuk mengendalikan OPT penggerek batang padi di sawah seluas 20 ha, dengan menggunakan insektisida sebagai bahan pengendali,” ungkap Hasdiq. Sementara, Kepala LPHP Wilayah II Rea Timur Polman, Jonathan menerangkan, serangan penggerek batang terjadi karena adanya pola tanam yang dilaksanakan secara tidak serempak, dimana umur pertanaman berbeda antara umur pertanaman satu dengan umur pertanaman lainnya, yakni sekitar 20-30 HST (hari setelah tanam) sehingga serangan penggerek batang terjadi pada daerah-daerah yang usia padinya antara 20-30 hari. "Hal ini dikarenakan pada fase vegetatif merupakan puncak serangan dari hama penggerek batang, sehingga hal ini yang memicu hama penggerek batang menyerang lebih luas," ucapnya. (rls)

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman pada Selasa 23 Januari 2024 mendatang di Hotel D’Maleo Mamuju. "Pekan depan di Hotel D’Maleo Mamuju kami akan menyelenggarakan Rakor dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman,” kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 19 Januari 2024. Disampaikan, kegiatan tersebut diagendakan akan dibuka secara langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan mengundang 6 (enam) dinas yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan itu dari seluruh Pemerintah Kabupaten Se- Sulbar, yaitu Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bappeda, dan Tim Penggerak PKK Sulbar. Syaharuddin berharap, dalam kegiatan tersebut seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam proses pembangunan infrastruktur dan penunjang fungsi baik yang ada dalam skala perumahan maupun skala permukiman. “Semoga kegiatan ini nantinya dapat mengukur capaian ketersediaan penyediaan PSU yang ada di Sulbar,” harapnya. Selain penyediaan PSU, lanjutnya, pada Rakor tersebut, juga akan membahas isu yang saat ini perlu menjadi perhatian oleh seluruh pemangku kepentingan yang akan hadir, yaitu penanganan stunting dan kemiskinan ektrem. “Harapan kami, seluruh pemangku kepentingan yang sudah kami undang baik yang di provinsi maupun di seluruh kabupaten dapat hadir demi suksesnya kegiatan kita dan demi masyarakat Sulbar yang lebih baik kedepannya,” tutupnya. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir, berencana segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti proses penyiapan Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas Logam Tanah Jarang (LTJ) di Badan Geologi Kementerian ESDM. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang menekankan perlunya pengelolaan LTJ di Mamuju dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat nilai strategisnya sebagai sumber daya yang sangat berharga. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amir menjelaskan, berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM NOMOR: 74.Pers/04/SJI/2024, yang dirilis pada tanggal 19 Januari 2024, Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, menyampaikan bahwa Badan Geologi berhasil mengidentifikasi sebaran 47 komoditas mineral kritis dan strategis pada tahun 2023. Hasil penyelidikan mineral lithium menunjukkan adanya beberapa wilayah dengan kadar lithium dan boron yang cukup menjanjikan, salah satunya terdapat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar. “Badan Geologi merekomendasikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Logam Tanah Jarang (WIUP LTJ/REE) yang merupakan usulan pertama di Indonesia, terutama di daerah Mamuju. Fungsi Badan Geologi sebagai pilar pembangunan geologi, khususnya dalam pencarian sumber daya alam (Geo-Resources), telah memainkan peran penting dalam pengungkapan mineral kritis ini. Proses ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai institusi di luar negeri, termasuk Korea Institute of Geoscience," kata Amir, Jumat 19 Januari 2024. Dalam konteks boron, lanjut Amir, Badan Geologi menyoroti pentingnya komponen ini sebagai bagian dari hydrogen fuel cells, yang merupakan energi alternatif untuk kendaraan listrik. Selain itu, boron juga merupakan bahan baku dari magnet neodymium-iron-boron (NdFeB) dan bahan mentah untuk Pyrex. "Permintaan boron telah mengalami peningkatan sebesar 30% pada tahun 2022, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan permintaan kendaraan listrik dan industri energi terbarukan di masa mendatang,” ujar Amir. Kepala Dinas ESDM Sulbar merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terkait permohonan izin usaha pertambangan pada komoditas…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima Audiensi Branch Manager Kantor Cabang Mamuju PT. Bank Tabungan Negara (BTN), Abdul Syakur di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 20 Januari 2024. Turut mendampingi Kadis Sosial Sulbar, Rahmat Sanusi dan Plt Kadis PU Sulbar, Ince Rahmat. Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut hasil audiensi sebelumnya. "Jadi kita akan menyiapkan perumahan para ASN di Pepmprov dan Pemkab, dimana kita menyiapkan tanahnya dan PT BTN menyiapkan pembiayaannya," kata Prof Zudan. Program sejuta rumah iniz kata Prof Zudan merupakan bagian program pusat, sebagai ketua Kopri ada sejuta rumah secara nasional. "Saya segera implementasikan di Sulbar untuk para ASN muda yang belum memiliki rumah. Kita sempat bahas beberapa bulan lalu, ini tinggal kita tindaklanjuti agar tahun ini bisa beroperasi.Kita berharap semua ASN di Sulbar punya rumah sendiri. Jadi bukan hanya ASN Pemprov," harap Sestama BNPP ini. Branch Manager Kantor Cabang Mamuju PT. Bank Tabungan Negara (BTN), Abdul Syakur mengungkapkan ini pertemuan lanjutan yang sebelumnya. "Kita sampaikan adanya program PT BTN sejuta rumah bagi ASN dan masyarakat non ASN. Jadi inshaAllah hasil diskusi khusus ASN Pj Gubernur akan siapkan lahan persiapan untuk percepatan program sejuta rumah, karena ada fasilitas dari pemerintah daerah," ujarnya. Selain itu, pembangunan tahap pertama rumah subsidi bagi ASN akan dibangun berdasarkan kebutuhan. "Jadi kami berapapun siap, karena kami punya anggaran tahun ini sebesar Rp 135 miliar untuk disalurkan masyarakat yang belum memliki rumah melalui subsidi," bebernya. Sehingga, tergantung lahan yang disediakan pemerintah. Bahkan ada juga disiapkan bagi ASN yang maur renovasi rumah dan ini bersubsidi. "Kita harap ini segera realisasi, karena manfaatnya ada tumbuh perekonomian baru artinya timbul unit usaha baru, mulai tahap persiapan pembangunan, tahap pembangun, dan setelah pembangunan," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin memerintahkan seluruh kepala bidang pada Dinas Perkim Sulbar melakukan Reviu Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh tentang Pelaksanaan Tender/Seleksi Pra-DPA, Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemanfaatan Katalog Elektronik, Katalog Elektonik Lokal, Penggunaan Kontrak Elektronik dan Penilaian Kinerja Penyedia serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris untuk melakukan Reviu Perencanaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2024. “Ada 3 (tiga) bidang sudah saya perintahkan untuk melakukan reviu di Biro Barjas sesuai jadwal, Sekretaris Pak Amrin untuk anggaran di Sekretariat dan Bidang Pertanahan, Kepala Bidang Perumahan Reski Ridwan untuk Bidang Perumahan serta Kepala Bidang Permukiman Rahmad Barawaja untuk Bidang Permukiman,” kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 19 Januari 2024. Syaharuddin mengatakan, kesemua bidang yang ada pada dinasnya sudah melaporkan hasil reviu mereka kepadanya yang menyampaikan bahwa untuk belanja rutin, misalnya makan minum, belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan senjenisnya dilakukan dengan metode E-Purchasing, yang pelaksanaan pembelian dilakukan secara elektronik melalui E-Katalog, sehingga penyedia yang ditunjuk harus mendaftarkan barang yang dibutuhkan dalam Katalog Eletronik. Sedangkan untuk Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dan Belanja Pemeliharaan harus dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung. “Hasil reviu mereka telah dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani bersama oleh Pejabat Pengadaan di Biro Barjas sebagai bukti administrasi," ujar Syaharuddin. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh turut menghadiri acara pengukuhan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPWIPLR) dirangkaikan dengan Pengukuhan Ikatan Pemuda Luwu Raya (IPLR) di Kantor Bupati Mamuju, Sabtu 20 Januari 2024. Prof. Zudan mendukung eksistensi KKLR di Sulbar, menurutnya dengan 16.000 warga Luwu di Sulbar menjadi potensi untuk bersama sama mendukung program pemerintah. "Kita bersama sama menjaga keluarga, menjaga agar tidak ada anak stunting, tidak ada anak putus sekolah, cegah perkawinan anak dibawah umur," ucap Zudan. Pada kesempatan itu, Prof. Zudan juga berharap dalam menghadapi pemilu 2024, KKLR turut mendukung agar menjaga kulondusifitas daerah. Ketua BPW KKLR Sulbar Khaeruddin Anas berterima kasih atas dukungan PJ Gubernur Sulbar. Khaeruddin berkomitmen kedepan lebih meningkatkan sinergitas dengan pemerintah "Sinergi dengan pemerintah terus kami bangun dengan ikut ikut serta membantu stunting, anak putus sekolah, terutama lingkungan keluarga. Kita harus saling mensuport," Khaeruddin. Berlangsungnya acara pengukuhan, pengurus BPW KKLR dan IPLR dilantik langsung oleh Sekjen BPP KKLR Andi Jaya Lupu dan Ketua BPP IPLR. (rls)

MAMUJU--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kunjungan dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, Kamis 18 Januari 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi program BI dengan Dinas TPHP melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Diskusi yang digelar di Ruang Pertemuan Oryza Sativa Dinas TPHP Sulbar tersebut membahas tentang akselerasi program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi GNPIP di Sulbar. Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, Achmad mengatakan, BI ingin lebih berkontribusi terhadap Sulbar terutama dalam hal ketahanan pangan. Karena itu, pihaknya ingin menjalin kerja sama dengan Dinas TPHP atau yang lebih dikenal sebagai Dinas Pertanian. "Kami tidak mau jalan sendiri, kita harus sinergi untuk memajukan Sulbar. Ada banyak program yang bisa dikerjasamakan di komoditi pertanian, seperti beras, cabai, bawang maupun unggas," ungkap Achmad. Achmad menjelaskan, program BI yang berpotensi dapat disinergikan dan dikolaborasikan yaitu GNPIP dan Program Ketahanan Pangan seperti Digital Farming yang telah dijalankan di Sulbar serta Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui bidang peternakan unggas. Selain itu, adanya Gerakan Sejuta Tanam Cabai yang saat ini sedang dijalankan, pihaknya juga ingin berkontribusi dalam hal produksi maupun penanganan pasca produksi. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Muhtar menyampaikan, kerja sama dengan BI merupakan langkah yang baik untuk memperkuat komoditas dan memberdayakan petani. "Dalam menjalankan tugas itu, Dinas TPHP selama ini tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD saja," ujar Muhtar. Muhtar mengatakan, pihaknya mengapresiasi Program BI dalam Penguatan GNPIP untuk mengedepankan inovasi dalam bentuk pengembangan digital farming dalam rangka mendukung agroindustri yang berkelanjutan di Sulbar. "Digital farming atau pertanian digital, adalah suatu konsep penggunaan teknologi digital di sektor pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian," terangnya. Lebih lanjut, Muhtar mengatakan, pertanian selama ini identik dengan sawah. Pihaknya mencoba mengupgrade image bahwa pertanian sudah masuk ke dunia digital. Dengan adanya digital farming,…

MAMUJU - Penyusunan dokumen pertanggungjawab merupakan bagian dari administrasi keuangan yang menjadi salah satu tugas fungsi Biro Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan setiap kegiatan. Sehingga, bagian Administrasi Keuangan Biro Umum mengadakan pertemuan pengelola keuangan dalam hal ini PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) beserta tim di lingkup Biro Umum untuk melakukan konsolidasi atau penguatan syarat syarat dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban sebagai bentuk kepatuhan dan akuntabilitas penggunaan anggaran pada tanggal 19 januari 2024 bertempat di Aula Marasa Corner. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 50 orang staf dr masing masing bagian di Biro Umum yaitu bagian Rumah tangga dan pelayanan umum; bagian administrasi i pimpinan dan bagian administrasi keuangan dan aset yang bertugas membantu PPTK dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan. Karo Umum, Anshar Malle ikut memberikan penegasan terkait pertemuan ini kepada seluruh jajarannya. "Giat ini sangat penting sebagai ruang, wadah atau sarana bagi para pengelola keuangan di lingkup Biro Umum agar lebih bersinergi dalam menjalankan kewajiban mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan," kata Anshar Malle, Jumat 19 Januari 2024. Sementara itu, ia berharap seluruh pegawai Biro Umum agar terus disiplin dalam menjalankan tugas. "Harapannya pertemuan ini dapat memberikan penguatan dan kesadaran yang lebih akan pentingnya akuntabilitas dan tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan," tandasnya.(rls)

Mamuju - Program Pj Gubernur Sulawesi Barat 1 (satu) eselon III (tiga), 1 (satu) inovasi ditanggapi serius oleh jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah. Hal ini sejalan dengan keinginan pimpinan Biro Umum agar kinerja pada tahun 2024 lebih baik. Tidak tanggung-tanggung dua orang pejabat administrator yakni Kepala Bagian Administrasi Pimpinan dan Kepala Bagian Keuangan dan Aset telah mempresentasikan inovasinya pada Webinar Pekan Inovasi Pemprov Sulawesi Barat pada Jumat (29/12) tahun 2023 dan Jumat (19/1) kemarin. Kepala Biro Umum Anshar Malle pada kesempatan memberikan tanggapan sebagai mentor dalam pekan inovasi bahwa rancangan membangun inovasi yang telah dibuat pejabat administratornya sangat membantu kinerja program kerja pada tahun 2024. "Kami mendukung inovasi dari pejabat administrator pada jajaran Biro Umum agar kinerja program kerja ke depannya akan lebih baik,” tegasnya. Sekedar diketahui jajaran pejabat administrator Biro Umum yakni Kepala Bagian Administrasi Pimpinan, Nuyani, SH.,MH telah memaparkan rancang bangun inovasinya pada webinar pekan inovasi seri ke-9 pada Jumat, 29 Desember 2023 lalu. Inovasi melalui penerapan aplikasi Satu Data Administrasi Agenda Pimpinan (SADAAP) memberikan ruang informasi dan koordinasi agenda pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar lebih tertib dan terkoordinasi dengan baik. “Sebelumnya pada setiap agenda kegiatan Gubernur, Sekretaris Daerah maupun Asisten dilakukan secara manual. Dengan adanya aplikasi SADAAP akan membantu pimpinan dalam membuat keputusan kegiatan apa yang akan diikuti pada setiap rencana agenda kegiatan yang telah dibuat organiasasi perangkat daerah lebih cepat. Jadi aplikasi SADAAP akan mengharmonisasi kegiatan apa saja yang akan diikuti oleh pimpinan,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Biro Umum, Hj. Nila Ainun, SE.,MM pada kesempatan webinar seri ke-11 (sebelas) yang digelar pada Jumat (19/1) kemarin telah memaparkan rancang bangun inovasinya yakni Optimalisasi Penggunaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Inovasi ini dibangun dari dasar pemikiran antara lain pertumbuhan target pendapatan, barang milik daerah yang berpotensi menjadi menjadi objek…