Mamuju- Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula menghadiri Malam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2022, di Gedung Graha Sandeq, Minggu 27 November 2022. Anugerah KPID Award Sulbar tahun ini mengusung tema, "Sinergi Membangun Sulbar Dalam Mendukung IKN Melalui Penguatan Konten Lokal". Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula berharap penyelenggaraan Anugerah KPID Award tersebut bisa berlanjut agar lembaga penyiaran di Sulbar terus termotivasi serta memproduksi konten yang berkualitas. Mustari Mula mengaku sangat setuju terhadap tema Anugerah KPID Award Sulbar tersebut. Menurutnya menggali konten lokal berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat. "Tetapi itu masih terbatas, saya ingin KPID Sulbar menjadi garda terdepan untuk melakukan perubahan undang- undang penyiaran ini,"ujarnya Pada kesempatan itu, Dia mengingatkan bahwa kedepan tugas KPID akan berat dengan datangnya kampanye politik. "Ini adalah tanggungjawab besar sebagai pengawas konten"pungkasnya Melalui video conference, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio berharap lembaga penyiaran yang mendapat Anugerah KPID Award Sulbar agar mempertahankan kualitas isi siaran yang disajikan. "Saya memohon lembaga penyiaran mempertahankan kualitas isi siarannya,"ucap Agung Sementara, Ketua KPID Sulbar, Mu'min mengatakan, keberadaan KPID untuk mengedepankan persahabatan konstruktif bagi lembaga penyiaran dan mengedepankan reword daripada punishment. "Kami terus membangun hubungan pendekatan positif agar maju dan berkembang penyiaran di Sulbar"ujar Mu'min Dia pun berharap, berkembangnya penyiaran di Sulbar kiranya dapat mendorong daerah dengan memaksimalkan potensi lokal. Adapun pemenang anugerah konten lokal KPID Award Sulbar Tahun 2022 yaitu, kategori program berita telivisi terbaik dimenangkan oleh RCTI Sulbar dan program berita radio terbaik dimenangkan oleh RAS FM Suara Manakarra Mamuju. Kategori program talkshow televisi terbaik dimenangkan oleh TVRI Sulbar dan program talkshow radio terbaik dimenangkan oleh RB FM Mamuju. Kemudian, kategori program hiburan televisi terbaik dimenangkan oleh TVRI Sulbar, dan program hiburan radio terbaik dimenangkan oleh RRI Mamuju. Kategori program iklan layanan masyarakat televisi terbaik dimenangkan oleh Trans Tv Mamuju (Iklan…

MAMUJU, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik meninjau lokasi pelaksanaan Sulbar Menanam Mangrove di Pantai Landi Kelurahan Rangas, Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu 27 November 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka Pencanangan Gerakan Penanaman 1,2 Juta Bibit Mangrove di Sulbar, dilaksanakan pada 28 November bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, gerakan itu sebagai tindak lanjut arahan presiden RI Joko Widodo, menjalankan gerakan menanam pohon selama bulan Desember. "Besok kita akan memulai program kolaborasi bersama sama dengan forkopimda Sulbar didukung dengan BI Sulbar, dan Lanal Mamuju. Kita awali besok dengan 188 ribu pohon, dengan target 1,25 juta pohon selama bulan Desember," ujar Akmal Malik. Untuk di Mamuju kegiatan dipusatkan di Pantai Landi Rangas, akan menanam 20 ribu pohon mangrove. Dan akan diikuti serentak di kabupaten lain di Sulbar. "Terima kasih atas kolaborasinya, saya lihat persiapannya sudah cukup bagus," ujar Akmal Malik. Ia pun berharap masyarakat menyampaikan kepada Pemda jika terdapat lokasi abrasi yang belum tersentuh. Menurutnya kepedulian terhadap lingkungan harus berangkat dari kesadaran masyarakat, karenanya gerakan itu juga sekaligus mengajak masyarakat agar bersama-sama menggerakkan kesadaran terhadap lingkungan. Diketahui penanaman 1,2 juta mangrove dilakukan secara bertahap di bulan Desember. Itu dilakukan lantaran berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumberdaya. (rls)

Mamuju -- Aliansi Masyarakat Desa Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Barat terkait polemik pembangunan Mamuju Arteri Ring Road (MARR) II atau Jalan Arteri Tahap II di Mamuju. Pembangunan jalan sepanjang 1,8 kilometer yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp160 milliar itu terancam dibatalkan setelah terjadi penolakan warga. Amiruddin salah satu perwakilan massa aksi mengatakan pembangunan MARR II merupakan janji Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Mamuju. Karena, pada 2019 lalu saat kampanye di Mamuju, presiden berjanji akan melanjutkan pembangunan MARR. "Kami mendukung dan mendesak Pemprov Sulbar untuk segera melaksanakan proyek pembangunan strategis nasional di Sulbar, salah satunya MARR II," kata Amiruddin saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Sulbar, Jumat , 25 Nopember 2022 Sedangkan, Ketua APDESI Mamuju, Hartono mengatakan pihaknya menuntut agar pembangunan MARR II segera dilakukan demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia tidak ingin pembangunan proyek strategis nasional itu dibatalkan, apa lagi anggarannya dikembalikan ke pemerintah pusat "Kami siap mendukung pembangunan MARR II ini, sangat disayangkannya jika dibatalkan, karena tidak mudah bagi Pemprov Sulawesi Barat mendapatkan anggaran hingga ratusan milliar dari pemerintah pusat," kata Hartono. Hartono juga mempertanyakan ada isu salah seorang anggota DPRD Sulawesi Barat yang berusaha menghalang-halangi pembangunan MARR II. Menurutnya, anggota dewan menolak pembangunan MARR II, hal itu sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat yang harusnya dia perjuangan. "Tolong jelaskan kepada kami, mengapa ada anggota dewan seperti itu, yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan sampai penolakannya itu demi kepentingannya sendiri," ujar Hartono. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim mengatakan, hingga saat ini semua anggota dewan tidak ada yang menolak pembangunan MARR II. Dia bahkan menegaskan, pihaknya mendukung penuh pembangunan proyek strategis nasional, apa lagi Sulawesi Barat dengan kondisi APBD yang sangat minim "Percepatan pembangunan di daerah kita, Sulawesi Barat ini harus kita dukung bersama. Kita sepemikiran, kita sama-sama membutuhkan pembangunan strategis nasional," kata…

MAMUJU, -- Pemprov Sulbar turut menggelar upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur, Jumat 25 November 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dalam membacakan amanah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) menyampaikan terkait program dan arah kebijakan pendidikan di Indonesia ke depan. Sebagai tema hari guru tahun ini "Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar" menjadi acuan bagi setiap satuan pendidikan di Indonesia agar bersama sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan Merdeka Belajar di Seluruh Nusantara. Akmal Malik menjelaskan, transformasi program pendidikan adalah begian dari semangat perubahan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai tantangan dan kebutuhan zaman. "Hal ini juga didorong semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan kebaruan untuk melompat ke masa depan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membut kita nyaman. Kita masih nyaman itu artinya kita berubah dan tidak mau berubah," terang Akmal melalui sambutan. Disampaikan pula, Mendikbud Ristek saat ini juga terus berbenah, memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja dalam memberikan layanan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Platform Merdeka Mengajar satu tahun terakhir. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan guru untuk belajar, berkarya dan berkolaborasi. "Platform dibuat berdasarkan kebutuhan dilapangan bukan berdasarkan keinginan kami. ini adalah perubahan besar dalam melayani masyarakat," Katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam platform merdeka mengajar guru dapat mengakses modul dengan gratis , mengunggah dan membagikan konten-konten praktik. Dengan begitu guru di Aceh bisa belajar dari guru di Papua, dan guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru di Jawa. Untuk Itu, melalui peringatan hari guru, menjadi momen mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform merdeka mengajar, yang dinilai telah sadar dan paham bahwa sudah waktunya bertransformasi. Selain itu, lanjut Akmal, pemerintah juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak, guna menghasilkan guru yang menomorsatukan murid dalam…

Mamuju -- Pemprov Sulawesi Barat telah mengembangkan pembangunan kawasan hortikultura secara terpadu (food estate) seluas 200 hektare di beberapa kabupaten. Pembangunan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan, pengendalian inflasi serta proyeksi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) di masa mendatang. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, program food estate nantinya akan menghasilkan panen yang melimpah hingga ribuan ton komoditi hortikultura. Karena itu, dia menilai dibutuhkan sebuah fasilitas penyimpanan (cold storage) untuk memperpanjang daya simpan komoditi. "Kita membutuhkan fasilitas berupa cold storage yang lengkap beserta sarana dan prasarananya. Kalau kita punya cold storage di masing-masing daerah, maka komoditi bisa kita tahan lalu didistribusikan," kata Akmal Malik pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Graha Sande Lt.2 (Ex Gedung PKK), Kamis, 14 Nopember 2022 Akmal juga mengungkapkan mengenai kondisi surplus beras yang dialami Sulawesi Barat, namun lebih dinikmati oleh pemasok kebutuhan industri ataupun pasar (offtaker) dari luar. Beras asal Sulawesi Barat akan diambil oleh offtaker untuk dijadikan sebuah produk dagang dan akan didistribusikan kembali ke provinsi ke-33 itu. "Kita memang menyadari ada persoalan rantai distribusi yang selama ini harus kita benahi kembali. Jadi biasanya produksi kita diambil oleh offtaker dari Sulawesi Selatan baru balik lagi kesini. Saya katakan rantai distribusinya agak terlalu panjang," jelas Akmal. Karena itu, Akmal menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengajak beberapa offtaker untuk bisa mengambil produksi beras petani lokal untuk didistribusikan langsung di Sulawesi Barat. Ke depan, dia tidak ingin produksi beras petani lokal diambil offtaker luar lalu dipasarkan kembali Sulawesi Barat. "Namun, persoalannya pemetaan kebutuhan beras kita masih kecil-kecil dan banyak sekali. Ini yang akan kita coba benahi ke depan," jelas Akmal. "Pentingnya kita punya gudang, kalau kita punya gudang di masing-masing daerah saya pikir produksi-produksi yang ada di Polman dan Mamuju bisa kita tahan di lokasi, kita distribusikan untuk kebutuhan lokal dan sisanya kita bawa…

Mamuju -- Pemprov Sulawesi Barat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka optimalisasi peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital. Penandatangan itu dilakukan bersama seluruh Kepala OPD, pengelola retribusi daerah, seluruh kepala UPTD Samsat se-Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, MoU ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022. Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dengan menggunakan kanal digital atau non tunai. "Melalui penandatanganan ini, Pemprov Sulbar berharap seluruh OPD yang terkait dapat meningkatkan PAD sebagai langkah nyata pelaksanaan (Perpres)," kata Akmal di Gedung Graha Sandeq, Rabu , 23 Nopember 2022 Akmal Malik menambahkan, penandatanganan MoU ini juga sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri 9 September 2022 prihal mplementasi penggunaan kartu kredit pemerintah pada pemerintah daerah provinsi untuk transaksi belanja menggunakan uang persediaan. Hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah terutama pengguna anggaran dan bendahara. "Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat terutama pemerintah daerah, DJPB Sulbar dan Bank Sulselbar," ujar Akmal Malik. "Degan digitalisasi ini ada konsekuensinya, kita harus merubah budaya-budaya cash. Ini adalah bentuk kemajuan yang kita lakukan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi," tambahnya. Berdasarkan, data indeks elektronika unifikasi transaksi pemerintah daerah semester pertama 2022 menunjukkan total realisasi tercatat sebesar Rp134, milliar. Realisasi itu, terdiri dari kanal semi digital (teller bank) sebesar Rp35 milliar, kanal digital internet (m-banking) Rp85 milliar dan kanal tunai Rp14 milliar. "Secara umum Sulbar masih ada pada urutan 20 nasional dna pada tahap digital semester pertama sebesar 84,6 persen atau naik 1,3 dibandingkan dengan hasil Indeks (ITDP)," papar Akmal Malik Selain memanfaatkan kanal digitalisasi, Akmal juga meminta pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan PAD. Menurutnya, banyak aset milik Pemprov Sulawesi Barat yang bisa meningkatkan PAD namun saat ini belum terkelola dengan optimal. "Salah satu langkah yang harus kita lakukan ke depan yakni…

MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar menargetkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) capai 3.0 pada 2026. Begitu ditegaskan Kadis Kominfopers Sulbar Mustari Mula pada Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, di Gedung Gabungan Dinas Kantor Gubernur Sulbar. Selasa, 22 November 2022. Rapat koordinasi tersebut dalam rangka menghadirkan para pimpinan atau perwakilan tiap opd dalam rangka melakukan evaluasi SPBE lingkup Pemprov Sulbar utamanya bagi para pengelola SPBE di dinas-dinas terkait. Mustari menyebutkan, saat ini, SPBE Sulbar berada angka 2,04. Untuk mencapai target maka diperlukan komitmen OPD mendukung program SPBE di lingkup Pemprov Sulbar. Adapun penilaian SPBE akan kembali dilakukan 2023 mendatang. Dengan begitu dapat dilakukan pembenahan atas kekurangan pengelolaan SPBE di Sulbar. "SPBE tidak hanya menjadi kewajiban bagi Dinas Kominfo, melainkan tugas dan tanggung jawab setiap Instansi. Namun Dinas Kominfopers merupakan lembaga koordinasi bagi tiap OPD," tutup Mustari. (farid)

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik menjajaki permintaan bantuan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat di Sulbar. “Secara pribadi , saya sangat prihatin dengan minat baca masyarakat di Sulbar yang masih sangat rendah. Untuk meningkatkan budaya literasi warga, kami berharap adanya dukungan dari DPR dan juga Perpusnas,” ujar Akmal Malik kepada wartawan, Selasa , 22 Nopember 2022 Dia mengaku, kedatangannya ke Perpusnas merupakan dorongan pribadi untuk melihat masyarakat Sulbar lebih berkembang, berwawasan serta berpikiran maju, terutama untuk kalangan generasi muda. “Budaya literasi bukan hanya sekedar soal baca buku atau menulis buku, tapi ini terkait dengan wawasan dan cara berpikir setelah banyak membaca. Budaya literasi yang baik akan membawa cara berpikir lebih baik dan berorientasi untuk maju kedepan,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Kedatangan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik diterima langsung oleh Kepala Perpusatakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Syarif Bando menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan ke Pemprov Sulbar, berupa penyerahan bantuan buku ke 10 titik. Rencananya bantuan akan diserahkan pada bulan Desember 2022 mendatang. Penyerahan bantuan dilakukan melalui pertemuan hybrid yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Perpusnas dan Pemrov Sulbar. “Tahun 2023 nanti ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpusnas untuk daerah Mamuju Tengah dan Mamasa,” kata Syarif Bando. Terkait dengan bantuan dari Perpusnas tersebut, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Kepala Perpusnas RI atas dukungannya untuk memajukan budaya literasi di Tanah Mandar. (rls)

Mamuju -- Sejak menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik terus berusaha untuk membuka akses transportasi udara ke provinsi ke-33 itu. Akses udara dipandang sangat penting untuk kemajuan suatu daerah. Saat ini, Pemprov Sulawesi Barat telah mencapai kesepakatan dengan maskapai penerbangan Citilink untuk membuka rute penerbangan dari Mamuju ke sejumlah daerah. Rute Mamuju ke Jakarta dan Mamuju ke Surabaya dengan terlebih dahulu transit di Balikpapan. "Kita sudah upayakan jalur penerbangan ini sejak lama. Alhamdulillah kita bersama Citilink sudah menyepakatinya," kata Akmal Malik , Senin, 21 Nopember 2022 Akmal Malik menjelaskan, dia memilih rute penerbangan dengan transit terlebih dahulu di Balikpapan karena daerah yang berjuluk 'Kota Minyak' itu merupakan pintu utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ke depannya IKN akan sangat mempengaruhi perekonomian Sulawesi Barat sebagai daerah penyangga. "Jalur penerbangan Mamuju ke Jakarta dan Surabaya via Balikpapan ini adalah pintu untuk memanfaatkan IKN bagi kemajuan Sulbar," jelas Akmal Malik Setelah kesepakatan terjadi, Citilink akan melakukan terbang perdana dari Mamuju pada 5 Desember 2022. Penumpang dapat menikmati free bagasi 10 kilogram, untuk info lebih lanjut bisa diakses di citilink.co.id. (rls)

Mamuju -- Pembangunan Jalan Arteri tahap II sepanjang 1,8 kilometer di Mamuju, Sulawesi Barat mendapat penolakan keras. Warga Lingkungan Tambi dan Kampung Baru di Kelurahan Mamunyu menolak jika pembangunan jalan membelah daerah mereka. Terkait penolakan itu, Pemprov Sulawesi Barat melakukan dialog atau konsolidasi dengan warga pada Minggu , 20 Nopember 2022 di Halaman SD Lingkungan Tambi. Pada dialog itu, pemerintah mendengarkan semua alasan warga agar tidak ada lagi isu simpang siur terkait penolakan pembangunan Arteri Juardi salah seorang perwakilan warga mengatakan, pihaknya tidak pernah menolak pembangunan jalan arteri. Mereka hanya ingin pembangunan jalan itu sesuai dengan rencana awal yang melalui bibir pantai. "Kami menolak pembangunan dengan rencana yang sekarang dengan membelah kampung kami. Kami masyarakat Tambi dan Kampung Baru ingin pembangunan Arteri kembali ke perencanaan awal," kata Juardi. Juardi juga menambahkan, pembagunan yang membelah perkampungannya bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari dampak bencana hingga ekonomi, karena sebagai besar warga bekerja sebagai nelayan. "Kampung kami akan terisolasi jika jalan Arteri dibangun dengan membelah kampung kami. Bencana banjir juga agak menenggelamkan kampung kami," ujar Juardi. Sedangkan, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat, Munadhir Mubarak mengatakan, dialog atau konsolidasi terkait pembangunan jalan Arteri kali ini lebih masif. Karena, menghadirkan semua warga Lingkungan Tambi dan Kampung Baru untuk mendengarkan program pembangunan. "Berita acara hari ini terkait penolakan warga hari ini kita tampung dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita serahkan kepada pimpinan, selanjutnya seperti apa, nanti didiskusikan bersama lagi," kata Munadir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat, Muh Aksan menerangkan, Pemprov Sulbar akan mengembalikan persolan ini ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Dia juga menjelaskan, jika pembangunan Arteri tahap II tidak bisa dilaksanakan , maka akan sulit Sulawesi Barat untuk mendapatkan dana pembangunan ke depannya. "Kita akan kembalikan ke Pemerintah Pusat, karena kita ini sudah diberikan dana, kita akan bicarakan lagi…