Mamuju – Sekprov Muhammad Idris meninjau lokasi rencana pembangunan Gedung Diklat BPSDMD yang bertempat di Lingkungan Sese dan Sese Utara Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Jumat 19 Januari 2024. Turut, mendampingi Kepala BPSDMD Prov Sulbar Farid Wajdi, Kepala Kepala Bidang BMD Andi Muh. Bisyri Nur, Sekretaris BPSDMD, Sugeng Irianto, dari Dinas Perkim, Plt. Kabid Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan, Muhammad Fajri, SE dan beberapa staf lingkup BPSDMD. Meskipun hujan dan jalan penuh lumpur, namun tidak menyurutkan semangat Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menuju lokasi tanah yang akan dialihkan status penggunaannya menjadi lokasi pembangunan gedung Diklat Provinsi Sulbar. Sekprov Muhammad Idris mengatakan lokasi ini sangat cocok dan refresentatif sebagai tempat diklat karena suasananya menenangkan, hijau dan bebas banjir. "Lokasi ini sudah bagus, tinggal dilakukan pemetaan menggunaka drone dan buatkan proses administrasinya agar tanah ini bisa segera dibangun," kata Idris. Sedangkan, Kepala Bidang BMD Andi Muh. Bisyri Nur juga menyampaikan bahwa lokasi ini luasnya kurang lebih 2 hektar dan berjarak kurang lebih 200 meter dari jalan utama Sese. "Jadi hanya butuh waktu sekitar 10 -15 menit waktu tempuhnya dari kantor Gubernur Sulawesi Barat," ucapnya. Sedangkan, Kepala BPSDMD Farid Wajdi mengungkapkan pelatihan yang selama ini diselenggarakan oleh BPSDMD untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pelayanan ASN kepada masyarakat, dinilai belum maksimal. "Hal ini dikarenakan belum tersedianya gedung atau tempat pelatihan bagi ASN dalam menempa pengetahuan, mempertajam skilll serta mengasah keterampilan," ujarnya. Apalagi, lelayanan yang baik dan berdampak jika ASN yang memberikan pelayanan memiliki ajelitas dan abilitas atau kompetensi yang memadai. "Kompetensi memadai jika mendapatkan pelatihan yang optimal dalam ruang pelatihan yang representatif dan oleh karena itu penyiapan tempat pelatihan sangat perlu dan kita berharap gedung pelatihan ini akan segera terbangun," ujarnya.(rls)

MAMUJU- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah Muhammad dan Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari, dalam hal ini sebagai anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan dan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) bersama Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dari Inspektorat, menghadiri undangan Kepala Inspektorat Sulbar perihal penyerahan dokumen kasus informasi kerugian daerah, di Ruang Kerja Kepala Inspektorat Sulbar, Rabu 17 Januari 2024. Dalam rapat ini, Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir selaku pimpinan rapat menyampaikan, penyerahan informasi kerugian daerah itu ke MP-PKD untuk segera diregister, sebagai upaya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemantauan BPK-RI atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, pihaknya menerima limpahan Dokumen Kasus Informasi Kerugian Daerah itu. Namun, sesuai dengan regulasi tentunya anggota Sekretariat MP-PKD akan memverifikasi kembali kelengkapan pendukung dokumen tersebut. "Jika dokumen-dokumen pendukungnya lengkap dapat diterima dan diregister,” ujar Amujib, yang juga Anggota MP-PKD. (rls)

MAMUJU --DPRD Provinsi Sulbar menerima kunjungan kerja DPRD Kota Pare-Pare, di Rumah Aspirasi DPRD Provinsi Sulbar, Jumat 19 Januari 2024. Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi dengan Ketua Komisi I Syamsul Samad menerima kunjungan tersebut. Ketua DPRD Sulbar Suraidah menyampaikan, tujuan kunjungan kerjasa tersebut untuk melakukan konsultasi terkait program pencegahan banjir di musim hujan. "Ini dalam rangka melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Strategi dan Program Pemerintah dalam Pencegahan Banjr di Musim Penghujan,"ucap Suraidah. Suraidah menjelaskan, urusan kebencanaan merupakan salah satu dari delapan program prioritas pemerintah provinsi Sulbar di tahun 2024. Program ini dikerjakan secara kolaboratif dengan melibatkan setiap OPD. Termasuk dengan mengintensifkan koordinasi serta kerjasama antara Pemda provinsi dengan instansi vertikal di Sulbar. (Rls)

MAMUJU-Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah akan dilaksanakan pada Februari-Maret 2024 sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.14/109/IJ Tanggal 9 Januari 2024. Salah satunya Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, dilaksanakan rapat persiapan bersama Tim Penyusun Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar pada Senin 15 Januari 2024, bertempat di Ruang Rapat Kepala Bapperida Sulbar. Rapat dipimpin Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana. Hadir dari BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Muhammad dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari. Turut hadir, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Moh. Saleh Rahim, perwakilan Inspektorat, serta perwakilan dari Dinas Kominfopers Sulbar dan Biro Umum Setda Sulbar. Penilaian Pj. Gubernur Sulbar akan diagendakan pada Minggu ketiga Februari mendatang. “Tentunya BPKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya siap menyampaikan data-data yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur,” ujar Amujib, Kepala BPKPD Sulbar. (rls)

MAMUJU – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Muhammad Idris mengikuti senam bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana beserta jajarannya, Jumat (19/01/2024). Pada kesempatan ini, Muhammad Idris memberi apresiasi atas semangat seluruh pegawai yang tetap melaksanakan senam, meski sedang hujan di sekitar Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. “Senam hari ini, dengan penggabungan Bappeda dan Balitbangda, semua (pegawai) sudah kelihatan membaur dan kompak," kata Muhammad Idris. Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, kehadiran Sekda menjadi motivasi dan pembangkit semangat bagi seluruh pegawai Bapperida Sulbar. “Dengan hadirnya Pak Sekda hari ini, ikut senam bersama, jadi bentuk motivasi bagi kami. Terutama dengan kesibukan tahun ini yang padat, dengan berbagai agenda – agenda besar yang ada di Bapperida, maka seluruh karyawan diharapkan senantiasa sehat. Untuk itu, kegiatan senam ini akan dilakukan rutin setiap minggu,” sebut Junda Maulana yang ditemui usai senam bersama. Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulbar telah menetapkan keputusan tentang pemindahan 16 pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar ke Bapperida Sulbar, sejak 5 Januari 2024 lalu. (rls)

MAMUJU--, Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan secara tegas mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja melalui APBD TA. 2024. Hal tersebut disampaikan pada acara Webinar ASN Kreatif Seri-33 yang diselenggarakan oleh BPSDM kerjasama dengan BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu 17 Januari 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah". Menurutnya, peran APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pengeluaran pemerintah termasuk belanja APBD agar cepat direalisasikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dampaknya tehadap kesejahteraan masyarakat. Apresiasi terhadap Pemprov Sulbar yang berhasil merealisasikan APBD tahun anggaran 2023 dengan capaian terbaik, Sulbar masuk kategori 10 besar tertinggi secara nasional dengan Realisasi Pendapatan sebesar 98,43% dan realisasi belanja sebesar 96,56% tertinggi kedua setelah Pemprov Aceh. Lebih lanjut, Maurits menyampaikan berbagai solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD dengan melakukan pengadaan dini, percepatan belanja melalui e-katalog, katalog lokal dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik, pembayaran tagihan pihak ketiga secara termin serta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyampaikan, pada tahun 2023 lalu pihaknya bersama tim sudah berupaya optimal dalam meningkatkan realisasi pendapatan. Realisasi PAD terealisasi sebesar Rp. 461,90 M atau 96,34% dari target Rp. 479,47 M dan Total Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 2.016,67 M atau 98,43% dari target Rp. 2.048,91 M, sedangkan untuk Belanja terealisasi Rp. 2.031,10 M atau 96,56% dari pagu sebesar Rp2.103,38 M. "Dengan penyerapan anggaran yang optimal ini tentu manjadi stimulus dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kita bisa capai berkat arahan dari Bapak Pj. Gubernur Sulbar yang selalu memberikan support kepada kami," kata Amujib. "Tahun 2024 ini kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan mempercepat realisasi belanja serta mulai menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah…

MAMUJU–Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta rombong, Jumat 19 Januari 2024. Kunjungan tersebut diterima Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo didampingi Direktur Sebuku Energi Malaqbi Harif Hanafing serta pejabat Ahli Madya di Ruang Rapat Rujab Sekprov Sulbar Jl. Abdul Malik Pattana Endeng. Dalam pertemuan ini, Komisi II DPRD Kabupaten Wajo mempertanyakan bagaimana cara implementasi terhadap proses pengelolaan Participacing Interest (PI) 10% dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dalam peningkatan PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan PI 10%, yang telah berhasil diperoleh BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi Sulbar. Aturan mengenai PI 10% ini tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan-Ketentuan Penawaran Participating Interest Sepuluh Persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, PI 10% merupakan domain pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia pun berharap, Pemda Wajo dapat segera membentuk BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10% tersebut sesuai prosedur pemilihan yang benar. (rls)

JAKARTA--Dinas Pariwisata Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Yusuf Anwar melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), Jumat 19 Januari 2024. Kunjungannya diterima langsung Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf RI Faisal. Kunjungan tersebut untuk mengajukan proposal atau permintaan bantuan berupa pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku usaha jasa pariwisata di Sulbar. Pelatihan dan sertifikasi dalam rangka akselerasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha jasa pariwisata. Dalam pertemuan itu, Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf RI Faisal menyambut baik proposal atau permintaan bantuan tersebut, dan berjanji secepatnya akan direalisasikan di tahun 2024. Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Pariwisata Sulbar, Yusuf Anwar mengatakan, Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulbar yang sangat dekat dengan IKN, tentu banyak peluang yang bisa didapatkan dan diuntungkan di sektor pariwisata. Menurutnya, dalam memenuhi ketersediaan di setiap destinasi wisata yang ada di Sulbar, maka harus dimulai dari peningkatan SDM. "Ini agar pelaku usaha jasa pariwisata di Sulbar mampu menjawab kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung ke Sulbar," ucapnya. (rls)

MAMUJU TENGAH--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin ikut serta dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Bendungan Budong–Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulbar, Rabu 17 Januari 2024. Hadir pada Kunker tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Forkopimda Sulbar, beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dan tentunya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Agenda utama Kunker adalah untuk mengetahui progres pembangunan Bendungan Budong–Budong, yang saat dilakukan peninjauan kurang lebih sudah mencapai 30 persen, ditarget dapat selesai tahun ini. Dinas Perkim Sulbar adalah salah satu unsur pemerintah yang masuk dalam Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Budong–Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. “Kami adalah salah satu dinas yang masuk dalam Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Budong–Budong. Dari tahun 2022 kami sudah mengawal pembangunannya, mulai dari melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang tidak setuju atas pembangunan sampai penerimaan ganti rugi kami selalu diundang, walaupun alokasi anggaran yang digunakan adalah APBN,” kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar saat ditemui di lokasi. Bendungan Budong–Budong terletak di Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, pembangunannya masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Bendungan itu akan mengairi kurang lebih 3.700 hektar, dipastikan akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, dapat mengendalikan banjir, mencegah kekeringan serta dapat menjadi tempat wisata nantinya yang ditargetkan akan beroperasi tahun 2024. (rls)

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju (Pemkab Mamuju) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, didampingi Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin dan Kepala Bidang Perumahan Reski Ridwan. Dari Pemkab Mamuju, hadir Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Mamuju Muh. Jufri Badau dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju Muhammad Taslim Sukirno. Turut hadir perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar. Rapat tersebut untuk menindaklanjuti disposisi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terhadap surat dan proposal yang dilayangkan Pemkab Mamuju Tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024. Surat yang disertai proposal dilayangkan oleh Pemkab Mamuju tersebut berisikan Permohonan Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor sebanyak 24 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Hal itu langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkim Sulbar karena merupakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan alokasi anggarannya sudah ada pada Dinas Perkim Sulbar Tahun 2024. “Terima kasih kami ucapkan kepada Pemkab Mamuju yang telah memenuhi undangan kami, guna membahas permohonan bantuan rehabilitasi korban bencana tahun anggaran 2024 dari Pemkab Mamuju,” ucap Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin memulai rapat Syaharuddin menyatakan, pihaknya akan membentuk TIM Terpadu untuk malakukan verifikasi data faktual di lapangan terhadap 24 KK yang terdampak bencana tersebut, sehingga nantinya dalam memberikan bantuan benar–benar dapat dirasakan manfaatnya. Sementara, Kepala Dinas Perkimtan Mamuju Muh. Jufri Badau menyambut baik atas ditindaklanjutinya dengan cepat surat dan proposal yang sudah disampaikan tersebut. “Kami Pemkab Mamuju sangat bersyukur karena sudah difasilitasi dan dibukakan ruang untuk bersama–sama berkolaborasi menangani masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Desa Sondoang Tahun 2022,” ujar Jufri Badau. Hal yang…