Mamuju--Memaksimalkan pemanfaatan lahan di Lingkungan Kantor Pemprov Sulbar, akan membangun Sport Area yang bersifat multifungsi. Itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terkait Pusat Sarana dan Prasarana Olahraga di Lingkungan Kantor Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 20 Januari 2023. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. "Kita akan bangun Sport Area sebagai pemanfaatan lahan di lingkup pemprov,"kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Idris menyampaikan, secara tekhnis, perencanaan pembangunan Sport Area akan dilakukan semaksimal mungkin. Dan dalam target upaya pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan dirampungkan pada tahun 2024. Lebih lanjut disampaikan, pembangunan Sport Area itu sebagai sarana dan prasarana yang bersifat multifungsi. Multifungsi yang dimaksud diantaranya, ada joging track, basket, senam bersama, dan permainan bola volly dan lainnya. 'Ini nanti dikoordinasikan secara fungsional oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas PU,"ujarnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menyampaikan, pemanfaatan lahan tersbut dinilai pemanfaatan yang produktif, dikarenakan Sport Area itu nantinya juga dimanfaatkan sebagai akses evakuasi bencana dan sosialisasi bencana. "Kedepanya kita bisa mengundang tiap bulan para lembaga vertikal lainnya untuk olahraga bersama. Tetapi untuk OPD setiap hari Jum'at kita olahraga bersama di tempat itu "pungkasnya (Suaib)

Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Sulbar, di Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kab. Mamuju, Kamis 19 Januari 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima. "Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,"tandas Idris "Untuk itu, saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi,"sambungnya Idris menuturkan, hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mewarnai dan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. "Profil SDM seperti inilah yang terus kita bangun, agar sungguh-sungguh membawa transformasi birokrasi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,"pungkasnya Untuk mewujudkan transformasi birokrasi, lanjut Idris, harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik Government to Government, Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Dia juga menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi fokus prioritas, diantaranya adalah, pertama, secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar. Kedua, memanfaatkan dengan optimal teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik. Ketiga, adalah memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerjasama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (Suaib)

Mamuju-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris meninjau Progress Pembangunan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kabupaten Mamuju, Kamis, 19 Januari 2023. Itu dilakukan dalam rangka memantau sejauhmana perkembangan proses pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, yang menjadi salah satu ikon bagi daerah dan masyarakat Sulbar. Diketahui, pembangunan kantor tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2023 mendatang. "Pembangunannya sudah masuk bulan ketiga dan sudah mencapai angka ke 22,96 persen dan targetnya akan rampung bulan Juni 2023 ini,"kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat diwawancarai Idris berharap, pembangunan kantor tersebut dapat memenuhi kriteria dan standar segala yang berhubungan dengan pembangunan, mulai dari SOP ketelitian alat, bahan bangunan keselamatan kerja, limbah dan semua yang berhubungan dengan proses pembangunan yang ada. Idris mengungkapkan, total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan kantor tersebut sejumlah Rp. 98 Miliar lebih. Dia menekankan, bangunan tersebut harus menjadi model tahan dari bencana alam seperti gempa, yang mana kontruksi bangunan didesain menjadi perkantoran yang nyaman dan aman, sekaligus model tempat belajar untuk membangun infrastruktur, seperti fasilitas pemerintah yang tahan gempa. "Poin pentingnya kita akan berkantor lebih aman, yah kalau goncangan 6,7 Insya Allah kita masih aman-aman,"ujarnya Pada peninjauan tersebut, Sekprov Sulbar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Herdin Ismail dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. (farid)

JAKARTA, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik terus memperjuangkan berdirinya Bea Cukai di Sulbar. Sebab itu, ia melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Abdullah Azwar Anas di Kantor di J Jakarta, Rabu 18 Januari 2023. "Sulbar membutuhkan lembaga badan custom Bea Cukai yang mencatat produksi-produksi kita mengingat selama ini pencatatan produksi Sulawesi Barat cuma di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tengah karena tidak adanya custom Bea Cukai," ujar Akmal Malik. Akmal Malik berharap Menpan RB dapat memberikan rekomendasi bisa didirikan Custom Bea Cukai di Sulbar. Upaya itu dilakukan sebagai komitmen meningkatkan PAD Sulbar. Akmal Malik mengatakan, Sulbar kaya akan potensi sumber daya alam. Hanya saja , Ia menyayangkan sebab produk ekspor Sulbar masih tercatat di daerah tetangga. Maka dipastikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sulbar dari produk ekspor itu dinikmati daerah lain. "Sampai kapan Sulbar bisa mandiri potensi sumber daya alamnya. Sampai kapan kita selalu berkontribusi PDRBnya dengan daerah tetangganya. PDRBnya Sulbar menyumbang pada PDRBnya Pare-Pare. Saya ingin menyampaikan inilah kondisi sekarang," tegas Akmal belum lama ini. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan siap melaksanakan seluruh arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Comvention Center Sentul City, Bogor, Selasa, 17 Januari 2023 Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik hadir pada Rakornas bersama Pimpinan DPRD, Forkopimda dan Kepala Daerah Se- Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dirinya bersama seluruh kepala daerah dan Forkopimda akan fokus melaksanakan arahan Presiden. Utamanya mengenai pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi. "Kita akan fokus pada melaksanakan arahan pak Presiden terutama kita akan fokus penanganan stunting, pemulihan ekonomi," ucap Dirjen Otda itu. Ia menjelaskan, beberapa point yang menjadi arahan Presiden telah berjalan baik di Provinsi Sulbar. "Dari 10 arahan Presiden Joko Widodo, itu semua berjalan dengan baik dan kita sudah catat. Insyaallah kita akan segera konsolidasi di tingkat daerah," tutupnya.(rls)

Mamuju -- Sekretaris Daerah Pemprov ( Sekdaprov) Sulawesi Barat (Sulbar) , Muhammad Idris menghadiri Peresmian Peningkatah Studio Produksi LPP RRI Mamuju Menjadi Stasiun Penyiaran Tipe C, di Rujab Ex Wagub Sulbar, Selasa, 17 Januari 2023. Penyerahan pataka RRI oleh Kepala RRI Makassar, Edi Ivan kepada Kepala RRI Mamuju, Malikam Sangaji sebagai bentuk rangkaian diresmikannya Studio Produksi LPP RRI Mamuju Menjadi Stasiun Penyiaran Tipe C sekaligus pengukuhan kepala RRI Mamuju yang baru. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, misi dari RRI yaitu kenjamin terpenuhinya hak warga Negara terhadap kebutuhan Informasi yang objektif dan independen, dengan sasaran pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan. Selain itu, RRI menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir sebagai representasi Negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural. Untuk diharapkan RRI terus mendampingi Sulbar kedepan dalam memberikan edukasi, utamanya bagi peningkatan SDM, penurunan angka stunting, dimana Sulbar tertinggi kedua di Indonesia, tingginya pernikahan usia dini, dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. "Lengkap sudah usaha yang dirintis para pendahulu kita, dan saya tau betul bagaimana daerah ini dibagun dari kilometer 0, dan alhamdulillah saat ini kita sudah menikmati hasil dari perjuangan para pendahulu kita, " ujar Muhammad Idris Lanjut Idris, menurutnya kehadiran RRI dapat mendorong berkembangnya investasi di daerah demi mewujudkan daerah yang maju dan mandiri. "Kehadiran RRI dengan segmen yang luas, kami berharap dapat menjangkau masyarakat yang memiliki pengetahuan minim terkait berbagai hal demi menunjang kemajuan daerah kedepan, " tutur Idris Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, turut hadir dan mengaku turut merasakan kebahagiaan dan bangga atas kemajuan RRI. "Saya ingat betul di zaman saya semuanya serba terbatas, termasuk tempat tinggal saya dan begitu juga kantor RRI saat itu, semuanya harus pinjam," beber Anwar Adnan Saleh Direktur SDM LPP RRI, Dedi Suparman menyampaikan, Kehadiran RRI…

POLMAN -- Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menghadiri HUT Desa Batetangnga ke- 61 Tahun, di Kantor Desa Batetangnga Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Minggu 15 Januari 2023 malam. Sejumlah tokoh turut hadir pada acara tersebut salah satunya putra daerah Batetangnga, Rektor UNM, Prof Husain Syam. Hadir pula anggota DPRD Sulbar, sejumlah Kepala OPD Lingkup pemprov Sulbar, anggota DPRD Polman, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda serta warga desa Batetangnga. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengaku kehadiran di Batetangnga atas panggilan secara pribadi dari seorang sahabat, Prof Husain Syam. "Beliau sahabat saya. Beliau sangat amat baik sekali. Beliau teman diskusi luar biasa, dan saya tidak menyangka bisa hadir tempat lahirnya orang orang hebat," ujar Akmal Malik. Pada kesempatan itu, Akmal Malik menyampaikan saat mendapatkan tugas sebagai PJ Gubernur Sulbar maka pertama yang Ia cari adalah data. Sebab itulah, program pertama yang menjadi prioritas adalah program Data Desa Presisi (DDP). Dengan adanya data akan mewujudkan transparansi dalam membangun sebuah daerah. "Pentingnya data untuk menjadi dasar membangun daerah. Jangan ada dusta diantara kita jika ingin membangun daerah ini," ujar Akmal Malik Demikian di Desa Batetangnga, masih banyak usai produktif di Batetangnga dan itu menjadi potensi kedepan. "Data penting agar dana bisa tepat sasaran. Memimpin harus disertai data. Saya melihat daerah ini sangat potensi. Gunakan DDP untuk membangun desa Batetangnga lebih baik lagi, gunakan dana terbatas ini agar bisa tepat sasaran, kuncinya data," tegas Akmal Malik Tokoh Masyarakat Batetangnga, Prof Husain Syam menyampaikan, dengan kehadiran PJ Gubernur Sulbar menjadi momen terbaik dalam memajukan desa Batetangnga. "Ini menjadi spirit bagi masyarakat desa Batetangnga untuk terus berkolaborasi memajukan desa Batetangnga," ungkapnya. Ia pun memperkenalkan desa Batetangnga adalah desa yang religius dan telah banyak lahir guru agama dari Batetangnga. Sebab itu juga Rektor UNM ini selalu mendorong peningkatan SDM di Batetangnga. "Tidak ada lagi rumah yang tidak…

POLMAN -- PJ Gubernur Sulbar , Akmal Malik kembali meninjau lahan perkebunan di Desa Batu Panga Daala Kecamatan Luyo Kabupaten Polman, Minggu, 15 Januari 2023 Dari 50 hektar lahan tersebut merupakan aset Pemda seluas 35 hektar dan sisanya 15 Hektar merupakan lahan Kementerian Pertanian. Akmal Malik mengapresiasi atas langkah Pemprov Sulbar yang mulai menggarap lahan tersebut. Terakhir Akmal Malik meninjau lahan tersebut pada pertengahan Tahun 2022 lalu. Saat itu Akmal menyayangkan lahan yang digarap di Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar menyerap Rp400 juta APBD namun hanya mampu menghasilkan Rp80 juta per tahun. Karenanya Akmal mendesak agar UPTD yang mengelola lahan tersebut dapat lebih maksimal. Berbeda dengan kondisi saat ini, sebagian lahan Pemda seluas 35 hektar telah ditanami sejumlah komoditi, seperti kedelai dan jagung. Sebagian lahan lainnya masih proses dan dipersiapkan untuk menanam berbagai macam buah-buahan, seperti jeruk, jambu dan lainnya. Rencananya, lahan tersebut menjadi lokasi pengembangan benih induk Hortikultura. Dengan begitu Sulbar dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan bibit. "Selama ini kita masih mengimpor dari Maros, kita berharap tahun ini tidak lagi, kita mandiri untuk kebutuhan bibit kita," ujar Akmal Malik Ia juga berharap Dinas Perkebunan Polman berkoordinasi dengan PUPR Sulbar untuk menurunkan alat berat demi mempercepat proses penggarapan lahan.(rls)

MAJENE -- Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene menghabiskan sekira Rp2,3 miliar pertahun, termasuk operasional dan belanja pegawai. Namun hasilnya hanya mampu menghasilkan Rp30 Juta per tahun. Hal inilah membuat PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik geram dengan pengelolaan BBIP Poniang. Menurutnya, dengan aset senilai miliaran rupiah dikelola 5 Pegawai dan 15 PTT tidak sebanding beban belanja yang dihabiskan. "Saya cuma mampir mengajak bapak berpikir sehat. Setahun 2,3 miliar. Logikanya bisa menghasilkan 2,5 miliar. Tapi hanya 30 Juta. Kita hanya berpikir belanja pegawai tapi tidak memikirkan produktivitasnya," tegas Akmal Malik saat melakukan dialog dengan pihak manajemen pengelola BPIP Poniang Majene, Minggu 15 Januari 2023. Akmal tak ingin aset yang beroperasi sejak 2015 itu terus mengalami kerugian setiap tahunnya. Oleh karena itu, Akmal meminta kepada pengelola BPIP Poniang berpikir sehat dan memaksimalkan kinerja kedepan. "Saya kasi waktu bapak dua bulan, bapak bekerja," tegas Akmal Malik. Diketahui dari Kepala BBIP Poniang Irwan Latif, mengaku beberapa kali mengalami gagal produksi, kendalanya kadang karena cuaca. Kendala lain Sumber Daya Manusia (SDM). Menanggapi hal itu, menurut Akmal, jika perlu lakukan perombakan SDM yang dapat menjamin peningkatan produktifitas pengelolaan BBIP Poniang. "Saya minta ganti pemain, tapi jangan marah, kenapa karena tidak produktif. Masa kita bayar terus. Ini kita ajak berpikir logis. Apa tidak kasian sama Sulbar ini," tegas Akmal Malik. (rls)

MAMUJU -- Dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD Regional Sulbar, Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan pertemuan dengan Manajemen, tenaga medis dan komite Medis RSUD Regional di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 13 Januari 2022 malam. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik didampingi oleh Tenaga Ahli Gubernur Sulbar , Emeralda, dan Direktur RSUD, drg.Ihwan. Terdapat beberapa masukan yang diberikan kepada RSUD sebagai penilaian awal untuk pembenahan layanan RSUD supaya lebih baik ke depan, antara lain, pembenahan struktur organisasi agar disesuaikan dengan Perpres 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, memperhitungkan rasio dokter dan pasien, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan alat kesehatan dan pemeliharaannya, upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD, pencatatan waktu tunggu, sediaan farmasi, pelayanan laboratorium, pelayanan instalasi gizi, pelayanan SPM limbah, laundry. "Kita ingin memastikan komitmen bersama semua civitas medika RSUD untuk secara cepat melakukan perbaikan layanan RSUD dalam 1-2 bulan ke depan, dan akan dipantau progressnya," kata Akmal Malik. Selain itu, Pj. Gubernur juga akan mengundang mistery guest untuk melakukan cek layanan RSUD, dan mengaudit RSUD apakah sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau belum. Direktur RSUD Sulbar, drg.Ihwan mengatakan, bahwa RSUD akan re-akreditasi yang akan dilakukan pada bulan Mei 2023. "Untuk mendapatkan hasil akreditasi paripurna butuh kerja keras untuk bisa mencapainya,"kata drg. Ihwan. (rls)