MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar. Upaya BPKPD Sulbar memberikan pelayanan prima serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan publik, melalui Layanan Samsat Keliling menghadirkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Hari bebas kendaraan atau CFD di Kawasan Jalan Arteri Mamuju, Minggu 14 Januari 2024. Samsat Mamuju menerjunkan Samsat Keliling di Minggu ketiga Januari pada kegiatan CFD. Ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran PKB di Area CFD. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyebutkan, event CFD berpotensi mendatangkan masyarakat yang umumnya memanfaatkan kegiatan akhir pekan ini untuk berolahraga sekaligus rekreasi. Disampaikan, pelayanan petugas saat ini tidak hanya pada hari kerja. Namun, juga saat libur, seperti hari Minggu saat kegiatan CFD berlangsung. Petugas menempatkan Mobil Samsat Keliling di sekitar Jalan Arteri Areal CFD. “Karena kami tahu bahwa jika di hari kerja biasanya banyak yang sibuk dan tidak ada waktu. Maka kami beri solusi, pengisian pajak kendaraan saat hari libur di acara CFD,” katanya. Amujib menambahkan, jemput bola bagi wajib pajak tersebut, sekaligus salah satu upaya memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat, terutama wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. “Pajak ini kan dari masyarakat, untuk masyarakat. Kami memberikan kemudahan agar bisa melakukan kewajibannya saja,” imbuhnya. Salah seorang wajib pajak, Haeril mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Samsat Keliling pada hari libur ini. Pasalnya, Ia kesulitan jika harus melakukan pembayaran pajak kendaraan, karena sibuk bekerja. “Kalau Senin sampai Jumat ya kerja dan pulangnya pasti sore. Kalau ada Samsat Keliling hari Minggu begini, saya merasa sangat terbantu. Jadi tetap bisa membayarkan pajak sesuai dengan kewajiban saya,” katanya. Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan STNK di tempat tersebut, diharuskan melengkapi…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Almalik Pababari bersama para Staf Ahli dan Kepala Kantor DPD RI Sulbar di Kantor BPKPD Sulbar, Kamis 11 Januari 2024. Maksud kedatangan Anggota DPD RI adalah untuk melaksanakan kunjungan kerja rutin DPD RI Perwakilan Sulbar dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun pada tahun 2024, guna mengumpulkan data-data rencana dan hasil kegiatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Sulbar. Kunjungan ini diterima langsung Kepala BPKPD Sulbar Amujib bersama para Kepala Bidang Lingkup BPKPD Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD Sulbar, gambaran kondisi penganggaran, realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemprov Sulbar Tahun 2023. "Sulbar, untuk APBD Tahun 2024 sangat kekurangan. Kiranya kehadiran Senator Sulbar ini dapat menyuarakan ke pusat agar pendapatan transfer mendapatkan penambahan terutama program – program strategis di tingkat pusat," harap Amujib. Amujib juga berharap, melalui pertemuan tersebut komunikasi dan diskusi dapat memberikan pemikiran dalam mengatasi permasalahan yang telah dibahas. "Masukan dan dukungan DPD RI dalam pembangunan Sulbar diharapkan dapat segera terwujud," ucapnya. Anggota DPD RI Almalik Pababari mengatakan, kunjungan kerja itu dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Sulbar dan informasi untuk bahan Rancangan Undang – Undang (RUU) RPJPN 2025 – 2045. “Insyaallah kami akan lanjutkan sebagai bahan diskusi kami di Jakarta bersama para senator asal Sulbar lainnya”, kata Almalik, Senator asal Sulbar dalam sesi diskusi. (rls)

MAMUJU--Seluruh Pejabat Eselon III Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, Kamis 11 Januari 2024. Penandatanganan ini disaksikan Kepala BPKPD Sulbar Amujib. Itu dilakukan sebagai komitmen pegawai lingkup BPKPD Sulbar untuk bukti nyata komitmen Kepala BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengutarakan, penandatanganan pakta integritas itu sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, disaksikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada 02 Januari 2024. Amujib mengatakan, perjanjian kinerja itu sebagai bentuk komitmen para pejabat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi setelah ditetapkannya rencana kerja, dokumen pelaksanaan anggaran, dan rencana anggaran kas program, kegiatan, dan sub kegiatan. "Penandatanganan ini merupakan bukti nyata komitmen BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional," tegasnya. Dalam arahannya, Dia mengingatkan kembali seluruh ASN di BPKPD Sulbar, di Tahun 2024 ini melaksanakan komitmen tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang termuat dalam point-point pakta integritas yang telah ditandatangani. "BPKPD memiliki sumbangsih besar terhadap hasil pembangunan yang ada di Sulbar. Oleh sebab itu, BPKPD harus bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal, untuk memberikan hasil yang terbaik,” ujarnya. Penerapan penandatanganan pakta integritas dalam penyelengaraan program kerja Pemprov Sulbar merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh personil sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok…

MAMUJU, - Guna memastikan kesiapan layanan kateterisasi jantung (cath lab) atau suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung & angiografi untuk menentukan Diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah Tim Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan Mamuju menggelar pertemuan dalam rangka Visitasi. Direktur RSUD Provinsi Sulbar dr Merintani Erna Dochri mengatakan pihak RSUD melalui tim Visitasi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Musdalifah bersama jajaran manajemen RSUD Prov Sulbar beserta Tim Cathlab telah menerima Tim Visitasi dari BPJS Kesehatan cabang Mamuju. Jumat, 12 Januari 2024. Pertemuan tersebut selain membahas terkait visitasi yang dilakukan BPJS juga melakukan peninjauan di ruang Cathlab dan Ruang ICVCU. dr Erna mengatakan Cath Lab adalah suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung & angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah. "Pelayanan Cathlab merupakan salah satu layanan unggulan yang akan segera dibuka di RSUD Prov Sulbar, sehingga jika telah beroperasi nanti diharapkan dapat melayani pasien-pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan Cathlab," ucap dr Erna. Menurutnya, pelayanan Cathlab merupakan pelayanan unggulan di RSUD, chatlab telah lama dicanangkan namun karena beberapa hal seperti gempa sehingga tertunda untuk pelaksanaan dan pengoprasian Cathlab tersebut. "Dengan adanya Krendensial BPJS kesehatan bisa mempercepat pemamfaatanya bisa di operasikan pada awal bulan Februari sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar dan PJ Gubernur juga berjanji siap untuk mempasilitasi kekementrian kesehatan maupun ke BPJS pusat," ujarnya. Sementara pihak BPJS Kesehatan cabang Mamuju melalui Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Hasanuddin mengatakan pihaknya melakukan visitasi bersama RSUD terkait dokumen persyaratan yang harus dipenuhi guna memastikan kelengkapan berkas kredensialing serta visitasi langsung melihat sarana prasarana yang ada diRSUD Prov Sulbar. "Hasilnya akan dikirimkan ke BPJS wilayah Sul-Selbar yang nantinya akan melakukan visitasi finalnya di RSUD Prov Sulbar dan akan mengeluarkan rekomendasi kerja sama layanan Cathlab dengan BPJS," tutupnya. (Rls)

MAMUJU -- Sukses menggelar tindakan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) yang mampu menghancurkan batu ginjal dengan gelombang kejut. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan Cabang mamuju melakukan rapat Monitoring terkait Evaluasi Layanan ESWL bagi peserta JKN. Bagi pasien dengan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN), penggunaan layanan ESWL akan ditanggung sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur RSUD Provinsi Sulbar, dr Merintani Erna Dochri mengatakan RSUD Prov Sulbar memberikan layanan ESWL dengan jenis pesawat Sinar –X Fluoroskopi ( penunjang ESWL ) dengan tipe unit Lithotripter Piezolith 3000 ( 3000325 ) dan sudah mendapatkan ijin operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir ( BAPETEN ) pertanggal 9 Januari 2024. "ESWL adalah tindakan untuk menagani penyakit batu ginjal, tanpa operasi, prosedurnya akan memecah batu ginjal yang ditembakkan dari luar tubuh," kata dr Erna. Ia mengatakan, terkait layanan ESWL bagi peserta JKN, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama BPJS kesehatan melalui kepala Bagian Penjaminan mamfaat dan Utilisasi dr. Kiki Kusumawati Sudirman, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata usaha RSUD provinsi Sulbar Musdalifah pada Kamis 11 Januari 2024. Kesempatan itu dr. Kiki menyampaikan bahwa ESWL RSUD Prov Sulbar sampai dengan Bulan November 2023 telah melayani 412 Pasien dengan total 1171 Kasus. "RSUD Sulbar berada pada urutan ke 3 setelah Makassar dan Palopo dalam pelayanan ESWL," ujarnya. ESWL RSUD Prov Sulbar adalah salah satu layanan unggulan di Prov Sulbar merupakan pelayanan Bedah Urologi yang melayanai pasien JKN di enam Kabupaten dengan satu Dokter penanggung jawab pelayanan. Sementara Dokter Spesialis Urologi di RSUD Prov Sulbar dr. Ananta Cahyo Nugroho, menyampaikan bahwa tindakan ESWL maksimal dilakukan lima kali dan dievaluasi tiga bulan sekali. Menurutnya bila hasil evaluasi pasien masih memerlukan tindakan maka bisa dilakukan ESWL lagi dengan rentang waktu bisa satu sampai tiga tahun. (Rls)

MAMUJU, - Upaya untuk memastikan kesiapan Balai Latihan Kerja, Kepala Balai Besar Pelatihan (BBP) Vokasi dan Produktivitas Makassar La Ode H. Polundu, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Sulbar Andi Farid Amri, dan Kepala UPTD-BLK Sulbar Andi Farid Kusno, meninjau pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kalukku, Mamuju, Sabtu, 13 Januari 2024. Kepala BBP Vokasi dan Produktivitas Makassar La Ode H. Polundu, mengatakan kunker yang ia lakukan merupakan bagian dari memastikan Balai Latihan Kerja telah berjalan sesuai target. Sebab tahun ini UPTD-BLK Sulbar mendapatkan bantuan paket pelatihan dari Kemenaker yang bersumber dari APBN 2024 sebanyak 18 paket. "Jika dibanding tahun sebelumnya 2023 hanya mendapatkan 12 paket, maka tahun ini terjadi peningkatan cukup signifikan kepada BLK Sulbar," kata La Ode. Ia juga menjelaskan, Pembangunan BP Vokasi dan Produktivitas Mamuju di Kalukku berdiri diatas lahan 9,8 ha, terdapat 3 gedung yang hampir selesai dikerjakan diantaranya gedung utama untuk perkantoran, gedung workshop untuk pelatihan pengelasan dan gedung workshop pariwisata. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Sulbar Andi Farid Amri, mengatakan pihaknya bersyukur menerima kunker Kepala BBPVP Makassar di Mamuju itu menurutnya sebagai penyemangat sekaligus dukungan kepada Balai yang sementara di kerjakan. "Ini sebagai bentuk dukungan moril maupun materil untuk peningkatan dan pengembangan BLK Sulbar supaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten, siap bersaing di dunia industri dan siap berwira usaha secara mandiri dengan dukungan permodalan dari perbankan sebagai mitra kerja BLK Sulbar," ucapnya. Andi Farid, menambahkan kehadiran BPVP Mamuju nantinya diharap dapat memenuhi kebutuhan keterampilan masyarakat di bidang pendidikan non formal berupa keterampilan (skill) melalui berbagai paket pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan BPVP Mamuju dan BLK Sulbar secara gratis. Sementara Kepala UPTD-BLK Sulbar Andi Farid Kusno, mengatakan untuk tahun 2024 BLK Sulbar mendapatkan bantuan melalui APBN sebanyak 18 paket pelatihan sedang APBD Sulbar 34 paket, pelatihan berbasis kompetensi dan akan mulai dilaksanakan…

MAMUJU--Rapat Konsolidasi Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi (4+1) Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar, Jumat, 12 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila didampingi Sekretaris DP3AP2KB Sulbar dr. Muhammad Ihwan. Dihadiri 38 OPD Sulbar, yang merupakan Tim Satgas Penanganan 4+1 Sulbar. Dalam paparannya, Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila menyuguhkan beberapa data terkait perkawinan anak yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sulbar. Ia menyampaikan, Tahun 2022 data yang dikabulkan adalah 252 dan Tahun 2023 sebanyak 156. Artinya perkawinan anak mengalami penurunan. Djamila juga menyampaikan, DP3AP2KB Sulbar telah melakukan pencegahan perkawinan anak dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Beberapa upaya yang dilakukan adalah kampanye dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di 32 sekolah, pembentukan SSK dan integrasi 4 materi salah satunya yakni materi pencegahan perkawinan anak, kampanye dan sosialisasi perkawinan anak bekerjasama dengan TP. PKK, pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah diusia anak, kampanye dan sosialisai pencegahan perkawinan anak bekerjasama dengan Penyuluh Agama dari Kementerian Agama Sulbar. Melalui kesempatan itu, Djamila mengajak untuk bersama-sama bergerak menurunkan angka perkawinan anak dengan berkolaborasi serta melaksanakan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar. Sementara, Sekretaris DP3AP2KB Sulbar, dr. Muhammad Ihwan menyampaikan, kendala yang dihadapi dalam menangani perkawinan anak adalah data. Dia pun mengungkapkan, untuk sementara data yang dijadikan acuan penanganan perkawinan anak adalah data yang diperoleh dari Dukcapil Sulbar, Pengadilan Agama Sulbar, Kanwil Kementerian Agama Sulbar dan Pengadilan Tinggi Sulbar. Dalam rapat, Ihwan menekankan pentingnya kolaboratif dan penyatuan persepsi untuk menurunkan angka perkawinan anak. (rls)

MAMUJU--Formatur Koperasi Korpri Sulbar menggelar rapat membahas draft susunan pengurus dan rancangan akta pendirian Koperasi Korpri Sulbar, Sabtu, 13 Januari 2024. Rapat ini dihadiri Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, Kepala Dagperinkop-UKM Sulbar Bau Akram Da'i, Kepala Biro Barjas Setda Sulbar Arianto, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Dagperinkop UKM Sulbar Rini Lukita Sari, Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sulbar, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Sulbar dan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Mamuju. Rapat yang dilaksanakan di Cafe Takimo Mamuju, bertujuan membahas draft rancangan akta pendirian Koperasi Korpri Sulbar yang mencakup beberapa aspek krusial, seperti tujuan koperasi, nama koperasi, nilai simpanan anggota, susunan calon pengurus, dan penentuan klasifikasi baku lapangan usaha koperasi. Dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dan ahli di bidangnya, Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis selaku Ketua Formatur berharap rapat tersebut dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan membentuk dasar koperasi itu ke depan. ”Draft rancangan akta pendirian yang disusun dengan cermat akan segera dibawa ke hadapan notaris untuk langkah-langkah selanjutnya," ucap Habibi. Habibi mengatakan, Koperasi Korpri Sulbar bertekad untuk menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. “Melalui komitmen terhadap peningkatan ekonomi koperasi lokal dan solidaritas anggota Korpri Sulbar, diharapkan Korpri Sulbar dapat menjadi tonggak keberlanjutan bagi pembangunan daerah,” tutup Habibi. Rapat ini merupakan langkah positif Korpri Sulbar dalam mewujudkan visi dan misinya, Sulbar Maju Terus. (rls)

MAMUJU--Pengurus Korpri Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Awal Pembentukan Koperasi Korpri Sulbar di Ruang Kepala BKD Sulbar, Jumat, 12 Januari 2024. Rapat ini dihadiri Kepala BKD Sulbar, Mohmmad Ali Chandra, Kepala Disnaker Sulbar, Andi Farid Amri, Kepala Biro Ortala Setda Sulbar, Hamdani Hamdi, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar Rini Lukita Sari dan Kepala Seksi Koperasi Kalsum Basri. Rapat awal ini bertujuan untuk membahas persiapan pembentukan Koperasi Korpri Sulbar yang merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Pj. Gubernur Sulbar dengan Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta beberapa waktu lalu, dimana Koperasi Korpri Sulbar diharapkan dapat menjadi wadah bagi anggota Korpri untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi sekaligus akan menjadi Pilot Project program kegiatan Kemenkop UKM RI. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan, rapat itu merupakan langkah awal dalam proses pendirian Koperasi Korpri Sulbar. “Selanjutnya akan dilakukan rapat untuk menentukan nama koperasi, jenis koperasi, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang akan dimuat dalam AD/ART” ujar Rini. Rini berharap Koperasi Korpri Sulbar dapat segera terbentuk dan beroperasi. Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam mendukung pembentukan Koperasi Korpri Sulbar. "Koperasi ini akan menjadi solusi dan peluang bagi anggota Korpri untuk mengembangkan potensi dan usaha mereka,” ujar Rini. Kepala Seksi Koperasi Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Kalsum Basri menyampaikan, dalam rapat tersebut disepakati untuk segera membuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi. “Selain itu, kami juga akan menetapkan ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan dan ketentuan jangka waktu berdirinya koperasi,” ujarnya. (rls)

MAMUJU–Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Kerja Bakti dan Senam Bersama di Area Kantor BPSDMD Sulbar, Jumat 12 Januari 2024. Kegiatan ini dimulai Pukul 07.00 – 09.00 Wita. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sulbar dalam kunjungannya ke BPSDMD pada Jumat lalu pekan pertama Januari 2024 dan selanjutnya menjadi komitmen bersama yang dibangun oleh Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi beserta jajarannya. Kepala BPSDMD Sulbar berharap melalui kegiatan itu kekompakan dan rasa kekeluargaan dapat terjaga sehingga apa yang menjadi program-program prioritas Pemprov Sulbar pada umumnya dan komitmen bersama untuk menunjukkan kinerja yang lebih agile di BPSDMD pada khususnya, dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. (rls)