MAMUJU --Selain membantu pembangunan jembatan, PT. Bukaka Group juga mendukung Pemprov Sulbar dalam mengantisipasi longsor sepanjang Ruas Jalan Bonehau-Kalumpang. Kepala Dinas PUPR Racmad mengatakan, sudah melakukan komunikasi dengan pihak PT Bukaka yang saat ini terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk akses ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalumpang. "PT. Bukaka siap membantu," kata Rachmad, Kamis 11 Januari 2024. Olehnya, Lanjut Rahmat mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas kesiapan PT. Bukaka dalam melakukan mitigasi terhadap potensi bencana di Kalumpang. "Seperti yang kita harapkan, jadi antara pemerintah, investor, masyarakat dan instansi lainnya terjalin komunikasi dan berkolaborasi mengatasi permasalahan daerah," kata Rachmad. Adapun bentuk kolaborasi yang terbangun dengan PT. Bukaka adalah penyiapan alat berat ketika terjadi longsor di Ruas Jalan Bonehau-Kalumpang. "Ini hasil kordinasi kami dengan pihak PT Bukaka, jadi mereka siap untuk penyediaan alat berat," tutup Rachmad. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Kominfo Pers Mustari Mula mendampingi rombongan Komisi I DPRD Sulbar saat kunjungan kerja di Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 11 Januari 2024. Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Wakil Ketua Muslim Fattah, anggota Syahrir Hamdani, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad, Bonggalangi dan Yulianti Adapun, yang menerima kunjungan tersebut Asisten I Pemkab Polman Agusnia Hasan Sulur, Kadis Kominfo Polman Aco Musaddad dan jajaran. Kadis Kominfo Perss Sulbar Mustari Mula mengatakan Komisi 1 DPRD Sulbar lebih banyak mengkordinasi bantuan pembangunan menara seluler wilayah-wilayah blank spot di daerah non 3 T khususnya di Polman. Termasuk tindak lanjut hasil audiensi Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan dengan Menteri Kominfo RI terkait tambahan bantuan pembangunan Menara Telekomunikasi seluler di wilayah blankspot di Polman "Sebelumnya sudah ada beberapa bantuan tower dari Kementerian Kominfo di area yang blank spot di Polman. Termasuk dengan tambahan bantuan yang akan diberikan tahun ini," kata Mustari, Kamis 11 Januari 2024. Bantuan tower ini diberikan tersebar disemua wilayah di Sulawesi Barat yang masuk area blank spot. "Kita juga kordinasi bagaimana peningkatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas personal Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang beberapa tahun terakhir kurang tersentuh.Alhamdulillah tahun ini, ada program penigkatan kapasitas melalui kegiatan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) untuk area Polman," ujarnya. Kemudian, lanjut Mustari menjelaskan bahwa Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Sulbar ke Kominfo Polman juga berkoordinasi terkait model desiminasi informasi publik yang dilakukan oleh Kominfo Polman sebagai corong pemerintah kepada masyarakat "Selain.masalah desiminasi informasi.Komisi I DPRD Sulbar selain berkoordinasi bagaimana strategi Kominfo Polman bermitra dengan media dalam penyebaran informasi publik serta strategi menangkal berita berita hoax.(rls)

MAMUJU--Sebagai bentuk komitmen dalam menangani masalah stunting, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan bersinergi dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melaksanakan kegiatan Distribusi Paket Stunting di Posyandu Anggrek Merah, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis, 11 Januari 2024. Dalam kegiatan ini, sebanyak 84 Paket Stunting berupa beras dan telur didistribusikan kepada sasaran utama, yaitu balita yang terindikasi stunting dan ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy, turut serta dalam kegiatan ini bersama dengan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG), Pendamping PKH, Bidan, Kader, dan para sasaran. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya kehadiran orang tua, khususnya ibu yang memiliki balita di Posyandu setiap bulannya. "Partisipasi aktif sasaran di Posyandu sangat vital untuk meningkatkan Daya Serap (D/S) di wilayah tersebut," ujar drg. Asran Masdy. Menurutnya, kehadiran sasaran di Posyandu akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Selain distribusi Paket Stunting, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan sosialisasi tentang bahaya Demam Berdarah Dengue (DBD) dan tata cara pencegahan penyebaran nyamuk DBD. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar juga menekankan pentingnya kebersihan toilet baik di rumah maupun fasilitas umum sebagai langkah preventif untuk menghindari penyakit yang berasal dari toilet. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti PMII, diharapkan upaya penanggulangan stunting di Sulbar dapat semakin efektif. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari sinergi berbagai pihak dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin, menerima audiensi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Cabang Mamuju, Senin 8 Januari 2024. Kedatangan Ipmapus untuk meminta data penerima pembebasan lahan Bandara Tampa Padang. Hadir mendampingi Kepala Dinas Perkim Sulbar pada audiensi tersebut, Sekretaris Amrin dan seluruh Staf Bidang Pertanahan Dinas Perkim Sulbar. Sementara dari Ipmapus hadir Ketua Umum Akbar dan beberapa Pengurus Ipmapus lainnya. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, Ipmapus melakukan audiensi dengan Dinas Perkim karena ingin melakukan pengawasan data pembebasan lahan Bandara Tampa Padang. “Ya adik -adik kita dari Ipmapus kemarin (Senin 8 Januari 2024 red.) melakukan audiensi dengan kami karena ingin meminta data penerima pembebasan lahan Bandara Tampa Padang dari Tahun Anggaran 2021-2023,” kata Syaharuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 9 Januari 2024. Syaharuddin sangat menyambut baik keinginan Ipmapus melakukan pengawasan. Namun, untuk hal pengawasan yang dimaksud Dinas Perkim sudah memiliki pendamping dari pemerintah yakni dari Kejaksaan dan Polda. “Jadi jika ada oknum atau mafia tanah yang didapatkan di lapangan silahkan lapor ke kami, apalagi jika oknum itu diduga adalah staf Dinas Perkim jangan segan - segan untuk segera lapor ke kami. Namun, sampai saat ini saya pastikan khusus staf Dinas Perkim tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena saya sebagai penanggungjawab sudah membekali mereka untuk bekerja sesuai prosedur dan mengingatkan jangan sekali - kali melakukan negosiasi soal pembayaran kepada pemilik lahan,” tegasnya. Untuk data yang dimita, Syaharuddin mempersilahkan Ipmapus menyurat ke Dinas Kominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dia juga menyampaikan, jika Ipmapus ingin melihat Peta Masterplan Bandara Tampa Padang pihaknya siap menjadwalkan pertemuan kembali sekaligus akan dijelaskan skala prioritas lahan - lahan mana saja yang sudah wajib untuk dibayarkan atau didahulukan pembayarannya, mengingat anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum sangat terbatas. Sementara,…

MAMUJU, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar melakukan peninjauan penanganan longsor di di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Kamis , 11 Januari 2024 Plt. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, hujan deras Senin 8 Januari kemarin, mengakibatkan longsor di 8 titik di Kalumpang. Empat desa sulit diakses, yakni Desa Karataun, Desa Batuisi, Desa Lasa dan Desa Salumakki. "Ada delapan titik longsor, di Desa Lasa', saat kami mendapatkan laporan terjadi longsor kami langsung kirim alat berat kesini, (Kalumpang)," kata Rachmad. Rachmad berharap masyarakat tetap waspada saat melintasi titik longsor apalagi saat kondisi hujan deras. "Kita perlu mengantisipasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, pohon tumbang, angin kencang, hingga tanah longsor," ungkapnya. Dia juga terus berkoordinasi dengan Kabupaten dan instansi terkait agar tetap siaga mengantisipasi terjadinya longsor di wilayah Sulbar. Menurutnya, dalam mengantisipasi kebencanaan dibutuhkan keterlibatan semua elemen dan masyarakat. “Kita koordinasi secara rutin dan berkala baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait untuk mengantisipasi pencegahan dampak dari cuaca ekstrem," kata Rachmad. (Rls)

MAMUJU–Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, bersama dengan Tim Satgas Tolsih (Toilet Bersih) dan organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), melakukan kunjungan ke Puskesmas Tampa Padang, Mamuju, Kamis 11 Januari 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas toilet umum dan toilet pegawai Puskesmas serta melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD). Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa fasilitas toilet di Puskesmas Tampa Padang memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan. Tim Satgas Tolsi terlibat dalam kegiatan inspeksi dan menilai kondisi toilet, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memberikan arahan tentang praktik kebersihan yang baik. Selama sidak dadakan ini, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy menekankan pentingnya kebersihan toilet dalam upaya pencegahan penyakit. "Toilet yang bersih adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa fasilitas toilet umum dan pegawai di Puskesmas ini tetap terjaga kebersihannya," ujar drg. Asran Masdy. Untuk sosialisasi pencegahan penyebaran nyamuk DBD, Tim memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya DBD dan cara-cara untuk menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus DBD. PMII turut aktif dalam mendukung kegiatan ini dengan berpartisipasi dalam sosialisasi dan membantu dalam penilaian kebersihan toilet. Keterlibatan PMII sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan sosial ini merupakan contoh sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kebersihan fasilitas kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. (rls)

MAMUJU-- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Selasa, 9 Januari 2024. Bertempat di Ruang Rapat Rujab Sekprov Sulbar, rakor dihadiri Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Kepala BPS Sulbar, Perwakilan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Sulbar, Perum Bulog Mamuju dan Polman serta Perangkat Daerah Provinsi Sulbar. Rakor bertujuan untuk membahas langkah konkret yang dilakukan oleh TPID Sulbar Tahun 2024 dalam menjaga stabilitas inflasi, mengingat cakupan survey Indeks Harga Konsumen diwilayah Sulbar sudah mencakup 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo yang juga Sekretaris TPID Sulbar mengatakan, program fasilitasi distribusi pangan melalui pemberian subsidi pangan menjadi cara yang paling efektif dalam pengendalian inflasi di Sulbar. Olehnya itu, keberlanjutan program itu sangat diharapkan khususnya untuk pemberian subsidi pangan beras dan komoditi perikanan (ikan layang, ikan cakalang dan ikan bandeng), karena komoditi tersebut memberikan bobot tertinggi mempengaruhi harga di pasar. "Perwakilan Bank Indonesia Sulbar diharapkan memberi dukungan terhadap program pengendalian inflasi, utamanya pada program pemberian subsidi pangan," ucap Masriadi. Kepada Badan Pusat Statistik baik provinsi maupun kabupaten juga diharapkan tetap memberikan dukungan terhadap pengendalian inflasi di Sulbar, utamanya dalam pembinaan statistik sektoral. Begitupun Perum Bulog baik Mamuju maupun Polman untuk senantiasa memberikan dukungan terhadap pemerintah kabupaten dalam upaya pengendalian inflasi, utamanya dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Penyaluran Beras SPHP. Ia menambahkan, dari laju inflasi di Sulbar memberikan peluang bagi pemerintah provinsi maupun daerah untuk memperoleh penghargaan melalui TPID AWARD dan Dana Insentif Fiskal. "Untuk itu, pemerintah dalam hal ini TPID harus memenuhi beberapa kriteria seperti kriteria penilaian pengendalian inflasi tingkat provinsi, yaitu peringkat inflasi, realisasi penandaan inflasi, dimensi upaya pemerintah daerah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan," tutupnya. Untuk membahas langkah-langkah kongkrit pengendalian inflasi di Kabupaten Majene akan dilaksanakan High Level Meeting Tingkat Kabupaten Majene pada hari…

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melaksanakan Rapat Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Ke Kabupaten Se-Sulbar Triwulan IV T. A. 2023 secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Rabu 10 Januari 2024. Dipimpin Kepala BPKPD Sulbar Amujib, rapat diikuti Para Kepala Bidang BPKPD, Kepala Bapenda dan BPKAD Se- Sulbar. Rapat Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Ke Kabupaten Se-Sulbar ini diadakan untuk membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah, yang telah memberikan kontribusi melalui dana bagi hasil. Adapun Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten Triwulan IV, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 8.339.359.273,-, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 7.212.272.950,-, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 16.239.766.589,- Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 38.541.868,- dan Pajak Rokok sebesar Rp. 13.014.873.067,- adapun jumlah kesuruhan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Ke Kabupaten Se-Sulbar Triwulan IV adalah Rp. 44.844.813.747,-. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, rapat dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten bertujuan membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah, yang telah memberikan kontribusi melalui dana bagi hasil. Amujib berharap kerja sama dengan kabupaten untuk bisa mengejar seluruh tunggakan-tunggakan kabupaten sampai ke desa, karena hal tersebut akan berimplikasi kepada pendapatan sektor pajak atau bagi hasil kepada pemerintah kabupaten. "Kita berharap bagi hasil ini betul-betul bisa dimanfaatkan dalam upaya mendapatkan kembali pendapatan-pendapatan bagi hasil dengan memberikan kontribusi kerja sama terkait dengan penagihan tunggakan PKB" tandasnya. Ia pun mengingatkan, pemerintah kabupaten bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau income masyarakat agar kedepan BBNKB mencapai realisasi yang pernah didapatkan di tahun 2022. "Jangan sampai di tahun 2024 nantinya jauh lebih kecil dari pada pendapatan di tahun 2023. Untuk PBBKB agar pemerintah melakukan proses pengawasan atas distribusi bahan bakar yang ada di setiap kabupaten. Demikian dengan PAP agar ada…

Mamuju - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar menggelar pengajian yang dilanjutkan dengan siraman rohani oleh salah seorang ustadz kondang Sulbar, Nursalim Ismail, di kantor Dispora Sulbar, Kamis , 11 Januari 2024 Pengajian itu digelar sebagai langkah bagi para pegawai dibawah naungan Dispora Sulbar lebih meningkatkan kesadaran beragamanya dalam aspek wawasan dan pengetahuan, serta peningkatan aspek sikap. Hal itu disampaikan Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi, saat diwawancarai wartawan usai pengajian. Dia mengungkapkan, pengajian bagi para pegawai akan dijadwalkan setiap bulannya. "Tema dari pengajian kita ini, yakni 30 menit, 30 Juz Khatam (tamat) Quran. Dan kita akan jadwalkan kegiatan seperti ini setiap bulan," kata Safaruddin Sanusi di depan para pegawainya yang sudah siap mengaji. Tujuan dari pengajian itu, kata Dia, untuk membiasakan para pegawai dengan keinginan dan juga keikhlasan. Menurutnya, kegiatan itu merupakan inovasi tanpa biaya yang menyangkut spiritual. "Harapannya gubernur itu kan ke depan mengatakan bahwa kita jangan hanya biasa-biasa cara berpikirnya. Tetapi kita berinovasi untuk kalau saya bilangnya hijrah, artinya, kita hidup ini tentu kita harus mengakhiri hidup ini. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bermanfaat bagi orang lain," ujarnya. Safaruddin Sanusi menjelaskan, ke depan, kegiatan itu bakal diselenggarakan secara berkesinambungan. Dia pun menargetkan, sekali sebulan dan tidak menutup kemungkinan sekali seminggu pelaksanaannya. "Intinya adalah kita komitmen melaksanakan program ini karena ini adalah bagian daripada supranatural bagi teman-teman ASN untuk menjaga integritas. Jika kebersamaan seperti ini terbangun, saya kira kita bisa gaungkan," tutur Safaruddin Sanusi. (Rls)

MAMUJU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Almalik Pababari bersama para Staf Ahli dan Kepala Kantor DPD RI Sulbar di Kantor Bapperida Sulbar, Kamis (11/01/2024). Pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyampaikan gambaran kondisi perkembangan Sulbar selama 2 (dua) dekade ini. Termasuk beberapa permasalahan pembangunan dan potensi – potensi Sulbar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. “Sulbar kiranya mendapat supporting terutama program – program strategis di tingkat pusat. Kami Bapperida Sulbar berkewajiban memberikan informasi terkait perencanan dan Pembangunan Sulbar kepada pemerintah pusat”, sebut Junda Maulana dalam sambutannya. Anggota DPD RI Almalik Pababari menyampaikan, kunjungan kerja itu dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Sulbar dan informasi untuk bahan Rancangan Undang – Undang (RUU) RPJPN 2025 – 2045. Sebelumnya, Almalik Pababari telah menyampaikan surat beserta kerangka acuan dan daftar pertanyaan dalam kunjungan kerja ini. “Kita tidak terikat pada pertanyaan. Lebih bagus jika ada hal urgent yang penting diamanatkan ke kami. Maka akan dilanjutkan sebagai bahan diskusi kami di Jakarta”, kata Almalik, Senator asal Sulbar dalam sesi diskusi. Dari hasil diskusi, disimpulkan perlunya dukungan kuat dari para legislator dan senator Sulbar di pusat dalam mengawal program strategis daerah. Bahkan direncanakan pertemuan bersama pemerintah pusat dan daerah yang akan difasilitasi oleh Almalik Pababari. Turut hadir Sekretaris, Para kabid dan Pejabat fungsional Perencana Bapperida Sulbar dalam pertemuan di Ruang RKPD. (rls)