MAMUJU - Realisasi pendapatan Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar pada tahun 2023 melebihi target sebesar 135,90 persen atau senilai Rp 81.540.000, dari target Rp 60.000.000. Realisasi pendapatan ini mulai dari retribusi penggunaan ruangan untuk VIP Room Bandara dan gedung serbaguna dengan target Rp 10.000.000 dan realisasi pendapatan Rp 28.700.000. Sementara, retribusi dari penyewaan ruangan Mess Makassar target Rp. 50.000.000.- realisasi Rp.52.840.000 Dilanjutkan, perolehan dari pendapatan lain-lain berupa SP3 (Sumbangan pihak ke 3) sebesar Rp.5.700.000. Selain itu, Biro Umum juga berkontribusi dalam penerimaan pendapatan lain- lain sebesar Rp 803.478.472, yang bersumber dari penjualan BMD melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan melalui proses penjualan Kendaraan Perserorangan Dinas secara terbatas sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 akan terus berupaya mencapai target, bahkan melebihi target. "Kita akan lebih mengoptimalkan lagi obyek pendapatan sehingga kami menargetkan sebesar Rp 405.000.000, berarti ada kenaikan 7 kali lipat dari target tahun sebelumnya," kata Anshar, Rabu 10 Januari 2024. Bahkan, seluruh jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah akan terus berinovasi dengan melihat pengembangan potensi pendapatan dan potensi penerimaan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Masriadi Nadi Atjo melakukan pengawasan atau pemantauan harga pangan di Pasar Tradisional Mamuju, sebagai upaya untuk memastikan kewajaran harga yang terjadi di pasar tersebut. Hal ini merupakan langkah pengawasan/monitoring terhadap implementasi kebijakan Pemprov Sulbar melakukan upaya intervensi harga melalui pemberian subsidi pangan. Pemantauan ini dilakukan selama 2 (dua) hari yakni Senin dan Selasa (08-09 Januari 2024). Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, monitoring dilakukan sebagai upaya mengendalikan inflasi dan sebagai salah satu langkah yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. "Monitoring ini sejak 2023 kami lakukan dan di tahun ini akan lebih ditingkatkan dengan melaksanakannya setiap pekannya," ucap Masriadi. Dari hasil pemantauan, kata Masriadi, komoditi bawang merah mengalami kenaikan harga rata-rata mencapai Rp. 40.000/Kg. Sama halnya dengan komoditi tomat yang juga mengalami lonjakan harga mencapai Rp. 35.000/Kg. "Hal ini dipegaruhi oleh curah hujan yang tinggi menyebabkan produksi bawang merah dan tomat mengalami penurunan," katanya. Komoditi beras juga mengalami peningkatan harga jika dibandingkan dengan harga beras pada Desember 2023 mencapai harga Rp. 15.000/Kg untuk beras premium dan Rp. 14.000/Kg untuk beras medium. "TPID Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan berupaya menekan gejolak harga tersebut dengan memberikan subsidi beras kepada pedagang yang ada di Pasar Sentral dan Pasar Regional dengan besaran subsidi dari harga Rp.500,- sampai Rp. 3000/Kg," ungkapnya. (rls)

MAMUJU, - Jajaran Pejabat Eselon bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar melakukan pertemuan bersama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Pertemuan digelar santai dengan berbincang santai sekaligus memperkenalkan program mengenai layanan terbaru yang ada di RSUD Prov Sulawesi Barat. Senin, 8 Januari 2024 di Rujab Gubernur. Terdapat 4 layanan baru di RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi terobosan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Empat layanan tersebut yaitu layanan Hemodialisa, layanan Cathlab, layanan Radioterapi dan layanan Patologi Anatomi untuk pemeriksaan sel – sel kanker. Kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan arahannya agar dalam membuat perencanaan harus tepat sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncakan. Sekaligus mengimbau agar selalu melaksanakan pertemuan antar manajemen sehingga semua kegiatan dapat diketahui dan dilaksanakan secara bersama juga mengharapkan agar layanan baru yang ada di RSUD Provinsi Sulawesi Barat segera dioperasikan. "Sehingga layanan baru tersebut bisa dimamfaatkan oleh masyarakat Sulbar," ucap Zudan. Sementara Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat dr. Marintani Erna Dochri mengatakan pihaknya akan tmengupayakan agar 4 layanan baru ini akan segera dioperasikan. "Kita berupaya agar empat layanan terbaru itu bisa segera dilaksanakan sehingga masyarakat tidak lagi harus keluar daerah untuk mendapatkan layanan tersebut," ucap dr Erna. Ia berharap, dengan adanya layanan baru ini masyarakat Sulawesi barat lebih mudah mendapatkan pengobatan lebih lanjut sehingga tidak perlu dirujuk keluar Sulawesi Barat. (Rls)

MAMUJU- Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat , Rahmat Sanusi Menerima Kunjungan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, Rabu ,10 Januari 2024 Dalam kunjungan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinsos Sulbar, membahas sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinsos Sulbar. Salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). "Dalam pertemuan persoalan yang ditanyakan soal penyalahgunaan DTKS dan kami memberikan beberapa solusi, " kata Rahmat Sanusi. Rahmat juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara dan berharap kedepannya kerja sama untuk saling tukar informasi dan solusi bisa terus berjalan. (Rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sampah di Pesisir Pantai Arteri Mamuju, Senin, 08 Januari 2024. Rapat melibatkan sejumlah pihak seperti DLH Mamuju, BPJN Sulbar dan Komunitas Ampas Mamuju. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, dibuka dan dipimpin Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menyampaikan terima kasih kepada peserta rapat karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Zulkifli mengatakan, melalui rapat itu diharapkan masukan dan kerja sama antara DLH Mamuju, BPJN Sulbar, Komunitas lingkungan Ampas Mamuju serta peran masyarakat dalam mewujudkan Mamuju yang bersih, indah dan peduli akan sampah khususnya di Pesisir Pantai Arteri yang sekarang ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat yang ada di Mamuju. "Semoga dengan pertemuan ini dapat memberikan solusi penanganan sampah yang ada di bibir pantai dan Sungai Arteri Mamuju," harapnya. “Dalam pengelolaan sampah pesisir, DLH Mamuju sudah baik. Hanya saja masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya sampah di wilayah pesisir pantai ini," sambungnya. Untuk penanganan kasus lingkungan tersebut, Zulkifli menyatakan, DLH Sulbar telah dan terus berkomitmen melakukan pemantauan bahkan melaksanakan berbagai program kerja sebagai wujud peran dan fungsi DLH untuk Sulbar. Ia menambahkan, DLH Sulbar akan berkolaborasi dengan DLH Mamuju, BPJN Sulbar, dan Komunitas Lingkungan Ampas Mamuju akan mengadakan kerja bakti secara massal untuk menangani permasalahan sampah laut yang ada di sekitaran bibir pantai dan sungai arteri, yang selanjutnya akan dijadikan agenda rutin. Dari beberapa saran dan masukan peserta rapat, ada beberapa point yang bisa disimpulkan antara lain, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingya kebersihan di bibir pantai terutama kepada pelaku UMKM sepanjang Pantai Arteri agar selalu memperhatikan sampahnya, memasang plang peringatan larangan membuang sampah, menambah tempat sampah di…

MAKASSAR--Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis mewakili Pj. Gubernur Sulbar, menghadiri Forum Diskusi Antar Pemerintah Daerah (Pemda), Pengusaha dan BUMD Se-Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2024 di Four Point Hotel Makassar, Rabu 10 Januari 2024. Forum ini diselenggarakan Pemprov Sulsel bekerjasama Komite Ekonomi Sulawesi Selatan (KESS), dengan mengusung tema “Arah Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan 2045”. Kegiatan ini menjadi penting mengingat Sulbar merupakan pemekaran dari Sulsel dan sebagai provinsi tetangga. Kedua daerah ini dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk lebih memaksimalkan potensi daerah masing-masing demi mencapai pertumbuhan ekonomi. Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Sulsel tersebut karena dapat memberikan dampak positif dalam membuka investasi baru di Sulbar. "Tentunya kita harapkan ini bukan cuman sekedar ceremony, dan melalui forum-forum diskusi seperti ini setiap daerah dapat saling bekerjasama untuk memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki," ucap Habibi. Habibi menyampaikan, Sulbar memiliki banyak potensi investasi di segala sektor untuk ditawarkan kepada calon investor, sehingga menurutnya apapun yang investor cari hampir semua ada di Sulbar. Olehnya, Habibi menyatakan, sesuai perintah Pj. Gubernur Sulbar pihaknya akan terus meningkatkan iklim investasi di Sulbar dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan calon-calon investor yang akan berinvestasi di Sulbar. "Saya hadir di forum ini dengan membawa data potensi investasi yang siap kita tawarkan dan sebagai wujud promosi peluang-peluang yang ada di Sulbar, tentunya kita harus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui promosi potensi daerah dan dengan kerjasama investasi antar daerah, termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan investasi," tutupnya. (rls)

MAMUJU– Rapat internal Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana bersama Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta 17 pegawai baru yang dimutasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar dihentikan, Selasa (09/01/2024). Situasi tersebut terjadi sekira pukul 10.00 Wita saat Bapperida Sulbar mengikuti simulasi evakuasi gempa bumi yang diadakan Pemprov Sulbar dalam Lingkungan Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. “Dengar bunyi sirine, bubar rapat tadi dalam ruangan.”, beber Junda saat ditemui di Titik Kumpul 1 yang terletak di seberang Kantor Bapperida Sulbar. Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan tentang Pelaksanaan Simulasi melalui surat Nomor 300.2.1/1/2024 Tanggal 8 Januari 2024. Dalam suratnya, Prof. Zudan menyampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah Prov Sulbar serta instansi vertikal untuk menghimbau seluruh pegawai terlibat dalam kegiatan itu. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana meneruskan kepada seluruh pegawai lingkup internal. “Besok (09 Januari, red) akan dilakukan simulasi gempa. Untuk menjadi perhatian seluruh pegawai mengikuti instruksi sesuai juknis simulasi gempa sesuai isi surat,” kata Junda Maulana pada Senin (08/01/2024) usai menerima informasi tersebut. Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan simulasi, saat sirine pertama berbunyi, seluruh pegawai melakukan evakuasi mandiri. Kemudian mengamankan diri dengan menuju titik kumpul setelah bunyi sirine kedua. Kegiatan pun berakhir setelah petugas memastikan kondisi aman. Seluruh pegawai kembali melanjutkan aktivitasnya dan kembali masuk gedung kantor. (rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah Sulbar Periode Triwulan IV T. A. 2023 secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Selasa 09 Januari 2024. Dipimpin Kepala BPKPD Sulbar Amujib, rapat diikuti Para Kepala Bidang BPKPD, Kepala UPTD Samsat dan Bendahara Penerimaan Samsat Se- Sulbar. Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah ini diadakan untuk mendapatkan kecocokan data penerimaan antara Bendahara Penerima UPTD Samsat, Bendahara Penerimaan BPKPD dan Kas Daerah hingga 31 Desember 2023 dan didapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 95.190.105.335,-, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 89.006.716.223,-, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 88.532.410.557,- Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 379.668.000,- dan Pajak Rokok sebesar Rp. 109.970.235.135 adapun jumlah kesuruhan Pajak Daerah adalah Rp. 383.079.135.260. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, rapat rekonsiliasi itu dalam rangka evaluasi penerimaan pajak daerah, tunggakan dan laporan penagihan tunggakan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Amujib mengajak untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dan inovasi masing-masing di UPTD Samsat Se-Sulbar serta memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. "Mari optimalkan koordinasi di tingkat TIM Pembina Samsat masing-masing kabupaten se-Sulbar, agar baik dalam melakukan pelayanan yang lebih prima serta mengoptimalkan penerimaan melalui transfer bagi hasil dari provinsi ke kabupaten dan kota untuk mewujudkan Sulbar Maju Terus," tandasnya. Ia pun mengingatkan, wajib pajak harus selalu dilayani secara optimal, baik dalam pelayanan di Samsat maupun pelayanan Samsat keliling Se-Sulbar. Dalam rapat rekonsiliasi tersebut, Amujib juga memberikan arahan untuk seluruh pegawai yang menangani pendapatan harus dapat berkolaborasi dengan semua stake holder dan bekerja lebih baik lagi agar Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dapat meningkat lagi. Dia menambahkan, hasil yang didapat tersebut adalah hasi kerja sama seluruh stake holder baik internal ataupun eksternal BPKPD Sulbar maupun Pihak Kepolisian Daerah dan PT.…

MAMUJU, - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan sekaligus bersilaturahmi bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin dan rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa, 09 Januari 2024. PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait pelaksanaan pelayanan Kemenkumham di enam kabupaten wilayah Sulbar. "Hari ini kita bertemu agar tugas dibidang Hukum dan Ham pelayanan hukum seperti imigrasi dan pelayanan merek, pendirian badan hukum bisa lebih lancar lagi," kata Prof Zudan. Sestama BNPP itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya banyak berbincang terkait upaya perbaikan pelayanan hukum dan Ham di Sulbar. "Kita berbicara kemudian berusaha membuat sistem dan desain yang tepat karena banyak UMKM yang ingin mendaftarkan merek kemudian pelayanan keimigrasian, pelayanan hukum dan ham termasuk mencegah kekerasan," ucap Zudan. Dirinya pun menyambut baik berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan Kemenkumham. "Saya menyambut baik dan mendukung penuh agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di Sulbar bisa berjalan lebih baik," ujarnya. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin menyampaikan rasa terimakasih kepada pemerintah Provinsi Sulbar khususnya Pj Gubernur atas dukungan yang telah dilakukan. Pertemuan itu juga sekaligus berkomunikasi terkait pelaksanaan tugas Kemenkumham di Sulbar. "Kami berkoordinasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di daerah di Sulbar, dan pelayanan hukum dan Pengembangan lembaga pemasyarakatan," tutupnya. (Rls)

MAMUJU-Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Bulog Divre Mamuju mengumpulkan sejumlah pedagang beras yang berjualan di pasar baru dan pasar lama Mamuju, Selasa, 9 Januari 2024 Rapat bersama yang belangsung di Kantor Buloq Divre Mamuju tersebut di hadiri juga Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. "Kita kumpulkan pedagang ini untuk mengetahui jumlah pedagang yang masuk dalam yang masuk dalam Kios kios RPK (Rumah pangan kita, read) ,dan selanjutya diberikan arahan agar betul betul menjual beras diharga standar yang telah ditentukan, " Kata Andi Waris Bestari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar. Andi Waris menyampaikan sedikitnya ada 21 kios yang tersebar di pasar lama dan pasar baru Mamuju bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan bulog untuk menyalurkan beras produksi Bulog jenis SPHP. (Rls) "Berdasarkan arahan Pak PJ Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk bisa mendekatkan beras jenis SPHP kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Bulog, " Ujarnya. Andi Waris Bestari menyampaikan untuk ketersedian stok beras saat ini di gudang Bulog untuk produksi beras SPHP masih sangat mencukupi, berkisar 1000 Ton, sehingga masyarakat tidak perlu kwatir akan kurangnya pasokan. "Kita berharap kedepannya beras SPHP lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak sama lagi dengan beras yang dulu. Sekarang kwalitasnya sudah cukup bagus, dan kami tetap berkolaborasi bersama Bulog jenis beras ini akan tetap ada di pasar tradisional" tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Waris Bestari mengajak masyarakat untuk berbelanja di RPK yang masuk dalam binaan Bulog Divre Mamuju yang harganya cukup terjangkau. "Untuk harga beras jenis SPHP di Bulog itu Rp 9.950 / kg atau 49.750 per 5 Kg dengan harga eceran atau harga tertinggi Rp 10.900/ kg. Atau jika 5 kg harga tertingginya Rp 54.500," Tutup Waris Bestari. (Rls)