MAMUJU--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 minggu pertama Januari 2024 secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu 03 Januari 2024. Adapun TPID Sulbar yang hadir yakni, Inspektur Inspektorat M. Natsir, Kepala Bappeda Junda Maulana, Kepala BPKPD Amujib, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Waris Bestari dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Masriadi Nadi Atjo yang juga selaku Sekretaris TPID Sulbar. Dipusatkan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Mendagri RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, menyampaikan saat ini pertumbuhan ekonomi berada pada posisi 50 terendah dari 185 negera dan Sulbar termasuk daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas nasional sebesar 7,5%. Menurut Data BPS Pada Desember 2023, Inflasi Nasional sebesar 0,41% (mtm) lebih tinggi dibandingan dengan Inflasi Bulan November 2023 0,38% (mtm), namun lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi pada Bulan Desember Tahun 2022 dimana Inflasi Desember yakni 2,61% (yoy). Inflasi yang terjadi di Bulan Desember 2023 dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07%, adapun komoditas yang paling utama menyebabkan terjadinya Inflasi adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, telur ayam ras dan cabai rawit. Provinsi dengan Inflasi tertinggi Year On Year adalah Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta,Bengkulu Banten dan NTB. Sedangkan 10 Provinsi dengan Inflasi Terendah yakni Aceh, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, NTT, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Pada Desember 2023 Sulbar mengalami Inflasi sebesar 1,82% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Desember 2022 sebesar 4,85% (yoy) dan berada di posisi ke 3 secara nasional, dan jika dibandingkan dengan Month to Month Inflasi Sulbar lebih rendah 0,14% dari 0,28% pada…

MAMUJU--Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Djamila menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 di Graha Sandeq, Kamis, 04 Januari 2024. Forum ini juga dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Sulbar, Forkopimda Se-Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala OPD lingkup Se-Sulbar, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Pejuang Pembentukan Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD ada perubahan yang besar bisa ditangkap dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Prof. Zudan menghimbau agar memperhatikan aspek spiritual religius dan memaksimalkan bonus demografi untuk RPJPD 2025-2045. "Satu persatu elaborasi jadikan menjadi kerangka framework dan lihat perubahan-perubahan yang nyata sampai dengan 2045, serta dalam menyusun RPJPD harus berbasis pada realitas suatu daerah," imbaunya. Kepala DP3AP2KB Sulbar, Djamila juga berharap dengan adanya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD penyusunan dokumen akan menjadi terarah dalam pembangunan Provinsi Sulbar 20 tahun kedepan serta menjadi rujukan induk dalam penanganan 4+1. (rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kembali melakukan inspeksi mendadak di sejumlah OPD, Jumat , 5 Januari 2024 Beberapa Kantor OPD yang disambangi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan antara lain Dinas kesehatan, Dinas Perkebunan, DTPHP, Bappeda, PUPR, dan Biro Umum. Dia juga mengecek progres Kantor Gubernur Sulbar yang baru Tiga hal yang ditekankan PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan pada sidak , yaitu mengenai kebersihan kantor, termasuk toilet. "Saya minta semua kepala OPD kompak menggerakkan seluruh pegawainya misalnya setiap jumat pagi senam, atau bersih kantor, silahkan mau senam bisa kemudian lanjut bersih kantor," kata Prof. Zudan. Kedua, pimpinan OPD rutin melakukan konsolidasi internal terkait program-program yang akan dijalankan. Yang ketiga, kata Sestama BNPP itu, membangun semangat yang sama dan frekuensi yang sama. "Maka delapan prioritas provinsi harus betul - betul dipahami seluruh pegawai agar seluruh pegawai mengingat mengetahui dan mengimplementasikan," kata Zudan. Untuk peninjauan di Kantor Gubernur, Prof. Zudan melakukan komunikasi dengan kontraktor terkait item pekerjaan yang belum selesai. Hasilnya, progres pekerjaan sudah 99 persen. Targetnya kantor gubernur sudah dapat difungsikan Februari 2024. (rls)

MAMUJU, --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melihat dari sisi tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Pemprov Sulbar memiliki peran penting untuk mengangkat branding dan marketing Pemprov Sulbar. Oleh karena itu, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta Diskominfo terus berbenah dalam menangani empat bidang atau urusan, baik kehumasan, informasi, persandian dan statistik. Apalagi saat ini era berbasis data maka Satu data Sulbar harus segera diwujudkan. "Kominfo harus terus berbenah untuk menangkap harapan masyarakat serta harapan OPD bagaimana agar urusan komunikasi, informatika, persndian, dan statistik harus berjalan dengan baik," kata Zudan saat melakukan sidak di Kantor Diskominfoperss Sulbar, Jumat ,5 Januari 2024 Menurut Sestama BNPP ini, Diskominfoperss termasuk organisasi besar karena ada empat bidang yang menangani empat urusan yang besar pula. "Dan terus terang dari sisi tugas pokok pemrpov sangat mengandalkan dari keberadaan kominfo dengan empat bidangnya ini," kata Prof. Zudan. Selain mengangkat branding dan marketing provinsi, Diskominfoperss juga diharapkan terus membantu kabupaten agar bisa memperkenalkan produk produk unggulan ke level nasional maupun internasional. "Sehingga diperlukan bidang menangani pemberitaan kemudian bidang menangani kehumasan untuk melakukan branding dan marketing lebih meluas lagi. Belum lagi nanti yang terkait sengketa informasi, persandian dan statistik, ini harus kita optimalkan," ucap

MAMUJU--Dalam rangka memulai tahun anggaran 2024 dengan langkah yang kuat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Rapat Internal Perdana Tahun 2024 pada Selasa 2 Januari 2024. Rapat ini bertujuan merumuskan strategi dan rencana aksi guna mengoptimalkan proses pengadaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan keterlibatan pihak internal. Rapat ini juga menjadi ajang untuk membahas rencana tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Langkah-langkah strategis, prioritas, dan target kinerja diidentifikasi dan dibahas bersama untuk memastikan pencapaian tujuan yang optimal sepanjang tahun anggaran 2024. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, rapat membahas inisiatif untuk mengoptimalkan setiap tahap proses pengadaan. Peningkatan teknologi informasi, penyederhanaan dokumen, dan percepatan evaluasi penawaran menjadi fokus untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berlangsung dengan cepat dan efektif. Rapat memberikan penekanan khusus pada keterlibatan dan pelibatan tim kerja, dan Perangkat Daerah terkait dalam proses pengadaan. Langkah-langkah konkret dirumuskan untuk meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah dan memastikan koordinasi yang lebih baik dalam setiap proyek pengadaan. Kepala Biro Barjas Setda Sulbar, Arianto berharap terbangun kolaborasi yang erat dan efisien di antara anggota tim kerja. "Tahun 2024 merupakan tahun yang menantang, dan saya percaya bahwa dengan kerja sama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai target-target ambisius kita untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya. Rapat Internal Perdana ini menandai awal dari serangkaian langkah-langkah yang akan diambil oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencapai keunggulan dalam pengadaan barang dan jasa di tahun anggaran 2024. Para anggota tim kerja dan pihak terkait diajak untuk berkontribusi aktif demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (rls)

MAMUJU - Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat melakukan konsolidasi satuan pengamanan kantor Pemprov di Marasa Corner, Jumat 5 Januari 2024. Kepala Biro Umum Anshar Malle mengatakan, konsolidasi internal dilakukan bersama pengamanan dengan jumlah 45 orang. "Hari ini kita konsolidasi bersama satuan pengamanan yang bertugas di kantor Pemprov dan rumah jabatan pimpinan," kata Anshar, Jumat 5 Januari 2024. Ia menambahkan konsolidasi dilakukan agar petugas keamanan lebih memahami lagi tugas dan fungsinya serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. "Sekaligus kita evaluasi kinerjanya selama tahun 2023 kemarin. Kemudian ada penguatan yang diberikan agar kinerjanya lebih bagus lagi tahun 2024," "Jadi semua pegawai wajib berkontribusi dalam menyukseskan program kerja dan menjaga organisasi dengan baik," tambahnya. Dia juga berpesan agar seluruh satuan pengamanan meningkatkan kinerjanya dan bertanggun jawab setiap tugas yang diberikan. Security ini harus bekerja maksimal apalagi kedepan Gedung Utama kantor Gubernur Sulbar akan segera diresmikan dan digunakan yang tentunya akan ada strategi yang akan diterapkan disana dalam pelaksanaan tugasnya. Menghadapi hal tersebut juga direncanakan memberikan pelatihan tehnis kepada satuan pengamanan supaya Pada prinsipnya semua bentuk layanan yang ada di Biro Umum jauh lebih baik dari tahun kemarin. Kami juga menitikberatkan dalam memberikan pelayanan supaya mengedepankan sikap sopan ramah dan santun dalam bertutur kata dan berprilaku yang dibarengi keihlasan untuk melayani aparatur dan masyarakat," ujarnya.(rls)

Mamuju - Gerakan membersihkan toilet yang digalakkan Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh ditindaklanjuti Satpol PP Sulbar dengan mengerahkan personel ke Kompleks Terminal Simbuang Mamuju, Jumat , Januari 2024 Masjid Al-Muhajirin dan sebanyak 3 buah toilet umum yang berada dilingkungan Terminal Simbuang Mamuju menjadi sasaran aksi bersih-bersih kali ini. Tak sendiri, Satpol PP Sulbar turut mengajak Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat, Balai PPW Sulawesi Barat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simbuang. Asman, selaku Koordinator Satuan Pelayanan mengaku bersyukur dan antusias apa yang dilakukan oleh Satpol PP Sulbar dalam mendukung gerakan toilet bersih, dan berharap gerakan ini berkesinambungan. Kabid. Tibumtranmas, Hidayat Rachman, yang memimpin kegiatan mengatakan bahwa ini adalah kerja kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga fasilitas umum menjadi nyaman digunakan. “Kemarin saya telah berkoordinasi dengan BPPW Sulawesi Barat untuk membantu memfasilitasi air bersih untuk kita gunakan membersihkan toilet hari ini, tentunya bagaimana agar tempat publik ini bisa digunakan masyarakat dengan baik dan nyaman, selain itu agar citra Satpol PP dimasyarakat juga semakin baik dan mendekatkan kita sebagai pelayan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri” ucap Hidayat. Kasi Operasi dan Penegndalian, Dermawan, S.IP berharap agar masyarakat kedepannya menjaga kebersihan fasilitas umum, karena menyangkut soal kebersihan dan kenyamanan kita sendiri. Sementara itu, Fredrik S. Pabura, Kasubbag. Umum dan TU Balai PPW yang dihubungi via WhatsApp mengatakan Balai PPW siap hadir, mensupport dan mendukung program-program pemerintah pusat dan daerah, khususnya program Pemprov. Sulawesi Barat yang dicanangkan Pj. Gubernur, salah-satunya yaitu program Toilet Bersih, yang mana merupakan salah satu cara dalam membangun karakter bangsa yang bersih sehat dan ramah lingkungan. Kasat Pol PP, Bujaeramy Hassan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan jajarannya, ia berharap agar semua program kerja Pemprov Sulawesi Barat terutama yang dirasakan langsung oleh masyarakat agar terlaksana dengan baik dan cepat. “Kebersihan dan keindahan akan…

MAMUJU --Pejabat Eselon III dan Auditor Inspektorat Pemprov Sulbar melakukan penandatangan Pakta Integritas, Jumat (5/01/2024) Inspektur Pemprov Sulbar M. Natsir mengutarakan, penandatangan Pakta Integritas itu sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, disaksikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, 02 Januari, kemarin. Pakta Integritas ini merupakan amanah PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian /lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta implementasi dari Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah "Kita membuat komitmen agar merawat organisasi dan menampilkan inovasi dalam hal pelayanan. Capaian intepktorat didalam memposisikan tingkat nasional. Seperti MCP di angka 83 sduh diatas nasional, Opini WTP, dan bagaimana merampungkan tunggakan laporan hasil pemeriksaan BPK, dan bagaimana program prioritas dijalankan untuk membahagiakan masyarakat. Ini komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Natsir. Lanjut Natsir, melihat capaian kinerja 2023 sudah cukup maksimal tetapi capaian itu harus terus dikembangkan. Sehingga pada 2024 ini setiap OPD dituntut melakukan penguatan aspek-aspek yang masih dianggap kurang. "Keberhasilan selama 2023 bukan berarti tidak ada kekurangan, masih ada perlu diperbaiki agar lebih memberikan arti dalam pengabdian kita. Sehingga OPD harus memberikan pelayanan yang semakin paripurna sehingga apa yang dinginkan pak Gubernur dalam membahagiakan masyarakat betul-betul terwujud," tandasnya. (Rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 pada Kamis (04/01/2023). Acara digelar secara hybrid. Dihadiri Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Sulbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Sulbar, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Perangkat Daerah lingkup Se-Sulbar, Tokoh Masyarakat dan Pejuang Pembentukan Sulbar. Daring melalui aplikasi rapat virtual dan luring di Grha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Dalam laporannya, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menjelaskan muatan dari dokumen RPJPD. “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk periode 20 tahun”, katanya. Sebagai rangkaian tahapan dalam penyusunan RPJPD, konsultasi publik menjadi forum sosialisasi ranwal RPJPD Sulbar 2025-2045 kepada seluruh instansi, lembaga dan masyarakat di Sulbar. Tak hanya itu, dalam tahapan ini diperlukan masukan dan saran dari berbagai pihak. “Forum konsultasi publik merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait rancangan awal RPJPD Sulbar tahun 2025-2045 kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Fungsinya tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan”, lanjutnya. Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Sulbar menyampaikan pula Visi yang diusung dalam Ranwal RPJPD 2025-2045. “Adapun Visi Daerah dalam RPJPD 2025 – 2045 adalah Sulawesi Barat yang Malaqbi, Sejahtera dan Berkelanjutan”, sebutnya. Malaqbi dimaknai keinginan untuk mencapai derajat manusia mulia dan bermartabat. Selanjutnya, Sejahtera dimaknakan sebagai pencapaian kondisi kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Terakhir, Berkelanjutan dimaknakan pembangunan yang Sulbar mengedepankan prinsip berkelanjutan, dengan mengharmoniskan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. RPJPD ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, baik visi maupun substansi isi dokumen. “Substansi RPJPD harus selaras dengan RPJPN 2025 – 2045. Untuk…

MAMUJU--Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Bersama Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA Tahun 2024 secara daring, Kamis, 04 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Bidang PUHA Hartati Zainuddin. Dipusatkan di Ruang Rapat DP3AP2KB Sulbar, rapat ini membahas tentang agenda persiapan evaluasi KLA oleh Tim Verifikasi dan mengatur jadwal pelaksanaan rapat serta bimtek dengan GT KLA Kabupaten. Kepala Bidang PUHA DP3AP2KB Sulbar, Hartati Zainuddin mengatakan, akan mengevaluasi kabupaten yang belum memperoleh penghargaan, agar bisa mewujudkan program Kabupaten/Kota Layak Anak dan akan mendorong kabupaten untuk menuju pada kategori Nindya tahun ini. (rls)