Melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022, di Hotel Berkah Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Jumat 26 Agustus 2022.

Rakor ini diselenggarakan Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. 

Dikatakan, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional.

“Tidak ada kedaulatan pada daerah. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat” tegas Idris

Dia juga mengatakan, semakin berkembangnya demokrasi di Indonesia, maka demokrasi di suatu wilayah dapat diukur melalui suatu indeks, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menambahkan, IDI dikembangkan untuk mengukur kinerja demokrasi Tahun 2007. Penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009, yang menghasilkan indikator komponen IDI yang khas di Indonesia.

“IDI menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui kinerja demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Karena itu, IDI menjadi penting bagi perencanaan pembangunan politik di Indonesia di tingkat provinsi”ujarnya. 

Di akhir sambutannya, Idris berharap peran serta aktif seluruh peserta Rakor, utamanya kritikan, memberi masukan indikator, dan metodologi IDI, mensosialisasikan IDI kepada masyarakat yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan data IDI di Provinsi Sulbar. (jemmi)