JAKARTA -- Pemprov Sulbar menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Susi Air untuk pembukaan rute penerbangan baru dari Mamuju, Sulbar ke Balikpapan, Kalimantan Timur. MoU ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Arianto Burhan Makka dan Direktur Utama PT Asi Pudjiastuti Aviation (Susi Air) Zulkarnaen Adinegara. Penandatanganan ini disaksikan oleh Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dan Komisaris Utama Susi Air, Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu , 24 Agustus 2022 “Penerbangan ini rencananya akan dimulai pada tanggal 1 (September 2022) mendatang,” kata Susi Pudjiastuti usai penandatanganan MoU. Penerbangan dengan rute Mamuju, Sulbar-Balikpapan;Kalimantan Timur yang dilayani oleh Susi Air akan menggunakan pesawat baru. Dengan menggunakan pesawat baru tersebut juga diklaim dapat menghemat biaya operasional. “Nantinya dengam menggunakan pesawat baru ini akan menghemat 8 persen dari cost (biaya operasional pesawat-red) dan juga menghemat 80 persen waktu (waktu terbang dari Mamuju ke Balikpapan),” terang Susi Pudjiastuti. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengungkapkan kebahagiaannya setelah menandatangani MoU dengan pihak Susi Air untuk rute penerbangan Mamuju-Balikpapan. “Kalau selama ini kita kalau mau ke Balikpapan harus ke Makassar dulu, maka sekarang bisa langsung Mamuju-Balikpapan. Ini tentunya secara ekonomi dan waktu, tentu menghemat serta efisien,” terang Akmal Malik. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menegaskan, dengan dibukanya rute penerbangan Mamuju-Balikpapan dengan menggunakan pesawat Susi Air, pihaknya juga sudah menjalankan amanat Presiden RI Joko Widodo. “Dengan dibukanya rute penerbangan Mamuju ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ini kami sudah menjalankan amanat Pak Presiden untuk menopang pembangunan IKN salah satunya dengan penerbangan langsung,” terang Akmal Malik. Dia menegaskan, posisi Sulbar sangat strategis sebagai salah satu daerah penyangga utama pembangunan IKN Nusantara. “Hebatnya lagi rute penerbangan ke IKN yang dilayani Susi Air ini pakai pesawat baru,” tutur Akmal. Di sisi lain, Akmal Malik menyebutkan, roda perekonomian masyarakat Sulbar juga…

MAMUJU -- Pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat segera dikerjakan. Pengerjaan tersebut akan dilaksanakan PT Brantas Abipraya. Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Pengerjaan oleh PT Brantas Abipraya merupakan pemenang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Tanggal 1 September kita akan ground break, sekaligus tanda dimulainya pembangunan gedung," ucap Sekprov Muhammd Idris, usai rapat bersama pihak PT Brantas dan Dinas PU serta Balai di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 24 Agustus. Durasi pengerjaan akan dilakukan selama satu tahun, pengerjaan tersebut di target selesai pada 2023. "Paling lambat September, tapi janjinya mereka 10 bulan sudah selesai," ungkapnya. Kepala Dinas PU Provinsi Sulbar, Muh Aksan mengatakan, penganggaran tersebut dilakukan menggunakan APBN Kementerian PU, sebesar Rp 103 miliar. "Rencana peresmian nanti akan dirangkaikan dengan Seminar pembangunan infrastruktur IKN, sekaligus dengan ground breaking kantor Gubernur," kata Aksan. Untuk desain kantor Gubernur, mengadopsi pada konsep awal, yaitu dengan konsep arsitektur lokal. Bangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sulbar juga nanti akan berlantai tiga. (rls)

Pemprov Sulbar mendapatkan Indeks RB Tahun 2021 yakni 62,01 dengan kategori B, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 60,04. Meski demikian hal itu masih sangat lambat. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat menghadiri kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (RB dan SAKIP) Tahun 2022 secara virtual di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu, 24 Agustus 2022. "Kalau kita melihat secara nasional Pemprov Sulbar termasuk pemerintah daerah yang melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan RB dan peningkatan akuntabilitas publik. Namun saya merasakan masih sangat lemah, masih sangat lambat, meskipun angka kita pada 2021 RB kita sudah mencapai 62,01 atau dengan kategori B,"kata Idris Idris menilai Indeks RB 2021 yang didapatkan Pemprov Sulbar yang masih sangat lambat atau rendah tersebut masih sangat ditentukan oleh komitmen OPD. "Saya yakin ini masih sangat ditentukan oleh komitmen kawan-kawan di OPD. Jadi Sulbar ini menjadi akumulasi, tapi kalau kita ingin periksa satu persatu OPDnya, maka kita bisa mengatakan masih sangat jauh dari harapan. Nilai 62,01 ini betul masuk kategori B RB kita, tetapi nilainya masih rendah,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, Idris mengungkapkan, untuk nilai sementara dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 mendapatkan nilai 74,89, dengan kategori BB. "Penilaian RB kita untuk 2022 ini mencoba mendapatkan nilai diangka kira-kira 74,89. Tapi nilai SAKIPnya nanti akan divalidasi oleh Kementerian. Harapan kami apa yang menjadi penilaian mandiri bagi kami dan juga Kedeputian mudah-mudahan tidak jauh berbeda,"tutur Idris Sementara itu, untuk nilai SAKIP pada 2021 Pemprov Sulbar mendapatkan nilai 68,00 dengan kategori B, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 63,14. "Walaupun demikian kita masih diangka 60an. Untuk itu, harapan kita mudah-mudahan setelah ada perbaikan pada 2021, nilai SAKIP kita tahun ini akan meningkat,"tutupnya (mhy)

Tahun 2022 terdapat dua isu untuk menjadi pemeriksaan kinerja yaitu, isu pendidikan dan isu penigkatan penanganan kemiskinan. Namun yang menjadi pokok isu yaitu mengenai Indeks Persepsi Korupsi dan pelayanan kesehatan di RS Umum Daerah Provinsi Sulbar Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada Entry Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa, 23 Agustus 2022 "Jika Indeks Persepsi Korupsi rendah, berarti kasus-kasus korupsinya tinggi. Walaupun tidak ada kerugian negara yang muncul, tetapi yang namanya Indeksi Persepsi Korupsi itu sangat negatif, terutama untuk mendorong kinerja pemeriksaan,"ucap Idri Terkait pencegahan korupsi, Idris menyatakan akan mensupport hal itu selama kurang lebih 25 hari pemeriksaan pendahuluan "Saya mohon semuanya untuk apa adanya saja, kalau tidak menyampaikan apa adanya nanti akan ada sesuatu yang tidak bisa ditemukan penyebabnya,"imbau Idri Kemudian, mengenai pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, Idris mengaku menemukan unit yang memang mendahului pelayanan, sehingga Ia yakin RS Umum Daerah Sulbar akan berbangga hati sebab saat ini menyusun dan mendorong pelayanan yang paripurna untuk RS Umum Daerah Sulbar Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Gunawan mengatakan, secara garis besar tujuan dari pemeriksaan tersebut, untuk memperoleh pemahaman mengenai hal pokok pemeriksaan identifikasi masalah pelaksanaan strategi nasional pemeriksaan korupsi pada Pemprov Sulbar "Hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut untuk melihat bukti-bukti apa saja, guna menguji dan mengetahui efektivitas pelaksanaan strategi nasional pemeriksaan korupsi, sehingga perlu dicermati dan didiskusikan bersama untuk dilanjutkan ke pemeriksaan inti,"ucap Gunawa Olehnya itu, Gunawan menyatakan, akan disusun matriks pemerintahan untuk penyusunan pemeriksaan tersebut, sehingga ada beberapa syarat yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring, aksi dan sub aksi pada Pemprov Sulbar "Untuk beberapa kepala OPD terkait pemeriksaan kinerja, sifatnya akan dimintai pemaparan langsung di provinsi untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPK,"tuturny Ia berharap, dengan dua kegiatan itu akan semakin membaik di dalam penyelenggara pemerintah dan dalam pelaksanaan pembinaan,…

MAMUJU – Pemprov Sulbar kembali melakukan rapat persiapan Penanaman Serentak Satu Juta Mangrove, di Dinas Kehutanan Sulbar, Selasa 23 Agustus 2022. Sekretaris Dinas Kehutanan Sulbar, Suharnani mengatakan, rencananya hari penanaman serentak dilakukan pada 28 November di sepanjang garis pantai dari Paku hingga Suremana Progresnya, sosialisasi di setiap kabupaten sudah berjalan, dan masing masing kabupaten telah memberikan dukungan serta kesiapan menyukseskan agenda tersebut. Dikatakan, kegiatan Penanaman Mangrove serupa Festival Sandeq yang tidak menggunakan APBD, melainkan panitia melakukan pengumpulan dana dari luar seperti CSR, perusahaan-perusahaan BUMN yang peduli terhadap lingkungan. Untuk itu pihaknya membuat struktur panitia atau penanggung jawab kegiatan yang nantinya akan bergerak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan berupa materi, SDM, maupun dukungan bibit Mangrove. "SK kepanitiaan saat ini sudah dapat dikatakan final namun harus menunggu Bapak Gubernur kembali ke Mamuju untuk mengesahkan SK kepanitiaan itu," ujar Suharnani, Selasa 23 Agustus 2022. (rls)

MAMASA -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama Bupati Mamasa Ramlan Badawi dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Hermanto melakukan peletakan batu pertama Landmark Taman Nasional Gandang Dewata, di Mamasa, Senin 22 Agustus. Diketahui , tahun ini Gunung Gandang Dewata bakal ditetapkan sebagai Taman Nasional ke- 53 di Indonesia. Dan menjadi Taman Nasional terluas di Indonesia. Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik berharap Pemkab Mamasa mendorong dan bekerjasama dengan Komunitas Pencinta Alam dalam mengelola Taman Nasional tersebut. "Harus dikelola berbasis komunitas, seperti komunitas pecinta alam,"ujar Akmal Malik Diketahui pula Gunung Gandang Dewata merupakan gunung tertinggi kedua di Sulawesi setelah Gunung Latimojong di Sulsel. Diharapkan kehadiran Pecinta Alam mempromosikan jalur pendakian ke Gunung Gandang Dewata. "Dan selain itu bisa membuat event secara berkala dan Pemda siap mendukung," ungkapnya Lanjut Akmal membeberkan, masih banyak keanekaragaman di Gunung Gandang Dewata, diharapkan melalui sentuhan komunitas pecinta alam maka kedepan Taman Nasional Gandang Dewata lebih dikenal. "Diharapkan ini menjadi pintu gerbang mengeksplorasi berbagai keanekaragaman yang ada di Taman Nasional Gandang Dewata," ungkapnya. (rls)

MAMASA -- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pertemuan atau High Level Meeting (HLM) membahas Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan. Hadir pada pertemuan itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik serta Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi serta perwakilan Pemkab dari enam kabupaten, di Desa Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Senin 22 Agustus 2022. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Rakornas Inflasi beberapa waktu lalu, beberapa catatan TPID Sulbar bahwa salah satu persoalan di Sulbar adalah inflasi pangan. Sejak Triwulan II, inflasi yang cukup tinggi selama tiga tahun terakhir yakni di angka 5,23 persen. Penyumbang Inflasi salah satunya gejolak harga bahan pangan. Komoditas utama penyumbang Inflasi pangan seperti komoditas Bawang Merah , Bawang Putih, Telur, Ikan. Bawang Putih, Jagung, Beras, dan Cabe. PJ. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, tahun ini dunia menghadapi krisis pangan. Sehingga untuk mengatasi persoalan inflasi pangan diperlukan keberanian melakukan hal-hal yang lebih riil. Dan terpenting adalah melakukan komunikasi efektif antar OPD, antar kabupaten dan stakeholder lainnya. "Inflasi itu bisa kita hadapi dengan melakukan hal hal riil saja, misalnya penanaman jagung, bawang merah cabe merah, cabe rawit," ujar Akmal. Menurutnya, penanaman komoditas untuk menekan inflasil itu dapat dilakukan dengan kolaborasi. Sebagaimana arahan presiden pada Rakornas Inflasi belum lama ini, Pentingnya sinergi dan kerjasama inflasi. "Saya harap TPID dan seluruh stakeholder memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi," ungkapnya. Bupati Mamasa Ramlan Badawi berterima kasih kepada PJ. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyempatkan pertemuan TPID di Mamasa. Bahkan berkunjung ke UPT Rano dan melakukan dialog dengan masyarakat. Soal stabilitas harga, lanjut Ramlan di Mamasa sendiri lonjakan harga sangat dirasakan untuk komoditas Cabe dan Bawang Merah. Diharapkan melalui pertemuan ini mendapatkan solusi, begitupun lonjakan harga yang dialami di lima kabupaten lainnya. "Pertemuan hari ini untuk mencari solusi mendengar arahan gubernur agar memperkuat koordinasi kita," ujar Ramlan. Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengatakan pentingnya memberikan perhatian…

Mamuju -- Sebanyak 45 transmigran dari 14 Kepala Keluarga akan ditempatkan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Rano Kecamatan Mehalaan , Kabupaten mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kasi Penataan dan Persebaran Penduduk Dinas Transmigrasi Daerah, Bajuri Hendrik mengatakan ke-45 transmigran itu berasal dari NTT, Jawa Tengah,Lampung " 45 transmigran itu tiba di Bandara Tampapadang Mamuju, pada Minggu, 21 Agustus dan disambut langsung oleh panitia penjemputan yang telah di bentuk oleh dinas transmigrasi. Selanjutnya, para transmigran tersebut diserahkan ke Pemkab Mamasa kemudian ditempatkan di UPT Rano Mehalaan. " Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah , dengan itu diharapkan terjadi perbaikan ekonomi, baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Sehingga, pergerakan perdagangan dapat berkembang dan tercipta pemerataan penduduk dan perbaikan ekonomi di Sulbar, " kataya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi lanjutnya, telah melaksanakan pembangunan pemukiman transmigrasi melalui dana APBN pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamasa dan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar tahun 2022 dengan membangun rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangkit tenaga listrik surya per KK, membagikan lahan pekarangan, lahan usaha satu, lahan usaha dua per kepala keluarga "Mudah-mudahan untuk program pemerintah yang sekarang akan lebih memperhatikan mereka, sehingga mereka dapat lebih betah untuk tetap tinggal di daerah kita ini. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melakukan kunjungan kerja di UPT Rano Desa Mehalaan Barat Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Minggu 21 Agustus 2022. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, sengaja membawa sejumlah pimpinan OPD yang berkaitan dengan program untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Ia berharap setiap OPD yang hadir jalan dan melakukan komunikasi dengan warga, serta mencatat kebutuhan dasar warga. Utamanya persoalan pendidikan. "Kepala OPD tolong dicatat apa -apa kebutuhan masyarakat disini, Kepala OPD tolong jalan. Cek sekolahnya, tolong diperhatikan fasilitas pendidikan, karena prioritas utama itu pendidikan," ujar Akmal Malik. Persoalan ekonomi, lanjut Akmal, dengan wilayah UPT Rano yang memiliki potensi perkebunan diharapkan dapat terus dikembangkan. "Tuhan sudah kasi kita tanah yang subur. Apalagi dengan kerjasama investor itu menjadi peluang yang besar. Ketika ada yang tidak sempurna kami provinsi akan memfasilitasi. Kita harus berkolaborasi, kuncinya bekerjasama," ungkapnya. Bupati Mamasa Ramlan Badawi berterima kasih atas perhatian yang diberikan Pj Gubernur Sulbar. Dia pun membeberkan , salah satu yang masih perlu mendapat perhatian adalah pengembangan komoditas pertanian. "Pengembangan komoditas disini berjalan sisa bagaimana pendampingan, perhatian. Kami mengharapkan sekali arahan gubernur," ujar Ramlan. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar,c Ibrahim menyebutkan, sebanyak 250 KK di UPT Marano dan ada penambahan 35 KK yang akan diterima, Senin 22 Agustus. Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar juga melakukan dialog dengan masyarakat, PJ. Gubernur Akm Malik pun merespon positif sejumlah permintaan warga dan akan berupaya merealisasikan permintaan warga. Mulai dari sarana dan prasarana perkebunan, soal akses jalan, fasilitas penunjang pendidikan, hingga bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Akmal Malik pun berjanji bakal kembali berkunjung ke UPT Rano, sekaligus mengecek realisasi atas permintaan warga. (rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud dan Kapolres Mamuju, Kombes Pol.Iskandar terabas menggunakan motor trail, melewati rute menuju Bonehau-Kalumpang, Sabtu 20 Agustus. Akmal Malik mengatakan, tujuan kegiatan itu untuk melihat langsung kondisi akses jalan menuju Bonehau-Kalumpang. Pada kunjungan itu, PJ Gubernur juga menyempatkan meninjau pelayanan puskesmas Kalumpang. Itu sebagai tindak lanjut dari peristiwa adanya jenazah ditandu sepanjang 13 kilometer lantaran ambulans menolak mengantar jenazah tersebut. Rupanya, kata Akmal, peristiwa itu terjadi disebabkan mis komunikasi. Ia pun berharap peristiwa itu tidak terulang. "Ketika masyarakat membutuhkan kita wajib melayani. Yang kemarin kita ambil hikmanya, kedepan saya harap Puskesmas Kalumpang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Akmal.(rls)