Bendera Kusam dikibarkan di Pelabuhan Palipi, membuat Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik murka. Dia menyayangkan kinerja OPD yang bertanggungjawab atas pelabuhan tersebut. "Ini akan menjadi bahan evaluasi kita terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, jangankan ngurus perikanan ngurus bendera saja nggak bisa," ujar Akmal saat melakukan sidak di Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. Atas temuan itu, Akmal Malik bakal menekankan kepada OPD agar lebih memperhatikan hal hal yang bisa menjadi citra buruk pemerintahan. "ini menjadi catatan saya. Kita perbaiki kedepan," tegas Akmal. Diketahui, tujuan kunjungan PJ Gubernur ke Pelabuhan Palipi untuk mengecek progres pembangunan serta melihat potensi pengembangan Pelabuhan Palipi sebagai aset daerah. Menurutnya Pelabuhan Palipi sebagai aset negara harus dapat dioptimalkan dalam mendongkrak perekonomian daerah.(rls)

Pemprov Sulbar bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulbar melakukan diskusi dikemas dengan Ngopi Sambil Diskusi di Taman Bunga Kadin (Kediaman H.M Taslim Tammauni, Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pemerintah tidak sanggup bekerja sendiri membuka akses seluas-luasnya. Sebab itu ia berterima kasih atas forum yang mempertemukan antara Pemda dan Pengusaha lokal di Sulbar, dengan harapan kedepan terbangun kerjasama yang saling menguntungkan. Akmal menjelaskan, pengusaha merupakan penggerak ekonomi daerah melalui bisnis yang dijalankan di daerah, olehnya penting memberikan pelayanan terbaik kepada pengusaha. Sementara pemerintah tidak dapat melakukan bisnis, melainkan hanya bisa memberikan kemudahan akses. Karena itu pemerintah akan menghadirkan BUMD, selanjutnya BUMD inilah berkolaborasi Pengusaha melakukan aktivitas bisnis yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah. "Ketika ada persoalan pelayanan sampaikan, Kita buka seluas luasnya ruang, silahkan pengusaha laksanakan tugas. Silahkan berusaha dengan nyaman," ujar Akmal. Melalui diskusi yang mengangkat tema, memperkokoh provinsi Sulawesi Barat sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Akmal kembali menekankan terkait rencana pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Targetnya bisa direalisasikan tahun ini, ditempatkan di Pelabuhan Belang Belang.Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan posisi strategis Sulbar berada di jalur ALKI II, Selat Makassar. Ketua Kadin Sulbar Taslim Tammauni berharap dengan diskusi bersama gubernur, bisa memaksimalkan hubungan kerjasama antara Pemda dan Kadin. Dia pun menyampaikan, Sulbar bisa maju dengan potensi yang melimpah. . "Kita penyangga ibu kota negara nanti, Sulbar memiliki banyak potensi yang tidak ada di IKN Kaltim," tutup Taslim. (rls)

Mengembangkan usaha tidak cukup hanya dengan memiliki izin. Diperlukan inovasi agar UMKM menjalankan aktivitas produksi secara berkelanjutan, serta berdaya saing. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat melakukan Audiensi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 20 Juni 2022. Atas dasar itu Akmal bakal melakukan inventarisasi UMKM yang belum Sertifikasi serta mengajak BPOM untuk melakukan pembinaan. Tujuannya agar melahirkan UMKM berdaya saing “Punya izin, sertifikasi tidak cukup, bagaimana agar UMKM ini terus melakukan produksi,” ujar Akmal. Kuncinya, lanjut Akmal dilakukan pembinaan agar UMKM terus melakukan inovasi dalam melakukan aktivitas produksi. Termasuk pembinaan agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pemasaran. “Harus terus berinovasi, dan laris,” ujar Akmal. Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya menyebutkan Industri Pangan mendapatkan tersertifikasi. Untuk itu ia pun mengharapkan dukungan pemerintah dalam mendorong sertifikasi bagi UKM di Sulbar. Lintang juga siap berkolaborasi pemerintah dalam melakukan pembinaan bagi UKM. “Tahun ini bisa mengakomodir pelatihan 40 UMKM,” tandasnya. (rls)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulbar masih sangat rendah. Tercatat baru 38 persen dari 441.000 potensi pekerja yang bisa terdaftar sebagai kepesertaan BP Jamsostek di Sulbar. Untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker Sulbar) melakukan pendataan terkait pekerja sosial bukan penerima upah yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Khususnya mereka pekerja keagamaan. Akmal menjelaskan, pekerja keagamaan turut berkontribusi membentuk karakter generasi bangsa. Namun kebanyakan diantara mereka tidak mendapatkan upah. “Misalnya guru mengaji, pendakwa. termasuk dukun beranak. Mereka merupakan pekerja tidak menerima upah namun mereka bekerja untuk masyarakat. Mereka berhak juga mendapatkan perlindungan," tegas Akmal, saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sulawesi Barat Akhmad Hidayat di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Diketahui, untuk mendapatkan jaminan perlindungan Jamsostek hanya memerlukan dana sekira Rp200 ribu per orang dalam setahun. Hemat Akmal, pemerintah bisa menanggung hingga 2.000 orang atau sekira Rp 400 juta. "Saya minta tahun depan (APBD 2023) dianggarkan,” ungkapnya. Dia pun berpesan agar data yang terhimpun betul betul tepat sasaran. Sehingga penting melakukan verifikasi faktual di Lapangan. Menutup pertemuan, Akmal Malik menyerahkan santunan kepada peserta BP Jamsostek. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Silaturahmi Pimpinan Bank Mandiri Cabang Mamuju, di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Peranan perbankan sangat diperlukan sebagai penggerak perekonomian di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Olehnya melalui pertemuan itu, PJ Gubernur mengharapkan dukungan dari pihak perbankan dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Salah satunya dengan berkolaborasi BUMD Sulbar dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) "Saya mendorong BUMD untuk lebih proaktif, termasuk pembelian produk pertanian untuk dipasarkan ke luar daerah. Makanya BUMD saya benahi sekarang. Mudah Mudahan Bank Mandiri mendorong kinerja BUMD. BUMD Nanti Akan menjadi ujung tombak mendongkrak PAD Sulbar," ungkapnya. Hal lain, Akmal menyampaikan, salah satu konsep ke depan adalah membuat event nasional secara rutin. Diharapkan pihak perbankan turut berkontribusi. Bahkan, ia pun mengharapkan bantuan CSR perbankan turut menjadi penunjang pengembangan sektor pariwisata di daerah. (rls)

Enam pemerintah provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. 41 daerah pada enam provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN. Akmal Malik selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin , 20 Juni 2022. Akmal Malik mengatakan, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Ini merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. "Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini," kata Akmal Malik Dia menuturkan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata. Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi. Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pemprov Sulbar sendiri di bawah kendali Akmal Malik tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara baru Nusantara. Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan.…

Sebanyak enam provinsi dan 40 lebih kabupaten di Kawasan Selat Makassar hadir pada Lokakarya membahas Penguatan Pemerintah di Kawasan Selat Makassar dalam Menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjelaskan, Selat Makassar merupakan selat yang terletak diantara pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Daerah yang berada di Kawasan Selat Makassar memiliki peluang strategis. Sehingga ia sengaja mengundang seluruh Pemda guna membangun kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur. “Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN,” ujar Akmal, pada Pembukaan Lokakarya, Senin 20 Juni 2022. Dikatakan, Lokakarya sebagai awal kerjasama dengan fokus terhadap Kawasan Selat Makassar. “Kunci keberhasilan membangun adalah Kolaborasi. Disini Kita Duduk bersama untuk bekerjasama berdiskusi, dan membantu (Sulbar,red) membuka cakrawala kami dan harus berlari cepat kedepan,” ungkapnya Lanjut Akmal, menjelaskan, di Sulbar, dengan produk pertanian dan perkebunan diarahkan agar tidak hanya menjadi daerah penyedia melainkan mampu memproduksi dan menopang perekonomian IKN. Misalnya dengan memaksimalkan pengelolaan udang vaname sepanjang bentang laut Sulbar dari Paku hingga Suremana. Hal lain, Selat Makassar sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi jalur ekonomi atau lintasan kapal besar. Itu dapat dijemput dengan pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Dengan begitu biaya yang dikeluarkan Kapal lebih efisien. “Kalau kita bangun depo disini, mereka akan singgah di Sulbar,” ungkapnya. Depo pertamina juga membantu pengusaha maupun masyarakat agar tidak lagi melakukan pembelian bahan bakar ke luar daerah. Dengan begitu semakin banyak perusahaan yang akan berinvestasi di Sulbar,” Ini akan membuat kita costnya lebih kecil. Tidak perlu lagi keluar daerah,”ujar Akmal. Hanya saja Akmal mengakui, penunjang pembangunan Depo tersebut masih harus terkendala infrastruktur. Sehingga diperlukan kolaborasi, saling mendukung melakukan pembenahan infrastruktur guna memaksimalkan konektivitas daerah di Kawasan Selat Makassar. Berlangsungnya Lokakarya telah menghadirkan pemateri dari Kementerian…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Musyawarah Wilayah II Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulbar di Aula Hotel Meganita, Mamuju, Minggu 19 Juni 2022. Pada kegiatan itu dirangkaikan Halal Bihalal, dengan mengusung tema "Memperkokoh Kerukunan, Bersama Membangun Sulbar". Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kehadiran organisasi KKLR diharapkan dapat mendinamisasi di Sulbar, karena menurutnya orang Luwu memiliki budaya kerja yang berbeda dengan penduduk asli Sulbar, dan hal inilah yang harus diadopsi oleh Sulbar. "Provinsi kita tidak akan maju jika hanya mengandalkan satu pola kerja. Untuk itu, kehadiran organisasi daerah ini dianggap sangat positif untuk membantu pemerintah dalam menumbuh kembangkan Sulbar,"tutur Idris Idris menilai peran serta organisasi daerah di setiap kabupaten juga dapat menjadi penunjang untuk kemajuan daerah, terlebih lagi jika menyentuh langsung sektor-sektor strategis yang mumpuni, seperti pertanian, perkebunan serta pelabuhan. "Kawan-kawan dari Luwu Raya ini tersebar di enam kabupaten, kalau kabupaten maju otomatis Sulbar juga akan maju. Jadi yang berkontribusi langsung adalah kabupatennya, yang mana kawan-kawan dari Luwu ini punya pengalaman kerja yang jauh lebih duluan dari Sulbar,"ucap Idris Hal lain yang diungkapkan Idris terkait organisasi tersebut adalah sumbangsih dan kontribusi luar biasa yang diberikan KKLR untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sulbar, seperti pasca bencana gempa bumi tahun 2021 silam. Sementara, Ketua KKLR Sulbar Khaeruddin Anas mengatakan, kegiatan itu digagas dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar KKLR, serta mengokohkan komitmen lembaga dalam berperan aktif membangun daerah Sulbar. Khaeruddin mengaku KKLR memiliki potensi yang besar dalam upaya saling mendukung dan memberikan tanggung jawab sosial khususnya bagi masyarakat Sulbar. "Contoh di bencana kemarin, peran kita itu cukup banyak membantu. Tidak hanya KKLR namun kita adalah bagian dari masyarakat Sulbar yang satu kesatuan,"pungkas Khaeruddin yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar (Ayu)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-IX tingkat Provinsi Sulbar di Lapangan Prasamya Majene, Sabtu, 18 Juni 2022. Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, atas nama Pemprov Sulbar menyambut baik terselenggaranya MTQ tersebut dan berharap kegiatan itu dapat berjalan dengan sukses. "Keberhasilan MTQ bukan dilihat dari semaraknya penyelenggaraannya dan sejumlah prestasi yang dihasilkan di setiap cabang lomba, akan tetapi keberhasilan dalam membangun karakter dan mental spritual, hingga kita menjadi masyarakat yang bermartabat dan peduli dengan budaya malaqbi dan toleransi, yang dulunya akhlak masyatakat mengalami pergeseran nilai,"kata Idris Olehnya itu, dengan adanya MTQ IX tersebut, lanjut Idris, diharapkan dapat tumbuh kembangkan menjadi nilai-nilai yang mencerminkan pemahaman kehidupan beragama yang lebih baik dan benar, sehingga tujuan MTQ yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Dia pun berharap kepada seluruh peserta MTQ dari enam kabupaten Se-Sulbar, agar senantiasa bersungguh-sungguh mengikuti kompetisi tersebut, guna meraih predikat terbaik untuk mewakili Sulbar ke tingkat nasional. "Begitu juga kepada seluruh dewan hakim yang bertindak sebagai penilai, benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan dan mekanisme di dalam perlombaan ini,"ucapnya Melalui kesempatan itu, Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada penyelenggara MTQ, yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga, dan waktu yang luang dalam rangka mensukseskan kegiatan itu. Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulbar yang dipusatkan di Majene tersebut, akan berlangsung hingga 22 Juni 2022. Hadir pada pembukaan MTQ, Bupati Majene, Andi Syukri Tammalele, Wakil Bupati Majene, Aris Munandar, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B Fattah, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene dan undangan lain. (mhy)

Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Perampingan OPD dilakukan agar kerja pemerintah lebih cepat dan efektif. Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah. "Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk," kata Akmal Malik, Ahad , 19 Juni 2022 Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan. "Penilaian sementara Kemendagri terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata. Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan," terang Akmal. Penilaian yang dilakukan tim Kemendagri terhadap kinerja OPD di Sulbar indikatornya meliputi hal-hal seperti realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN. Di sisi lain, terkait dengan kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pemerintahan, Pj Gubernur Akmal Malik mengakui juga menerima banyak masukan dari DPRD Sulbar terhadap kinerja beberapa OPD, berdasarkan ikhtisar fungsi pengawasan DPRD. "Atas beberapa pertimbangan tersebut, kami sedang menyusun rencana re-sizing terhadap jumlah OPD yang terlalu gemuk di Sulbar ini," kata Akmal Malik yang juga merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Diketahui, untuk pelaksanaan re-sizing atau perampingan jumlah OPD di Sulbar, saat ini Pj Gubernur Akmal sementara melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya menyusun perampingan struktur…