Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama Bupati Mamuju , Sutinah Suhardi melakukan peninjauan lokasi Banjir di Mamuju, Minggu, 12 Juni 2022 Diketahui , hujan yang mengguyur sejumlah kabupaten di Sulbar, membuat sejumlah titik banjir. Kabupaten terdampak parah adalah Mamuju. Beberapa titik banjir terpantau yaitu di Simbuang II, Sese di Kelurahan Simboro, Bambu Kelurahan Mamunyu. Rata-rata banjir setinggi pusar orang dewasa, bahkan air sudah memasuki rumah warga dan menutup akses utama jalan di beberapa kelurahan itu. Termasuk akses trans Sulawesi, di pintu masuk perkotaan Mamuju, Simbuang. Menyikapi hal tersebut, Pj . Gubernur Sulbar, Akmal Malik pun melakukan koordinasi secara virtual dengan daerah terdampak. Dan menurutnya diperlukan keterlibatan seluruh pihak turut mendukung penanganan banjir di Mamuju. Usai rakor secara virtual, Akmal pun langsung menuju lokasi banjir di Sese. Disana luapan air sungai Sese sudah surut dan sejumlah warga sudah mengungsi ke tempat lebih aman, selain itu permukiman warga gelap akibat pemadaman listrik. Akmal menyampaikan agar BPBD, Pemkab, Dinsos terus berkoordinasi, termasuk PUPR agar memastikan armada siap di lokasi rawan longsor. "Fokus dulu pada penyelematan korban. Jangan sampai masyarakat kita tidak mendapatkan pelayanan kebencanaan," ujar Akmal, saat melakukan peninjauan lokasi banjir di Sese. (rls)

Usai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal untuk pertama kalinya melakukan rapat bersama Pengurus TP. PKK Sulbar, Sabtu 11 Juni 2022. Berlangsung di Rujab Gubernur Sulbar, pertemuan itu dalam rangka pemantapan program kerja PKK. Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal menekankan agar masing-masing bidang dan pokja harus memperhatikan program-program yang berkaitan dengan program-program yang ada di OPD. "Hal ini berdasarkan hasil Rakernas 2021, jadi kita tinggal bersinergi dengan OPD seperti yang telah dilakukan di Desember kemarin mengingatkan kesepakatan tentang adanya komitmen kita untuk mengawal,"kata Yulia Pada kesempatan itu, Yulia menyampaikan beberapa pesan yakni, pertama, untuk bidang 2 terkait perekonomian, PKK bisa mengembangkan koperasi, karena koperasi berkaitan erat dengan ekonomi, sehingga PKK harus bisa menjual suatu produk untuk dipasarkan. Kedua, membuat program yang langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi untuk kegiatan peningkatan dan pelatihan itu sudah harus dipotong semua. Ketiga, PKK harus membuat dan mengisi sebuah acara dengan membuat akun khusus seperti Facebook, Instagram, dan YouTube berikut dengan pemeliharaan ITnya. Keempat, untuk program kerja tahun 2023, semua bidang dan pokja harus segera melist kegiatan paling lambat hingga akhir Desember, yang tentunya harus tetap berkoordinasi dengan semua OPD terkait. "Jadi kita harus bisa membuat program percontohan untuk bisa ditiru oleh kabupaten, tapi tentunya apa yang menjadi program-program kita ini, bisa kita sampaikan melalui sosialisasi. Jadi sosialisasi itu tidak perlu pelatihan, yang terpenting juknisnya kita jelas, kemudian kita virtualkan dan disepakati,"ucapnya Dia juga menyampaikan, pada hasil Rakernas 2021, yang menjadi program unggulan PKK untuk tahun 2021-2024 adalah : 1. Pola Asuh Anak dan Remaja di era digital (PAAREDI) 2. Gerakan Keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi (Gelari Pelangi) 3. Gerakan Amalkan dan Kukuhkan halaman Asri, teratur, Indah, dan Nyaman (AKU HATINYA) 4. PKK Mendukung penanggulangan Covid-19 dan penurunan angka stunting gerakan keluarga PKK Tanggap…

Tim Penggerak PKK Sulbar melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Ketua TP PKK Masa Bakti 2017-2022 Andi Ruskati Ali Baal kepada Penjabat Ketua TP PKK Sulbar Yulia Zubir Akmal, di Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu , 11 Juni 2022 Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik pun menyambut kehadiran Penjabat Ketua TP PKK Sulbar yang baru. "Selamat bekerja, lakukan dengan kerja keras. Semoga kedepan mita bersama dapat melanjutkan upaya kinerja beliau bersama pengurus TP PKK masa bakti 2017-2022 agar pemanfatannya terus berkesinambungan," ujar Akmal. Kepada Ketua TP PKK Sulbar sebelumya, Akmal mengapresiasi kinerja militan Andi Ruskati. Menurutnya Ruskati memiliki semangat dalam melakukan pembangunan di Sulbar. Kedepan, lanjut Akmal, organisasi perangkat daerah membangun kerjasama dengan TP PKK Sulbar dalam mengatasi permasalahan di Sulbar, seperti stunting dan pernikahan usia dini dan permasalahan lain Akmal pun berharap peran maksimal TP PKK Sulbar mewujudkan Data Desa Presisi sebab dengan data presisi memudahkan kinerja TP PKK di Sulbar. "Beri ruang kepada PKK minimal agar nanti PKK menugaskan dasawismanya melakukan review di 31 desa untuk mendapatkan data Desa Presisi," ujar Akmal. Penjabat Ketua TP PKK Sulbar, Yulia Zubir Akmal mengatakan, dilantik oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Ibu Tri Tito Karnavian, merupakan sebuah konsekuensi sebagai istri penjabat kepala daerah di Sulbar, dan merupakan tanggung jawab besar dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. "Peran kita sangat dibutuhkan untuk terjun langsung ke masyarakat dimulai dari desa dan kecamatan yang tentunya selalu berkoordinasi dengan tim penggerak kabupaten," kata Yulia Menurut Yulia, saat ini Sulbar membutuhkan penanganan khususnya untuk masalah stunting dan pernikahan usia anak yang masih tinggi. "Peran kita sebagai tim penggerak PKK sangat dibutuhkan untuk terjun langsung ke masyarakat dimulai dari desa, dan kecamatan yang tentunya selalu berkoordinasi dengan tim penggerak pkk kabupaten," ungkapnya. Dia juga berharap dukungan Pemda terkait 10 program pokok PKK, "Kita bekerja bersama, bersinergi bersama sehingga kita bisa…

Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah tergantung seberapa bagus akses distribusi barang dan jasa. Atas dasar itu, hal utama yang menjadi fokus PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik adalah persoalan akses di Sulbar. "Itulah kenapa akses menjadi perhatian utama kita agar Sulbar yang berkontribusi besar ke wilayah IKN bisa optimal lagi dimasa yang akan datang," ujar Pj Gubernur saat menghadiri Dialog Indonesia Bicara dengan tema 'Sulawesi Barat Penyangga IKN', oleh TVRI disiarkan secara langsung dari Revive Cafe, Jalan Pababari Mamuju, Jumat , 10 Juni 2022 Dia menjelaskan, sekarang ini satu satunya akses masuk ke Sulbar yaitu melalui Sulawesi Selatan sementara banyak potensi daerah menyeberang ke Wilayah IKN, Kalimantan. Untuk itu kedepan harus membuka akses ke wilayah IKN. "Kami sudah melakukan komunikasi dengan Sriwijaya Air dan segera akan membuka rute penerbangan Jakarta Balikpapan dan Mamuju," ungkapnya. Selain jalur udara, pihaknya juga mendorong akses laut, dengan berkoordinasi daerah tetangga, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Melalui koordinasi itu nantinya akan mendorong BUMD membangun hubungan bisnis dengan daerah tetangga. Dia pun mengaku, hal yang perlu dipersiapkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya, "Kami segera menyesuaikan RKPD kami dengan rencana pengembangan untuk menjadikan Sulbar sebagai penopang IKN. Demikian juga konektivitas kerjasama dengan Sulteng-Sulsel," ungkapnya. Masih Akmal, setelah membuka akses itu belum cukup, tetapi Sulbar harus menghidupkan aktivitas perekonomian. Makanya ia pun mendorong OPD dan unsur Forkopimda agar membuat kegiatan berskala nasional setiap saat. "Perlu memuat kegiatan berskala nasional untuk mendatangkan. orang masuk ke Sulbar disisi lain membuka usaha usaha baru bagi UMKM, dengan begitu, iklim ekonomi lebih baik lagi di Sulbar," tutup Akmal. (rls)

Lambatnya realisasi anggaran di lingkup Pemprov Sulbar membuat PJ. Gubernur Sulbar Akmal Malik geram. Mengapa tidak pada Triwulan II ini realisasi APBD Sulbar masih dibawah 50 persen. Tercatat beberapa OPD yang menjadi penyumbang realisasi rendah, ia melihat hampir semua OPD menghadapi persoalan yang serupa, yakni lemahnya pada perencanaan, menyebabkan penarikan anggaran kerap menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). "Tidak cermat melakukan penarikan anggaran dan berjalan dengan perencanaan masing masing," tegas Akmal, saat melakukan rapat evaluasi serapan anggaran OPD di Rujab Wagub (Kantor Sementara Gubernur Sulbar), Jumat , 10 Juni 2022 Karena itu, Akmal akan membentuk Tim Percepatan Realisasi Anggaran dengan mendatangkan Tim SIPD, serta memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulbar bersama Staf Ahli Pemprov Sulbar. Melalui tim itu, Akmal berharap dilakukan pembinaan terhadap OPD. "Membimbing OPD melihat apa persoalan dalam pertanggungjawaban dan bagaimana mempertanggungjawabkan dengan cepat," ungkapnya. Berlangsungnya Rapat Evaluasi, setiap OPD memaparkan kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran. Salah satunya terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan (Financial Management Information System (FMIS) dari Kementerian Keuangan. Mengenai hal itu Akmal akan menyurat ke pusat terkait dua aplikasi yang dianggap menjadi hambatan bagi Pemda. Dalam rapat tersebut, Akmal Malik didampingi Sekprov Muhammad Idris. (rls)

Pj .Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengunjungi Kantor Harian Radar Sulbar dalam rangka HUT Radar Sulbar ke 18 Tahun, Jumat, 10 Juni 2022 Menurutnya , dengan usia ke- 18 Tahun akan semakin menambah semangat bagi Radar Sulbar untuk terus memberikan kritik terhadap pemerintah daerah. Dia pun berkomitmen bakal menjaga media sebagai kekuatan pembangunan daerah kedepan. Dia pun berharap, Radar Sulbar tetap menjadi media yang terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Serta menyampaikan jika terdapat hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah. "Teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah menyuarakan aspirasi masyarakat, teruslah kritik, hadirkan berita-berita yang betul-betul mengedukasi masyarakat," tegas Akmal Tidak lupa, Akmal juga meminta agar Radar Sulbar senantiasa meningkatkan minat baca masyarakat.(rls)

Membuat kegiatan berskala nasional merupakan cara menghidupkan aktivitas perekonomian daerah. Salah satunya kegiatan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) 2022 oleh Bank Indonesia Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan GBBI turut mengundang UMKM di setiap kabupaten di Sulbar. "Minimal 50 orang per kabupaten," ujar Akmal saat melakukan dialog bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat, di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat , 10 Juni 2022 Akmal mengatakan, saat ini pihaknya juga mendorong bagaimana agar setiap OPD lingkup Pemprov Sulbar membuat kegiatan nasional secara rutin. "Ini yang harus kita dorong bagaimana agar kegiatan kegiatan berskala nasional dilaksanakan di Mamuju," kata Akmal. Selain itu, lanjut Akmal, dibutuhkan kerjasama dalam mendorong investasi daerah. Untuk membuat investor tertarik ke Sulbar maka diperlukan data yang tepat sehingga investor tidak ragu datang ke Sulbar. "Saya minta juga dukungan BI untuk bisa membuat Data Desa Presisi (DDP) ini di Sulbar," ungkapnya. Kehadiran Kepala Perwakilan BI Sulbar Hermanto, diawali dengan presentase pertumbuhan ekonomi Sulbar. Disampaikan penyumbang ekonomi Sulbar masih didominasi sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Mengenai program, Hermanto menyampaikan sejumlah program nasional yang akan digelar di Sulbar. Kata Hermanto, untuk kegiatan GBBI itu bakal diadakan forum investasi se- Sulawesi Maluku dan Papua. (rls)

Dibutuhkan ruang informal membahas hal-hal krusial sehingga dapat menempuh solusi atas permasalahan kritis di daerah ini. Karenanya, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik sengaja mengundang DPRD Sulbar Sulbar, melalui Kopi Morning, di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 10 Juni 2022 Melalui pertemuan tersebut, beberapa hal menjadi pembahasan, salah satunya terkait Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akmal berharap DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap OPD Pemprov Sulbar. "Harmonisasi hubungan seperti inilah yang kita bangun ke depan agar tidak ada apa miskomunikasi," ujar Akmal. Soal kinerja OPD, lanjut Akmal, berkaitan dengan realisasi realisasi anggaran. Dibutuhkan kesamaan persepsi dengan DPRD Sulbar bagaimana agar persoalan realisasi diarahkan untuk kepentingan masyarakat semata. "Utamakan realisasi bagaimana agar program secepatnya dinikmati masyarakat," ungkapnya. Atas dasar itu, Akmal kembali meminta DPRD Sulbar memberikan masukan . "Saya minta DPRD memberikan masukan terkait masukan bagaimana kinerja OPD. Begitu mekanisme pemerintahan, Itu bagian untuk mempercepat kinerja kedepan," tandasnya. Lebih lanjut kata Akmal, persoalan lain harga sawit yang kerap berpolemik. Untuk itu, Akmal meminta fungsi refresentatif DPRD dapat memediasi antara petani sawit, perusahaan sawit dan Pemprov Sulbar melakukan diskusi agar persoalan sawit dapat diselesaikan dengan baik. "Kita akan komunikasi, kami siap datang untuk diskusi," ungkapnya. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengapresiasi atas ruang yang diberikan PJ Gubernur Sulbar. Menurutnya dengan kebersamaan, maka persoalan yang dihadapi akan lebih terarah dan berterima oleh masyarakat. "Kita bersama-sama supaya masyarakat merasakan bahwa APBD kita ini pro kepada rakyat," ujar Suraidah. Pada Coffe Morning tersebut hadir Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, sejumlah anggota DPRD Sulbar, para Asisten, Staf Ahli dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar (rls)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan Posko Pengungsian di Stadion Mamuju, Kamis , 9 Juni 2022 Titik peninjauan di Stadion Manakarra Mamuju, berdasarkan data yang ia terima titik pengungsian yang paling banyak di Stadion Manakarra, mencapai 1.500 orang. Sehingga pihaknya melakukan peninjauan di lokasi itu dengan membawa bantuan yang siap digunakan pengungsi. "Kami membawa tadi logistik yang bisa langsung digunakan, ada makanan siap saji, beras, Supermi, rendang, perlengkapan bayi, perlemgkapan keluarga. Artinya kami meminta pemda bekerjasama seluruh komponen meyakinkan bahwa para pengungsi komponen dasarnya terpenuhi," ujar Suharyanto di wawancara di Stadion Manakarra Mamuju Lanjut Suharyanto menjelaskan bahwa gempa susulan yang terjadi pasca 5,8 SR relatif kecil, sehingga masyarakat sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Terkait korban akibat gempa, BNPB menjamin akan membantu korban, khususnya masyarakat terdampak, laporan sementara tercatat 17 orang luka-luka. Begitupun untuk rumah rusak, yang terlapor sementara 75 rumah rusak. Tetapi melalui Tim Tanggap Darurat nantinya akan melakukan pendataan ulang memastikan pendataan menyasar masyarakat terdampak. Khususnya di dua kabupaten, Majene dan Mamuju. Untuk itulah pihaknya meminta Pemda tetap melaksanakan Tanggal Darurat. "Kami tetap laksanakan tanggap darurat 3-1 Minggu, disitu akan dilakukan pendataan yang utama adalah jiwa, juga rumah rusak," ungkapnya. Suharyanto pun mengaku, masih terdapat 16 ribu korban rumah rusak gempa 15 Januari 2021 belum tertangani karena proses pendataan masih tahap verifikasi. Namun ia memastikan setelah data terverifikasi dananya akan tersalur. Khusus data rumah rusak gempa 8 Juni 2022 dikategorikan sebagai data rumah rusak tahap III. Ia meminta Pemkab di Majene dan Mamuju Mempercepat pendataan tahap III, nantinya hasil pendataan digabungkan untuk Bantuan Tahap II 2021. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas perhatian yang diberikan BNPB. Menurutnya kehadiran BNPB beserta bantuan yang diberikan menjadi kekuatan serta penyemangat bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia pun berharap Satgas yang terbentuk nantinya terus berkoordinasi…

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan Rapat Koordinasi percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di Kantor Gubernur Sulbar , Kamis 9 Juni 2022 Melalui rapat itu BNPB menyampaikan situasi pasca gempa 5,8 SR di Mamuju sudah terkendali, sehingga pengungsi sudah dapat kembali ke rumah masing-masing. "Kami ingin menegaskan, sebelum kesini kami mencari informasi yang valid. Di dunia ini tidak satupun ilmu mendeteksi kapan terjadinya gempa. Tetapi dengan perkembangan semakin tinggi, BMKG sudah memasang sesar, begitu kejadian kemarin, itu kemudian timbul lagi gempa susulan empat kali, tetapi semuanya menurun, sehingga kami pastikan situasi sudah terkendali. Mohon masyarakat tidak panik, segera kembali ke rumahnya masing masing," ujar Suharyanto, Kamis 9 Juni 2022. "Kalau mereka takut ke rumah, bikin tenda di rumah masing-masing," tambahnya. Meski begitu, BNPB menyarankan agar pemerintah daerah membentuk Satgas Tanggap Darurat. Tujuannya untuk kembali melakukan validasi data dampak gempa 5,8 SR. "Ditanggap darurat dilakukan penanganan awal. Informasi awal 17 orang luka. Jangan sampai masih ada yang tidak tertangani. Cari betul. Seminggu ini cari betul mana yang luka parah, mana gedung yang rusak. BNPB akan membantu, pertama masyarakat dan rumah masyarakat. Mohon Bupati cepat saja (pendataan,red). BNPB membantu segera,"ungkapnya. Dia pun berharap agar edukasi terus berjalan guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Sulbar rawan bencana. "Nanti saya akan kerjasama BMKG, meningkatkan budaya sadar bencana," ungkapnya. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan kehadiran BNPB menjadi kekuatan bagi masyarakat Sulbar dalam menghadapi bencana. Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat masih kuatir atas kejadian gempa tahun sebelumnya. "Peristiwa 2021 sangat menghantui masyarakat kita. Sehingga paska kejadian sejumlah masyarakat langsung mengungsi di tempat kejadian," ungkapnya. Hanya saja, kata Akmal, masyarakat belum terkoordinir dalam melakukan pengungsian. Olehnya Akmal berharap terus dilakukan edukasi masyarakat memberikan kesadaran agar bisa hidup ramah dengan bencana. "Sulbar berada diatas wilayah rawan bencana. Sulbar Supermarket nya bencana, ada…