MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan Forum Komunikasi pemangku kepentingan lingkup Pemprov Sulbar.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya terkait cakupan kepesertaan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan pertemuan yang dilakukan terkait layanan BPJS dan program data 

"Oleh karenanya , Deputi telah menyampaikan progres di Sulbar semakin hari semakin baik dan menggembirakan," kata Idris.

Dari pertemuan itu juga Pemprov mencatat beberapa poin yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti seperti kepesertaan yang dinilai presentasinya harus ditingkatkan.

"Termasuk memberikan perhatian untuk meningkatkan mutu layanan dan sekaligus memastikan daerah harus memiliki tanggungjawab yang kuat agar seluruh warga tercover," ucap Idris.

Deputi Direksi wilayah IX Sulselbar BPJS kesehatan Yessi Kumalasari mengatakan 

Forum komunikasi yang digelar merupakan agenda rutin digelar dua kali dalam setahun. 

Selain itu, BPJS juga melaporkan kepada pemerintah provinsi Sulbar atas seluruh sinergi dan kolaborasi antara BPJS dan pemangku terkait dari aspek kepesertaan, iuran, dan terutama layanan kesehatan.

"Kami menyampaikan terimakasih atas dukungan pemerintah provinsi sepanjang 2023 harapan kami tentu di 2024 yang sudah baik dipertahankan," kata Yessi.

Sementara yang belum baik yang dinilai perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan terutama dibeberapa kabupaten.

"Harapan kami 2024 Pemprov dapat mengejar ketertinggalan dari sisi kepesertaan, dan yang belum 100 persen cakupannya yaitu kabupaten Pasangkayu," tutupnya. (Rls)