Langkah Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik dalam mewujudkan data presisi di Sulbar terus digelorakan. Dalam pertemuan silaturrahmi dengan Kepala Kantor Imigrasi Mamuju, Zakaria bersama jajarannya ,Ia juga menyampaikan hal tersebut. dan meminta dukungan untuk mewujudkan program tersebut Disampaikan, langkah pertama yang dilakukan dalam menjabat sebagai Pj.Gubernur Sulbar adalah mewujudkan data presisi dan membuka akses seluas-luasnya " Dengan terbukanya akses dan data lebih baik, kita mengambil kebijakan juga akan lebih baik. Sektor perekonomian akan meningkat," tandasnya. Lebih lanjut disampaikan, untuk pembukaan akses, telah menyurat kepada Menteri Investasi Kemaritiman dan Menteri Perhubungan untuk membuka jalur penerbangan langsung Jakarta-Mamuju, begitupun sebaliknya tanpa harus transit. Kalau tidak bisa, minimal Jakarta- Mamuju-Balikpapan. Untuk itulah kepada forkompida, instansi vertikal dan semua pihak untuk mendukung langkah tersebut, dan sama sama membuat Sulbar lebih maju . " Akses terbuka, investasi akan masuk, perekonomian juga pasti akan bergerak naik," kata lelaki yang juga menjabat Ditjen Otda Kepala Kantor Imigrasi Mamuju, Zakaria sangat mengapresiasi langkah yang akan dilakukan Pj.Gubernur Sulbar dalam mewujudkan data presisi dan membuka akses seluas-luasnya .Menurutnya jika itu terwujud investasi akan meningkat, sektor ekonomi juga akan berpengaruh (rls)

Rencana Pj Gubernur Sulbar untuk menjadikan Sulbar sebagai percontohan data presisi langsung dilakukan. Pada kunjungan kerja perdananya dan silaturrahmi dengan Bupati Pasangkayu dan jajarannya serta para kepala desa di Kantor Bupati Pasangkayu, Sabtu, 21 Mei 2022, Ia menyampaikan bahwa Pasangkayu yang akan menjadi percontohan pertama yang mempunyai data hebat. Menurutya, dengan data, kebijakan yang akan dibuat juga akan hebat Akmal yang juga merupakan Ditjen Otda Kemendagri itu juga mengungkapkan, ke depan ada dua target utama yang akan Ia lakukan, yaitu terbukanya akses jalur penerbangan langsung Mamuju-Jakarta dan akses data presisi bagi Sulbar . Dihadapan para kepala desa se Kabupaten Pasangkayu, Ia menyampaikan untuk membuat data presisi setuap desa se-Sulbar "Akses data presisi di seluruh desa yang ada di Sulbar, kita mulai dari Pasangkayu , kita mau buat tagline dari Sulbar untuk Indonesia,"pungkas Akmal Dia menekankan, untuk mencapai tujuan membuka dua jalur akses tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan unsur stakeholder yang lain. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, Wakil Bupati Herny Agus Ambo Djiwa, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekretaris DPRD Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, Kepala Dinas PMD, Muh. Jaun dan Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, jajaran Pemkab Pasangkayu dan Kepala Desa se- Kahupaten Pasangakayu. (farid)

Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik terus berupaya agar Sulbar semakin maju dan berkembang. Salah satunya dengan mendorong investor masuk ke Sulbar. Untuk itulah, salah satu yang menjadi perhatianya adalah meminta kepada pusat untuk membuka jalur penerbangan Jakarta-Mamuju. " Saya sudah bersurat ke Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi .Kita meminta agar dibuka penerbangan langsug rute Jakarta-Mamuju, begitu juga sebaliknya tanpa harus transit. Kalau tidak bisa minimal Jakarta-Balikpapan-Mamuju . Dan ini surat pertama yang saya tanda tangan, mohon doanya ya," kata Akmal saat diwawancara usai peringatan Harkitnas di Tribun Upacara Kantor Merah Putih Ia juga mengatakan, jika jalur penerbangan langsung itu dibuka, akan memudahkan untuk masuk ke Sulbar "Kita butuh orang luar masuk ke Sulbar dan berinvestasi membangun Sulbar," kata Akmal. (rls)

Pj.Gubernur Sulbar , Akmal Malik terus mendorong Sulbar semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan mewujudkan Sulbar digital. "Untuk menuju Sulbar Digital , maka harus fokus ke akses melalui media sosial tentang apa yang dimiliki Sulbar sehingga orang tahu tentang Sulbar. Itulah mengapa sangat penting transformasi digital " kata Akmal pada saat pemaparan OPD hari kedua di Hotel Maleo Mamuju, Jumat, 20 Mei 2022 Akmal juga menyingung terkait pengelolaan persampahan dimana sampai saat ini permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah pencemaran lingkungan yang asalnya sampah Untuk itu, Ia mengajak agar lebih berkreativitas mengelola sampah sehingga bisa menghasilkan dan dapat dipasarkan , seperti yang terjadi di Banyumas dan daerah lainnya yang telah di Indonesia yang telah berhasil melakukan pengolahan sampah dengan baik bahkan telah mendapatkan omset. Pada saat pemaparan, empat OPD yang melakukan pemaparan. Kepala DPMPTSP, Rahmat Sanusi menyampaikan kendalanya terkait perkembangan regulasi investasi dan penanaman modal yang dinamis, masih terbatasnya dukungan sistem dan aplikasi mandiri dan data potensi belum dilengkapi kajian kelayakan Kepala Dinas ESDM , Amir menyebutkan beberapa permasalahan terkait sektor geologi , sektor minerba, dan sektor listrik energi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aco Takdir menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan masih banyaknya lahan kritis kerusakan hutan dan sumber air, banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil, tingginya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula menyampaikan terkait permasalahan transformasi digital, seperti mindset digital penyelenggraan pemerintahan masih lemah, penyelenggaraan SPBE yang belum optimal, masih adanya ego sektoral dan sinergitas antar stakeholder . (rls)

Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dirangkaikan Hari Kebangkitan Nasional dan Penyerahan SK PPPK Tahap 2 lingkup Pemprov Sulbar, berlangsung di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 20 Mei 2022. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik dengan menggunakan jas tutup dan tutup kepala Passapu Pada upacara itu, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan sambutan serentak Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johny G Plate. Dikatakan, melalui tema Ayo Bangkit Bersama merupakan seruan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk agar seluruh rakyat Indonesia dapat Bangkit Bersama dari pandemi Covid-19 yang sudah melanda dua tahun terakhir. Di Hari Pendidikan Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Sulbar, saling berkolaborasi, saling bantu dan dukung dalam rangka bagaimana Sulbar mulai naik berkompetensi secara nasional dan nantinya ke depan kita berharap Sulbar tidak lagi berada di ranking terbawah “Dari sambutan Mendikbud mengajarkan kita untuk bangkit , dan belajar banyak dari pandemi , dan bencana gempa. Kini saatnya banyak belajar transfomasi digital karena di masa pandemi mengajarkan kita bahwa kita bisa berbuat yang negara lain tidak bisa lakukan. Ini pelajaran luar biasa, khususnya di Sulbar. Untuk itu, kita perlu menularkan nilai ini kepada anak didik dan masyarakat. Semoga momentum ini bisa menjadikan Sulbar menjadi lebih baik lagi kedepan,”kata Akmal Untuk itu, Ia mengajak terus bekerja keras bersinergi, menjaga, mempertahankan dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Dalam kegiatan itu, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Danrem 142 Tatag , Brigjen TNI Fakar Farouk, Kajati Sulbar, Disdik Istiyanta, Danlanal Mamuju, Letkol Marinir Antonius Temmi Irawan, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para Asisten, pimpinan OPD, para guru dan peserta upacara lainnya. (farid)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengundang perangkat daerah melakukan presentase rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 . Presentase tersebut mulai berlangsung tanggal 19 Mei 2022 malam di Ruang Kenari Hotel Maleo Mamuju. Untuk setiap OPD , juga diminta memberikan penjelasan terhadap permasalahan dan kendala yang dialami . Pada hari pertama, ada tiga OPD yang mendapatkan jadwal presentase lebih awal yaitu Bappeda, BPKPD, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada pada Bappeda antara lain , belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Inspektur Inspektorat, Muh. Natsir menyampaikan terkait permasalahan pada sumber daya manusia, dimana masih kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan, belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawas dengan objek pemeriksaan, dan masih kurangnya bimbingan teknis maupun diklat kompetensi bagi pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kepala BPKPD, Amujib menyampaikan sejumlah permasalahan pada keuangan antara lain, lambatnya laporan OPD dalam rangka penyusunan laporan keuangan,perubahan regulasi dan sistem informasi keuangan, belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, bahwa sangat penting adanya akselerasi dan transofrmasi digital dalam melakukan perencanaan monitoring dan evaluasi sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Untuk itulah, Ia mendorong Bappeda Sulbar untuk melakukan pengelompokkan dalam melakukan perencana sistem gerakan cepat. “Saya ingin mendorong Bappeda, dan kita semua untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena saya belum melihat adanya sinkronisasi, untuk itulah kita sama-sama mencarikan solusinya sehingga bisa dilakukan secara cepat,”kata Akmal. Terkait sejumlah permasalahan yang disampaikan OPD, Akmal mengataakan, setiap OPD harus melakukan langkah langkah ekstra dan percepatan dengan sistem berbasis IT. Hadir mendampingi Pj. Gubernur Sulbar dalam paparan tersebut adalah Sekprov…

Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris memberikan pengarahan kepada segenap Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan pejabat administrator, di Gedung PKK Sulbar, Kamis 19 Mei 2022 Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta agar program-program kedepan yang ada di tahun ini bisa diperbaiki dari dua kategori, yakni pertama, membuka aksesibilitas informasi yang seluas-luasnya sehingga para investor atau jaringan lainnya mau berkunjung ke Sulbar. Kedua, mempersiapkan data yang lebih presisi. Menurutnya, Sulbar masih sangat minim dalam hal penyebarluasan informasi ke media sosial, padahal sekarang yang namanya teknologi itu sudah menjadi kebutuhan utama, tetapi Sulbar masih tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. " Saya ingin kita semuanya bisa fokus untuk membangun sumber daya kita yang terbatas. Saya tahu kita semua sudah bekerja sangat luar biasa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Sulbar,"ucap Akmal Masih berkaitan dengan penyebarluasan informasi, Akmal juga banyak membahas tentang posisi strategis Sulbar dalam pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Untuk itu, Ia menekankan Sulbar harus menjadikan IKN sebagai alasan dasar mengapa aksesibilitas yang seluas-luasnya itu harus dibuka, karena menurutnya IKN itu adalah sebuah berkah bagi Sulbar. "Saya ingin menggugah semangat anda untuk terus bekerja, itulah alasan pentingnya mengapa kita harus membangun sinergi dan tata kelola informasi yang baik,"tegasnya Melalui pertemuan itu, Akmal berpesan agar tidak terlalu berpacu kepada egoisme data sektoral yang masing-masing membuat dan memiliki data sendiri-sendiri. Walaupun sudah ada kebijakan satu data, tapi persentasenya tidak seperti itu, artinya Sulbar juga harus bisa membuat dan memperkuat data wilayahnya sendiri. "Buatlah perubahan-perubahan yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat kita memanfaatkan sumberdaya alam yang sudah tersedia,"imbaunya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris berpesan kepada pimpinan OPD agar apa yang menjadi keinginan Pj. Gubernur bisa terwujud, dalam hal penguatan data dan komitmen kerja bersama yang harus juga diperkokoh. l (Ayu)

Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik menerima aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak di Tribun Merah Putih. Dalam aksi tersebut, ada 11 permasalahan yang disodorkan oleh Aliansi Mahasiswa Sulbar Bergerak Akmal dalam pertemuan tersebut menyampaikan, untuk menjawab tuntutan Alianasi Mahasiswa tersebut akan menjawab secara terbuka setelah melakukan evaluasi dengan OPD Disampaikan, berbagai permasalahan yang terjadi baik itu kesehatan, pendidikan ataupun kemiskinan itu terjadi karena data yang tidak presisi. Untuk itulah, menjawab permasalahan tersebut akan menjalankan satu program dalam menjalankan tugasnya yakni menyiapkan data presisi , dan Sulbar menjadi pilot project untuk pengembangan data presisi. " Data tersebut nantinya akan bisa diakses semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat," kata Akmal didepan Aliansi Mahasiswa Sulbar Bergerak Disampaikan, jika data presisi selesai, hasilnya juga akan bisa kita lihat. " Saya bersama tim akan melakukan penguatan data. Jika susah selesai, mari dikritisi secara bersama. Beri waktu pada saya enam bulan, dan saya tidak bisa bekerja sendiri , harus dilakukan secara bersama-sama ," tandas lelaki yang juga menjabat Ditjen Otda itu. Akmal dalam menjalankan program tersebut menyampaikan tidak mengganggu program Pemprov yang sudah dicanangkan, apalagi menggunakan APBD 2022 yang sudah ditetapkan "Jadi kita bekerjasama Polda Sulbar dengan melibatkan para bhabinkamtibmasnya, bahkan akan merekrut dua orang setiap desa dan akan digaji," ungkap Akmal. (rls) ----- Berikut permasalahan yang disodorkan aliansi mahasiswa Sulbar bergerak; 1. Naikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulbar 2. Tingkatkan mutu pendidikan Sulbar 3. Tuntaskan angka kemiskinan yang semakin meningkat di Sulbar 4. Tingkatkan pelayanan kesehatan di Sulbar 5. Laksanakan pengelolaan birokrasi yang profesional 6. Selesaikan penyaluran dana bantuan stimulan terhadap korban gempa bumi di Sulbar 7. Transparansi hasil penyaluran dana bantuan dari masyarakat terhadap korban gempa bumi di Sulbar 8. Perjelas tata ruang wilayah Sulbar 9. Wujudkan UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Sulbar 10. Selesaikan masalah agraria…

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kalumpang Raya menyampaikan aspirasinya kepada Pj. Gubernur Sulbar terhadap penolakan pembangunan PLTA Karama di Tribun Merah Putih, Kamis, 19 Mei 2022. Dalam aspirasinya , perwakilan mahasiswa sepakat menolak pembangunan PLTA tersebut dan meminta kepada Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik mencabut izin PLTA Karama. " Jika PLTA Karama tetap dilanjutkan akan menimbulkan dampak pada beberapa kecamatan," kata salah seorang perwakilan mahasiswa Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan kepada perwakilan mahasiswa menerima aspirasi mereka. Akan tetapi, Akmal juga meminta untuk mempersiapkan data yang bisa dikaji bersama -sama " Saya baru tiba di Sulbar tanggal 18 kemarin dan saya harus mempelaajari dulu . Saya hadir untuk mengisi kekosongan, dan saya tidak ingin membuat kebijakan salah karena tidak didukung dengan data. Sebuah kebijakan yang baik harus dimulai dengan data. Silahkan adik -adik siapkan data , argumentasi, serta kajian yang komprehensif, dan akan dilakukan visibility studi jika itu dibutuhkan, karena kita membangun untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat," tandasnya. Dalam menerima aspirasi tersebut, Pj.Gubernur Sulbar didampingi Kepala Kesbangpol, Herdin Ismail, Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, Kepala Satpol PP, Bujeramy Hassani. (rls)

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik hadir pada acara Rapat Koordinasi Bhabinkamtibmas jajaran Polda Sulawesi Barat di Mako Polda Sulbar. Kamis, 19 Mei 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Veddi Iskandar Bitticaca, diikuti 322 Bhabinkantibmas se- Sulbar dari enam polres. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan daerah dan desa, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dan desa dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. " Dengan terwujudnya data presisi nantinya, kita akan rubah Indonesia melalui Sulawesi Barat," sebut Akmal Malik Lebih lanjut Akmal menyampaikan, tujuan tata kelola data dasar penyelenggaraan otonomi daerah berbasis data desa presisi, ialah menyediakan basis data untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Dengan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan , lanjutnya serta mudah diakses pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Ia pun berharap dukungan Kapolda Sulbar untuk menugaskan para bhabinkamtibmas dapat membentuk tim data presisi Selain itu disampaikan, untuk mendukung keterbukaan informasi melalui penyediaan data yang lengkap transparan dan akuntabel dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah bersama pihak Kepolisian di seluruh pelosok daerah khususnya di wilayah Sulbar. " Data dasar adalah data yang menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sampai ke tingkat desa dan data desa presisi adalah data yang memiliki akurasi dan ketetapan tinggi untuk memberikan gambaran aktual desa serta mengintegrasikan data spasial dan numerik desa yang diverifikasi dan divalidisasi oleh warga desa,"sebut Akmal. (farid)