Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 17 Maret 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dari BPKP Perwakilan Sulbar kepada Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam pertemuan tersebut menyampaikan, Pemerintah Daerah di semester pertama 2021 telah menyelesaikan laporan kerja yang akan ditindaklanjuti di tiap SKPD dan dinas terkait di lingkup Pemprov Sulbar. " Kiranya para OPD tidak lagi jalan ditempat tetapi harus bisa berubah . Meskipun saat ini kita masih berada di tengah pandemi dan pasca gempa Sulbar, kita harus lebih kencang lagi dan jangan takut untuk berbuat benar, " tandas Ali Baal Lebih lanjut lelaki sappan akrab ABM itu juga menyampaikan, segala kekurangan yang ada di beberapa OPD akan terus dilakukan perbaikan hingga menemukan jalan keluar yang diharapkan bersama " Kita berharap melalui pertemuan ini , segala bentuk kekurangan yang ada akan terus dibenahi dan diperbaiki dan berkoordinasi dengan pihak APIP, Kejati dan Polda semua aturan harus berjalan sebagamana yang kita harapkan bersama, " harapnya. Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka menyerahkan hasil laporan Tahun 2020 kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sulbar sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. "Diharapkan bagi kepala daerah juga melakukan pengawasan kinerja dari perwakilan BPKP Sulbar itu sendiri. Pengawasan tersebut tidak hanya terbatas kepada audit belaka, melainkan pada pendampingan dan review evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok instansi Pemerintah yang ada di Sulbar, tentunya sesuai koridor dan kewenangan yang diberikan oleh BPKP . Itu juga tidak terbatas hanya pengawasan SKPD saja melainkan seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat termasuk instansi vertikal, " sebut Hasoloan. (farid/kominfo)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima kunjungan Kepala Biro Umum Setda Sulbar Ansar Malle beserta jajarannya di rumah jabatannya, Selasa, 16 Maret 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan rapat evaluasi kinerja, sekaligus silaturahmi dengan Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, kegiatan tersebut perlu diapresiasi dan disambut baik, dimana kedatangan Kepala Biro Umum beserta jajarannya dinilai perlu menjadi sebuah contoh bagi OPD lainnya, sehingga dapat menjadi spirit dan motivasi untuk terus semangat bekerja dan berkarya demi Sulbar yang semakin maju dan malaqbiq. "Mari terus bekerja dan berkarya sesuai tugas pokok kita masing-masing dan tunjukkan kepada masyarakat kita bahwa kita ada untuk Sulbar, "ajak Ali Baal Ali Baal mengatakan, Biro Umum merupakan bagian organisasi dari Pemprov Sulbar yang mempunyai beban kerja khusus, dengan tugas pokok memberikan pelayanan maksimal kepada pimpinan baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, para asisten, staf ahli serta pejabat-pejabat lainnya, sehingga para pimpinan dapat bekerja secara maksimal. Olenya itu, Ali Baal berharap dengan kebersamaan yang ada di Biro Umum semua beban kerja dapat teratasi dengan mudah. Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Ansar Malle menyampaikan, pada prinsipnya Gubernur Sulbar menghimbau kepada Biro Umum untuk terus berkontribusi kepada tugas pokok sesuai fungsi dibidangnya, sehingga hal tersebut menjadi semangat bagi Biro Umum untuk terus memacu diri menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal. "Kegiatan ini sebenarnya merupakan silaturahmi, sekaligus meminta petunjuk dan spirit dari Gubernur Sulbar selaku kepala daerah dan orang tua kita, sehingga Biro Umum dapat terus berkarya dan bekerja lebih maksimal,"ucap Ansar Selain itu, berdasarkan intruksi dan arahan Gubernur Sulbar, Biro Umum juga diminta untuk mampu membangun komunikasi yang baik ditiap OPD lingkup Pemprov Sulbar demi terwujud Sulbar yang malaqbiq. (farid/kominfo)

Sinergi yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penegak hukum, tanaman pangan, dan juga peran serta masyarakat, maka inflasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat di sepanjang tahun 2021 berada pada level rendah dan stabil. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, saat membuka secara resmi high level meeting tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Sulawesi Barat, Selasa 16 Maret 2021, yang berlangsung di Hotel Ratih Kabupaten Polewali Mandar. Kata Enny, salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi Sulawesi Barat adalah pengendalian inflasi pada sasaran yang rendah dan stabil. Upaya ini, memerlukan koordinasi kebijakan yang solid, antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk menghasilkan panduan kebijakan yang saling mendukung. "Oleh karena itu, melalui high level meeting ini, TPID Provinsi Sulawesi Barat dan semua stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi daerah untuk bersinergi yang bertujuan pada pengendalian inflasi daerah yang rendah dan stabil,"ucap Enny Masih jata Enny, ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi kita di daerah, melalui high level meeting TPID ini menjadi langkah nyata menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, dan kongkrit dalam mengatur permasalahan inflasi di daerah ini dalam upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat Hadir pada high level meeting, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Budi Sudaryono, Kepala Biro Perekonomian, Masriadi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten. (deni/kominfo)

Produksi tempurung kelapa di Provinsi Sulbar siap diekspor ke negara Jordania dan Mesir. Tak tangung-tanggung, sebanyak 40 ton siap diekspor. Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Daryono dengan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Maret 2021. " Tadi kita melakukan pertemuan singkat dengan pihak balai pertanian, dan rencana kita akan mengexpor sekitar 30 hingga 40 ton tempurung kelapa dengan tujuan dua Negara ke Mesir dan Jordania, " kata Ali Baal Masdar Ia pun menyampaikan apresiasi dan dukungan yang besar kepada pihak balai pertanian yang telah melakukan suatu langkah maju dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti tempurung kelapa, sehingga memiliki nilai jual di luar negeri , dan hal tersebut mampu menggerakkan perekonomian Sulbar Ia pun berharap hal tersebut dapat segera terwujud dengan melakukan ekspor tempurung kelapa perdana ke luar negeri dan negara lainnya sehingga berdampak positif bagi pembangunan Sulbar " Jika ini terwujud, akan mampu menggerakkan ekonomi di Sulbar dan juga mengerakkan tenaga kerja di daerah utamanya di pabrik briket sehingga dapat menambah penghasilan untuk masyarakat sekitar kedepan, " kata mantan Bupati Polman itu. Kepala Karangtina Pertanian Mamuju, Agus Daryono mengemukakan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas persiapan export briket (tempurung kelapa) dari Sulawesi Barat ke Negara Jordania dan Mesir " Briket atau batok kelapa itu adalah limbah tetapi bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi nilai tambah untuk penghangat ruangan dan juga sebagai pembakaran untuk makanan, " ujar Agus Daryono Agus juga mengemukakan, sejauh ini briket sudah diexpor namun terdapat sedikit kendala akibat dampak pandemi Covid-19 dengan melonjaknya harga sewa kontainer hingga 300 persen. " Jadi biaya kontainer hampir 300 persen dari biasanya satu kontainer 40 Vit sebesar Rp.30 juta menjadi Rp.130 juta, makanya kami dari karantina selalu mendorong terus bagaimana problem yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama dan juga diharapkan catatan ekspor dari briket…

Kominfo Sulbar—Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Rapat Evaluasi Dan Verifikasi Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara virtual dari rumah jabatannya, Selasa 16 Maret 2021. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, keikutsertaan Sulbar pada evaluasi dan verifikasi Penghargaan APE ingin melakukan pengecekan tingkat-tingkat kemajuan dari usaha untuk pencapaian indeks Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, juga ingin mengetahui apa yang menjadi bagian dari usaha verifikasi, sehingga itulah yang menentukan titik-titik kritis yang harus ditingkatkan dalam mencapai indeks tersebut. Idris pun berharap, dengan keikutsertaan tersebut Sulbar bisa menjadi bagian yang diniliai dalam rangka memperoleh satu penghargaan tertinggi dalam pencapaian pencakupan gender yaitu Penghargaan APE. “Semoga Sulbar mendapatkan tempat dari penilaian dan verifikasi ini, dan mudah-mudahan juga bisa masuk dalam jajaran provinsi terdepan. Tidak hanya memburu penghargaan tetapi menjadi fakta nyata bahwa provinsi ini sangat berkomitmen,"harap Idris Idris menyampaikan, salah satu yang menarik di Sulbar adalah adanya kearifan lokal yang berkaitan dengan PUG. Sulbar 50 persen penduduknya adalah suku mandar dan di suku mandar ada istilah yang sangat melekat yang biasa disebut Siwaliparri, yang artinya sebuah sinergi untuk menyelesaikan masalah. "Nilai produktifitas perempuan di Sulbar kalau dihitung dari volume kerja, mereka lebih produktif dibanding dari laki-laki. Ini satu potensi yang kalau diarahkan pada indeks PUG,"ucap Idris Lebih lanjut Idris menyampaikan, secara nasional PUG di Sulbar kemungkinan belum terlalu tinggi, tapi angka pembangunan manusia berbasis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulbar pada tahun 2019 mencapai 69,92 persen. Ia menambahkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi penentu indeks diantaranya, yaitu presentase perempuan diparlemen, lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang belum terlalu bekerja dengan baik, partisipasi angka kerja perempuan, dan peran nyata perempuan sebagai sektor pembangunan di Sulbar. Sementara itu, Analis Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), David menyampaiakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Sulbar yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan UPG…

Data merupakan hal yang sangat penting dipedomani oleh kabupaten maupun provinsi dalam perencanaan pembangunan kedepan. Hal itu dikemukakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada saat melakukan audiensi dengan Kepala BPS Sulbar, Gede Hedrayana dan rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Maret 2021 Gubernur Ali Baal Masdar juga menyampaikan, Pemprov Sulbar dan kabupaten yang terdampak gempa kembali memulai pembangunan dari awal. Pembangunan tersebut dimulai dari perkantoran, rumah ibadah, sekolah dan rumah warga masyarakat yang berdampak baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Dan untuk merancang pembangunan sarana dan prasaran tersebut, semua membutuhkan data yang akurat " Kalau kita membangun tanpa data itu namanya ngawur, dan tentunya dalam penyiapan data memang sulit. Tapi kita akan lebih sulit lagi membangun tanpa adanya data , " tandas Gubernur yang akarab disapa ABM. Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar, Gede Hedrayana menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka audiensi pertama Kepala BPS Sulbar kepada Gubernur Sulbar sekaligus melaporkan keberadaan indikator-indikator ekonomi pembangunan yang membahas tentang data sektoral dan data kependudukan satu data Indonesia " Kranya kerjasaama yang baik antara Pemprov dan BPS Sulbar dapat terus dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi harapan dari Gubernur Sulbar dapat terlaksana dengan baik demi mencapai kemajuan Sulawesi Barat secara bersama. Respon dan arahan Gubernur Sulbar sangat luar biasa dan hal itu menjadi pedoman kami dimasa-masa selanjutnya," ujar Gede Kepala Dinas Kominfopers, Safaruddin menyampaikan, pada tahun 2020 Kominfo Sulbar telah memulai program pusat dengan pilot project Meta Data Sektoral yang dinilai sangat sinkron dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah " Jadi meta data itu sudah ada kita sepakati, dan menariknya Pemerintah Pusat belum mempunyai meta data yang jelas dan baku sehingga Pemprov Sulbar memulai hal baru tersebut dan menjadi pilot projek data-data yang ada di OPD, " kata Safar Untuk itu, lanjut Safar, diperlukan keseragaman secara bersama di berbagai OPD lingkup Pemprov…

Metode pemupukan tepat guna yang telah dilakukan pada lahan pertanian Gapoktan Sipatuo tidak hanya berhenti sampai di sini saja, melainkan akan terus berlangsung dan akan dilakukan replikasi di lahan pertanian lainnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar, saat menghadiri sekaligus membuka acara panen raya Pilot Project Pemupukan Tepat Guna (Gapoktan) Padi Sipatuo di Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 16 Maret 2021. Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan panen bersama dan Pilot Project Pemupukan Tepat Guna (Gapoktan), yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). "Dengan adanya pemupukan yang tepat guna ini, maka hasil produktivitas padi yang dihasilkan akan semakin meningkat, ini tentu dapat menjadi salah satu alternatif solusi sebagai upaya menekan inflasi dengan menjamin tersedianya pasokan beras,"kata Enny Ia juga mengatakan, salah satu komoditas pertanian yang terus mengalami peningkatan produksi adalah padi. Olehnya itu, dengan optimisme semakin berkembangnya perekonomian Sulawesi Barat ke depan, maka kebutuhan dan permintaan terhadap beras diproyeksikan akan turut meningkat. "Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, stakeholders terkait menjadi faktor penting. Namun demikian, hal ini juga membutuhkan penguatan dari sisi data neraca produksi dan konsumsi bahan pangan oleh OPD terkait sehingga seluruh upaya kita dapat berjalan dengan optimal,"sebut mantan anggota DPR RI itu. Masih kata wanita yang juga merupakan mantan Ketua TP PKK Sulbar itu, panen bersama tersebut merupakan wujud sinergi dan inovasi sebagai upaya menciptakan optimalisasi lahan pertanian, sehingga ke depan Sulawesi Barat mampu menjadi salah satu lumbung padi nasional yang dapat mendorong pemenuhan permintaan padi. Disebutkan, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, bahwa produksi padi setara beras pada tahun 2020 sebesar 319.166 ton, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang menghasilkan sebesar 300.142 ton. “Hal ini menunjukan bahwa Sulawesi Barat…

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, yang juga merupakan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Barat, melantik secara resmi Dewan Kehormatan dan kepengurusan PMI Kabupaten Polman. Berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Polman, Senin 15 Maret 2020 Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PMI Polman yang baru saja dilantik. Pelantikan pengurus bagi sebuah organisasi merupakan momentum yang sangat penting dan strategis. Hal Ini juga menjadi pertanda bahwa dinamika organisasi terus berjalan,"kata Enny Enny menambahkan, sebagai organisasi kemanusiaan, PMI selama ini telah menorehkan perubahan-perubahan dalam menjalankan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. PMI, lanjut Enny, juga merupakan salah satu aset bangsa dan negara yang perlu dijaga dan dikelola secara profesional, amanah dan mandiri. Olehnya itu, PMI terus dituntut untuk berada di garis terdepan di bidang penanganan bencana, pengelolaan darah dan ikut serta dalam menangani tugas kemanusiaan lainnya. Enny yang juga merupakan Ketua PMI Sulbar itu mengatakan, PMI harus menjadi mitra strategis pemerintah dan menjadi mitra yang saling bermanfaat bagi lembaga lainnya. "Kami selaku pengurus PMI Sulbar juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah serta seluruh masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan dalam melaksanakan visi dan misi kemanusiaan, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuannya untuk tetap hadir eksis membantu masyarakat dalam menangani tugas-tugas kemanusiaan,”Ucap Enny. Enny juga tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada kepada dewan kehormatan dan segenap pengurus PMI Polman masa bakti 2015-2020 atas perhatian dan kontribusinya dalam mengembangkan dan memajukan PMI Polman sehingga dapat sejajar dengan PMI di Kabupaten lainnya di Indonesia. "Dimana keberhasilan PMI sebelumnya yaitu pembentukan dan pelantikan PMI kecamatan se Kabupaten Polman, pelayanan donor darah, pembinaan Palang Merah Remaja di sekolah-sekolah se Kabupaten Polman, kemudian pelaksanaan jumpa bakti gembira Palang Merah Remaja tingkat Kabupaten, pelaksanaan temu relawan se Kabupaten Polman, melakukan pelayanan tanggap darurat bencana dan distribusi…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meninjau sejumlah mesjid yang terdampak gempa bumi Majene, Mamuju Sulbar , 15 Januari lalu. Peninjauan yang dilakukan Senin, 15 Maret tersebut untuk melihat langsung kondisi beberapa masjid yang rusak akibat bencana gempa bumi Masjid yang terdampak gempa, tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Malunda, Ulumanda dan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Tappalang, Tapapalang Barat, Mamuju, dan Simboro. Sebagaimana bangunan lain yang mengalami kerusakan akibat gempa, kerusakan rumah ibadah terdiri kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kepada panitia mesjid dan senumlah masyarakat yang berada di masjid saat dilakukan peninjauan, Gubernur Ali Baal Masdar mengatakan, Pemprov akan memberi perhatian sesuai kemampuan terhadap masjid dan rumah ibadah lain yang terdampak gempa. Perhatian dimaksud, berupa bantuan yang jumlahnya sangat terbatas. "Pemprov akan memberi perhatian sesuai kemampuan, dengan melihat tingkat kerusakan setiap masjid. (Rusak) berat, sedang, ringan, secara teknis akan dilihat kondisinya," ujar Ali Baal Masdar. Mengingat bulan ramadhan segera tiba, diharap sudah tersedia tempat yang aman untuk solat tarwih umat Islam. Setidaknya, tersedia bangunan sementara (darurat). Ia pun menyatakan salut atas inisiatif warga melakukan gotong royong dan swadaya segera mendirikan bangunan sementara berupa masjid darurat. "Saya sangat salut dan apresiasi upaya tersebut, itu terjadi karena semangat gotong royong masyarakat yang kuat, dan ketaatan untuk beribadah kepada Allah Swt. Membangun mesjid tentunya bukan hanya sekejap dan " sim salabim" , tapi harus dilakukan secara bertahap. Dan bukan hanya Gubernur tapi kita semua harus terlibat untuk bersama-sama memberika perhatian agar bisa digunakan kembali berjamaah," tuturnya. Untuk pembangunan kembali atau perbaikan masjid yang terdampak gempa, Gubernur mengatakan dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bersama Pemprov, Pemkab, swasta, masyarakat. Karena itulah, Ali Baal Masdar menyatakan penghargaan atas perhatian berbagai pihak terhadap korban gempa Sulbar. Termasuk yang membantu perbaikan sarana ibadah berupa bangunan darurat masjid di berbagai tempat di…

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar yang juga Ketua PMI Sulbar menerima bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi dari Karyawan PT. Jamkrindo IX Makassar, Senin 15 Maret 2021. Bertempat di Markas PMI Sulbar, bantuan tersebut diserahakan oleh Pimpinan Cabang Jamkrindo Mamuju, Akbar Utami. "Terimakasih kepada PT. Jamkrindo atas kepedulian kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana khususnya di Kabupaten Mamuju,"kata Enny Anggraeni Anwar Wakil Gubernur Sulbar Enny menuturkan, bantuan tersebut merupakan yang ke tiga kalinya di serahkan oleh PT Jamkrindo. "Insyaallah semua bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana, dan akan membawa berkah,"ucap Enny Melalui kesempatan itu, Enny mengajak untuk tingkatkan rasa kemanusiaan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana. Walaupun diantara para relawan juga ada yang terdampak, akan tetapi demi Sulbar mereka tetap bekerja dan tetap turun kelapangan, dan tetap menjaga semangat. (deni)