Kominfo Sulbar— Dalam rangka percepatan penanganan bencana gempa bumi Majene , Mamuju, Sulbar, dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bersama Tim Satgas Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulbar di Aula Kodim Mamuju, Selasa 2 Maret 2021. Rapat juga menghadirkan Asisten Deputi dan Manajemen Pasca Bencana dari Kementrian Kordinator PMK. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, Sulbar mengalami berbagai macam permasalahan . Tim Satgas Transisi mencatat , hingga saat ini masih tersisa kurang lebih ada 17 ribu pengungsi yang ada di Kabupaten Mamuju, sementara di Kabupaten Majene masih ada sekitar lima ribuan, dengan demikian masih tersisa sekitar 22 ribuan pengungsi. " Selain Majene dan Mamuju yang terdampak gempa, ada juga beberapa desa yang terdampak seperti Kabupaten Mamasa, Polman dan Mamuju Tengah," kata Enny. Ia juga mengatakan, Sulbar saat ini masih menghadapi pandemi covid-19 . Pasca gempa bumi, kasus covid-19 melonjak sampai 10O persen. Disebutkan, sebelum gempa terjadi covid-19 di Sulbar, hanya sekitar 2 ribu dan pasca gempa sudah hampir 5 ribu lebih. “Kami agak kesulitan mendeteksi covid-19 pada saat pasca gempa ini. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi dan saya lihat sendiri di masyarakat bahwa, di pasca gempa ini di pengungsian kurangnya sosialisasi masalah covid dan kami ingin melakukan pengetesan rapid gen dibeberapa pengungsian. Tetapi, begitu mereka tau mau dirapid mereka kosongkan semua pengungsian dan ini lah yang terjadi," ujar Enny. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, hingga saat ini, dicatat masih ada tujuh titik pengungsian yang dikelola secara langsung oleh Satgas. Dan jumlah pengungsi yang ada masih tergolong besar. Bukan hanya Mamuju dan Majene yang terdampak tetapi, di Mamasa juga ada kurang lebih 594 rumah yang terdampak dengan berbagai spesifikasinya berat, sedang, maupun ringan. "Pemprov Sulbar berterima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap Sulbar pada pasca gempa.…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik 269 pejabat fungsional lingkup Pemprov Sulbar di Pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa 2 Maret 2021. Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berbeda dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan kegiatan tersebut berlangsung di Pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulbar akibat gedung utama Kantor Gubernur Sulbar rusak berat dampak dari gempa bumi pada 15 Januari 2021 lalu. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan itu menekankan, bahwa pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah memiliki peran yang penting bagi jalannya pemerintahan. Sebagai pejabat fungsional, sambung Ali Baal, harus mampu melaksanakan tugas yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas profesi sesuai dengan jenjang jabatan pada level keterampilan dan keahlian, dengan butir kegiatan yang sangat jelas sebagaimana tercantum dalam Permenpan masing-masing jabatan fungsional. "Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bekerja dengan baik, jadilah pelayan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,"kata Ali Baal Kepada kepala OPD, Ali Baal berharap dapat memperhatikan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dengan mengikutsertakan dalam Diklat Pengembangan ASN dan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, dengan angka kredit yang cukup digunakan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Sehubungan hal itu, Ali Baal menginstruksikan para kepala OPD untuk memberi dukungan kepada pejabat fungsional di masing-masing bidang. "Berikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga angka kredit dapat dikumpulkan,"imbaunya Hadir dalam kegiatan tersebut, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta undangan lainnya.(farid)

Aktivitas dapur umum Dinas Sosial Pemprov Subar masih terus berlangsung. Mulai kemarin, nasi bungkus yang disediakan, jumlahnya sudah berkurang dari sebelumnya. Jika sejak hari pertama pasca gempa, dapur umum yang dimotori tim Tagana atau Taruna Siaga Bencana binaan Dinsos Sulbar, memproduksi 4 ribu nasi bungkus perhari. Dua ribu bungkus masing masing untuk makan siang dan malam di dua titik. Yakni, di titik pengungsi Jalur Dua dan Stadion Manakarra. Mulai kemarin, Minggu 28 Februari 2021, nasi bungkus yang disalurkan menurun menjadi menjadi 2.600 bungkus. 1.300 bungkus untuk makan siang dan 1.300 untuk makan malam. "Setiap hari, baik di masa tanggap darurat maupun transisi darurat dapur umum tetap eksis bekerja. Kalau produksi nasi bungkus kami kurangi, itu karena jumlah pengungsi sudah berkurang" ujar Andi Bau Akram, Kepala Dinas Sosial Sulbar. Dapur umum Dinsos Sulbar, sambung Bau Akram, sesuai hasul koordinasi antara Pemprov dan pemkab Majene, dapur umum Dinsos Sulbar hanya melayani pengungsi di Kabupaten Mamuju. Di Kabupaten Majene, dapur umum ditangani Tim Tagana Dinsos Kabupaten Mejene. Untuk di Majene, Pemprov Sulbar hanya memberi dukungan berupa bantuan logistik bahan baku. Andi Bau Akram menambahkan, dapur umum untuk melayani pengungsi juga didirikan oleh masyarakat secara mandiri dan juga oleh kelompok relawan. Kegiatan di dapur umum baik di Mamuju maupun Majene mendapat bantuan personil dari Tim Tagana beberapa provinsi. "Apresisasi dan terima kasih banyak kepada para relawan yang telah banyak membantu kami di dapur umum, juga kepada tim tagana Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. " ucap Bau Akram. (Farid/Bagian Data, Informasi dan Humas, Pos Komando Transisi Darurat)

Kominfo Sulbar-- Untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi di Kabupaten Mamuju, Pemprov Sulbar melalui Dinas Sosial Sulbar bersama Tagana tetap eksis melakukan aktivitas di dapur umum mulai dari masa tanggap darurat dilanjutkan dengan masa transisi pemulihan hingga saat ini. "Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Sulbar bersama para relawan Tagana Sulbar terus menunjukkan eksistensi dalam pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi yang berada di posko -posko pengungsian,"kata Andi Bau Akram, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Senin 1 Maret 2021 Disampaikan, jumlah pengungsi hingga saat ini telah mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sulbar khususnya di Kabupaten Mamuju mulai bangkit dari keterpurukan pasca gempa bumi yang melanda Sulbar. Meski demikian, kata Bau Akram, sebagai Kepala Dinas Sosial Sulbar bersama Relawan Tagana terus memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat hingga benar- benar mandiri dan kembali beraktifitas di rumah masing-masing. Bau Akram menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada relawan Tagana di berbagai provinsi yaitu Sulsel, Sulteng, Sultra dan Sulut, serta para relawan lainnya yang telah banyak memberikan bantuan di dapur umum di beberapa tempat di dua kabupaten yakni Mamuju dan Majene. "Terima kasih banyak kepada para relawan yang telah banyak membantu kami di dapur umum, begitu juga para relawan MJO yang telah berperan aktif di pengungsian Mamuju dan Majene yang membantu di bidang phisiko sosial atau trauma healing,"ujarnya. (farid/ Bidang Data Informasi dan Humas)

Kominfo Sulbar--Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan kunjungn di Desa Kabiraan , Kecamatan Ulumanda, Minggu, 28 Februari 2021. Dalam kunjungannya ke titik terdampak gempa , Gubernur Sulbar menyerahkan bantuan Di Desa Kabiraan berupa logistik sebanyak 124 paket, 27 paket lain serta 100 ribu bibit kopi. Sebelum tiba di lokasi kunjungan, dihari yang sama rombongan Pemprov Sulbar juga menyalurkan bantuan di sejumlah titik terdampak gempa yang dilewati, yakni Tapalang sebanyak 75 paket, Kantor Kecamatan Malunda sebanyak 50 paket dan Bukit Tinggi sebanyak 39 Paket. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pasca gempa bumi yang melanda Sulbar baru-baru ini, mengakibatkan kerusakan segala infrastruktur yang juga menimbulkan korban meninggal dunia. "Di awal pasca gempa, saya selaku kepala daerah ingin bertindak cepat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat termasuk di Desa Kabiraan, namun terdapat beberapa kendala salah satunya longsor,"ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan apresiasi yang besar kepada para relawan, TNI dan Polri yang hingga saat ini masih terus membantu masyarakat Sulbar dan bahu-membahu bersama pemerintah daerah bersama-sama menghadapi berbagai permasalahan yang ada pasca gempa bumi dengan harapan Sulbar dapat bangkit kembali. Bupati Majene, Lukman, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Pemprov Sulbar yang ketiga kalinya tersebut yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar. Disampaikan, satu hari pasca terjadinya gempa bumi Pemkab Majene langsung membuka posko induk yang berada di Bukit Tinggi dan penanganan pertama yang diberikan oleh pemerintah ialah memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, baik dari segi makanan maupun kebutuhan air minum. Sedangkan, sambung Lukman, bantuan terakhir yang diberikan Pemkab Majene kepada masyarakat yakni menyiapkan 1000 tenda ditambah tenda dari provinsi sebanyak 1000 tenda. "2000 kebutuhan tenda telah tersalurkan, disamping itu juga terdapat bantuan dari luar daerah. Selain itu Pemkab Majene juga membantu 100 ton beras,"bebernya Kepala Desa Kabiraan, Baharuddin menyampaikan, terdapat lima dusun di Desa Kabiraan yang kerusakannya tingkat parah…

Menindaklanjuti permintaan relokasi kampung atau pemukiman warga di Kabupaten Majene yang terdampak gempa. Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene menggelar pertemuan di Rujab Sekprov Sulbar, Sabtu 27 Februari 2021. Membahas langkah langkah terkait kebijakan relokasi. Diantaranya, soal mekanisme pemberian bantuan dan skema pembiayaan. Termasuk tentang pembebasan lahan. Satgas Bencana Kementerian PUPR dari Dirjen Cipta Karya juga hadir. Komandan Satgas Transisi Darurat, M Idris DP mengatakan, relokasi perkampungan ini merupakan bagian dari upaya penanganan bencana. Dari sisi menyikapi kemungkinan resiko resiko lanjutan yang bisa terjadi. "Soal pembebasan lahan, akan menjadi tanggungjawab Pemkab Majene. Kecuali Desa Kabiraan yang pembiayaannya sharing pemkab dan pemrov. Karena Desa Kabiraan direncanakan akan menjadi pilot projek Desa Tangguh Bencana" ungkapnya. Sedikitnya ada 15 kampung di dua Kecamatan yakni, Malunda dan Ulumanda yang diidentifikasi meminta relokasi. Memperhatikan saran dan pandangan peserta rapat, terutama dari aspek teknis dan juga kajian geologi. Rapat menyepakati, kampung yang bakal direlokasi berkurang menjadi 10 kampung. "Jumlahnya masih memungkinkan berkurang. Tapi yang jelas tempat tempat relokasi akan dibuat menjadi kampung yang lebih layak huni dibanding tempat sebelumnya. Antara lain dilihat dari sanitasi, ketersediaan air, keamanan lingkungan dan kerawanan bencana" sebut M Idris DP. Ia menambahakan, salah satu syarat titik relokasi adalah memiliki lahan atau tempat berkumpul orang banyak jika dikemudian hari terjadi bencana. "Pihak Kementerian PUPR juga telah menyatakan kesediaan untuk mendukung, membantu membuat satu desain kampung yang tahan gempa" tutup M. Idris DP. (***)

Layanan kesehatan di puskesmas yang terdampak gempa sudah mulai beroperasi. Untuk sementara, kegiatan dilaksanakan di bawah tenda, karena gedung dalam kondisi rusak. " Ada 11 puskesmas, 8 di Kabupaten Mamuju, 3 lainnya berada di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sekarang semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya, namun mereka masih harus bekerja di bawah tenda," tutur Kepala Bidang Kesehatan, Satgas Transisi Darurat, dr. Muhammad Ikhwan. Selama setelah gempa, lanjutnya, aktivitas pelayanan kesehatan kepada warga tidak dipusatkan di satu tempat. Tetapi, tenaga medis puskesmas melakukan pelayanan dengan cara, dari rumah ke rumah atau dari tenda ke tenda warga. "Pihak puskesmas sangat terbantu dengan banyaknya tim medis dari berbagai kelompok relawan yang datang membantu korban gempa. Kita berharap, untuk selanjutnya dapat bekerja sama dengan relawan untuk memusatkan kegiatan pelayanan di puskesmas" harap Ikhwan. Ditanya tentang stok obat-obatan di puskesmas tersebut, Ikhwan menyebutkan tidak ada kendala. Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat sesegera mungkin melakukan kegiatan pengadaan obat. "Stok seperti biasa, tidak ada masalah. Hanya kita akan lakukan percepatan pengadaan obat karena dukungan stok dari pemerintah pusat tidak cukup. Selain itu, memang beberapa jenis obat, stoknya mulai berkurang" ucap Ikhwan, yang juga Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinkes Prov Sulbar. Sementara soal perbaikan gedung puskesmas, masih menunggu assesment dan renovasi oleh instansi yang berwenang. Belum diketahui persis kapan assesment dan perbaikan itu dilaksanakan. *** (Farid/Bidang data informasi dan humas Pos Komando Transisi Darurat)

Kominfo Sulbar -- Ketua TP. PKK Prov. Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal, melantik tiga Ketua TP. PKK kabupaten masa bakti 2021-2025 secara serentak di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Jumat 26 Februari 2021. Adapun yang dilantik, yakni Ny. Astrina Ado sebagai Ketua TP. PKK Mamuju, Ny. Aulia Yaumil sebagai Ketua TP. PKK Pasangkayu dan Ny. Nurpati Aras sebagai Ketua TP. PKK Mamuju Tengah. Pelantikan Ketua TP. PKK kabupaten sebagai rangkaian dari pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020 di tiga kabupaten tersebut. Ketua TP. PKK Prov. Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal menekankan kepada Ketua TP. PKK yang baru dilantik bahwa pelantikan tersebut tentunya tidak dijadikan hanya sebatas seremoni saja, namun jadikan sebagai moment untuk menerima tongkat estafet yang kemudian melanjutkan program yang telah ada dan meningkatkan program yang lain dalam 10 program pokok PKK. "Mari kita menguatkan 10 Program pokok PKK, karena pastinya kita akan bangga jika mempunyai andil dalam mensukseskan pembangunan di masing-masing kabupaten,"ajak Andi Ruskati Andi Ruskati juga meminta agar terus berupaya dan jangan berhenti untuk tetap berinovasi, tantangan bukan halangan untuk berbuat lebih banyak ke masyarakat. Pada kesempatan itu, Andi Ruskati mengingatkan bahwa TP. PKK mempunyai kekuatan dan kemampuan serta keterampilan, oleh karenanya smart power wajib di terapkan, harus mampu menjadi ujung tombak penggerak dalam mewujudkan program pemerintah hingga ke masyarakat dan dapat menjalin sinergitas dengan pemerintah. Sehubungan hal tersebut, Andi Ruskati berharap kepada pemerintah daerah yang merupakan penentu kebijakan di daerah, agar berkenan membuka pintu hati dan pintu kerjasama dengan TP. PKK. "Jika pintu tak terbuka bisa jadi hatinya terluka dan kecewa, dan jika kami kecewa pastinya kami tidak bisa berinovasi,"pungkas Andi Ruskati yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu Melalui pelantikan yang sederhana tersebut karena penerapan protokol kesehatan covid-19 yang wajib dipatuhi, Andi Ruskati juga berharap hal itu tidak akan…

Upaya kerja keras Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulbar dalam penanganan longsor pasca bencana gempa bumi, memperlihatkan hasil. Sebanyak 60 titik longsor yang berada di Kabupaten Mamuju dan Majene kini telah terbuka. " Ada 60 lebih titik longsor yang telah dibuka di dua Kabupaten, Mamuju dan Majene," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sulbar, Muh. Akhsan, saat ditemui di Posko Transisi Darurat Pemprov Sulbar, Kamis, 25 Februari 2021. Titik longsor yang kini sudah tertangani itu terdapat di Salutambung dan Urekan Kecamatan Ulumanda sebanyak 46 titik. Labuan Rano, Tappalang Barat satu titik dan di Dusun Lombe Taukong Pangalo hingga Perumahan Transmigrasi Tama Jannah lima titik. "Sebelumnya, sudah ada lima titik longsor di jalan poros Kabupaten Majene Mamuju. Seperti yang kita lihat sekarang, jalan itu sekarang sudah bisa digunakan masyarakat" terang Akhsan. Bukan hanya dari Pemprov, kata Akhsan, TNI bersama relawan juga tengah berupaya membuka keterisolasian di Desa Rante Doda Kecamatan Tappalang. Hingga saat ini, TNI dan relawan telah menyelesaikan empat titik longsor di desa tersebut. Aksan menuturkan, khusus di Bela Kopeang, karena medan jalan yang ekstrem, volume pekerjaan besar. Pengerjaan jalan di wilayah ini tidak dapat dilakukan secara darurat, tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua bulan. "Kalau Bela Kopeang lebih parah, masih panjang, masih ada 20 kiloan yang belum rampung" sambungnya. Menurut Akhsan dibutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk penanganan di Bela Kopeang. Dikerjakan secara reguler dan multi years. Dari mulai penyusunan perencanaan hingga pelaksanaannya. "Butuh perencanaan matang, perencanaan saja, bisa mencapai 8 bulan baru dinilai matang dan siap" imbuhnya. M Aksan menyebutkan, pada masa tanggap darurat bencana, pihaknya baru dapat menyelesaikan pembukaan badan jalan sampai di Desa Ulu Taan sepanjang 6,4 kilometer. Ia berharap, akan dapat lebih terbangun koordinasi dan kerja sama Pemprov dengan Pemkab dalam hal bagaimana dapat bersama-sama membuka jalan yang terdampak longsor. "Apalagi yang lebih…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengambil sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu hasil pemilihan serentak tahun 2020 di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 26 Februari 2021. Bupati Mamuju adalah Sutinah Suhardi dan Wakil Bupati Mamuju Ado Mas' ud, Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni dan Wakil Bupati Mamuju, Amin Jasa, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Jiwa dan Wakil Bupati Mamuju, Herny Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut berharap situasi dan kondisi di kabupaten yang telah melaksanakan pilkada kembali berjalan sebagaimana sebelum pilkada. " Tidak ada lagi kelompok masyarakat yang terpilah karena perbedaan pilihan semasa pilkada. Saya berharap semua kembali bersatu dalam semangat kebersamaan membangun untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati hasil pemilihan serentak 2020," kata Ali Baal. Ia juga menyampaikan, bahwa perbedaan pilihan dalam setiap kontestasi politik merupakan hal yang biasa, namun jangan memelihara perbedaan yang akan menyebabkan keluarga menjadi tercerai berai. Yang harus dilakukan adalah menyatukan semangat dan nawaitu (niat) saling bergandengan melangkah bersama untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. " Saya berharap kepada para bupati dan wakil bupati agar segera mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat sebagai potensi untuk didayagunakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Tidak ada lagi istilah pendukung dan bukan pendukung. Yang ada adalah warga masyarakat untuk saling mendukung kelancaran pembangunan.Saatnya untuk merealisasikan janji-janji politik kampanye untuk mewujudkan kesejahteraan rakayat yang merata dan berkeadilan di daerah masing-masing," tambahnya. Ia pun mengingatkan para bupati dan wakil bupati yang baru dilantik memulai tugas dan tanggung jawab serta melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam undang undang. " Mengingat masih menghadapi pandemi covid-19, dan dalam tahap pemulihan pasca grmpa khususnya di Mamuju dan Majene, diperlukan perhatian sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak yang terjadi. Semua harus berperan untuk mencegah penyebaran virus korona ini dengan memaksimalkan penerapan…