humassulbar

humassulbar

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka launching gebyar pemakaian masker secara serentak di seluruh Indonesia,Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat membagikan masker dan vitamin kepada jamaah masjid syuhada usai sholat Jum'at dipelataran masjid Syuhada Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Pembagian Masker dipimpin langsung Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal Launching gebyar pemakaian masker tersebut bertujuan untuk mencegah dan memutus penyebaran covid-19 di Sulawesi Barat , serta mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker ketika keluar rumah atau berada di tempat keramaian di masa pandemic saat ini. "Launching gebyar pemakaian masker dilakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tim penggerak PKK baik pusat maupun di daerah , dengan mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya menggunakan masker dimasa pandemi covid-19, dan berharap agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan utamanya menggunakan masker setiap keluar rumah," kata Andi Ruskati Usai membagikan masker, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal bersama rombongan menuju ke rumah penduduk untuk membagikan masker secara door to door , serta mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya menggunakan masker saat berada di luar rumah.(yandi)

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi dan Asisten Bidang Pemerintahan M. Natsir, mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri melalui video conference, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 13 Agustus 2020. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam RI Mahfud MD, membahas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Menko Polhukam RI, Mahfud MD, mengemukakan, latar belakang Inpres tersebut adalah semakin masif dan tidak bisa diprediksinya secara pasti kapan Covid akan berakhir, itu fakta. Fakta berikutnya adalah adanya tuntutan tentang kenormalan baru sehingga ada fakta Covid. "Ada tuntutan bahwa hidup itu harus di normalkan kembali menyesuaikan dengan situasi Covid. Nah untuk itu di perlukan suatu langkah-langkah pendisiplinan karena menormalkan kehidupan di tengah masih masifnya Covid-19 itu menuntut kedisiplinan protokol kesehatan, sehingga ini harus dikawal secara khusus,"tandas Mahfud Mahfud menuturkan, poin penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020, yaitu para gubernur, bupati dan walikota diminta untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, serta menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat kewajiban, perlindungan dan pemberian sanksi bagi pelanggar. "Inpres ini meminta seluruh pejabat untuk melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab,dan mulai diberlakukan terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan pada 4 Agustus 2020,"kata Mahfud Mahfud menambahkan, segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Inpres itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, terkait strategi tentang pendisiplinan dan penegakan hukum di daerah, Mendagri RI, Tito Karnavian, menyampaikan, penertiban Inpres merupakan bukti keseriusan pemerintah menekan penyebaran Covid-19, minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas. "Jadi poin…

Kominfo Sulbar – Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, M. Natsir dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengikuti upacara pengukuhan delapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional secara virtual, di ruang Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 13 Agustus 2020. Delapan anggota Paskibraka tingkat nasional yang akan bertugas saat HUT ke-75 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2020, dikukuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Selaku Komandan upacara pada pengukuhan Paskibraka kali ini, yaitu Dhea Lukita Andriana, Paskibraka dari Jawa Timur. Dhea tercatat sebagai siswa Kelas 3 SMA Negeri 1 Ngunut. Prosesi pengukuhan Paskibraka 2020, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta, kemudian para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Pemuda Indonesia. Usai mengikuti upacara pengukuhan, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, mengatakan, hari ini telah menyaksikan pengukuhan dari presiden pada anggota Paskibraka tingkat nasional dan dilanjutkan di tingkat provinsi masing-masing. "Tahun ini adalah suatu sejarah baru juga, kita menyaksikan langsung pelantikan dari istana negara. Dalam masa pandemik ini, memang tidak sebanyak tahun-tahun lalu mereka hanya delapan orang,"kata Enny Enny berharap, semoga dengan menyaksikan pengukuhan anggota Paskibraka tingkat nasional tersebut, dapat memberikan semangat juga pada Paskibraka di tingkat provinsi Sulbar. ‘’Harapan saya walaupun tidak dengan pasukan lengkap sebagaimana tahun lalu tapi semangat tidak boleh berkurang harus lebih semangat, kita adalah putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi bahasa dan negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),’’pungkasnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengharapkan agar anggota Paskibraka tingkat provinsi, dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai protap dan menjaga kesehatan agar bisa sukses dalam kegiatan. "Semoga anak-anak dan adik-adik kita yang mengikuti Paskibraka menjadi teladan bagi masyarakat, teman-teman dan menjadi contoh buat semua masyarakat Sulbar,"harap Hamzih Adapun anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar, lanjut Hamzih, terdiri dari enam kabupaten…

Kominfo Sulbar – Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, M. Natsir dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengikuti upacara pengukuhan delapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional secara virtual, di ruang Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 13 Agustus 2020. Delapan anggota Paskibraka tingkat nasional yang akan bertugas saat HUT ke-75 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2020, dikukuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Selaku Komandan upacara pada pengukuhan Paskibraka kali ini, yaitu Dhea Lukita Andriana, Paskibraka dari Jawa Timur. Dhea tercatat sebagai siswa Kelas 3 SMA Negeri 1 Ngunut. Prosesi pengukuhan Paskibraka 2020, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta, kemudian para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Pemuda Indonesia. Usai mengikuti upacara pengukuhan, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, mengatakan, hari ini telah menyaksikan pengukuhan dari presiden pada anggota Paskibraka tingkat nasional dan dilanjutkan di tingkat provinsi masing-masing. "Tahun ini adalah suatu sejarah baru juga, kita menyaksikan langsung pelantikan dari istana negara. Dalam masa pandemik ini, memang tidak sebanyak tahun-tahun lalu mereka hanya delapan orang,"kata Enny Enny berharap, semoga dengan menyaksikan pengukuhan anggota Paskibraka tingkat nasional tersebut, dapat memberikan semangat juga pada Paskibraka di tingkat provinsi Sulbar. ‘’Harapan saya walaupun tidak dengan pasukan lengkap sebagaimana tahun lalu tapi semangat tidak boleh berkurang harus lebih semangat, kita adalah putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi bahasa dan negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),’’pungkasnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengharapkan agar anggota Paskibraka tingkat provinsi, dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai protap dan menjaga kesehatan agar bisa sukses dalam kegiatan. "Semoga anak-anak dan adik-adik kita yang mengikuti Paskibraka menjadi teladan bagi masyarakat, teman-teman dan menjadi contoh buat semua masyarakat Sulbar,"harap Hamzih Adapun anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar, lanjut Hamzih, terdiri dari enam kabupaten…

Kominfo Sulbar -- Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menghadiri acara pengajian BKMT Sulbar, yang berlangsung di Masjid Baitul Anwar, Rabu 12 Agustus 2020. Pada kesempatan itu, Ketua BKMT Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, pelaksanaan pengajian dan pertemuan majelis taklim sudah diagendakan di setiap bulannya sebelum adanya pandemi Covid-19. "Pertemuan dan pengajian rutin setiap bulan yang dilaksanakan majelis taklim sempat terhenti sementara karena adanya wabah atau pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sehingga untuk pertama kalinya kegiatan ini dapat dilaksanakan setelah 5 (lima) bulan tanpa ada pertemuan dan pengajian meskipun kita masih berada di situasi pandemi,"kata Andi Ruskati yang juga Ketua TP. PKK Sulbar Olehnya itu, Andi Ruskati menegaskan, pelaksanaan pengajian di tengah pandemi harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. "Pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan pengajian dan dzikir bersama. Hari ini kita berdoa agar pendemi Covid-19 ini cepat berlalu meninggalkan kita. Dalam pelaksanaan pengajian ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, agar kita terlindung dari paparan Covid,"tandas Andi Ruskati Ia berharap, majelis taklim yang hadir pada kegiatan itu selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap diberikan kesehatan. Senada dengan Andi Ruskati, Ketua Panitia Bidang Dakwah, Juraeni Tahir, juga menegaskan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Juraeni menuturkan, berdasarkan hasil diskusi pada tingkat bidang dakwah diharapkan pertemuan seperti itu dapat dilaksanakan satu kali dalam sebulan, ataupun satu kali dalam tiga bulan di setiap kabupaten di Sulbar. Ia menambahkan, demi menyukseskan terselenggaranya acara pengajian tersebut dengan capaian silahturahmi yang semakin terjaga, bidang dakwah telah menyebarkan undangan selama satu minggu. Dalam kegiatan itu, BKMT juga menghadirkan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan manfaat keikutsertaan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan 40 door prize oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada majelis taklim. Turut hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Djamilah,…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar Bersama Badan Narkotika Nasional Sulbar menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis(Bimtek) penggiat anti narkoba lingkungan instansi pemerintah, di Hotel Mall Town Square Mamuju, Rabu, 12 Agustus 2020. Kegiatan dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dengan mengusung materi "Pengembangan karakter individu sebagai penggiat anti narkoba Sekprov Sulbar, Muhammad Idris sangat mengapresiasi bimtek tersebut sebagai upaya pencegahan bahaya narkoba. ."Narkoba adalah musuh nyata yang harus kita lawan untuk itu saya sangat mengapresiasikan BNN Sulbar akhirnya bisa menyelenggarakan suatu event dimana ini langkah kebiasaan yang baik dan untuk itu kita harus melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat lagi dalam pencegahan tangkal dini mengenai narkoba saat ini,"kata Idris. Idris juga mengatakan, pengedaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan untuk itu dibutuhkan pengetahuan tata cara pencegahan tangkal dini narkoba yang terselubung. "Kalau musuh nyata mudah kita lawan tapi kalau narkoba bisa terselubung dan tersembunyi untuk itu kita butuh pengetahuan yang lebih banyak tentang langkah-langkah pencegahan narkoba sejak dini," tandas Idris Idris berharap, melalui bimtek ini kiranya dapat memberi dampak efektif dan membuat daerah ini bebas dari peredaran narkoba. "Kita harus kembangkan kelas-kelas berikutnya serta jumlah orang yang kita libatkan harus lebih banyak lagi untuk mengenal narkoba dari awal kemudian mencari cara bagaimana menangani dan menindak pelaku narkoba ," harap Idris. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Penasehat Dharmawanita Persatuan (DWP) Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal dan Ketua Umum Dharmawanita Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris menghadiri Musyawarah Kerja Provinsi Sulbar (Muskerprov) Dharma Wanita bersama Penasehat Dharmawanita Persatuan Kementerian PANRB, Erni Guntarti Tjahjo melalui video conference berlangsung di ruang auditorium lantai IV, Selasa, 11 Augustus 2020 “ Ibu adalah bagian penting dari keluarga di dalam rumah tangga serta menjadi penentu atas kesuksesan keluarga mencapai masa depan yang lebih baik,” kata Gubernur Sulbar, li Baal Masdar Masih kata Ali Baal, sebagai organisasi isteri ASN, maka Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus dapat mewujudkan visi dan misi dalam mencerdaskan anggotanya agar lebih produktif, mendukung keluarga dan suami melaksankan tugasnya sebagai ASN dan menjadi motivator dalam keluarga sejahtera, bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT. Lebih lanjut disampaikan, hendaknya setiap anggota DWP Provinsi menyadari betul akan pentingnya organisasi tersebut sebagai wadah persatuan dan memiliki rasa tanggung jawab memajukan organisasi, selain itu semua anggota hendaknya dapat mengambil peran untuk merumuskan program kerja yang akan bermanfaat bagi semua anggota, program realistis dan terukur serta dapat membawa perubahan-perubahan penting dalam organisasi DWP Penasehat DWP Kementerian PANRB, Ny. Erni Guntarti Tjahjo menyebutkan, tujuan dari Musyawarah Kerja Provinsi tersebut adalah untuk mensosialisasikan keputusan musyawarah Nasional Dharma Wanita Persatuan Pusat, menetapkan program kerja dalam rencana strategis lima tahunan kedepan "Tugas pokok DWP yaitu membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental. Atas nama pribadi dan seluruh jajaran pengurus dharmawanita menyampaikan penghargaan kepada pengurus dan anggota dharmawanita persatuan provinsi Sulawesi barat yang telah melaksanakan musyawarah provinsi DWP Sulbar yang dapat bermanfaat bagi para pengurus, anggota dan seluruh masyarakat yang ada,” ujar Erni Sekprov Sulbar, Muhammad idris mengemukakan, berdasarkan intruksi dan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Website Seminar (Webinar) bertema netralitas dan kewaspadaan politisasi ASN dalam Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Senin 10 Agustus 2020. Kegiatan yang gelar secara virtual itu, diikuti melalui aplikasi zoom meeting di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan itu MenPANRB Tjahjo Kumolo. Webinar diselenggarakan untuk semakin memahami netralitas ASN dalam pemilu, mendapatkan masukan dan referensi aktual mengenai kepemiluan dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Pada kesempatan itu, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada harus ditegakkan dan diawasi secara cermat, agar proses pelaksanaan Pilkada dan penyelenggaraan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. "Bagaimana kita mengawasi dan mencermati, antara Pilkada, Proses Pilkada sehingga penyelenggaraan pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya profesionalisme, Netralitas, Akuntabilitas ada keputusan yang harus efektif dan efisien, keterbukaan non diskriminatif yang menjaga keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan. Saya kira ini yang harus di pahami oleh teman-teman ASN semuanya." tegas Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo berharap, Pilkada serentak yang di gelar tahun ini di tengah pandemi Covid-19 bisa terlaksana dengan tetap menerapkan etika dalam berpolitik, serta tidak lupa tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. "Harapan kami Pilkada serentak 2020 yang ini juga seiring dengan masih adanya pandemi Covid 19, mudah-mudahan dengan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, disiplin untuk berpolitik yang wajar ada etika politik, kemudian ada komitmen partai politik, komitmen para calon untuk tidak menggerakkan ASNnya. Ini juga saya kira bagian-bagian yang harus terus kita cermati,"ujar mantan Mendagri RI itu Pada kegiatan itu, dilanjutkan diskusi dengan materi terkait potensi gangguan netralitas dan politisasi ASN dalam pilkada mendatang, yang dibawakan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Nilai Dasar,…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat pematapan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke-75 di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 10 Agustus 2020. Berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, rapat tersebut dipimpin oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, untuk menyukseskan program HUT Kemerdekaan RI tahun ini, pemerintah akan menggelar upacara menjadi dua bagian. Hal itu dilakukan demi mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid 19. "Upacara pada akhirnya akan kita lakukan menjadi dua bagian, yakni upacara mandiri yang akan kita selenggarakan sebelum detik - detik Proklamasi secara nasional dan dilanjutkan dengan upacara peringatan secara nasional melalui virtual, dimana seluruh Pemerintah Provinsi Se-Indonesia wajib mengikuti upacara secara penuh yang dilaksanakan di Istana Negara,"ucap Idris Menyambut HUT Kemerdekaan RI Ke-75, Idris meminta kepada panitia penyelenggara HUT RI Sulbar memberikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat, agar kiranya menghentikan aktivitas sejenak untuk melakukan sikap sempurna pada saat 17 Agustus, di mulai pukul 11:17 - 11:20 Wita. "Bagaimana caranya kita betul-betul mencapai upacara tahun ini menjadi upacara milik warga negara, dimana warga memiliki peran melakukan penghormatan selama tiga menit saja untuk memberikan apresiasi upacara tahun ini. Kegiatan ini akan di mulai dengan bunyi sirine yang terdapat di tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pura serta tempat lainnya,"tutur Idris. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, menghimbau seluruh peserta undangan yang akan hadir mengikuti upacara agar kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti tetap memakai masker, cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Terkait Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Hamzih mengungkapkan, ada delapan orang terpilih dari kabupaten se-Sulbar yang akan mengikuti proses pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar. "Tentunya mereka sudah mengikuti rapid tes dan semua Paskibraka itu bebas dari Covid 19,"tandas Hamzih Untuk Veteran, lanjut Hamzih, akan ada satu perwakilan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui video conference, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 10 Agustus 2020. Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) Se- Indonesia tersebut, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian. Dalam kegiatan tersebut, turut dirangkaikan sosialisasi penerapan disiplin protokol Covid-19 yang juga dihadiri Ketua Umum TP. PKK Pusat, Tri Tito Karnavian dan diikuti para Ketua TP. PKK Se-Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri RI, Tito Karnavian berharap, Pemda dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. Selain itu, juga melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan stakeholder terkait. Tito menuturkan, dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa hal, yakni peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD, serta melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efesiensi penggunaan anggaran daerah. “Kami melihat dampak ekonomi relatif rendah, maka dari itu tolong betul-betul ini waktunya dapat membantu dan menstimulasi para pengusaha terutama para UMKM,”himbau Tito Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad idris, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran, Sulbar merupakan salah satu provinsi dari 15 provinsi yang masuk kategori daerah yang mendapat perhatian khusus. Olehnya itu, Idris berharap kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar dapat mendorong penyerapan anggaran dengan semaksimal mungkin, sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat lebih bergerak. “Semua harus bisa membuat perhitungan dan segera merealisasikan target-target yang ada di semua OPD, terutama di lingkup Pemprov Sulbar,”pungkasnya Sementara itu, terkait sosialisasi penerapan disiplin protokol Covid-19, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta seluruh…

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments