Kominfo Sulbar -- Pengurus Provinsi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Sulbar masa bakti 2018-2022 resmi dilantik melalui video conference di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 9 Maret 2021. Pelantikan Pengurus Provinsi Perwosi Sulbar yang diketuai Ny. Andi Ruskati Ali Baal, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Perwosi, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian. Pelantikan Pengurus Provinsi Perwosi Sulbar dilakukan secara kolektif melalui virtual dengan tujuh provinsi lainnya, yakni Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Riau. Ketua Umum Perwosi, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian mengatakan, pelantikan tersebut sangat penting sebab Perwosi di berbagai daerah merupakan salah satu organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain itu, menjadi salah satu pelopor penggerak untuk masyarakat agar dapat mencintai olahraga, khususnya pada kaum perempuan dan keluarga. Tri Suswati berharap, dengan kepemimpinan yang baru kiranya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan menyesuaikan dengan keadaan pandemi covid 19. Ketua Perwosi Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, pelantikan tersebut merupakan suatu kebanggaan baginya selaku Ketua Perwosi Sulbar. "Dengan amanah yang diberikan sebagai pengurus di tingkat provinsi, saya berharap kiranya kebanggaan tersebut dapat dirasakan oleh insan wanita olahraga di seluruh Indonesia melalui prestasi gemilang olahraga di kancah dunia,"ucap Andi Ruskati Andi Ruskati menyatakan, melalui Perwosi dirinya berkomitmen memberi yang terbaik guna mewujudkan wanita Indonesia yang sehat dan bugar, demi membentuk keluarga sejahtera yang cinta olahraga dengan mengedepankan prinsip organisasi. "Melalui Perwosi mari kita galakkan dan jadikan olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup serta mengajak masyarakat untuk ikut berolahraga, karena dengan olahraga imun kita menjadi kuat, dengan imun kuat kita lawan virus corona," ajak Andi Ruskati. (farid)

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelayan publik di Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 10 Maret. Gubernur Ali Baal Masdar yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Barat, menyemangati para petugas dan peserta vaksinasi. Ia berharap vaksinasi berjalan lancar dan aktifitas segera kembali berjalan normal, namun tidak mengabaikan protokol kesehatan. Pemantauan dilakukan di tiga lokasi. Yakni di Gedung Gabungan Dinas Pemkab untuk vaksinasi bagi para pejabat dan aparat Pemkab Polman, di aula Polres untuk anggota Polres, dan RS TNI-AD Polewali untuk jajaran Kodim 1402 Polman. Dialog dengan petugas vaksinasi, Ali Baal Masdar memastikan semua proses berjalan lancar. Gubernur menyemangati peserta vaksinasi, agar tidak gugup atau diliputi keraguan soal vaksin. "Kita semua harus semangat, untuk menangkal dan mencegah penularan covid -19 dengan vaksinasi," mantan Bupati Polman dua periode itu, meyakinkan. Pemantauan dilakukan Gubernur Sulbar didampingi Wakil Bupati Polman Natsir Rahmat, Tenaga Ahli Gubernur M Danial dan Amiluddin Aco, dan Kadis Kesehatan Suaib Nawawi. Di Polres Polman, didampingi Kapolres AKBP Ardi Susanto, sedangkan di RS TNI dadampingi Dandim 1402 Letkol. Arh. Heri Purnomo. Kepada wartawan, Gubernur menyatakan apresiasi terhadap pelaksanaan vaksinasi yang berjalan dengan baik. Kita berharap vaksinasi tahap berikutnya juga berjalan lancar, baik ASN dan tenaga non ASN Pemkab, anggota Polres dan anggota Kodim 1402 Polman. “Pelaksanaan vaksinasi bagi para pelayan publik, yaitu ASN dan non ASN, begitupun anggota Polres dan Kodim, kita melihat semua berjalan lancar, “ kata Ali Baal Masdar. Gubernur mengimbau masyarakat tidak terpengaruh berita atau informasi yang tersebar, terkait dampak negatif lantaran vaksinasi. Ia mengatajan, vaksinasi adalah upaya terbaik agar aktifitas dapat kembali berjalan normal. "Kita berharap semuanya berjalan lancar, setelah vaksinasi aktifitas masyarakat juga kembali berlangsung normal,“ tandasnya. Kendati penularan virus corona berjalan seiring waktu, namun berangsur terus melandai. Ali Baal memastikan, vaksin yang dipilih pemerintah telah melewati sejumlah tahap dan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan hal yang terpenting dalam menyusun dokumen perencanaan adalah perlu adanya gagasan baru atau inovasi-inovasi baru yang dihasilkan pada aspek produktivitas. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, yang berlangsung di Hotel Meganita, Jalan Pattalundru, Mamuju, Selasa 9 Maret 2021. "Jangan fokus pada dokumennya, akan tetapi kita harus berbicara mengenai konten baru atau gagasan-gagasan baru,"tegas Idris Idris mengungkapkan, tantangan di Sulbar saat ini adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada dan ketika berbicara mengenai potensi pada sektor perikanan yang tak terbatas, mempunyai perbandingan ketika berbicara mengenai kemiskinan yang titik tertinggi di Sulbar itu adalah nelayan. "Ini artinya antara kebanggaan atas potensi dengan capaian-capaian kesejahteraan itu kita ada problem dan problem. Selama ini kita hanya menggambar hal-hal yang kecil dan berantakan, yang seharusnya kita menggambar hal-hal yang kecil dari gambar yang besar akhirnya kita berbicara kesejahteraan masyarakat Sulbar dari sektor kelautan dan perikanan,"kata Idris Lebih lanjut, Idris mengatakan, sangat menyedihkan kalau bagian-bagian elementer diabaikan, pendataan yang amburadul, perencanaan yang bongkar pasang dan kurang connecting dengan pemerintah pusat. Mengenai pemanfaatan teknologi, Idris menegaskan, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan harus menjadi level pertama penguasaan teknologi, sebab hal tersebut yang akan mendorong perubahan organisasi ke arah teknologi. "Tanpa hal itu tidak mungkin sekarang ini kita mampu bersaing menjual produk-produk hasil kelautan kita, kalau kita hanya memproduksi tanpa ada market basisnya teknologi,"pungkasnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fadli Syamsuddin mengatakan, saat ini pihaknya hanya berfokus pada input yang di dalamnya terdapat program, sehingga tidak mengukur efektivitas sampai dimana, sebab efektivitas itu terkait dengan outcome yang tentunya lebih dari input. "Saya melihat selama lima bulan di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi ini, kita tidak mengukur efisiensi sampai seberapa besar, kita lebih fokus kepada prosedur anggaran kita yang terkendala dan…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar tentang Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Tahap Pertama Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana , dan Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, serta Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana, dan Penyaluran Logistik, yang berlangsung di Tenda Darurat DPRD Sulbar, Senin, 8 Maret 2021. Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, rapat tersebut terbagi atas tiga bagian yaitu, Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana, Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana serta Pansus Pengawasan Penggunaan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pascabencana dan Penyaluran Logistik. Disampaikan, Pansus DPRD Sulbar dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan, monitoring, mengumpulkan data, dan menyerap informasi serta melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan Pemprov Sulbar serta instansi terkait dalam melaksanakan percepatan koordinasi/konsultasi kepada setiap pemangku kepentingan. "Pansus memulai menyusun rencana kerja mulai dari rapat - rapat, hingga melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran logistik ke wilayah - wilayah yang terkena dampak, serta melakukan pertemuan dengan Pemkab Mamuju dan Pemkab Majene,"ucap Suraidah Juru Bicara Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Firman Argo Waskito menyampaikan beberapa poin, yaitu mendesak pemerintah provinsi segera berkoordinasi ke pemerintah pusat agar mengeluarkan Inpres Percepatan Pemulihan. Selanjutnya, menyediakan rumah layak huni bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan bahwa setiap warga negara korban bencana berhak memperoleh rumah layak huni. Kemudian, standar penetapan rehabilitasi dan rekontruksi harus juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kajian akademik yang dibutuhkan serta kelakayakan pemanfaatan dengan pertimbangan, serta diharapkan Pemprov Sulbar dalam percepatan penanganan pasca gempa agar segera membuat Rencana Rehabiltasi dan Rekontruksi…

Kominfo Sulbar -- Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Djamilah, mengikuti Rapat Evaluasi Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Pendopo Rujab Bupati Majene, Senin 8 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Ruskati berharap tim gugus tugas dapat bekerja dengan serius dan ikhlas, agar indikator kita bisa mendapatkan predikat yang sesuai diinginkan, minimal predikat pratama. Anggota Komisi IIX DPR RI tersebut juga mengajak pengurus TP PKK kabupaten untuk ikut berpartisipasi dan bekerja sama, karena dalam beberapa program pokok kerja PKK ada beberapa hal yang memang sangat erat kaitannya dengan KLA tersebut. "Yang penting bagaimana dalam tim gugus ini ada keseriusan dalam bekerja, ada kolaborasi. Kita harus ikhlas bekerja demi bisa membangun daerah kita tercinta ini, supaya provinsi kita mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain diluar sana," kata Ruskati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana, Djamilah mengatakan, memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dibutuhkan kerja-kerja orkestra baik itu dari pemerintah sendiri maupun dari organisasi. Mantan Asisten Bidang Administrasi Setda Sulbar juga mengungkapkan , sebenarnya Kabupaten Majene ini sudah siap dievaluasi dari tahun 2016, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di 2020 dan kebijakan nasional, jadi penilaiannya ini baru dapat terlaksana di 2021. Untuk penilaian dan penginputan itu berakhir pada tanggal 12 April. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen bersama oleh Tim penggerak PKK dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Majene menuju Kabupaten Layak Anak, melalui advokasi kebijakan, fasilitasi, meditasi, pendampingan dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, agar semua anak dapat hidup tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Ayu)

Kepala Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik (Kadis Kominfopers) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap kedua di Puskesmas Rangas, Selasa, 9 Maret 2021 Safaruddin Sanusi DM telah melakukan vaksin tahap pertama pada tanggal 23 Februari, dan menjadi pejabat pertama lingkup Pemprov Sulbar yang menerima suntikan vaksin. "Alhamdulillah, hari ini saya telah menerima suntikan vaksin kedua di Puskesmas Rangas Mamuju,"kata Safaruddin Safaruddin mengaku tidak pernah merasakan gejala apapun usai menerima suntikan vaksin kecuali hanya merasakan ngantuk satu jam setelahnya. "Karena itu saya meminta masyarakat untuk tidak takut menerima vaksin. Karena vaksin ini aman, saya merasakan sendiri,"ujar Jubir Satgas Covid-19 Sulbar itu Lebih lanjut Safar mengemukakan,, sebagai warga negara Indonesia yang baik harus sami'na wa'atona terhadap anjuran pemerintah demi kebaikan bersama. "Apalagi pemerintah pusat melalui BPOM sudah membolehkan, Ikatan Dokter Indonesia juga mengatakan aman dan MUI mengatakan halal, sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak menerima vaksin, kita harus sukseskan vaksin, tidak mungkin pemerintah ingin cederai masyarakat,"tuturnya Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, selain menerapkan protokol kesehatan , juga harus melakukan vaksinasi. (kominfosulbar)

Kominfo Sulbar- Salah satu misi Gubernur Sulbar adalah Sulbar harus mampu bersaing melalui sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, unggul dan berbudaya. Misi ini bisa terealisasi melalui pembinaan siswa berprestasi, sehingga putra dan putri Sulbar yang berprestasi mampu mendorong perubahan pola pikir masyarakat Sulbar untuk semakin maju nantinya. Hal tersebut ditekankan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri acara Pembinaan Siswa Berprestasi melalui video conference di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 8 Maret 2021. "Kita menginginkan anak-anak berprestasi di Sulbar ini bisa melanjutkan sekolah mereka di universitas terbaik. Melalui pembinaan ini kita menginginkan pembinaan berprestasi di bidang pendidikan esakta, namun bukan berarti bidang pendidikan lainnya tidak kita lakukan pembinaan,"kata Ali Baal Ali Baal berharap, kedepan para siswa-siswa berprestasi yang berasal dari Sulbar mampu mengabdi pada bidang-bidang, seperti menjadi dokter, angkatan militer, angkatan kepolisian dan pada instansi swasta yang berkualitas. "Semua hal itu akan kita dorong pada pembinaan siswa berprestasi,"ucap Ali Baal Gubernur Sulbar menegaskan, Sulbar tidak boleh tertinggal terlalu jauh dari daerah lainnya dari segi SDM dan juga pendidikan. Olehnya itu, Ali Baal berpesan, jangan pernah berhenti belajar dan mengukir prestasi, sebab prestasi yang diraih para siswa merupakan salah satu bukti Sulbar mampu bersaing di bidang SDM. "Untuk itu pembinaan seperti ini harus dilakukan secara rutin dan pertemuan-pertemuan membahas pendidikan juga harus dilakukan sesering mungkin,"tandasnya. Kapela Disdikbud Prof Gufran Darma Dirawan mengatakan , sebanyak 120 siswa terbaik yang dipilih untuk dilakukan pembinaan secara khusus agar dapat lolos ke seluruh univesitas unggulan di Indonesia. "Kita tes mereka (siswa) dengan soal yang sama dan setara dengan SNPTM dan tidak pernah dikerjakan oleh orang, hasilnya 19 anak-anak nilainya diatas 700 poin, 19 orang ini diyakini dapat lolos diseluruh universitas terbaik di Indonesia. Termasuk masuk Akpol, Akmil dan IPDN,"kata mantan WR II UNM itu. Kemudian, lanjut Gufran, masih ada sekira 84 orang nilainya di atas…

Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal melantik Ny.Rahmatia Lukman sebagai Ketua TP PKK Majene sisa masa jabatan 2016-2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin, 8 Maret 2021 Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus TP PKK Majene sisa masa jabatan 2016-2021, dan terima kasih kepada Ketua TP PKK sebelumnya , Ny. Patmawati Fahmi beserta jajaran pengurus PKK selama menjabat sebagai Ketua TP PKK telah menjalankan yang menjadi 10 kegiatan program PKK " Meskipun sisa masa jabatan, semoga masa tiga bulan amanah dalam menjalankan program PKK, dan bisa melaksanakan program pokok PKK," kata Andi Ruskati. Anggota DPR RI komisi IX tersebut juga mengemukakan, TP PKK adalah mitra pemerintah , dan berharap kepada Ketua PKK yang baru melanjutkan apa yang telah dirintis pengurus PKK sebelumnya agar PKK dan masyarakat tetap bisa berperan dalam membantu pemerintah. Ia juga meminta kepada Bupati Majene untuk diberikan peluang kerjasama dengan PKK, karena banyak hal yang bisa dikerjakan oleh PKK. Sesuai petunjuk Mendagri, Tito Karnavian pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas ) IX PKK, beberapa program yang harus mendapat perhatian PKK adalah penurunan angka stunting dan pernikahan usia dini. Di akhir sambutan, Ruskati tak lupa mengingatkan untuk senantiasa tetap memperhatikan protokol kesehatan, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19. " Selain memperhatikan protokol kesehatan, salah satu cara memutuskan mata rantai covid-19 adalah vaksin, " sebut Ruskati. Bupati Majene yang juga merupakan Dewan Pembina PKK, Lukman menyampaikan selamat keada pengurus TP PKK yang baru dilantik, semoga sisa waktu ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi tinggal tiga bulan, tapi diharapkan dapat berbuat semaksimal mungkin. "Dan ini tentunya harus mendapat dukungan dari jajaran pengurus PKK kabupaten serta support dari pengurus PKK provinsi," kata Lukman. Dikatakan, selama ini organisasi PKK sudah bekerja sesua…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri menggelar Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Tahun 2021, yang digelar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Senin, 8 Maret 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memberikan apresiasi kepada Basarnas mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kesiapsiagaan memberi pertolongan terhadap korban kecelakaan atau bencana yang tidak dapat diprediksi. "Kesiapsiagaan perlu menjadi perhatian, mengingat negara kita berada pada posisi strategis aktivitas transportasi udara maupun maritim. Indonesia juga terletak diatara tiga lempengan dunia, yaitu lempengan eurasia, lempengan Indo Australia dan lempengan pasifik, " kata Ali Baal. Ia juga mengingatkan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Majene dan Mamuju, 15 Januari lalu, dan beberapa kejadian bencana dan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dan materi, untuk itulah peran Basarnas sangat diperlukan memberikan pelayanan SAR dalam pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban walau dengan keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia , Basarnas telah menunjukkan hasil kerjanya yang dirasakan oleh masyarakat. " Pelatihan ini diharapkan dapat betul-betul menghasilkan tersedianya potensi masyarakat atau instansi yang siap mendukung tugas operasi SAR dalam pencarian dan pertolongan. Dengan pelatihan, peserta akan memeroleh pengayaan, pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan pembentukan sikap mental yang siap bekerja untuk kemanusiaan.Minimal pelatihan dapat dilakukan dua kali dalam setahun dengan melibatkan Basarnas, BPBD, Dinsos, PMI, Satpol PP," sambung Ali Baal. Diapun berpesan agar peserta pelatihan senantiasa memperhatikan keselamatan dalam proses pelatihan. "Selamat bekerja. Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar. Saya berharap juga saudara-saudara menjaga kualitas pelatihan, sehingga hasil pelatihan ini akan optimal untuk menunjang tugas-tugas operasi sar secara cepat, tepat, handal dan aman," kata mantan Bupati Polman itu Ia juga mengingatkan soal Covid-19, walaupun ada vaksinnya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. (farid)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengikuti Penyerahan Simbolis Penggalangan Dana Bantuan Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk bencana di berbagai daerah Indonesia melalui vidcon di Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu, 6 Maret 2021. Secara simbolis penyerahan bantuan sebesar Rp1.750.000.000 miliar dilakukan oleh Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, Muhammad Nurdin Subendi, kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Pada kesempatan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Sulbar mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas bantuan sosial yang diberikan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dari pimpinan dan karyawan-karyawati OJK. "Insyaallah bantuan ini akan kami gunakan untuk masyarakat Sulbar terdapak gempa,"kata Ali Baal Ali Baal menuturkan, sejak penetapan tanggap darurat pada 15 Januari hingga 5 Februari 2021 kondisi infrastruktur dan fasilitas umum rusak parah mengakibatkan kegiatan perekonomian, dunia usaha dan perbankan berhenti total. Masalah pengungsian, logistik dan perumahan untuk masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI, Polri dan relawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan pembenahan, terutama penanganan tenda-tenda pengungsian, penyediaan logistik, pelayanan kesehatan dan pencarian serta penyelamatan korban gempa, tanah longsor dan banjir. "Kejadian gempa tanggal 14 dan 15 Januari 2021 telah meluluhlantahkan Kabupaten Majene dan Mamuju dengan korban jiwa 104 orang meninggal, tiga orang dinyatakan hilang akibat longsor dan luka-luka sebanyak 3.369 orang,"bebernya Lebih lanjut, Ali Baal menyampaikan, saat ini pemerintah daerah telah melakukan pemulihan roda perekonomian, yakni dengan memastikan sarana perekonomian berupa pasar, minimarket, rumah makan, hotel dan perbankan sudah berjalan. Dilanjutkan dengan pengembalian layanan pemerintahan serta dapat memastikan jalannya layanan pemerintah melalui OPD, baik di tingkat provinsi, kabupaten Majene dan Mamuju dengan mempertimbangkan kondisi bangunan yang ada. Pengembalian operasional fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan memastikan sudah beroperasinya penerangan listrik, SPBU, air bersih, sarana transportasi, sarana kesehatan dan tempat-tempat…