Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BKKBN yang dilaksanakan secara virtual , Kamis, 25 Maret 2021. Pada kesempatan tersebut, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar juga mengajak kepada seluruh keluarga di Sulbar mensukseskan program pendataan keluarga yang akan dilaksanakan oleh BKKBN 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. "Melalui pendataan keluarga 2021, akan mencerminkan implementasi program yang terkoordinasi dan terintegrasi antar sektor dengan sasaran yang sama. Ini juga merupakan kunci untuk mengakselerasi capaian program Bangga Kencana, seperti sinergitas program MARASA milik Pemerintah Sulawesi Barat, serta program kampung KB,"kata Enny Enny juga mengatakan, sinergitas program antar sektor baik yang sifatnya program nasional, maupun program yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat menanggulangi beberapa isu strategis kependudukan di wilayah Sulbar, seperti tingginya angka stunting. "Melalui rakerda 2021, dengan mengangkat tema meningkatkan upaya dan strategi dalam rangka percepatan implementasi Bangga Kencana melalui lintas sektor dimasa pandemi Covid-19, menunjukkan betapa besar harapan kita untuk bersama-sama membangun keluarga, mewujudkan keluarga kecil, keluarga yang berkualitas, sebagai wujud nyata dan tujuan program Bangga Kencana,"urai mantan anggota DPR RI itu. Enny yang juga merupakan mantan Ketua TP PKK Sulbar itu juga menyampaikan, di tahun 2021 ini , harus berperang melawan stunting dengan meningkatkan asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak, serta menunjukkan target BKKBN dalam mendewasakan usia pernikahan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki belum tercapai hal tersebut menjadi tantangan bagi semua, serta angka kematian ibu dan bayi belum bisa kita turunkan secara signifikan, kemudian keterbatasan tenaga para penyuluh KB yang sangat berdampak terhadap capaian target program Bangga Kencana di Sulbar. "Berbagai persoalan tersebut tidak dapat kita selesaikan dalam waktu singkat tanpa adanya perubahan pola pikir, kepedulian spirit, dan etos kerja yang tinggi. Selain itu, juga dibutuhkan kualitas akurasi data baik yang berkaitan dengan stunting maupun…

Briket tempurung kelapa merupakan salah satu usaha yang bisa mengangkat perekonomian di Sulbar jika ditekuni dan mendapat dukungan. Yah , itulah salah satu usaha yang dilakoni oleh Sudirman, pemuda asal Desa Parappe , Kecamatan Campalagian yang saat ini mampu menjadi exportir briket tempurung kelapa. Tak tanggung-tanggung, tiga negara menjadi tujuannya yaitu, Jordania, Arab dan Mesir. Sudirman Abu mengatakan, usaha yang dilakoni tersebut bergerak di bidang pabrik briket untuk rokok Shisha, dimana per harinya bisa memproduksi sebanyak 10 ton Shisha. Namun, karena peralatan yang masih minim, sehingga dalam per harinya Ia hanya mampu memproduksi briket sebanyak empat ton. "Produksi pabrik kami bisa mencapai 10 ton per hari, namun dikarenakan beberapa kendala termasuk peralatan oven yang masih kurang, maka perharinya hanya mampu memproduksi empat ton saja. Kalau kita sudah tambah open sekitar tujuh unit, maka kita sudah bisa memproduksi 10 ton per harinya dan satu bulannya bisa mencapai 300 ton. Dan , kendala kami ada pada peralatan oven yang sudah full. Dan ini yang kami harapkan adanya bantuan dari pemerintah, sehingga bisa lebih berkembang," kata Sudirman. Ia juga menyebutkan, saat ini Dubai dan Turki juga melakukan permintaan, namun kapasitas pabrik kecil sehingga belum bisa memenuhi permintaan mereka. Dijelaskan , dalam proses produksi bahan bakar yang digunakan berasal dari kayu limbah yang sudah tidak terpakai ditambah dengan sabut kelapa. Sekedar diketahui, Sudirman Abu merupakan salah seorang pemuda Parappe lulusan SD yang berhasil menjadi eksportir dan mampu mempekerjakan sebanyak 217 karyawan. Dalam mendukung pengembangan pabrik briket tempurung kelapa tersebut, Rabu, 24 Maret 2021, itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berkunjung ke CV. Hikmah Surabaya Arang unruk melihat langsung aktivitas dan pengolahan briket tempurung kelapa yang terletak yang bergerak di Dusun Pajjalungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat melakukan kunjungan ke pabrik briket tempurung kelapa menyampaikan kebanggaan tersendiri,…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan rapat bersama dengan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI, Pahala Nainggolan melalui video conference , Rabu , 24 Maret 2021. Dari Aula Kantor Bappeda Polman, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengikuti rapat tersebut , dan membahas tentang Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta Sebagai Pelaksanaan Srategis Nasional Pencegahan Korupsi ( Stranas PK), di bidang komplikasi data izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit . Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, rapat bersama dengan Deputi Pencegahan KPK membahas kebijakan satu peta. " Melalui kebijakan satu peta yang digagas oleh KPK maka tidak akan terjadi lagi lahan yang tumpang tindih," kata Ali Baal Masdar Ia juga menyampaikan, dengan adanya satu peta tersebut , diharapkan kedepannya para investor yang akan berinvestasi lebih mudah mendapatkan sebuah gambaran lahan yang dapat dikelola di Sulbar " Harapan kita bagaimana yang kita rencanakan terkait keinginan Deputi KPK yaitu kebijakan Satu Peta yang berkaitan erat dengan data -data yang diinginkan, yang tentunya harus sinkron dengan perusahaan-perusahaan yang ada dan harus diketahui oleh para bupati terkait. Terkait kesiapan data, juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Kominfo dalam penyiapan Satu Data Indonesia , dan tentunya harus didukung oleh OPD-OPD terkait," tandas Ali Baal. Kepala Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan melalui pertemuan tersebut menyampaikan, rapat tersebut dalam rangka menciptakan implementasi Satu Peta di Indonesia. Dimana tujuan utama aksi ini adalah adanya satu peta secara nasional, dimana kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi adalah salah satu upaya percepatan implementasi kebijakan satu peta. Pahala Nainggolan menuturkan, rencana aksi ini setiap enam bulan dilaporkan kepada Presiden RI apakah rencananya aksinya maju atau tidaknya serta bagaimana perbaikannya pada izin usaha. " Rencana aksi ini telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah sejak tiga tahun terakhir , dan…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka pemaparan hasil asesmen kesiapan terkait penerapan Whistleblowing Sistem Tindak Pidana Korupsi (WBS TPK) Terintegrasi di Sulbar, Pemprov Sulbar menggelar pertemuan bersama Tim KPK RI di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 24 Maret 2021. Pertemuan tersebut dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam pertemuan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, dalam penerapan WBS TPK Terintegrasi dibutuhkan komitmen pimpinan OPD, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian dari komitmen itu sendiri. "Menerapkan WBS TPK tidak cukup hanya dengan komitmen saja, namun perlu adanya perjanjian dari komitmen tersebut, misalnya dalam bentuk fakta integritas,"pungkas Idris Idris mengatakan, salah satu bagian di dalam fakta integritas adalah bertanggujawab atas terbangunnya budaya pengaduan atau pelaporan TPK dari OPD itu sendiri. "Menjadi koreksi besar bagi pimpinannya apabila di OPD tertentu tidak ada aduan dari dalam, namun justru ada dari luar dan cukup bukti,"tandas Idris Tim KPK RI, Emirzal mengatakan, asesmen kesiapan organisasi dilakukan untuk menilai kesiapan mitra dalam mengimplementasikan WBS TPK terintegrasi. "Asesmen yang dilakukan meliputi, komitmen pemimpin tertinggi, kebijakan, budaya organisasi dan aplikasi yang terkoneksi,"ucap Emirzal. (mhy)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Marasa Tahun 2021 sekaligus Evaluasi Program Marasa Tahun 2021 yang berlangsung di Hotel Ratih, Polewali Mandar, Selasa, 23 Maret 2021. " Program Mandiri, Cerdas dan Sehat merupakan salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar 2017-2022, untuj melepas Sulbar dari daerah tertinggal, dan juga diharap bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, berkembangbya potensi desa , ssrta dapat menekan angka kemiskinan kita di Sulbar," kata Gubernur Ali Baal Masdar Ia juga menyampaikan, program Marasa diharapkan dapat menjadi sebuah model pembelajaran di dalam perencanaan program kegiatan desa berbasis pada tata data yang ada di desa dan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat baik dengan melihat potensi dan produk unggulan yang ada di desa serta permasalahan yang dihadapi oleh desanya sendiri. " Untuk itu , perlu perhatian dan sinergi dari para OPD utamanya dalam memfokuskan beberapa beberapa program yang bisa memberikan kontribusi siginifikan terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)," kata Ali Baal Masdar. Masih kata Ali Baal Masdar, rapat koordinasi program Marasa yang dilakukan kiranya dapat dijadikan wadah diskusi untuk merumuskan poin-poin penting terhadap program yang sudah berjalan dan menemukan kekurangan serta mencari solusi untuk memperbaikinya. "Ini harus dilakukan demi terwujudnya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar pada umumnya," sambungnya. Disebutkan, program Marasa saat ini merupakan tahun ketiga , dan kebijakan pemerintah daerah untuk lebih menyentuh program Marasa di 43 desa, dan juga menyasar program Marasa perkotaan di Kelurahan yang menitikberatkan pada pola pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran Pemprov Sulbar dalam APBD sangat terbatas sehingga perlu memikirkan program Marasa yang dapat berkolaborasi dengan program CSR yang ada di wilayah Sulawesi Barat sehingga program tersebut dapat menjadi milik daerah seutuhnya " Saya berharap program Marasa ini tidak…

Kominfo Sulbar-- Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tahun 2021, merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terus dilanjutkan dan disampaikan melalui pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang berlangsung di Rumah Makan Cici Catering Mamuju, Senin, 22 September 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menekankan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat maupun daerah merupakan suatu organisasi yang harus melakukan wilayah bebas korupsi. "Bebas dari korupsi merupakan titik awal pencapaian pengakuan dan keberhasilan pemerintah untuk mewujudkan predikat wilayah bebas dari korupsi,"tandas Ali Baal Keepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro mengemukakan, pandemi Covid-19 masih belum berakhir, namun segala aktivitas pemerintah diharapkan dapat terus berjalan termasuk program kerja dan layanan publik. "Kerja dan layanan publik yang telah ditetapkan tetap harus dijalankan, tidak boleh menyerah sehingga kita bisa menjadi pemenang di masa pandemi, " Imbuhnya Kegiatan tersebut diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar tersebut, dihadiri langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Budi Sudaryono dan undangan lain. (farid/kominfo)

Launching pelayaran perdana perahu sandeq Pemprov Sulbar dan Bank Indonesia (BI) di Dermaga Mako Lanal Mamuju , Minggu, 21 Maret 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar hadir langsung melakukan launching perahu sandeq tersebut. "Perahu sandeq merupakan salah satu kapal yang sangat tangguh di tengah lautan, yang mencerminkan filosofi orang Mandar yang gagah berani mengarungi samudera,"kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Ali Baal mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda bernilai kebudayaan yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan budaya Sulbar melalui sandeq. "Perahu sandeq jika tidak dilestarikan, maka akan menemukan kepunahan,"tandas Ali Baal Gubernur yang akrab disapa ABM itu menyatakan, pemerintah daerah dapat mengangkat pariwisata melalui perlombaan sandeq race yang sering dilaksanakan Pemprov Sulbar tiap tahunnya, namun adanya pandemi Covid-19 agenda tersebut harus terpending dikarenakan pemerintah daerah tentunya taat pada aturan protokol kesehatan yang ada. Kepala BI Perwakilan Sulbar, Budi Sudaryono mengatakan, pihak BI selalu bertekad untuk terus berkontribusi membantu pembangunan daerah dimanapun berada, namun adanya berbagai kendala yang mengharuskan segala unsur konsen pada penyebaran Covid-19 serta pemulihan ekonom, maka menurutnya Launching Sandeq tersebut dinilai sangat cocok dilaksanakan. "Kami berharap sebagai warga Sulbar bisa kuat seperti sandeq ini dan ditengah tantangan yang ada kita harus maju terus seperti sandeq, walaupun ada ombak menghadang sandeq terus maju tanpa pantang mundur,"pungkas Budi Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemkesra, Setda Sulbar, Muh. Natsir, Asisten II Bidang Ekbang, Junda Maulana dan sejumlah pimpinan OPD. Usai melaunching secara resmi, Gubernur Sulbar bersama rombongan berlayar menggunakan perahu sandeq tersebut menuju Pelabuhan TPI Kasiwa Mamuju. (farid/kominfo)

Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Muh. Natsir, menghadiri rapat sekaligus menerima kedatangan Tim Kerja/ Tim Aju Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Posko Induk Transisi Darurat Kepemulihan Bencana Gempa Bumi Sulbar (Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar), Sabtu 20 Maret 2021. Kedatangan Tim Kerja/ Tim Aju Dari Kepulauan Babel, membawa bantuan berupa bantuan pembangunan sarana ibadah masjid yang akan dibangun di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, beserta paket bantuan sembako. Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Muh. Natsir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov Kepulauan Babel atas kedatangannya di Sulbar dengan membawa bantuan kemanusiaan tersebut. Disampaikan, dalam kegiatan pembangunan masjid dan distribusi sembako akan dilakukan kerjasama dalam hal transportasi, penyaluran dan kegiatan-kegiatan untuk melakukan survey dan pemetaan. "Jika kegiatan ini berjalan dengan baik, maka ada satu waktu Pemprov Kepulauan Babel dan Pemprov Sulbar akan melakukan peletakkan batu pertama dan juga akan melakukan distribusi sembako”tutur Natsir Ketua Babel Peduli, Ujang Supriyanto AR pada kesempatan itu memberikan apresiasi dan dorongan kepada masyarakat Sulbar agar cepat pulih kembali dari suasana duka yang dialami. Ujang mengatakan, berdasarkan pantauan Tim Babel, Desa Kabiraan merupakan desa terparah saat terjadinya gempa dan dalam pantuannya bukan semata-mata menunjuk atau melihat secara kasat mata saja, tetapi tim sudah melakukan assessment atau pengkajian. "20 Januari lalu sudah mengirimkan tim assessment ke Sulbar dan memutuskan melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana Babel Peduli untuk membantu pembangunan sarana rumah ibadah di Dusun Tapang, Desa Kabiraan,"beber Ujang Terkait bantuan sembako dan pembangunan masjid, Ujang menyampaikan, bantuan sembako tersebut anggarannya dialokasikan senilai Rp. 250 juta untuk seribu paket dan anggaran pembangunan masjid kayu dialokasikan sebesar 350 juta. "Semua bantuan berasal dari masyarakat dan Pemprov Kepulauan Babel. Selain itu, Polda Babel juga mendonasikan bantuan berupa paket sembako bagi masyarakat Ulumanda,"tutur Ujang Ia menambahkan, dengan menghibahkan dan membangun sebuah masjid kayu sebagai monumental, menandakan bahwa Kepulauan Babel…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dengan menggunakan sepeda motor, dan dibonceng oleh petani setempat, melihat langsung salah satu hasil kegiatan padat karya di Polewali Mandar, beberapa hari lalu. Gubernur berharap sarana yang ada akan lebih memudahkan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari. Karena itulah, sangat penting partisipasi mereka turut memelihara supaya bisa dimanfaatkan dalam waktu lama. "Saya berharap warga setempat ikut memelihara sarana yang ada, supaya pemanfaatannya bisa lebih lama," ujarnya. Program padat karya yang dilaksanakan Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 lalu, telah mendayagunakan 3.500-an tenaga kerja padat karya. Kegiatan yang dilaksnaakan melalui program padat karya tersebut berupa pengerjaan drainase, jalan tani, jembatan dan talud tersebar di enam kabupaten di Sulbar, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Bahtiar mengatakan, kegiatan padat karya yang dilaksanakan, alokasi anggaran berasal dari dana BTT (bantuan tidak terduga) refocusing penanganan Covid-19 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar. " Bentuk kegiatan padat karya tahun 2020 tersebar di enam kabupaten, menyerap 3.560 tenaga kerja menggunakan dana BTT hasil refocusing penanangan Covid- 19 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar," jelas Bahtiar, melalui Kabid P2TK Safri Buntumadika. Safri menyebutkan, kegiatan padat karya bidang infrastruktur tersebut dilaksanakan di enam kabupaten. Yaitu, Polewali Mandar dengan 86 titik lokasi yang menyerap 1.700 tenaga kerja, Kabupaten Majene , dengan 22 titirk lokasi yang menyerap 540 tenaga kerja, dan 22 lokasi di Kabupaten Mamasa yang menyerap 390 tenaga kerja. Untuk Kabupaten Mamuju, tersebar di 33 lokasi, menyerap 630 tenaga kerja, Kabupaten Mamuju Tengah delapan lokasi dengan 120 tenaga kerja, kemudian Kabupaten Pasangkayu tujuh lokasi yang menyerap 90 tenaga kerja. (rls)

Sulbar mengalami dua bencana besar, selain pandemi covid-19 juga bencana alam gempa bumi 6,2 magnitudo. Untuk itu dalam melakukan percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi Sulbar 2021, didiperlukan sebuah langkah akselerasi di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut ditekankan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada forum koordinasi dalam rangka rapat percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Sulbar 2021, yang berlangsung di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Maret 2021. "Yang paling pokok ialah bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi Sulbar 2021, sehingga diperlukan sebuah langkah akselerasi dalam hal tersebut,"ucap Ali Baal Lebih lanjut disampaikan, peningkatan kapasitas bagi Sulbar terutama dalam rangka membangun kembali perekonomian dan juga sumber daya manusia (SDM) pasca bencana alam gempa bumi dan pandemi covid -19 tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan keseriusan yang tinggi dan kerjasama seluruh stakeholder terkait baik unsur Pemprov Sulbar, forkopimda dan seluruh instansi terkait. "Untuk memiliki SDM profesionalisme berdaya saing tinggi tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan, dibutuhkan keseriusan seluruh unsur terkait. Saya mengharapkan, kedepan dilakukan rapat lanjutan dalam rangka lebih memantapkan harapan dan keinginan bersama demi terwujudnya Sulbar yang semakin maju dan malaqbiq,"ujarnya Terkait pelaksanaan rapat, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu mengatakan, rapat yang dilaksanakan merupakan salah satu agenda rutin pemerintah daerah dan forkopimda dalam rangka membahas isu-isu yang berkembang di provinsi ke- 33 di Sulbar Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Muh. Natsir mengemukakan, rapat yang dilakukan bersama Gubernur Sulbar merupakan salah satu cara untuk terus membangun sinergitas dan keharmonisan di jajaran forkopimda dan stakeholder terkait. "Rapat ini sangat penting kita lakukan demi kemajuan Sulbar pasca bencana alam, dimana nantinya sangat sinkron dalam pelaksanaan APBD dan pembangunan di Sulbar, sehingga dapat berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan pasca gempa bumi dan ditengah pandemi Covid- 19," tutur Natsir. Dalam kegiatan itu, Gubernur Sulbar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Natsir,…