Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, yang juga Ketua FKPPI Sulbar mengikuti Pembukaan Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus) Ke-III Keluarga Besar FKPPI secara virtual dari Rujab Wagub Sulbar, Jumat, 12 Maret 2021. Ketua FKPPI Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, FKPPI sebagai entitas bela negara dan agen perubahan tentu tidak boleh hanya berdiam diri. Dengan menguatkan paham kebangsaan yang telah menjadi sikap dasar FKPPI, baik sebagai sikap organisasi maupun sikap individu sebagai kader, integrasi nasional dapat selalu dipertahankan dan diperkuat. Khusus untuk Sulbar, Enny menyatakan, setelah pelaksanaan Rapimpus FKPPI ke-III, FKPPI Sulbar akan segera bergerak mengadakan bela negara untuk semua anggota FKPPI yang ada di Sulbar, sesuai arahan Bambang Soesatyo sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI. "Dengan tema yang diusung, Enny, berharap semua elemen bangsa bersinergi dan bersatu, serta tetap semangat menjaga kebersamaan," ujar Enny Rapimpus mengusung tema, konsolidasi organisasi untuk meningkatkan peran dan fungsi FKPPI melalui organisasi bela negara dalam memperkokoh ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara semakin dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit. "Upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek, baik ekonomi, sosial budaya, politik ideologi, dan beragam ancaman lainnya yang bersifat softpower,"ucap Bamsoet Selain itu, lanjut Bamsoet, termasuk juga menjaga kedaulatan pangan nasional dan mengkampanyekan gerakan ‘cinta produk dalam negeri’, menggalang aksi sosial kemanusiaan di masa pandemi Covid-19. Semua itu adalah bagian dari bela negara. "Upaya bela negara, selain sebagai hak dan kewajiban dasar, juga harus dimaknai sebagai kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, semangat pengabdian, dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara,"tegas Bamsoet Ia juga menerangkan, optimalisasi peran FKPPI dalam upaya bela negara dapat dilakukan secara…

Kominfo Sulbar -- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamasa ke-19 tahun dilakukan secara virtual , Kamis, 11 Maret 2021. Gubernur Sulbar, Alu Baal Masdar juga hadir dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamasa secara virtual dari Kediaman Gubernur Sulbar di Matakali Gubernur Ali Baal Masdar mengatakan, peringatan hari jadi tidak sekedar sebagai rutinitas dan euforia semata. " Pemprov Sulbar akan senantiasa memberikan perhatian untuk kemajuan kabupaten Mamasa, sebagaimana perhatian terhadap kabupaten lain di Sulawesi barat melalui berbagai program sesuai kemampuan, di bidang fisik maupun sumberdaya manusia, untuk mewujudkan Sulbar yang maju, sejahtera dan malaqbiq," kata Ali Baal Ia juga berharap agar semangat membangun daerah ini terus digelorakan, dengan terus berupaya mendayagunakan semua potensi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Harapan tersebut akan tercapai dengan memaksimalkan peran serta dan partisipasi semua pihak yang senantiasa merawat kebersamaan dalam keberagaman, menjaga soliditas, serta sinergitas, untuk kabupaten Mamasa yang maju, aman dan sejahtera. Mantan Bupati Polmandua periode itu juga berpesan untuk terus memelihara semangat persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman, serta kegotongroyongan yang merupakan potensi dalam membangun daerah ini. Pesan leluhur yang menjadi semboyan kabupaten Mamasa 'Mesakada Dipotuo Pantang Kada Dipomate' memiliki makna yang sangat dalam sebagai perekat kebersamaan dan penyemangat dalam membangun daerah. Mengingat pandemi covid-19 sampai saat ini masih mewabah, diminta agar semua pihak bisa memaksimalkan peran untuk mencegah dan memutus penyebran Virus corona dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara konsisten di setiap Aktivitas kehidupan. Di akhir sambutannya, tak lupa Ali Baal juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Masyarakat dan pemerintah kabupaten Mamasa atas kepedulian dan solidaritas terhadap para korban gempa 6,2 Magnitudo di kabupaten Mamuju dan Majene, beberapa waktu lalu. (Ayu)

Kominfo Sulbar- Pengurus Provinsi Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sulbar periode 2019-2023 resmi dilantik, Rabu 10 Maret 2021. Berlangsung di rujab Sekprov Sulbar, Pengurus Provinsi ISSI Sulbar yang dinahkodai Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dilantik langsung oleh Ketua Umum PB ISSI, Raja Sapta Oktohari secara virtual. Pelantikan dihadiri Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melalui video conference dari kediaman pribadinya di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan apresiasi yang besar atas terselenggaranya pelantikan Pengurus Provinsi ISSI Sulbar. Ali Baal menuturkan, meskipun dalam suasana serba terbatas selain karena pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga masih dalam pembenahan pasca musibah gempa bumi 6,2 magnitudo, Ia berharap kegiatan tersebut dapat dijadikan momen untuk bangkit bersama menuju perbaikan memelihara semangat kebersamaan dalam rangka menyempurnakan dan revitalisasi kewargaan di Tanah Sulbar, khususnya di cabang olahraga sport sepeda yang belakangan ini cukup diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan. "Olahraga sepeda semakin digemari oleh masyarakat banyak, bahkan tidak sebatas sebagai kegiatan olahraga semata melainkan juga menjadi gaya hidup. Olehnya itu saya berharap Pengurus ISSI dapat mengambil peran untuk menjadikan olahraga bersepeda terus berkembang agar nantinya menghasilkan calon-calon atlet balap sepeda yang handal dan berprestasi, mengharumkan nama Sulbar di tingkat nasional bahkan internasional,"kata Ali Baal Masih kata Ali Baal, pandemi covid-19 sejak kurang lebih setahun terakhir berdampak pada pelaksanaan beberapa event dan kegiatan olahraga. Meski demikian harapan besar agar kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat untuk berolahraga yang merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. "Saya berharap keberadaan ISSI Sulbar menjadi sarana untuk menguatkan semangat kebersamaan antar masyarakat penggemar sepeda dan sesama atlet untuk saling memotivasi dan meraih prestasi,"ujarnya Ketua Umum PB ISSI, Raja Sapta Oktohari mengemukakan, tugas ISSI yaitu mencari bibit-bibit atlet yang handal, pelatih, wasit dan melakukan event serta mengembangkan organisasi. Selaku Ketua Umum, Ia percaya para…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) se- Sulbar melalui virtual dari rumah jabatannya, Rabu 10 Maret 2021. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, provinsi maupun kabupaten masih sangat membutuhkan usaha yang maksimum untuk memastikan pengelolaan BMD secara utuh ditangani terutama dalam hal pencatatan dan perencanaannya. "Provinsi maupun kabupaten selalu diberikan catatan yang cukup membuat kami ini terkoreksi, bahwa memang ada pekerjaan yang belum kita kerjakan sebaik-baiknya, atau belum dikerjakan seoptimal mungkin khusus yang berkaitan dengan BMD,"ucap Idris Olehnya itu, Idris menyatakan, dalam forum seperti inilah dibutuhkan dukungan dan sharing yang baik mengenai BMD, sehingga kedepan betul-betul sudah berada pada sistem pengelolaan BMD yang tangguh. Idris mengungkapkan, dalam pengelolaan BMD terdapat kendala yang dialami baik yang di BPKPD, Inspektorat maupun di unit-unit kerja yang lain, yaitu ketersediaan tenaga yang memadai. "Ini merupakan pekerjaan rumah bersama, saya selalu menghimbau kepada teman-teman tidak ada keinginan untuk harus bagus sendiri dalam tanda kutip bahwa provinsi harus lebih bagus dari kabupaten, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana simultan bisa menjadi unit-unit kerja yang manajemen pengelolaan BMD bisa semakin baik,"tandasnya Idris mengapresiasi usaha yang terus dilakukan oleh KPK untuk mendampingi daerah yang baru ini agar tidak lalai mengelola sebuah target-target pengelolaan BMD.

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama beberapa Kepala OPD terkait, melakukan rapat tentang upaya resiko pengurangan bencana banjir, yang berlangsung di kediaman pribadi Gubernur Sulbar, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 9 Maret 2021. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berpesan kepada para kepala OPD yang ada agar mampu bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dan ikut berkontribusi dalam upaya memajukan pembangunan di Sulbar. "Tentu kita mau Sulbar yang kita cintai ini bisa maju, maka dari itu saya berharap agar orang-orangnya kita di Sulbar ini bisa bekerja untuk daerahnya. Kerjanya jangan hanya di mulut saja, tapi ada aksi di lapangan. Kita boleh berfikir untuk kebahagiaan masa depan anak cucu kita nantinya, tapi dengan tidak merusak tatanan hidup yang lain,"tutur Ali Baal Sehubungan hal tersebut, Ali Baal berharap kepala OPD mampu berinovasi dan aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Aksan mengatakan, dengan kondisi seperti ini Sulbar sudah harus peka terhadap bencana-bencana dengan menghitung faktor keberlanjutan lingkungan untuk memelihara hutan dan infrastruktur ramah lingkungan. "Nah ini untuk mengingatkan kita semua bahwa pada saat kita konstruksi itu sudah harus menghitung semuanya, dampak-dampak yang akan terjadi,"ucap Aksan Terkait regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sulbar, Akhsan mengatakan, untuk regulasi seperti itu sudah dihapuskan dan diganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Sementara itu, untuk masalah penanganan bencana banjir, Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah menyampaikan, persoalan banjir harus dihadapi secara terintegrasi, terpadu serta sinergi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait, sebab tentunya dalam hal tersebut bukan hanya Dinas Kehutanan saja yang harus disalahkan untuk menjawab permasalahan itu. "Kegiatan-kegiatan kami pada Dinas Kehutanan paling tidak untuk bisa mencegah, melindungi dan merawat hutan agar tidak terjadi banjir. Tetapi bukan hanya kehutanan yang satu-satunya merawat disitu, karena hutan juga sangat dibutuhkan hasilnya di masyarakat. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat…

Kominfo Sulbar -- Pengurus Provinsi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Sulbar masa bakti 2018-2022 resmi dilantik melalui video conference di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 9 Maret 2021. Pelantikan Pengurus Provinsi Perwosi Sulbar yang diketuai Ny. Andi Ruskati Ali Baal, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Perwosi, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian. Pelantikan Pengurus Provinsi Perwosi Sulbar dilakukan secara kolektif melalui virtual dengan tujuh provinsi lainnya, yakni Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Riau. Ketua Umum Perwosi, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian mengatakan, pelantikan tersebut sangat penting sebab Perwosi di berbagai daerah merupakan salah satu organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain itu, menjadi salah satu pelopor penggerak untuk masyarakat agar dapat mencintai olahraga, khususnya pada kaum perempuan dan keluarga. Tri Suswati berharap, dengan kepemimpinan yang baru kiranya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan menyesuaikan dengan keadaan pandemi covid 19. Ketua Perwosi Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, pelantikan tersebut merupakan suatu kebanggaan baginya selaku Ketua Perwosi Sulbar. "Dengan amanah yang diberikan sebagai pengurus di tingkat provinsi, saya berharap kiranya kebanggaan tersebut dapat dirasakan oleh insan wanita olahraga di seluruh Indonesia melalui prestasi gemilang olahraga di kancah dunia,"ucap Andi Ruskati Andi Ruskati menyatakan, melalui Perwosi dirinya berkomitmen memberi yang terbaik guna mewujudkan wanita Indonesia yang sehat dan bugar, demi membentuk keluarga sejahtera yang cinta olahraga dengan mengedepankan prinsip organisasi. "Melalui Perwosi mari kita galakkan dan jadikan olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup serta mengajak masyarakat untuk ikut berolahraga, karena dengan olahraga imun kita menjadi kuat, dengan imun kuat kita lawan virus corona," ajak Andi Ruskati. (farid)

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelayan publik di Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 10 Maret. Gubernur Ali Baal Masdar yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Barat, menyemangati para petugas dan peserta vaksinasi. Ia berharap vaksinasi berjalan lancar dan aktifitas segera kembali berjalan normal, namun tidak mengabaikan protokol kesehatan. Pemantauan dilakukan di tiga lokasi. Yakni di Gedung Gabungan Dinas Pemkab untuk vaksinasi bagi para pejabat dan aparat Pemkab Polman, di aula Polres untuk anggota Polres, dan RS TNI-AD Polewali untuk jajaran Kodim 1402 Polman. Dialog dengan petugas vaksinasi, Ali Baal Masdar memastikan semua proses berjalan lancar. Gubernur menyemangati peserta vaksinasi, agar tidak gugup atau diliputi keraguan soal vaksin. "Kita semua harus semangat, untuk menangkal dan mencegah penularan covid -19 dengan vaksinasi," mantan Bupati Polman dua periode itu, meyakinkan. Pemantauan dilakukan Gubernur Sulbar didampingi Wakil Bupati Polman Natsir Rahmat, Tenaga Ahli Gubernur M Danial dan Amiluddin Aco, dan Kadis Kesehatan Suaib Nawawi. Di Polres Polman, didampingi Kapolres AKBP Ardi Susanto, sedangkan di RS TNI dadampingi Dandim 1402 Letkol. Arh. Heri Purnomo. Kepada wartawan, Gubernur menyatakan apresiasi terhadap pelaksanaan vaksinasi yang berjalan dengan baik. Kita berharap vaksinasi tahap berikutnya juga berjalan lancar, baik ASN dan tenaga non ASN Pemkab, anggota Polres dan anggota Kodim 1402 Polman. “Pelaksanaan vaksinasi bagi para pelayan publik, yaitu ASN dan non ASN, begitupun anggota Polres dan Kodim, kita melihat semua berjalan lancar, “ kata Ali Baal Masdar. Gubernur mengimbau masyarakat tidak terpengaruh berita atau informasi yang tersebar, terkait dampak negatif lantaran vaksinasi. Ia mengatajan, vaksinasi adalah upaya terbaik agar aktifitas dapat kembali berjalan normal. "Kita berharap semuanya berjalan lancar, setelah vaksinasi aktifitas masyarakat juga kembali berlangsung normal,“ tandasnya. Kendati penularan virus corona berjalan seiring waktu, namun berangsur terus melandai. Ali Baal memastikan, vaksin yang dipilih pemerintah telah melewati sejumlah tahap dan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan hal yang terpenting dalam menyusun dokumen perencanaan adalah perlu adanya gagasan baru atau inovasi-inovasi baru yang dihasilkan pada aspek produktivitas. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, yang berlangsung di Hotel Meganita, Jalan Pattalundru, Mamuju, Selasa 9 Maret 2021. "Jangan fokus pada dokumennya, akan tetapi kita harus berbicara mengenai konten baru atau gagasan-gagasan baru,"tegas Idris Idris mengungkapkan, tantangan di Sulbar saat ini adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada dan ketika berbicara mengenai potensi pada sektor perikanan yang tak terbatas, mempunyai perbandingan ketika berbicara mengenai kemiskinan yang titik tertinggi di Sulbar itu adalah nelayan. "Ini artinya antara kebanggaan atas potensi dengan capaian-capaian kesejahteraan itu kita ada problem dan problem. Selama ini kita hanya menggambar hal-hal yang kecil dan berantakan, yang seharusnya kita menggambar hal-hal yang kecil dari gambar yang besar akhirnya kita berbicara kesejahteraan masyarakat Sulbar dari sektor kelautan dan perikanan,"kata Idris Lebih lanjut, Idris mengatakan, sangat menyedihkan kalau bagian-bagian elementer diabaikan, pendataan yang amburadul, perencanaan yang bongkar pasang dan kurang connecting dengan pemerintah pusat. Mengenai pemanfaatan teknologi, Idris menegaskan, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan harus menjadi level pertama penguasaan teknologi, sebab hal tersebut yang akan mendorong perubahan organisasi ke arah teknologi. "Tanpa hal itu tidak mungkin sekarang ini kita mampu bersaing menjual produk-produk hasil kelautan kita, kalau kita hanya memproduksi tanpa ada market basisnya teknologi,"pungkasnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fadli Syamsuddin mengatakan, saat ini pihaknya hanya berfokus pada input yang di dalamnya terdapat program, sehingga tidak mengukur efektivitas sampai dimana, sebab efektivitas itu terkait dengan outcome yang tentunya lebih dari input. "Saya melihat selama lima bulan di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi ini, kita tidak mengukur efisiensi sampai seberapa besar, kita lebih fokus kepada prosedur anggaran kita yang terkendala dan…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar tentang Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Tahap Pertama Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana , dan Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, serta Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana, dan Penyaluran Logistik, yang berlangsung di Tenda Darurat DPRD Sulbar, Senin, 8 Maret 2021. Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, rapat tersebut terbagi atas tiga bagian yaitu, Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana, Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana serta Pansus Pengawasan Penggunaan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pascabencana dan Penyaluran Logistik. Disampaikan, Pansus DPRD Sulbar dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan, monitoring, mengumpulkan data, dan menyerap informasi serta melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan Pemprov Sulbar serta instansi terkait dalam melaksanakan percepatan koordinasi/konsultasi kepada setiap pemangku kepentingan. "Pansus memulai menyusun rencana kerja mulai dari rapat - rapat, hingga melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran logistik ke wilayah - wilayah yang terkena dampak, serta melakukan pertemuan dengan Pemkab Mamuju dan Pemkab Majene,"ucap Suraidah Juru Bicara Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Firman Argo Waskito menyampaikan beberapa poin, yaitu mendesak pemerintah provinsi segera berkoordinasi ke pemerintah pusat agar mengeluarkan Inpres Percepatan Pemulihan. Selanjutnya, menyediakan rumah layak huni bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan bahwa setiap warga negara korban bencana berhak memperoleh rumah layak huni. Kemudian, standar penetapan rehabilitasi dan rekontruksi harus juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kajian akademik yang dibutuhkan serta kelakayakan pemanfaatan dengan pertimbangan, serta diharapkan Pemprov Sulbar dalam percepatan penanganan pasca gempa agar segera membuat Rencana Rehabiltasi dan Rekontruksi…

Kominfo Sulbar -- Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Djamilah, mengikuti Rapat Evaluasi Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Pendopo Rujab Bupati Majene, Senin 8 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Ruskati berharap tim gugus tugas dapat bekerja dengan serius dan ikhlas, agar indikator kita bisa mendapatkan predikat yang sesuai diinginkan, minimal predikat pratama. Anggota Komisi IIX DPR RI tersebut juga mengajak pengurus TP PKK kabupaten untuk ikut berpartisipasi dan bekerja sama, karena dalam beberapa program pokok kerja PKK ada beberapa hal yang memang sangat erat kaitannya dengan KLA tersebut. "Yang penting bagaimana dalam tim gugus ini ada keseriusan dalam bekerja, ada kolaborasi. Kita harus ikhlas bekerja demi bisa membangun daerah kita tercinta ini, supaya provinsi kita mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain diluar sana," kata Ruskati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana, Djamilah mengatakan, memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dibutuhkan kerja-kerja orkestra baik itu dari pemerintah sendiri maupun dari organisasi. Mantan Asisten Bidang Administrasi Setda Sulbar juga mengungkapkan , sebenarnya Kabupaten Majene ini sudah siap dievaluasi dari tahun 2016, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di 2020 dan kebijakan nasional, jadi penilaiannya ini baru dapat terlaksana di 2021. Untuk penilaian dan penginputan itu berakhir pada tanggal 12 April. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen bersama oleh Tim penggerak PKK dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Majene menuju Kabupaten Layak Anak, melalui advokasi kebijakan, fasilitasi, meditasi, pendampingan dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, agar semua anak dapat hidup tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Ayu)