14 Feb 2024

Dorong Penguatan Data ASN, BKD Sulbar Gelar Bimtek Pengisian SIASN

 

Mamuju -- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat melekasanakan kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek) Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2024 melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 12 sampai 13 Ferbruari 2024 di SMA 1 Mambi, Kabupaten Mamasa. Bimtek tersebut diadakan untuk memastikan pengisian data pegawai guru secara akurat dan efisien , serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pengisian perencanaan Sistem Informasi ASN (SIASN).

Peserta terdiri dari kepala sekolah, operator, dan pengelola kepegawaian dari berbagai SMA di Kabupaten Mamasa 

Dalam Bimtek Pengisian SIASN Perencanaan Kebutuhan Pegawai Guru, Kepala Bidang Pengadaan, Mirwan mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dalam memastikan keakuratan dan keefisienan pengisian data pegawai guru. 

"Di sistem SIASN Perencanaan, berkomitmen untuk memberikan panduan yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang proses pengisian data pada SiASN. Melalui pemahaman yang baik, kita dapat bersama-sama memastikan bahwa data yang diinputkan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan kebutuhan pegawai guru di tahun 2024. Dalam bimtek ini, seluruh peserta kami harapkan untuk aktif bertanya dan berdiskusi, agar kita dapat saling belajar dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mamasa," kata Mirwan.

Dengan adanya bimtek tersebut, peserta diharapkan mampu menuntaskan segala permintaan data yang ada pada aplikasi SIASN yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi perencanaan kebutuhan ASN oleh BKN sebagai dasar rekomendasi penetapan kebutuhan ASN Tahun 2024.

Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyampaikan, bimtek dilakukan untuk mempercepat proses penyempurnaan data.

 "Kita terus mengupdate data SIASN agar perencanaan kepegawaian kita lebih baik. Kalau perencaaan kepegawaian kita dibangun dari basis data yang tingkat akurasinya lemah, maka kebijakan-kebijakan kepegawaian tidak akan maksimal sehingga tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan kepegawaian yang ada," kata mantan Kasatpol Sulbar ini.

Oleh karena itu, semua langkah-langkah perbaikan data untuk menghasilkan data akurat kita tidak berhenti lakukan. (Rls)

Read 113 times
(0 votes)
  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments