POLMAN--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama PT. Mars Indonesia melakukan pertemuan dalam rangka Kemitraan Pengembangan Kakao Berkelanjutan. Kegiatan itu berlangsung di Kebun Induk, Desa Batu Panga Da’ala, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar (Polman), Selasa 20 Februari 2024. Dalam pertemuan, membahas langkah strategis yang akan diambil oleh Pemprov Sulbar dan PT. Mars Indonesia dalam usaha pengembangan kakao berkelanjutan di Sulbar. Mengusung tema "Meraih Kejayaan Kakao Sulawesi Barat melalui Program Gerbang Permadani (Gerakan Membangun Perkebunan Terintegrasi, Maju dan Mandiri)". Pertemuan itu dihadiri, dari Dinas Perkebunan Sulbar yaitu Sekertaris Dinas Andi Sitti Kamalia, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Muliadi dan Kepala UPTD Perbenihan/Kebun Induk Batupanga Da’aala Rusdi. Sementara, dari PT. Mars Indonesia, Ani Setyoningrum selaku Commercial Operations, Jeffrey serta tim. Sedangkan, dari Dinas Pertanian dan Pangan Polman, yakni Kepala Dinas Andi Afandi Rahman, Sekertaris Dinas Kaharuddin dan Kepala Bidang Perkebunan Namri Izzuddin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polman, Andi Afandi Rahman sangat mendukung dan menyambut baik rencana kerja sama dengan PT. Mars Indonesia. Ia menyatakan siap berkolaborasi untuk melaksanakan program Pengembangan Kakao Berkelanjutan di Sulbar khususnya di Polman. Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi memaparkan beberapa poin kolaborasi yang nantinya akan terlaksana dan diharapkan dapat membantu upaya pengembangan kakao berkelanjutan di Sulbar. "Tentunya ini dapat memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya petani kakao," ucap Muliadi. Sementara, Commercial Operations PT. Mars Indoensia, Ani Setyoningrum juga menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia mengatakan, perlu dipetakan langkah-langkah strategis yang menjadi kebutuhan utama untuk mengembalikan kejayaan kakao di Sulbar. “Kami merespon positif untuk rencana pengembangan kakao di Sulbar, tentunya kita perlu bersama-sama memahami langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan rencana ini,” ujar Ani. Pihaknya berharap rencana kolaborasi itu agar berpusat pada kebutuhan dan pemberdayaan petani secara jangka panjang. Dalam pertemuan itu, Commercial Operations bersama Jeffrey dan Tim PT. Mars Indoensia menyempatkan berkeliling…

MAMUJU--Menindaklanjuti kunjungan Pengurus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Mamuju beberapa waktu lalu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Hamdani Hamdi bersama tim melakukan pertemuan dengan Deputi Bank Indonesia (BI) Sulbar, Ahmad dan tim, Selasa 20 Februari 2024. Pertemuan di Kantor BI Perwakilan Sulbar itu, dalam rangka membahas rencana pembetukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Sulbar. Pada dasarnya BI mendukung pembentukan KDEKS dalam rangka percepatan, pengembangan dan perluasan Kegiatan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulbar. KNEKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Wapres selaku ketua harian meminta pembentukan KDEKS di seluruh provinsi di Indonesia, sebagai upaya mempercepat Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, pembentukan KDEKS merupakan salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS. Untuk itu, diharapkan dengan dibentuknya KDEKS, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud. “KDEKS juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat,” kata Hamdani. Hamdani menyatakan, kedepan Pemprov Sulbar akan membentuk KDEKS. Namun semuanya harus mengacu kepada regulasi dan aturan mengenai manajemen keuangan khususnya di daerah. "Pemprov Sulbar perlu belajar dengan provinsi lain yang sudah membentuk terkait dengan teknis penganggarannya. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan regulasi dan penganggaran pembentukan KDEKS," ucapnya. (rls)

MAMUJU- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Kamis 22 Februari 2024, bertempat di Gasebo Rujab Sekprov Sulbar. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris selaku Ketua TPID Sulbar secara daring. Rapat dihadiri Sekretaris TPID Sulbar Hamdani Hamdi yang juga Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar selaku pimpinan rapat secara luring, narasumber dari BI dan BPS, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas TPHP, Dinas Ketapang, Bapperida, Inspektorat, BPKPD, ESDM, Perwakilan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan, Perum Bulog Mamuju, Satgas Pangan. Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah konkret Pengendalian inflasi jelang HKBN Tahun 2024, persiapan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID serta penyampaian Laporan One Pages Summery program unggulan TPID Tahun 2023 dalam rangka penilaian kinerja TPID Award Tahun 2024. Ketua TPID Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalamai peningkatan jelang Bulan Ramadhan, maka TPID perlu terus melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan serta advokasi terhadap perkembangan harga komoditas, mengintensifkan intervensi harga komoditas selama ramadhan. Selain itu, mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), mengawal bersama Satgas pangan terhadap ketidakwajaran kenikan harga, gangguan distribusi maupun penimbunan termasuk juga penyaluran distrbusi BBM dan LPG, menghimbau kepada masyarakat melalui media sosial serta iklan layanan masyarakat untuk konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja Sekretaris TPID Sulbar, Hamdani Hamdi menyampaikan terkait pelaksanaan HLM TPID. Ia mengatakan, HLM TPID akan dilaksanakan pada 29 Februari 2024 mendatang di Grand Maleo Mamuju dengan menghadirkan TPID se-Sulbar. "Tujuan dilaksanakan HLM adalah untuk mengevaluasi tingkat inflasi di Sulbar serta faktor yang mempengaruhi, identifikasi komoditas penyumbang inflasi, langkah-langkah konkret pengendalian inflasi jelang HKBN serta penekanan percepatan pelaksanaan KAD," terang Hamdani. Dia berharap, Perum Bulog baik Mamuju maupun Polman agar senantiasa memberikan dukungan terhadap pemerintah kabupaten dalam upaya pengendalian inflasi, utamanya dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Penyaluran Beras SPHP. Sementara, Deputi Perwakilan BI Sulbar…

POLMAN--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Aksi Bergizi untuk Siswa dan Guru Sekolah Menengah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), bertempat di Aula Dinas Kesehatan Polman, Kamis 22 Februari 2024. Aksi Bergizi ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Polman. Aksi Bergizi merupakan upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya gizi yang seimbang bagi kesehatan individu, terutama pada kelompok remaja. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan pola makan yang baik di kalangan generasi muda. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan pentingnya kegiatan Aksi Bergizi sebagai salah satu langkah strategis dalam memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya bagi remaja. Menurutnya, remaja adalah kelompok yang rentan terhadap masalah gizi, dan upaya pencegahan serta penyuluhan perlu dilakukan secara terus-menerus. Pihak Dinas Kesehatan Polman memberi apresiasi atas dukungan serta kerja sama yang diberikan Dinas Kesehatan Sulbar dalam pelaksanaan kegiatan Aksi Bergizi ini. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan program-program kesehatan masyarakat dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi semua pihak. Aksi Bergizi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi yang seimbang, tetapi juga untuk memberikan wawasan tentang pola makan yang baik serta praktik hidup sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi langkah awal dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. (rls)

MAMUJU -- Dalam Rangka pengusulan dan evaluasi Zona Integritas. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar menggelar rapat pembahasan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas di jajaran RSUD. Direktur RSUD Provinsi Sulbar dr Marintani Erna Dochri mengatakan rapat tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.4/135/SULBAR/III/2023 tentang perangkat daerah berpredikat Zona Integritas menuju wilayah bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih melayani dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat tersebut dihadiri jajaran Kepala Bagian / Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Tim Satuan Pengawas Internal. "Zona integritas ini sangat penting untuk ditindak lanjuti sehingga dalam dalam rapat ini dibahas satu persatu semoga menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan apa yang kita harapakan,"kata dr Erna. Ia mengatakan, dengan dilakukannya pengisian lembar kerja maka RSUD menyatakan bahwa siap melaksanakan dan menjadi instansi yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani. Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Muzdalipah, menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diInstansi pemerintah. Berdasarkan Permenpan Nomor 90 tahun 2021 menjelaskan bagaimana tata cara terkait penilaian dan pelaksanaan zona integritas, tahun 2023 RSUD Prov Sulbar dinyatakan sebagai salah satu instansi yang akan dinilai Zona integritas. "Rumah Sakit berada di Posisi 9 sebagai OPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Bersih dan Melayani ( WBM ) inilah yang menjadi dasar untuk tindak lanjut pelaksanaan zona integritas," ujarnya. Terkait Zona integritas ini rumah sakit akan membangun wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayanai programnya diharapkan terinternalisasi di OPD. "Bukan karena adanya penilaian tetapi bagaimana kita berpikir membudayakan WBK dan WBM dengan melibatkan teman – teman yang ada di pelayanan," tutupnya. (Rls)

POLMAN--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, membuka kegiatan Pertemuan Surveillance Gizi di Cafe Batistuta, Polewali Mandar (Polman), Kamis 22 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri seluruh Tenaga Petugas Gizi (TPG) Puskesmas se-Polman. Surveillance gizi merupakan kegiatan penting dalam upaya pemantauan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, para tenaga kesehatan dapat mengumpulkan data serta informasi terkait status gizi masyarakat secara berkala. Manfaat dari surveillance gizi ini sangatlah penting, diantaranya adalah untuk: 1. Pemantauan Kesehatan Masyarakat. Surveillance gizi membantu dalam pemantauan status gizi masyarakat secara keseluruhan, termasuk deteksi dini terhadap masalah gizi yang mungkin timbul. 2. Penyusunan Kebijakan Kesehatan. Data yang dikumpulkan melalui surveillance gizi memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan kesehatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Intervensi Awal. Dengan adanya data surveilance gizi yang akurat, pihak terkait dapat melakukan intervensi awal untuk menangani masalah gizi, termasuk penyuluhan gizi dan pemberian suplemen gizi yang diperlukan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pelaksanaan surveillance gizi merupakan salah satu upaya konkret dalam mendukung pelaporan dan implementasi Gerakan Ayo ke Posyandu, yang digalakkan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. "Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan seluruh tenaga kesehatan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Sulbar," kata Asran Masdy. Kegiatan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat, serta meneguhkan komitmen bersama untuk mencapai taraf kesehatan yang optimal bagi semua warga Sulbar. (rls)

MAMUJU- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) siap memfasilitasi kegiatan Pemberian Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan dilaksanakan pada 29 Februari 2024 mendatang, di Hotel Maleo Mamuju. Penghargaan ini rencananya akan diberikan langsung Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Hal itu ditegaskan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Peduli HAM pada Senin 19 Februari 2024 lalu, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar. Nuryani mengungkapkan, rapat persiapan pelaksanaan pemberian penghargaan peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulbar itu dihadiri perwakilan Biro Perekonomian dan Pembangunan, Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan pejabat terkait dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulbar. “Rencananya pelaksanaan pemberian penghargaan peduli HAM ini akan dirangkaikan dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah,”ungkapnya. Dia menjelaskan, hasil koordinasi dengan jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar bahwa kriteria dalam pemberian penghargaan peduli HAM antara lain adalah cukup peduli dan peduli. Adapun kabupaten di Sulbar mulai dari Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa. “Bila tidak ada halangan penghargaan peduli HAM ini akan diberikan secara langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh,” jelasnya. Ia menambahkan, jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar mengharapkan adanya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah khususnya terkait dengan unsur 10 HAM. (rls)

POLMAN–Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul ma’rif kembali meninjau lahan persawahan dampak perubahan iklim (DPI) di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Senin, 19 Februari 2024. Kunjungan lapang kali ini turut didampingi Kepala Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP) Yonathan, Koordinator Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Wilayah Polman, Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Polman, Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan serta perwakilan kelompok tani yang terdapak yaitu Poktan Mandiri dan Poktan Siamasei. Dalam keterangannya, Syamsul Ma’rif menyampaikan, saat ini timnya sedang berusaha bersama-sama untuk mengairi lahan persawahan seluas kurang lebih 120 Ha dengan umur padi 20-40 hari setelah tanaman melalui Tabela (tabur benih langsung). “Kita sedang berkolaborasi untuk menangani masalah sawah kering karena irigasi air yang mengalir ke persawahan warga kering selama satu bulan terakhir sebab hujan tak kunjung datang. Pertama kita akan pompanisasi air dari sumber air terdekat menuju lokasi sawah tertinggi,” ungkap Syamsul Ma’rif. Sementara itu, Kepala LPHP Yonathan mengatakan, saat ini sementara sudah tersedia enam mesin pompa, diantaranya satu mesin 10 PK, empat mesin 4 PK dan satu mesin 3 PK. Pihaknya akan terus menambah hingga tersedianya kurang lebih 10 mesin pompa. Yonathan menambahkan, pompa mesin itu akan menggunakan bahan bakar bensin dan solar bantuan dari provinsi, kabupaten maupun swadaya kelompok tani, dan ke depannya mesin tersebut akan dimodifikasi menggunakan bahan bakar gas LPG untuk lebih menghemat biaya. "Karena satu tabung gas LPG 3 Kg mampu menghidupkan mesin sehari semalam, sedangkan jika menggunakan bensin dapat menghabiskan kurang lebih 10 Liter," t

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Rabu, 21 Februari 2024. Kunjungan ini diterima langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif, didampingi Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf serta staf yang menangani pupuk dan pestisida Dinas TPHP Sulbar. Koordinator Penjualan Pupuk Kaltim Wilayah Sulawesi, Muhammad Yusuf mengatakan, melalui kunjungan itu pihaknya menawarkan kerja sama dengan Dinas TPHP untuk mendapatkan akses pembiayaan pupuk non subsidi dari Perbankan, sebagai wujud pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Wakil PT. PKT juga menyampaikan kesiapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas TPHP di lapangan serta menyediakan aktivator pupuk organik apabila ada kebutuhan dari dinas atau petani. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif memberikan apresiasi yang sangat besar dan menyambut baik keinginan kerja sama yang ditawarkan oleh PT. PKT serta menawarkan usulan program replanting tanaman jagung di lahan sawit di Kabupaten Pasangkayu, dimana terdapat potensi lahan 200 Ha yang siap untuk ditanami bibit jagung. Syamsul Ma’rif mengatakan, apabila usulan program replanting tanaman jagung tersebut dapat disepakati, maka Dinas TPHP akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan PPL yang di wilayah Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan identifikasi calon petani dan lokasinya (CPCL). Menanggapi usulan Kepala Dinas TPHP Sulbar tersebut, PT. PKT menyatakan akan mematangkan kembali rencana kerja yang mereka tawarkan dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan. “Kami sangat terbuka untuk segala bentuk kerja sama dengan pihak Dinas TPHP. PT. PKT bertekad akan terus berperan sebagai agen pembangunan melalui kontribusi aktif sesuai amanat pemerintah, sehingga manfaat PT. PKT dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah distribusi PT. PKT,” tambahnya. Di akhir pertemuan, Syamsul Ma’rif mengusulkan, untuk lebih memudahkan koordinasi antara produsen, distributor dan Dinas TPHP sebaiknya dibuatkan sebuah wadah melalui media sosial whatsapp, bukan hanya PT. PKT, tetapi juga produsen pupuk lainnya untuk…

POLMAN--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Komunitas Laut Biru, DLH Kabupaten Polman, TNI dan Polri, melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2024 di Pantai Uai Tawar, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu 21 Februari 2024. Kolaborasi juga melibatkan masyarakat sekitar dan beberapa sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Balanipa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, tema yang diusung tahun ini yaitu "Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif". Peringatan HPSN 2024 ini akan memfokuskan persiapan Indonesia dalam menghadapi ILBI (International Legally Binding Instrument) on plastic pollution untuk mewujudkan penyelesaian polusi plastik di Indonesia. Selain itu, Peringatan HPSN 2024 juga ditujukan untuk memenuhi target nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah. Hal ini sebagai usaha bersama untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah, sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagai manifestasi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yang memaduserasikan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sehingga diharapkan dapat mengatasi polusi plastik dengan cara produktif. Kepala Bidang Persampahan, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Afdal, Mahyudin menjelaskan, dalam ketentuan UU No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Persampahan dinyatakan bahwa “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan alam yang berbentuk padat yang perlu dikelola secara menyeluruh dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan sehat”. Sementara itu, Pendiri Komunitas Laut Biru Putra Ardiansyah berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi refleksi kesadaran bagi masyarakat, agar kedepannya dapat mengurangi timbunan sampah dan dapat mengelola sampah dengan bijak. "21 Februari ini adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, di tahun 2024 ini kami berharap kegiatan tahunan ini menjadi sebuah refleksi, bukan acara upacara, dimana memang ini kita harus sadar bagaimana sampah - sampah kita yang ada di rumah ini ternyata banyak…