MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama sejumlah bupati dan forkopimda mendampingi Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, melakukan Temu Wicara sekaligus menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2024, di Wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Jumat 2 Februari 2024. Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, mengawali sambutan dengan memperkenalkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah pusat, mulai dari Bantuan Pangan Beras, BLT, PKH, dan bantuan lainnya. Kata Airlangga bantuan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat. "Negara hadir untuk bapak ibu, jadi ini dilanjutkan sampai dengan Juni secara nasional. Bantuan ini kelanjutan dari program program sebelumnya," ucapnya. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berupa bantuan CBP. "Pemerintah terus memberikan bantuan untuk masyarakat Sulbar secara kontinyu, jadi saya atas nama pemerintah provinsi Sulbar dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, presiden RI (Joko Widodo), Sulbar mendapatkan 1200 ton setiap bulan, selama enam bulan," kata Sestama BNPP ini. Lanjut Prof. Zudan, Pemerintah daerah baik provinsi bersama kabupaten bersama Forkopimda senantiasa bersinergi dalam menindaklanjuti program strategis nasional. Termasuk dalam memastikan bantuan pangan CBP sampai dan betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disampaikan juga, Pemprov Sulbar turut melakukan intervensi melalui program 4+1 Sulbar, yakni penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah dan Inflasi. (rls)

Mamuju–Pada Sesi diskusi dalam acara Sosialisasi Pemutakhiran Data untuk Bantuan Listrik Hemat dan Murah (LHM) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Hotel Aflah Mamuju pada Kamis 1 Februari 2024, Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qomaruddin Kamil (Rury) menyampaikan bahwa Program Listrik Hemat dan Murah (LHM) merupakan kegiatan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan alias gratis. Menurut Rury, Program LHM rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk memonitor program itu. “Jangan sampai Program LHM ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung dengan praktek-praktek tidak etis yang merugikan masyarakat. Soalnya bantuan ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang akan mencari keuntungan ekonomi dan lain sebagainya, padahal program ini gratis diperuntukkan bagi masyarakat khususnya yang masuk kategori msikin ekstrim,” ujar Rury. Olehnya itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar menghimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya jika ada oknum tertentu mengatasnamakan pemda dan PLN terkait program itu. "Jika mendapatkan oknum yang memanfaatkan program LHM ini, segera dilaporkan kepada kepala desa atau lurah untuk kemudian dikoordinasikan ke Dinas ESDM Sulbar," himbau Rury. Pada acara sosialisasi itu, memberikan banyak masukan kepada para peserta, mereka akhirnya memahami alur dan proses pelaksanaan Program LHM, terutama para kepala desa dan Lurah yang mengetahui kondisi masyarakatnya yang memang belum memiliki meteran listrik sendiri atau masih nyantol listrik ke tetangga. "Program ini tentunya diutamakan kepada masyarakat miskin ekstrim sebagaimana program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh,"ujarnya. Dia menambahkan, Program LHM menjadi prioritas Dinas ESDM Sulbar setiap tahunnya dan keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk kesuksesannya. "Diharapkan program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Sulbar,” tutupnya. (rls)

Pasangkayu - Pesta demokrasi Indonesia sebentar lagi akan dimulai. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam mensukseskan Pemilu 2024, Badan Kesbangpol Sulbar melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu terkait progres dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024, Jumat 2 Februari 2024. "Untuk memastikan progres dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024, kami melakukan koordinasi dengan Pemkab Pasangkayu dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasangkayu serta Penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait," kata Audy Murfi Syarifuddin, Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Sulbar. Disampaikan, Pemkab Pasangkayu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan aparat keamanan telah melakukan persiapan matang. "Ini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta potensi konflik yang mungkin muncul selama pelaksanaan proses pelaksanaan Pemilu 2024," ucap Audy Murfi. Sementara itu, Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sulbar Nur Milu manyampaikan, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut mempertahankan terkait progres tahapan pelaksanaan Pemilu terutama kesiapan logistik. "Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. KPU Pasangkayu saat ini telah melakukan pengepakan logistik Pemilu sebelum dilakukan pendistribusian ke kecamatan," bebernya. Sebelum distribusi, KPU melakukan verifikasi kembali terhadap setiap paket logistik untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan. "Itu mengantisipasi tertukarnya surat suara dan hal ini dilakukan guna mencegah kemungkinan kesalahan atau kekurangan selama proses distribusi," ucap Nur Milu. Pendistribusian logistik akan dilaksanakan pada 11 Februari 2024 dan memprioritaskan TPS yang sulit dijangkau. "Untuk pendistribusian ini melibatkan TNI/Polri, Bawaslu dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses dan keberlangsungan Pemilu," tutup Nur Milu. (rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar Safaruddin Sanusi DM menghadiri acara kolaborasi Pemprov Sulbar bersama Ombudsman di Graha Sandeq, Jumat 2 Februari 2024. Hasil Penilaian Kepatuhan Provinsi Sulbar masuk Zona Hijau, atas dasar itu Pemprov Sulbar mendapat penghargaan dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori HIJAU, yakni Dimensi Input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi Proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009. Ketiga Dimensi Pengaduan, dimana pemerintah perlu menghadirkan layanan pengaduan untuk menerima aduan dari masyarakat, terakhir Dimensi Output, yakni pendapat masyarakat terkait pelayanan, apakah puas atau tidak puas, atau masih ada kekurangan. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya itu menjadi pendorong agar kualitas pelayanan semakin ditingkatkan. "Kami akan meningkatkan kualitas layanan di Sulbar. Dan yang kuning kita dorong agar masuk kategori hijau," ucap Prof. Zudan. Lanjut Sestama BNPP ini menekankan hal yang perlu terus ditingkatkan dalam pelayanan, yakni SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, SOP, dan berbasis digital. "Layanan pengaduan ini bukan hanya ada tetapi bagaimana merespon dan menyelesaikan aduan itu," kata Prof. Zudan Ketua Ombudsman RI, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, kehadirannya di Sulbar untuk memotivasi pemerintah daerah agar kedepan dapat lebih baik. "Pemda yang belum memenuhi standar pelayanan terutama masih kuning kita mendorong agar seluruh unit layanan kembali melakukan evaluasi dan mencermati semua penyelenggaraan pelayanan," ungkapnya. Diketahui, dari tujuh Pemda di Sulbar, tiga Pemkab masih kategori kuning, yaitu Pemkab Mamuju, Mamasa dan Pasangkayu. Dia juga mengajak masyarakat agar menyampaikan ke Ombudsman apabila ada pelayanan yang dikeluhkan. "Saya imbau masyarakat agar tidak sungkan sampaikan ke Ombudsman agar pelayanan ini dapat kita tingkatkan," pungkasnya. Kadispora Sulbar Safaruddin Sanusi DM…

MAMUJU-- Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail bersama Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Hartati Pawelloi, melaksanakan rapat membahas mengenai perkembangan serangan penyakit busuk pangkal batang (Ganoderma) pada tanaman kelapa sawit. Pertemuan ini dilaksanakan, Jumat 2 Januari 2024, di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar, dihadiri para staf Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Sulbar. Berdasarkan data yang telah dilaporkan melalui aplikasi Sipereda Kementerian Pertanian RI, trend peningkatan intensitas serangan Ganoderma di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mengalami peningkatan serangan yang cukup signifikan. Pada Januari 2023 luas serangan sebesar 2.714 Ha mengalami peningkatan hingga 8.794 Ha pada Desember 2023 dengan kategori intensitas serangan ringan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan, hal itu tidak bisa dianggap sepele mengingat laju infeksi penyakit Ganoderma yang sangat cepat, sehingga harus segera diambil langkah-langkah pengendalian secara komprehensif untuk mencegah semakin meluasnya serangan Ganoderma. Olehnya itu, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar memerintahkan Bidang Perlindungan Perkebunan segera melakukan langkah-langkah pengendalian dalam waktu dekat ini, meliputi pertama koordinasi dan pembahasan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah untuk memperluas langkah pengendalian hingga ke tingkat petani. Kedua, identifikasi, pengamatan, pemetaan daerah sebar penyakit Ganoderma di Mamuju Tengah dan merekomendasikan pelaksanaan sensus oleh petugas kabupaten. "Segera koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah serta seluruh stakeholder, untuk melakukan penanganan penyakit busuk pangkal batang tersebut, sebagai upaya pencegahan semakin meluasnya penyebaran yang ditimbulkan serta untuk menjaga kestabilan produksi sawit di Sulbar," kata Herdin. Sebelumnya, di tahun 2023 Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan beserta POPT Dinas Perkebunan Sulbar telah melakukan identifikasi awal penyakit Ganoderma, yang menyerang kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dan menganjurkan segera membuat parit di sekitar tanaman yang terserang, mengaplikasikan agensia hayati Trichoderma sp. sebagai agen biokontrol, sekaligus mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Penyakit busuk pangkal batang merupakan penyakit yang mengancam produksi tanaman…

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif bersama Tim Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan Display Varietas yang berlokasi di Kelompok Tani Harapan Galung Millenial, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 01 Februari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, di lokasi kegiatan Display Varietas seluas 1 Hektar dibudidayakan 10 Varietas Padi yaitu, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Inpari 43, Inpari 48, Inpari Nutrizink, Cakra Buana, Padjajaran, Mekongga dan Padi Hibrida Intani 602. “Kegiatan Display Varietas ini bertujuan mensosialisasikan penggunaan benih padi unggul dan bersertifikat kepada masyarakat, mengetahui sifat dan karakteristik benih seperti benih toleran kekeringan dan panyakit, mengetahui varietas padi yang paling cocok dibudidayakan di lokasi/daerah kegiatan Display Varietas dan menumbuhkan produksi benih secara insitu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas padi di Sulbar,” ujar Syamsul Ma’rif. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, Mohamad Ali Usman sangat berterima kasih kegiatan Display Varietas di Kabupaten Mamuju dapat terlaksana dengan baik. "Mengingat terbatasnya anggaran APBN, kami berharap Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas TPHP dapat terus memantau pelaksanaan Display Varietas hingga panen dan memberi dukungan anggaran melalui APBD serta dapat mengetahui varietas yang menjanjikan dapat berkembang sesuai agro ekologi setempat," ujar Ali. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas sangat berharap Kementerian Pertanian RI kembali mengalokasikan kegiatan Display Varietas di Sulbar pada Tahun 2024 dan seterusnya. Sementara, Ketua Kelompok Tani Harapan Galung Millenial, Jamal mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Display Varietas, sebab menurutnya, dengan adanya kegiatan itu dapat melihat langsung karakteristik dan kelebihan masing–masing varietas padi. "masyarakat di sekitar lokasi sangat antusias mengamati kegiatan Display Varietas, bahkan beberapa diantaranya sudah meminta gabah yang dihasilkan dari kegiatan itu" Imbuh jamal. (rls)

Mamuju – Dalam rangka percepatan kegiatan tahun anggaran 2024, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, melakukan rapat koordinasi internal bersama Bidang Tanaman Pangan dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Rabu, 31 Januari 2024. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala UPTD BPTPH Hasdiq Ramadhan, Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas beserta staf. Rapat berlangsung di Kantor Dinas TPHP Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan pentingya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Menurutnya, OPT merupakan tantangan yang saat ini dihadapi petani pada praktik budidaya pertanian. "Kelompok OPT ini dapat berupa kelompok hama, penyakit, dan gulma tanaman. Sehingga pengelolaan OPT harus dapat diadopsi oleh petani untuk keberlanjutan produksi pertanian," kata Syamsul Ma’rif. Syamsul Ma’rif berharap pengendalian OPT sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar. Dia menambahkan, prioritas pembangunan pertanian adalah untuk kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. "Oleh karena itu, paripurna tugas kita adalah bukan hanya hilirisasi pertanian, tetapi juga hulunya. Artinya kita bukan hanya fokus dipeningkatan hasil produksi pertanian saja, tetapi juga pada pengolahan pasca produksi, kualitas, mutu dan yang menjadi nilai tambah harus kita lakoni juga," tambahnya. Adapun beberapa poin penyampaian Kepala Dinas TPHP Sulbar diantaranya: 1. Mengingatkan kepada Tim UPTD BPTPH bekerja sama dengan kelompok tani dan petugas lapang lainnya, bahwa target pengendalian OPT tahun ini adalah minimal 90 persen luas yang terserang OPT bisa dikendalikan dan 70 persen luas lahan terkena DPI (banjir dan kekeringan) bisa tertangani. 2. Tiga unit Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit serta satu) unit Lab. Agen Hayati agar tetap menjaga ketersediaan stok bahan pengendali OPT ramah lingkungan, seperti agen hayati dan pestisida nabati. 3. Tetap mengedapankan pengendalian OPT berbasis ramah lingkungan. (rls)

Mamuju - Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) memfasilitasi kegiatan KORPRI dan Ombudsman RI di Graha Sandeq Pemprov Sulbar. Adapun kegiatan KORPRI adalah Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulbar Masa Bakti 2019-2024 dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Se-Sulbar pada Kamis 1 Februari 2024. Serta kegiatan Ombudsman RI yaitu Penyampaian Hasil Penilaian Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun 2023, Jumat 2 Februari 2024. Adapun bentuk fasilitasi yaitu ruang pertemuan (grha sandeq) dan peralatan lainnya. Selain itu, memastikan acara tersebut berlangsung dengan baik maka Biro Umum memfasilitasi pengaturan acara melalui Keprotokolan. Dikonfirmasi, Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, seluruh jajarannya bertugas dengan tanggung jawab masing-masing. "Ini bahagian dari tugas kami di Biro Umum, kita berharap agar fasilitasi tersebut mendapatkan Feedback dalam upaya meningkatkan pendapatan dari retribusi sewa pemakaian gedung dan peralatan," ujarnya. (rls)

MAMUJU–Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat penting dalam rangka finalisasi perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan segera dibayarkan sesuai dengan program yang ada tanggal 5 setiap bulannya. Hal ini menjadi kabar baik bagi segenap ASN Lingkup Pemprov Sulbar. Rapat dilaksanakan di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Kamis 01 Februari 2024. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib. Hadir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur BKD Sulbar, Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Khairani, Tim Biro Ortala Setda Sulbar dan tim lainnya. TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyebutkan, rapat itu merupakan lanjutan dari rapat pendahuluan dan sudah dibahas sebelumnya dengan instansi yang terlibat, seperti BKD Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar dan Biro Ortala Setda Sulbar yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Masriadi, tambahan penghasilan itu merupakan hajat orang banyak dan paling menjadi sorotan. Untuk itu, Ia menegaskan, perlu dirampungkan segera karena sesuai program Penjabat Gubernur Sulbar, Gajian Tanggal 1 TPP Tanggal 5. Dia menambahkan, penyesuaian dilakukan pada kelas jabatan dan nilai, menciptakan lingkungan kerja yang lebih memotivasi dan mendukung prestasi. "Pemprov Sulbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN, sejalan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik," tutupnya. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menjelaskan, kinerja OPD pada Tahun 2023 berdampak pada perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023. “Jadi perhitungan…

MAMUJU - Biro Umum Setda Sulbar secara rutin melakukan Gerakan Jumat Bersih dan Menanam. Hal tersebut sudah menjadi program rutinitas setiap minggu, untuk memastikan kebersihan lingkungan perkantoran tetap terjaga dengan baik. Setelah Shalat Jumat dilanjutkan dengan Gerakan Menanam. Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle mengungkapkan bahwa Gerakan Jumat Bersih dan Menanam itu secara rutin dilakukan setiap hari Jumat. "Jadi kita juga fokus dalam menjaga kebersihan toilet di lingkup Perkantoran Biro Umum, gedung sementara kantor gubernur, rumah jabatan gubernur dan rumah dinas sekretaris daerah," kata Anshar, Jumat 2 Februari 2024. Dia membeberkan, ada beberapa titik lokasi, selain lingkungan kantor, di rumah dinas sekretaris daerah juga dilakukan pemangkasan pohon-pohon yang bisa berpotensi membahayakan bangunan dan manusia. "Hari ini (Jumat red.) kita juga lakukan pemangkasan batang pohon yang sudah mulai rapuh. Di lokasi lainnya, yaitu pembersihan akses jembatan gantung Pemprov Sulbar yang menghubungkan area perkantoran dengan Masjid Baitul Anwar," ujarnya. (rls)