Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilannya mendapatkan atau mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali secara berturut-turut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan BPK. Piagam penghargaan opini WTP diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada rapat kerja pimpinan triwulan III Tahun 2020 di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur, Senin 12 Oktober 2020. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro, mengatakan, pemberian penghargaan sebagai apresiasi dari pemerintah kepada Pemprov Sulbar atas keberhasilan meraih predikat opini WTP enam kali berturut-turut. "Capaian ini perlu diatensi untuk dipertahankan karena merupakan prestasi yang luar biasa. Kami instansi vertikal dan juga sebagai warga Sulbar merasa bangga atas prestasi yang dicapai di bawah kepemimpinan pak gubernur dan OPD yang ada di Pemprov Sulbar,"ucap Imik Terkait masa pendemi Covid-19, Imik menekankan, mengingat hal itu masih berlanjut hingga saat ini terdapat dua poin yang perlu diperhatian, yaitu pertama kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Hal ini perlu dijaga pada 2020 ini sebab banyak sekali peraturan yang muncul dan dinamis untuk mengantisipasi kondisi Covid, baik itu bansos maupun menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap bisa berjalan dengan baik,"kata Imik Kedua, pengawasan intern perlu juga dijaga sebab diketahui selama pandemi banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat, sehingga hal itu diharapkan tidak hanya sebatas toleransi tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Sehungan hal tersebut, Imik berharap, Pemprov Sulbar tetap bisa menjaga kelanjutan mempertahankan predikat opini WTP yang telah diraih, dengan tetap pada poin-poin yang dibuat atau diuraikan dalam aturan-aturan yang berlaku. Selain piagam penghargaan, Pemprov Sulbar juga mendapatkan plakat atas keberhasilannya mempertahan predikat opini WTP lima kali secara berturut-turut. (mhy)

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris melaunching Aplikasi e- LAPAK (Elektronik Layanan Pengadaan Berkualitas) di lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 8 Oktober 2020. Aplikasi tersebut bertujuan mempermudah pengelolaan data pengadaan dan monitoring pengadaan serta evaluasi pengadaan barang/jasa. Pengembangan Aplikasi e- LAPAK yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemprov Sulbar itu, sebagai salah satu strategi agar dapat mendukung pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, demi meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengadaan barang dan jasa. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Aplikasi itu dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dan metode pengadaan barang/jasa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat menyajikan informasi yang tepat untuk pengambilan kebijakan di Pemprov Sulbar. Idris menuturkan, peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa sangat penting untuk dilaksanakan, sebab nilai pengadaan sesuatu dan nilai manfaat yang didapat memperhatikan value for money. "Yang dimaksud value for money yaitu tidak lagi mengejar persaingan mencari harga termurah, namun kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang. Dengan harga dan kualitas yang seimbang, maka akan berdampak pada perekonomian,"pungkasnya Di tempat yang sama, selain launching Aplikasi e-LAPAK juga dirangkaikan peresmian ruangan Klinik e- LAPAK oleh Sekprov Sulbar yang ditandai dengan pemotongan pita. Dalam kegiatan itu, UKPBJ Pemprov Sulbar juga menggelar sosialisasi terkait aplikasi tersebut. (tawin)

Kominfo Sulbar-- Mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Sulbar, Pemprov Sulbar menyiapkan fasilitas baru dengan menghadirkan PCR Mobile atau mobil laboratorium PCR untuk pemerikasaan spesimen Covid-19. "Di hari Minggu kemarin, Pemprov Sulbar telah berhasil menghadirkan fasilitas-fasilitas baru untuk mendukung penanganan Covid-19 berupa PCR Mobile, yaitu mobil yang bisa langsung melakukan tes laboratorium atau sering disebut tes swab di mobil,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada rapat koordinasi pengendalian Covid-19, bersama Forkopimda dan Para Bupati Se-Sulbar melalui video coference (vidcon), yang berlangsung di ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 7 Oktober 2020. Idris menuturkan, tujuan pengadaan mobil tersebut untuk lebih mempermudah masyarakat di seluruh kabupaten se-Sulbar melakukan tes swab. Melalui kesempatan itu, Idris mengungkapkan, untuk mendapatkan mobil tersebut tidaklah mudah sebab kebutuhan pengadaannya dibutuhkan di seluruh pelosok negeri. "Sulbar merupakan salah satu provinsi ketujuh tercepat yang mendapatkan mobil itu dan satu unit mobil dibanderol cukup mahal,"ungkap Idris Idris berharap, Dinas Kesehatan bersama BPBD agar melakukan sosialisasi terhadap mitra kerja di setiap kabupaten dan selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ia menambahkan, adanya fasilitas baru itu dalam waktu tiga jam dapat menghasilkan 64 proses hasil tes swab. "Insya Allah dengan adanya mobil tersebut dapat mengcover semua yang ada," pungkasnya. (farid)

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-75 tahun 2020 secara virtual di Markas Korem 142/Tatag, Senin 5 Oktober 2020. Upacara yang digelar secara daring dari Istana Negara tersebut, dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo. HUT TNI ke-75 mengusung tema "Sinergi Untuk Negeri". Tema tersebut mengandung makna suatu tolak ukur penyemangat prajurit untuk meningkatkan sinergisitas dengan jajaran aparatur, sebagai wujud pengabdian diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam amanatnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-75 kepada TNI. "Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat ulang tahun TNI yang ke-75 tahun. HUT TNI bukan hanya dirayakan anggota, tapi juga segenap rakyat,"ucap pria yang akrab disapa Jokowi itu Jokowi menuturkan, TNI merupakan penjaga utama kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk itu Ia berharap perjalanan panjang TNI bisa terus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Perjalanan panjang TNI sejak kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara,"ujarnya Sementara itu, Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Firman Dahlan, mengatakan, untuk mendukung kelangsungan pertahanan NKRI akan dilakukan peningkatan pembinaan. Tentunya untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional secara aktif. "Hal ini guna mencapai tujuan pertahanan negara yang kokoh, dalam rangka mempertahankan NKRI, khususnya di Sulbar,"pungkasnya. (tawin)

Kominfo Sulbar-- Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sunusi, DM, menekankan Dinas Kominfo sebagai wali data sangat membutuhkan data dan informasi statistik yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada webinar (web seminar) tentang data berkualitas untuk Indonesia Maju, yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Selasa 29 September 2020. "Hal ini sebagai rujukan dalam melakukan analisis kebutuhan dan perumusan kebijakan pada masing-masing sektor dalam memenuhi prinsip satu data, yaitu standar data, meta data inter operabilitas data dan kode referensi,"ucap Safaruddin Olehnya itu, Safaruddin berharap, peran masing-masing pihak baik kabupaten maupun provinsi dalam penyediaan data, dapat dilakukan penyempurnaan sebelum divalidasi oleh BPS sebagai pembina untuk dipublish dan disajikan dalam bentuk buku dan e-book melalui website Pemprov Sulbar. Webinar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2020 tersebut, dibuka secara resmi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran statistik bagi para responden, produsen, dan konsumen data, agar dapat memberdayakan secara maksimal menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang akurat, berkualitas dan bermanfaat dalam merencanakan kebijakan pembangunan menuju Indonesia maju, berdaya saing dan unggul disegala bidang kehidupan, sehingga diharapkan menjadi momentum agar semua lapisan masyarakat untuk sadar tentang statistik. (yandi)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pelepasan secara resmi jenazah Bupati Majene, almarhum Dr. H.Fahmi Massiara, M.H ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pelepasan jenazah dilakukan di Rujab Bupati Majene, Selasa, 29 September 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ali Baal Masdar menyampaikan duka mendalam " Saya Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat atas nama Pemerintah melepas dengan resmi jenazah Bupati Majene almarhum Fahmi Massiara untuk dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir diiringi doa semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya," kata Ali Baal Mantan Bupati Polman dua peiode itu juga mengajak semua pelayat yang hadir untuk berdoa dan memaafkan almarhum agar beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT sesuai amal ibadahnya, pemberian maaf dan penyaksian bahwa sosok Fahmi Massiara adalah seorang pejabat dan sosok pribadi yang baik dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang telah bekerja untuk yang terbaik bagi rakyat khususnya di kabupaten Majene yang akan memudahkan jalan almarhum menghadap keharibaan ilahi " Kita telah kehilangan salah satu Putra terbaik Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Majene, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan sebagai pribadi bersama keluarga menyatakan rasa duka yang sangat mendalam atas wafatnya Bupati Majene Dr. H. Fahmi Massiara beliau telah mendahului kita keharibaan Illahi Robbi pada hari Senin 28 September di Grestelina Makassar. Beliau sosok yang humoris, banyak hal yang berkesan selama kepemimpinan almarhum ," ungkapnya. Proses pelepasan jenazah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan daftar riwayat hidup alm.Dr.Fahmi Masiara . (farid)

Kominfo Sulbar -- Sebagai tindak lanjut dari penanaman perdana kedelai di Polewali Mandar Juni lalu, Pemprov Sulbar bersama PT. Dwitunggal Nusa Mandiri melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) untuk pengembangan kedelai pada 2021. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dengan Direktur PT. Dwitunggal Nusa Mandiri, Petrus Chandra, di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Senin 28 September 2020. "Penandatanganan kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari acara tanam perdana kedelai di Polewali Mandar pada bulan Juni 2020 lalu, " kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutannya Ali Baal menuturkan, tujuan akhir dari kerjasama tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani Sulbar. Untuk itu, ia mengingatkan segala bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak investor dan petani harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para perani Sulbar. Ali Baal menyatakan, harapan yang besar melalui kerja sama tersebut adalah persoalan dalam pengembangan kedelai dalam penyediaan bibit unggul dan pemasaran dapat diatasi. Mantan Bupati Polman dua periode itu juga menyampaikan apresiasi yang besar atas kehadiran PT. Dwitunggal Nusa Mandiri yang telah bersedia bekerja bersama dalam pembangunan pertanian di Sulbar, khususnya dalam pengembangan komoditi kedelai. "Ini yang kita mau bangun di Sulbar, dimana Sulbar kedepan dapat menjadi daerah sesuai impian kita nantinya," tandasnya Direktur PT. Dwitunggal Nusa Mandiri, Petrus Chandra mengemukakan, berbicara makanan paling murah di Indonesia seperti tahu dan tempe merupakan hal yang lumrah, tetapi sangat miris ketika melihat data yang ada hampir semua kedelai yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari Amerika dengan jumlah pengeluaran 2,9 miliar dolar yang setara dengan 42 triliun devisa yang dikeluarkan untuk negara tersebut. "Kalau kita impor senjata, mobil, pesawat, itu masih wajar, tetapi bagaimana mungkin hanya tempe saja kita impor dari Amerika. Untuk itu saya yakin dimulai dari Sulbar dibawah kepemimpinan gubernur, kita jadikan provinsi ini sebagai yang pertama mengembangkan proyek tanaman kedelai berskala luas dan di Indonesia…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengukuhkan dua pejabat Pemprov Sulbar sebagai Penjabat sementara (Pjs). Yaitu Sekretaris DPRD Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur dikukuhak nsebagai Pjs. Bupati Mamuju dan Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da'i dikukuhkan sebagai Pjs. Bupati Mateng. Pengukuhan berlangsung di ruang lantai dua kantor Gubernur Sulbar, Jum'at 25 September 2020 " Penunjukan saudara Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai pejabat sementara Bupati Mamuju dan saudara Bau Akram Dai sebagai pejabat sementara Bupati Mamuju Tengah sudah melalui prosedur, mekanisme dan pertimbangan yang matang insya allah dapat bekerja dengan baik,"kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Ia mengemukakan, penunjukan pejabat sementara Bupati Mamuju dan Bupati Mamuju Tengah merupakan proses dan mekanisme yang telah diatur dalam undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota "Kiranya para Pjs. Bupati dapat membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas dengan seluruh komponen dan stakeholder yang ada, dilanjutkan dengan menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju pada tanggal yaitu dan 9 Desember 2020, serta memaksimalkan penyampaian kepada seuruh ASN di dua Kabupaten untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah dan wakilnya," tandas mantan Bupati Polman dua periode. Untuk itu, sambungnya itu mari bersama -sama mendukung dan membantu sebagai penjabat sementara Bupati Mamuju dan Pjs. Bupati Mamuju Tengah yang baru saja dikukuhkan untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya. Pjs. Bupati Mamuju, Abdul Wahab Hasan Sulur mengemukakan, terkait potensi PNS bermain politik, menurut Wahab semua hal tersebut berkaitan tentang pengawasan, maka dari itu ia mengharapkan kepada aparat yang berwenang khususnya Bawaslu dapat memantau secara maksimal akan potensi-potensi kerawanan tersebut, tetapi selaku Pjs. Bupati ia kembali mengatakan akan selalu mengkordinasikan kepada Bawaslu dan KPU khususnya Forkopimda Kabupaten " Insya Allah kita akan segera koordinasi dengan teman-teman Kabupaten terkait lima perintah Gubernur yang…

Kominfo Sulbar-- Asisten Bidang Pemerintahan dan Tata Praja Setda Sulbar M. Natsir menegaskan untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, harus dipastikan semua tahapan Pilkada disertai penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) Forkopimda mengenai disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Pilkada serentak 2020, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 25 September 2020. "Kita berharap kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada selalu terjaga dan semakin meningkat. Namun, harus memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap penularan virus corona,"tandas Natsir Dikemukakan, untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman, lancar dan demokratis dalam masa pandemi, tidak hanya merupakan tanggungjawab penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) dengan dukungan TNI, Polri dan pemerintah. Namun, sangat penting juga peran dari semua pihak. "Terutama para pasangan calon (paslon), tim pemenangan, para pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk mencontohkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan Pilkada 2020, termasuk penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru pada setiap kegiatan,"kata Natsir Natsir berharap, seluruh jajaran penyelenggara pilkada di setiap tingkatan, senantiasa menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait, supaya berlangsung sinergi untuk membiasakan masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehubungan hal tersebut, melalui kesempatan itu, Natsir menyampaikan beberapa pesan, diantaranya, tingkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi masalah dan kerawanan pada setiap tahapan. Lakukan pengawasan ketat penerapan protokol kesehatan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye, pemungutan suara sampai rekapitulasi perhitungan suara. Kemudian, penyelenggaran pilkada dalam bekerja supaya bekerja profesional, transparan dan akuntabel berpedoman pada ketentuan perundang-undngan dan antisipasi setiap permasalahan untuk mewujudkan Pilkada 2020 jujur dan adil. Para pembina kepegawaian di lingkungan Pemda dan instansi vertikal, agar memastikan ASN atau pegawai di lingkungannya menjaga netralitas dalam Pilkada 2020. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, unsur forkopimda , calon bupati dan wakil bupati dari…

Kominfo Sulbar -- Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, DPRD bersama Pemprov Sulbar melakukan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat secara virtual, terhadap pendapat akhir Gubernur Sulbar tentang rancangan peraturan daerah pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Rapat berlangsung Kamis, 24 September 2020 di Rujab Gubernur Sulbar Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian nota kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 antara Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dengan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suraidah Suhardi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, sejak ditetapkannya Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 terjadi perubahan kebijakan anggaran secara nasional yang dipengaruhi adanya penyebaran pandemi covid-19 sehingga mengalami kendala dan permasalahan dalam pembangunan nasional khususnya di Sulawesi Barat dimana terjadi penurunan rencana pendapatan daerah dan penyesuaian kegiatan alokasi anggaran yang bersumber dari dana transfer dan penyesuaian asumsi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus disesuaikan dengan tahun berjalan. " Adanya pergeseran dan perubahan anggaran belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung terjadi akibat perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran , dengan menurunnya alokasi belanja pegawai yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi,antar kegiatan,dan antar jenis belanja," kata Ali Baal Masdar. Dalam paripurna secara virtual itu juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar, asisten, pimpinan OPD dan tenaga ahli Gubernur , Andi Ilman Palalloi. (yandi)