Kominfo Sulbar-- Asisten Bidang Pemerintahan dan Tata Praja Setda Sulbar M. Natsir menegaskan untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, harus dipastikan semua tahapan Pilkada disertai penerapan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) Forkopimda mengenai disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Pilkada serentak 2020, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 25 September 2020.

"Kita berharap kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada selalu terjaga dan semakin meningkat. Namun, harus memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap penularan virus corona,"tandas Natsir

Dikemukakan, untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman, lancar dan demokratis dalam masa pandemi, tidak hanya merupakan tanggungjawab penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) dengan dukungan TNI, Polri dan pemerintah. Namun, sangat penting juga peran dari semua pihak.

"Terutama para pasangan calon (paslon),  tim pemenangan, para pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk mencontohkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan Pilkada 2020, termasuk penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru pada setiap kegiatan,"kata Natsir

Natsir berharap, seluruh jajaran penyelenggara pilkada di setiap tingkatan, senantiasa menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait, supaya berlangsung sinergi untuk membiasakan masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Sehubungan hal tersebut, melalui kesempatan itu, Natsir menyampaikan beberapa pesan, diantaranya, tingkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi masalah dan kerawanan pada setiap tahapan. Lakukan pengawasan ketat penerapan protokol kesehatan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye, pemungutan suara sampai rekapitulasi perhitungan suara.

Kemudian, penyelenggaran pilkada  dalam bekerja supaya bekerja profesional, transparan dan akuntabel berpedoman pada ketentuan perundang-undngan dan antisipasi setiap permasalahan untuk mewujudkan Pilkada 2020 jujur dan adil. Para pembina kepegawaian di lingkungan Pemda dan instansi vertikal, agar memastikan ASN atau pegawai di lingkungannya menjaga netralitas dalam Pilkada 2020.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, unsur forkopimda , calon bupati dan wakil bupati dari empat kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak , tim pemenangan dan undangan lain

 (mhy)