humassulbar

humassulbar

Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, membuka Rapat Koordinasi UPT BPMP dengan Pemerintah Daerah di Hotel Maleo Mamuju, Senin,18 Maret 2024. Rakor tersebut bertujuan untuk memajukan level pendidikan di Sulawesi Barat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang diwakili oleh Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan L, menghadiri rapat tersebut. Kabid Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan L, menekankan pentingnya kegiatan ini bagi pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan di provinsi tersebut. "Jadi rapat ini adalah langkah penting dalam membangun kolaborasi untuk meningkatkan sumber daya dan mutu pendidikan," kata Mirwan. Ia menambahkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan bukanlah urusan sepihak. "Melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mencapai standar yang diinginkan," tambahnya. Apalagi, berbagai persoalan pendidikan sementara ditangani pemerintah pusat maupun di daerah. "Rapat ini juga menyoroti berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat, dengan fokus pada kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian standar yang lebih baik," tandasnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri ke 42, dengan mengusung tema “Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja: Realita dan Tantangan". Webinar ini merupakan kegiatan kolaborasi antara BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat, dan merupakan langkah strategis dalam menyediakan platform pembelajaran yang komprehensif. Webinar akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat, Farid Wajdi, mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja. "Serta bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul disebabkan oleh Kesehatan mental para pegawai dan karyawan serta untuk apa diketahui terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja kita," kata Farid, Selasa 19 Maret 2024. Narasumber yang akan turut serta dalam webinar ini adalah para ahli di bidangnya. Yaitu dr. Otto Parandangi, Sp.Kj, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, yang akan membahas kesehatan mental dan7 tantangannya saat ini. Sementara narasumber kedua adalah A. Budhy Rakhma, S.Psi., M.Psi, seorang Psikologis Klinis yang akan membahas terkait kesehatan mental di lingkungan kerja. "Mengenali Kesehatan mental merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan di lingkungan kerja sebab manusia yang bekerja dalam sebuah organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapainnya," ungkapnya. Apalagi, menyetir apa yang sering disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar , Prof.Dr. Zudan Arif Fachrullah, bahwa kehadiran OPD untuk membahagiakan masyarakat, dengan cara melakukan pelayanan yang baik, tulus berdedikasi serta terukur kepada masyarakat. "Ini akan membuat mereka menjadi Bahagia dan dengan adanya webinar ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ASN dalam mengelola dan menjaga kesehatan mental mereka," ujarnya. Sehingga pegawai bisa bekerja produktiv terhadap organisasi dan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan secara keseluruhan. Penulis : BPSDM Editor : humassulbar

MAMUJU - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Diskominfo se-Sulbar secara virtual, Senin 18 Maret 2024. Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, mengatakan forum OPD Dinas Kominfopers merupakan ruang curah gagasan dalam rangka sinkronisasi perencanaan antara stakeholder dalam urusan Kominfo, Persandian dan Statistik. "Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kominfopers Kabuapten se- Sulawesi Barat beserta para Kepala Bidang yang menangani urusan Kominfo, Statistik dan Persandian," kata Mustari. Ia menambahkan, dalam acara tersebut selain hadir Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana sebagai narasumber, juga hadir dua ketua lembaga yang menjadi mitra Kominfopers yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat , Mu'min, dan Kamisi Informasi Provinsii (KIP) Sulaweai Barat, Andi Fahriadi Kusno. "Hasil dari kesepakatan di Forum OPD akan menjadi bahan usulan di Rakortekbang Provinsi untuk lebih dimatangkan pada pertemuan perencanaan sesuai urusan masing masing yang rencananya akan digelar pada 20 -21 Maret 2024," ungkapnya. Dengan demikian, lanjut Mustari Mula, Ia berharap usulan dari seluruh peserta yang hadir bisa menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga forum OPD kali ini betul melahirkan dokumen perencanaan yang orientasinya untuk kesejahteraan rakyat yaitu program dan kegiatan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang berdampak langsung ke masyarakat," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Diskominfo se-Sulbar secara virtual, Senin 18 Maret 2024. Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, mengatakan forum OPD Dinas Kominfopers merupakan ruang curah gagasan dalam rangka sinkronisasi perencanaan antara stakeholder dalam urusan Kominfo, Persandian dan Statistik. "Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kominfopers Kabuapten se- Sulawesi Barat beserta para Kepala Bidang yang menangani urusan Kominfo, Statistik dan Persandian," kata Mustari. Ia menambahkan, dalam acara tersebut selain hadir Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana sebagai narasumber, juga hadir dua ketua lembaga yang menjadi mitra Kominfopers yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat , Mu'min, dan Kamisi Informasi Provinsii (KIP) Sulaweai Barat, Andi Fahriadi Kusno. "Hasil dari kesepakatan di Forum OPD akan menjadi bahan usulan di Rakortekbang Provinsi untuk lebih dimatangkan pada pertemuan perencanaan sesuai urusan masing masing yang rencananya akan digelar pada 20 -21 Maret 2024," ungkapnya. Dengan demikian, lanjut Mustari Mula, Ia berharap usulan dari seluruh peserta yang hadir bisa menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga forum OPD kali ini betul melahirkan dokumen perencanaan yang orientasinya untuk kesejahteraan rakyat yaitu program dan kegiatan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang berdampak langsung ke masyarakat," tandasnya.(rls)

Mamuju - Ratusan Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama berkumpul di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat untuk menyuarakan dukungan mereka kepada investor yang berinvestasi di daerah ini, khusus di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Senin 18 Maret 2024. Para pengunjuk rasa, yang terdiri dari pekerja, pemuda, dan tokoh masyarakat, berkumpul di Alun-Alun Kota Mamuju sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk dan poster yang bermanfaat investasi bagi pembangunan ekonomi daerah. Demonstrasi massa ini dipicu oleh adanya isu-isu sekelompok orang yang akan melakukan pemalangan/menghentikan aktifitas pekerjaan di Desa Tamalea. Koordinator massa Aksi, Hasrat Lukman menyampaikan, atas nama Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama yang tak lain adalah masyarakat Bonehau dan Kalukku melakukan demonstrasi karena adanya sekelompok masyarakat melakukan pemalangan atau menghentikan aktifitas pekerjaannya. Masih kata Hasrat, mereka datang menyuarakan apa yanh menjadi persoalan yang dialami, karena mengancam kesejahteraan dan penghidupan sebagai karyawan apabila manajemen perusahaan menghentikan kegiatan investasi di Kecamatan Bonehau dan Kalukku," Masyarakat Bonehau lainnya, Yani mengungkapkan, di Sulbar membutuhkan investor untuk kemajuan daerah. "Bonehau dan kalumpang adalah daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa di kelola , sehingga kita membutuhkan tangan- tangan investor untuk mengelola hal tersebut," ucap Yani. Sedangkan, masyarakat Bonehau lainnya, Boby menyampaikan , aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat Bonehau yang bertepatan dengan bulan suci ramadahan, sehingga harapannya kepada mahasiswa agar tidak melakukan aksi unjuk rasa menolak PT.BPC untuk tdk berpoerasi. "Aksi yang mengatasnamakan masyarakat Bonehau, padahal kami masyarakat biasa biasa saja atas beroperasinya PT. BPC di Bonehau," tandasnya Plt . Kaban Kesbangpol, Muh. Yusuf mengatakan, terkait penanganan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk dalam penanganan aksi unjuk rasa, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov , Muhammad Idris dalam berbagai kesempatan, senantiasa berharap untuk dilakukan audiensi dalam mencari solusi dan penyelesaian terbaik. "Pada saat…

Mamuju -- Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah perluasan kawasan konservasi perairan. Manfaat kawasan konservasi perairan antara lain sebagai penyedia stok ikan, produksi oksigen, dan penyerapan karbon. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Suyuti Marzuki, Senin, 18 Maret 2024. Ia juga mengatakan, untuk menjaga kualitas lingkungan perairan di Indonesia, pemerintah telah menargetkan 30 persen wilayah pesisir dan laut Indonesia sebagai kawasan konservasi pada tahun 2045. Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Sulawesi Barat di bawah nahkoda Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Muhammad Idris , telah berkontribusi pada upaya tersebut. Antara lain dengan penetapan Kepulauan Balabalakang sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen KP No. 47 tahun 2022. Untuk hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan agar terus mengoptimalkan pengelolaan wilayah laut dan pesisir. "Sebagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat akan terus melakukan penambahan luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pencadangan konservasi berdasarkan PERDA RZWP3K Prov. Sulawesi Barat, " kata Suyuti Marzuki. Lebih lanjut dikatakan, kawasan konservasi di Kepulauan Balabalakang memiliki peran yang sangat besar untuk peningkatan kualitas lingkungan di Sulawesi Barat dan sekitarnya. Namun , dibalik kestrategisan tersebut, perairan Kepulauab Balabalakang juga berada pada wilayah ALKI II yang menghubungkan antara dua samudera (Hindia dan Pasifik), dan memiliki peran yang sangat penting dan potensial dalam posisinya sebagai jalur pendukung Ibu Kota Negara. " Dengan posisi tersebut Sulawesi Barat juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Balabalakang, " sambung Suyuti. Masih kata Suyuti, dengan ditetapkannya di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN), tentunya akan seiring dengan bertambahnya intensitas aktifitas di laut untuk kebutuhan IKN.…

Mamuju - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulbar bersama Polresta Mamuju melakukan pengamanan pada aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 18 Maret 2024. Itu bertujuan agar aksi tersebut berjalan dengan aman tanpa mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu aktivitas para ASN yang bekerja. Asisten I bidang Pemkesra Setda Sulbar yang juga selaku Plt. Kasatpol Sulbar, Muh. Jaun saat apel persiapan pengamanan, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris agar mengingatkan kepada Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan tersebut untuk mengedepankan sikap humanis dan persuasif. "Jangan ada yang bersikap arogan, penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, olehnya itu kita kawal agar berjalan dengan tertib. Jalankan tugas sesuai Standar operasional prosedur dan mengedepankan sikap yang mengayomi," tegas Jaun. Diketahui bersama, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau di depan Gerbang Kantor Gubernur Sulbar menyuarakan terkait tambang yang beroperasi di Bonehau, Mamuju. Dalam aksi tersebut, Gerakan Pemuda Bonehau menginginkan agar perusahaan PT. Bonehau Prima Coal tidak lagi menggunakan jalan poros Kalumpang Bonehau untuk aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas perusahaan sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Disaat yang hampir bersamaan, puluhan karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama juga melakukan unjuk rasa membela perusahaan tempat mereka bekerja, karena menurutnya itu adalah sumber penghasilan mereka. Penulis : Satpol PP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menyebut bahwa kemandirian suatu daerah sangatlah mudah untuk dikenali. Hal itu disampaikan Muhammad Idris saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah di Sulbar yang dilaksanakan secara virtual, Senin, 18 Maret 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengaku, dirinya mengapresiasi kegiatan yang membahas tentang infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Sulbar. "Saya mengapresiasi topik ini karena seperti yang kita pahami, kemandirian daerah itu sebetulnya sangat tidak sulit untuk kita kenali, dilihat dari kemampuan daya dukung infrastruktur yang tersedia," kata Muhammad Idris. Ia menjelaskan, penyebab Sulbar selalu tertinggal pada bagian-bagian penyusunan indeks nasional lantaran Sulbar merupakan daerah otonomi baru. "Konsekuensi daerah otonomi baru itu adalah rata-rata memiliki keterbatasan infrastruktur," ungkapnya. Begitu pula dengan peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Muhammad Idris, rata-rata provinsi yang lahir setelah reformasi mengalami kendala yang sama untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas pendidikan karena keterbatasan infrastruktur. "Jadi, sekalipun konsep merdeka belajar sudah dibangun, akhirnya ditemukan sesuatu yang tidak mudah untuk diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yakni infrastruktur," tutur Muhammad Idris. (Rls)

Mamuju -- Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar melakukan rapat internal dalam rangka persiapan pelantikan fungsional formasi 2021 di Kantor BKD Sulbar, Senin 18 Maret 2024. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, memimpin rapat internal dan melakukan diskusi yang melibatkan staf fungsional bidang pengembangan ASN . Rini, sapaan akrabnya mengatakan, diskusi tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengajuan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pelantikan fungsional formasi 2021. "Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bujaerami Hassan. Dengan harapan bahwa kelengkapan dokumen bisa segera dipenuhi, dan sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat , Prof Zudan juga diharapkan akan segera melantik fungsional formasi 2021, " kata Rini. Lebih lanjut Rini Lukita Sari mengatakan, pentingnya kerja sama dan keterlibatan semua pihak terkait dalam proses tersebut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pelantikan fungsional. Dia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah dipenuhi dengan baik. Staf fungsional bidang pengembangan juga diberikan arahan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan bekerja secara efisien agar proses pelantikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Proses persiapan pelantikan fungsional formasi 2021 ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja aparatur sipil negara di Sulawesi Barat," kata Rini. (Rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Senin, di ruang Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham) Sulbar, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta beberapa pihak terkait. Rancangan Pergub Beasiswa yang diprogramkan oleh Pemprov Sulbar diinisiasi oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dalam rapat tersebut hadir Forum Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulbar untuk membahas aspek-aspek penting terkait pedoman pemberian beasiswa. Antara lain Staf Ahli Gubernur Sulbar yang juga merupakan PLT Karo Jamila Haruna, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sjaifuddin, Kabid Pengembangan Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, Kabag Perundang-undangan Afrizal, serta perwakilan dari Kemenhumham Sulbar, Arpan dan tim dari Kantor Wilayah Kemenhumham. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Jamila mengatakan, rapat tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari arahan dan program kerja Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian beasiswa. Ia juga mengatakan, dalam rapat tersebut, berbagai pihak memberikan masukan dan diskusi yang konstruktif untuk memastikan bahwa peraturan yang akan disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat, terutama dalam hal pemberian beasiswa untuk pendidikan yang berkualitas. "Dengan adanya Pergub ini, kita berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakatnya, serta memastikan bahwa program beasiswa dapat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat," kata Jamila

Halaman 1 dari 359
  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments