humassulbar

humassulbar

Marasa Corner. Salah satu destinasi baru di kawasan perkantoran Gubernur Aulbar yang terletak di Jl.Abd. Malik Pattana Endeng. Kamis, 26 Nopember 2020, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan Soft Opening Marasa Corner. M Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan apreiasi kepada Kabag Rumah Tangga dan Protokol Biro Umum Perlengkapan dan Protokol Setda Sulbar, Ansar Malle atas inovasi yang luar biasa, menyulap lahan rawa-rawa menjadi area yang bisa menarik, menyejukan pandangan mata, sekaligus sebagai sarana untuk mencari inspirasi. "Inovasi ini adalah contoh berpikir dan bekerja kreatif.Marasa Corner sangat cocok bagi ASN Kantor Gubernur maupun di kalangan masyarakat karena ini bisa jadi tempat bekerja di alam terbuka, bekerja sambil berwisata" ucap Ali Baal Ia juga mengatakan, Marasa corner merupakan contoh Proper (Proyek perubahan) peserta diklat yang betul-betul mewujudkan sebuah perubahan. Proper tersebut , diharapkan menjadi pemicu sekaligus pemacu semangat bagi ASN yg lain, terutama para pejabat untuk selalu berpikir inovatif, kreatif memanfaatkan potensi yang ada. "Pengelolaan Marasa corner dilakukan secara profesional dalam hal pelayanan pengunjung, pengawasan untuk selalu tertib, termasuk mengikuti protokol kesehatan untuk hidup bersih. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun," kata Ali Baal Perwakilan dari PPSDM Regional Makassar, Hamzah mengaku sangat terpukau melihat proyek perubahaan Marasa Corner. "Marasa Corner ini adalah proyek yang tergolong sangat luar biasa. Ini merupakan program yang secara kasat mata tidak bisa dilaksanakan karena kawasan ini sebelumnya adalah kawasan hutan dengan berbagai macam rumput liar yang tumbuh pada areal seluas 1 hektare. Akhirnya sekarang bisa mnjadi kawasan aman, ramah, sehat untuk ASN bekerja sambil berwisata,"katanya Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol, Biro Umum Setda Sulbar Ansar Malle, mengemukakan, sebagai agent of change program Marasa Corner, Ia sangat berterima kasih kepada Gubernur Sulbar yang tidak henti-hentinya memberi motivasi dan perhatian langsung kepada proyek Marasa Corner sehingga bisa terealisasi dan soft opening hari ini. Hadir Ketua…

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2020 berhasil menjadikan Provinsi Sulbar sebagai salah satu badan publik yang masuk dalam kategori " Menuju Informatif". Untuk kategori tersebut, Provinsi Riau dengan nilai 89,84, Provinsi Papua dengan nilai 89,60, Provinsi Kalbar dengan nilai 89,48, Provinsi Kalteng dengan nilai 89,34 dan Provinsi Sulbar dengan nilai 81,82. Penyampaian tersebut disampaikan oleh Ketua KI Pusat , Gede Narayana dalam laporan monev Keterbukaan Badan Publik di depan Wapres, Ma'ruf Amin di Kediaman Wapres, Rabu, 25 Nopember 2020, dan diikuti secara virtual okeh Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Kepala Dinas Kominfopers, Safaruddin dari ruang oval Kantor Gubernur Sulbar Disampaikan, berdasarkan rentangan penilaian monev BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, penggiat keterbukaan informasi dan media massa. Untuk setiap kategori, informatif dengan nilai 90-100, menuju informatif dengan nilai 80-89,9, cukup informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), kurang informatif dengan nilai 40-59,9, dan tidak informatif dengan nilai 0-39,9. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota, seperti untuk anggaran penyediaan Infrastruktur yang memadai dari dana APBD hingga pelaksanaan program-program pelayanan informasi publik untuk mengoptimalkan peran Komisi Informasi di masing-masing daerah. "Bagi yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik 'informatif, saya meminta untuk tetap mempertahankan visi, menjaga, serta mengembangkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik, dan Kepada badan publik dengan kualifikasi 'menuju informatif', saya juga berharap agar di tahun mendatang dapat memenuhi kualifikasi menjadi badan publik yang informatif." harap Ma'ruf. Terkait kategori Menuju Informatif yang telah diterima oleh Provinsi Sulbar, Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar sangat mengapresiasi hal tersebut. "Kita sudah sangat bersyukur, tahun 2020 ini Sulbar masuk kategori menuju informatif dengan berada di posisi rangking kelima untuk pemerintahan provinsi, ini adalah yang pertama kalinya." ujar…

Menghadapi pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada empat kabupaten di Sulbar tanggal 9 Desember mendatang, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menegaskan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. "Sebagai ASN harus netral, jangan macam-macam di pilkada," tandas Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri Deklarasi Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Kewenangan yang berlangsung di Kafe 157 Kabupaten Mamuju, Rabu, 25 November 2020 Ali Baal juga mengatakan, pemilihan kepala daerah serentak mendatang merupakan momen baru yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama di Provinsi Sulbar dikarenakan wabah pandemi Covid -19 yang melanda di seluruh belahan dunia " Untuk itu, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai instruksi dan himbauan dari pemerintah pusat," kata Ali Baal Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi RI, Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, dalam rangka persiapan pilkada 2020 , pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sulbar dan forkopimda untuk bersama-sama melakukan dekralasi netralitas ASN dan penyalahgunaannya. Disampaikan, pilkada secara langsung merupakan kerja bersama dari semua unsur, baik dari semua SKB yang dibentuk dari tahun 2015 dan sudah diperbarui di tahun 2020, yang inti fokus pembahasan adalah netralitas ASN yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara " Kami menyadari betul pelaksanakan pilkada di tahun 2020 ini merupakan tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, profesionalitas kita sebagai penyelenggara pilkada untuk Sulawesi Barat harus jauh lebih baik, tanggung jawab kami mengajak bapak dan ibu untuk bersama-sama mendukung proses pilkada yang ada, dengan menjaga netralitas dan juga tidak menyalahgunakan kewenangan," tandasnya Hadir dalam kegiatan tersebut para Pjs.Bupati se-Sulbar, Wakajati Sulbar, Agustin, Ketua KPU Sulbar, Rustang, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo , Dandim 1418 Mamuju, Letkol. Inf. Tri Aji Sartono,dan undangan lain. (farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan daftar isian alokasi anggaran (DIPA) , dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten se-Sulbar dan satuan kerja, Kementrian negara, lembaga dan SKPD di Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Nopember 2020. Disampaikan, anggaran pemerintah pusat untuk Sulawesi Barat tahun 2021 untuk 204 satuan kerja kementerian negara lembaga dan SKPD dengan jumlah seluruhnya sebesar 3, 848 miliar rupiah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3, 679 miliar rupiah terdapat kenaikan sebesar Rp. 169 Milyar atau 4,6 persen.Secara keseluruhan dana transfer untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 10.523 miliar, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan pada Satker dan SKPD sebesar 3.848 miliar rupiah dan dana transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 6.674 miliar rupiah. Ali Baal menyampaikan, penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA 2021 secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi yang dilakukan secara virtual kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut merupakan rangkaian awal pelaksanaan APBD. " Penyerahan DIPA ini dinilai lebih awal untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat," kata Ali Baal Masdar Dikatakan, penyerahan DIPA tahun 2001 sebelum dimulainya tahun anggaran merupakan bentuk komitmen pemerintah agar pelaksanaan anggaran tahun 2021 bisa dimulai secara tepat waktu. Karena itulah seluruh satuan kerja diharapkan bisa merealisasikan rencana kegiatan yang tertuang dalam RK KL Dipa tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi masing-masing Selain itu untuk mempercepat penyerapan anggaran juga untuk menggerakkan sektor perekonomian di masa pandemi covid -19 sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. " Saya mengajak para bupati dan pimpinan instansi vertikal selalu merawat semangat kebersamaan dan menguatkan sinergitas dalam menghadapi tantangan untuk memulihkan kondisi ekonomi di daerah kita pada tahun 2001 dan seminar itu penting menjadi perhatian juga penggunaan DIPA dana transfer daerah dan Dana Desa tahun 2001…

Kominfo Sulbar-- Pemerintah berencana akan memulai sekolah tatap muka pada tahun 2021. Itu disampaikan Mendikbud RI, Nadim Makarim dalam konferensi pers secara daring pekan lalu. Terkait hal tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, hal tersebut diharapkan dapat terlaksana pada 2021 mendatang. "Kalau sekolah dibuka , harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M, yaitu mencuci tangan dengan air bersih, memakai masker dengan baik dan benar serta menjaga jarak karena pendemi ini belum ada yang tahu kapan berakhir. Kita di Indonesia terutama di Sulbar ini juga harus tetap berhati-hati, jika memungkinkan, enam jam sekali ganti masker," kata Ali Baal Masdar usai peringatan Hari Guru Nasional tingkat Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Nopember 2020. Memperingati Hari Guru Nasional, Ia menyampaikan sambutan seragam Mendikbud, Nadim Makarim. Ia mengimbau agar instansi pusat, daerah serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyelenggarakan aktivitas atau kegiatan memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional 2020 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa darurat Covid-19, mendorong pelibatan dan partisipasi publik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. "Untuk mendukung pembelajaran melalui daring peran orang tua diharapkan dapat secara aktif terlibat mendampingi anaknya saat proses pembelajaran dari rumah. Ayah dan Ibu harus bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, serta turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya," imbau mantan Bupati Polman dua periode itu. Kepada semua pihak, lanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk, dimana pandemi ini telah memberikan momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM unggul Indonesia maju. Ia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan yang dinilai mampu menciptakan perubahan dan inovasi walaupun berjalan dengan segala kerterbatasan. Hari Guru Nasional tahun ini mengusung tema, "Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar”. Hadir juga dalam upacara tersebut…

Kominfo Sulbar - Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2020 berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 24 November 2020. Dengan mengusung tema"SDM Unggul Sulbar Maju Malaqbi", kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakerkesda sebagai forum para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merangkum pemikiran positif untuk dirumuskan menjadi solusi mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, termasuk menghadirkan mobil ambulans teruntuk bagi pelayanan yang cepat bagi para ibu-ibu hamil yang akan melahirkan dan mobil itu akan disebar di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar. "Saya berharap acara ini tidak sebatas kegiatan seremonial belaka. SDM unggul Sulbar maju dan malaqbi jangan sampai slogan saja, namun melainkan menjadi penyemangat untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan sektor kesehatan di Sulbar untuk mewujudkan provinsi yang maju dan malaqbi" ujar Ali Baal Ali Baal juga berharap, Rakerkesda menjadi forum untuk lebih meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan penajaman program pembangunan kesehatan, termasuk penguatan kolaborasi pusat dan daerah untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta khususnya di Sulbar. Disampaikan, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian yakni penanganan masalah kesehatan membutuhkan peran aktif berbagai pihak melalui kegiatan lintas sektor termasuk kementerian atau lembaga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder terkait. Selanjutnya kualitas hidup manusia Indonesia ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan dimana sektor tersebut menjadi program prioritas Pemprov Sulbar melalui program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang tertuang dalam RPJMD 2017 - 2022 dalam berbagai bentuk program untuk kemandirian, kecerdasan dan kesehatan. Kemudian, masih tingginya angka stunting atau gizi buruk, kematian ibu, bayi dan anak, begitupun penyakit menular dan tidak menular serta pandemi covid- 19 yang dinilai sangat berdampak pada meningkatnya pembiayaan kesehatan serta penurunan produktivitas dan daya saing daerah yang mempengaruhi kondisi sosial…

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar membuka Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), melalui video conference di rumah jabatannya, Selasa 24 November 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual oleh Perwakilan BPKP tersebut sebagai salah satu upaya preventif dalam perbaikan tata kelola manajemen resiko dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi dan juga sebagai dasar identifikasi permasalahan korupsi serta strategi pemberantasan korupsi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengatakan, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah salah satu instrumen atau alat dalam penerapan Fraud Risk Management (FRM) atau pengelolaan resiko kecurangan, dengan tujuan spesifik untuk menilai dan mengukur sudah sejauh mana efektivitas pengendalian anti-Fraud telah terimplementasi pada Pemprov Sulbar. Enny mengungkapkan, pada 2019 Pemprov Sulbar dengan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Sulbar telah melaksanakan salah satu implementasi penerapan FRM dalam bentuk kegiatan Fraud Risk Assessment (FRA) atau Penilaian Resiko Kecurangan atas proses perencanaan dan pengelolaan APBD. Selain itu, pada 2018 juga telah melakukan beberapa pembenahan dari aspek perizinan dan pelayanan publik dan aspek pengadaan barang/jasa, sebagai implementasi atas Perpres RI Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025. Dengan berbagai upaya tersebut, Enny berharap Perwakilan BPKP Sulbar dapat terus mendukung langkah-langkah pembenahan yang telah dan akan terus dibangun oleh Pemprov Sulbar, dalam rangka membangun sistem pengendalian yang bukan hanya membantu pencapaian visi misi Pemprov Sulbar, namun juga sekaligus meminimalisir resiko peluang terjadinya Fraud/Korupsi dalam proses pencapaian visi misi tersebut. Terkait situasi pandemi Covid-19 saat ini, Enny menyatakan, dalam menyikapi hal tersebut pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan yang di dalamnya mengandung penyederhanaan sistem, dengan tujuan semata-mata untuk percepatan penanganan pandemi Covid -19 dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, kata Enny, penyederhanaan sistem tersebut bagai pisau bermata dua, karena menimbulkan resiko atau potensi fraud yang lebih besar dibandingkan sebelum adanya pandemi. "Dengan…

Kominfo Sulbar- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (ANEV) pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 melalui video conference di ruang oval lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Nopember 2020. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian, Menkopolhukam, Mahfud MD,Ketua KPU RI, Arif Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian menyampaikan, terdapat dua sumber anggaran yang telah mendukung kelancaran persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu perjanjian hibah daerah, dimana dalam catatan Kemendagri untuk jajaran KPU dinilai sudah tuntas mencapai 100 persen Mendagri juga menyampaikan apresiasi yang besar dan rasa terima kasih serta penghargaan yang tinggi ditujukan kepada setiap kepala daerah yang telah merealisasikan naskah perjanjian tersebut sehingga KPU dan Bawaslu dapat bekerja sesuai harapan bersama " Kiranya setiap daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota mengadakan rapat koordinasi yang bersifat teknis yang dihadiri dari unsur KPU, Bawaslu forkopimda dan unsur-unsur terkait sehingga semuanya diharapkan dapat betul-betul siap dalam menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak,"kata Tito Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan, dalam waktu 12 hari kedepan , diharapkan seluruh stakeholder terkait tidak lengah dan terlena akan situasi, tetapi dalam mendekat waktu yang sudah tidak lama lagi diharapkan segala sesuatunya agar lebih kondusif "Memasuki masa tenang pada 6, 7,8 Desember itu, harus benar-benar tenang dan alat peraga di tempat-tempat terbuka segera dibersihkan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah distribusi logistik agar sampai dengan aman benar ar ke tempat yang ditentukan kiranya KPU dapat minta bantuan kepada TNI dan Polri agar dapat memastikan logis tersebut sampai dengan tepat waktu serta tepat," kata Mahfud Kepala KPU Republik Indonesia, Arief Budiman menyampaikan, pelaksanaan kampanye dan pemilihan kepala daerah dianggap tidak mengalami gangguan yang cukup besar, tetapi diperlukan kerjasama dari segala unsur dikarenakan di masa tenang ke depan seluruh atribut atribut kampanye yang…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan launching anjungan pendaftaran pasien pelayanan poliklinik jiwa dan pelayanan extraporcoreal shock wave lithotripay (ESWV) Rumah Sakit Umum Regional Daerah Provinsi Sulbar, Senin, 23 November 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, dalam rangka upaya penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar telah menunjuk RSUD Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu rumah sakit rujukan covid-19. "Karena posisinya sebagai rumah sakit rujukan dan menjadi tumpuan masyarakat, maka sangat penting menjadi perhatian kesiapan seluruh tenaga keperawatan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memanfaatkan secara maksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia," kata Ali Baal Masdar Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya di RSUD Provinsi Sulawesi Barat agar selalu menjadi teladan bagi masyarakat melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. "Bercermin pada kondisi selama pandemi covid-19, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting menjadi perhatian, karena itulah saya berharap pendidikan kedokteran yang diupayakan Pemerintah Provinsi Sulaweai Barat yang akan dibuka dalam waktu dekat, dapat menjadi solusi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari aspek penguatan SDM dan pengembangan rumah sakit yang berorientasi pada pencegahan penyakit,"tandasnya Direktur RSUD Regional Sulbar, dr. Indah Nursamsi menyampaikan, sejak dilantik bulan September tahun 2019 , banyak sekali PR yang harus dilakukan di rumah sakit Regional ini . "PR yang paling berat adalah akreditas karena kami dilantik bulan September kemudian harus akreditasi di tanggal 28 November 2019 hal ini sudah kami lalui alhamdulillah dengan dukungan semua pihak terutama dokter-dokter spesialis para perawat manajemen cleaning service security sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan akreditasi bintang empat, yang tadinya hanya satu bintang ," kata indah. Ia juga mengatakan sedikit demi sedikit mulai melakukan pengembangan pengembangan pelayanan yang tadi yang menjadi tanggung jawab masa lalu kemudian untuk masa depan menuju ke rumah sakit kelas B. Hadir pada…

Kominfo Sulbar- Program Mandiri , Cerdas, Sehat (MARASA) merupakan salah satu program dalam RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022 yang bertujuan untuk dapat mengubah status desa, dari desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang atau bahkan maju mandiri. " Program ini diharapkan bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, berkembangnya potensi desa, serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Sulbar," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) program MARASA tahun 2020 di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Nopember 2020. Ali Baal juga mengatakan, program MARASA diharapkan dapat menjadi sebuah model pembelajaran desa dalam perencanaan program/kegiatan desa berbasis pada data yang ada di desa, dan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, baik dengan melihat potensi dan produk unggulan yang ada di desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh desa itu sendiri. Disebutkan, melalui program Marasa , di tahun pertama 2019, dengan mensasar 72 desa, yang masih masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, diberikan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp21,5 miliar melalui APBD Provinsi Sulbar. Di tahun 2020, lanjut diarahkan kepada 190 desa lokus dengan total anggaran Rp 38 miliar, dimana setiap lokus mendapat alokasi anggran sebesar Rp 200 juta. "Saya berharap ada dukungan, khususnya dari pemkab se-Sulbar untuk bisa lebih memberikan support, sehingga program ini betul-betul optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang ada di enam kabupaten," harap lelaki yabg akrab disapa ABM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar, Muh. Jaun menyampaikan, program ini digulirkan pada tahun 2019 dengan menyasar 72 desa tertinggal dari 575 desa dengan kondisi pada saat itu terdapat 437 desa atau 76 persen masih dalam status tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan data indeks desa membangun , ditahun 2018 dari hasil evaluasi program pada tahun 2019 dengan memanfaatkan bantuan keuangan khusus Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 21,5 milyar pada implementasi dalam dua kegiatan…

Halaman 1 dari 34