humassulbar

humassulbar

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diserahkan Pemprov Sulbar kepada DPRD Sulbar, yakni masing-masing Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Sulbar Tahun 2021-2040, Ranperda tentang pengelolaan hutan dan Ranperda penyelenggaraan latihan dan pengembangan kompetensi SDM di Sulbar, diterima dan disetujui untuk dilanjutkan. Tiga Ranperda tersebut disetujui setelah mendengar jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sulbar dan jawaban Fraksi-Fraksi atas pendapat Gubernur Sulbar terhadap Ranperda itu, pada rapat paripurna Jumat 15 Oktober 2021, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi dan dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar. Adapun jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sulbar terhadap Ranperda RP3KP Sulbar Tahun 2021-2040, yang disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar, sebagai berikut : Jawaban terhadap pemandangan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Amalia Fitri Aras, mengenai saran agar dalam perumusan Ranperda RP3KP memperhatikan area/wilayah rawan bencana, baik itu jalur gempa, daerah kemiringan yang rawan longsor, maupun daerah rawan banjir dalam penetapan kawasan permukiman. Sehubungan hal tersebut, Enny menyampaikan, bahwa dokumen RP3KP yang disampaikan kepada DPRD telah memuat peta rawan bencana. Terkait pembebasan lahan untuk pengembangan pembangunan, Enny menyatakan, Pemprov Sulbar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, dengan memperhatikan peruntukan lahan sesuai dengan RTRW provinsi. Selanjutnya, jawaban terhadap pemandangan Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Sudirman, Enny menyampaikan, Pemprov Sulbar juga sepakat bahwa dalam penyelenggaraan RP3KP tetap mempertimbangkan aspek kebudayaan dan kearifan lokal, yang mana pemerintah provinsi mendorong pembangunan perumahan warga yang ramah terhadap bencana, karena daerah Sulbar adalah wilayah rawan bencana. "Terhadap kawasan permukiman rawan bencana, maka kehadiran RP3KP ini akan menjadi payung hukum, yang mana dalam pemberian izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan permukiman tidak akan lagi diberikan apabila itu bertentangan dengan RTRW, karena akan berimplikasi hukum, terlebih lagi pada aspek keselamatan warga masyarakat secara umum,"pungkasnya Untuk RTRW, Enny…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penyerahan tiga Ranperda, Jumat 15 Oktober 2021. Adapun tiga Ranperda yang dimaksud, masing-masing Ranperda tentang Pengelolaan Hutan , Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM di Sulbar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sulbar Tahun 2021-2024. Berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. "Guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesehahtraan rakyat di daerah ini, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman,"kata Enny Enny menjelaskan, RP3KP merupakan dokumen perencanaan multi sektor, yang memuat grand strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang mana outputnya adalah berupa program dan kegiatan penanganan permasalahan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan rumah tidak layak huni, air bersih, sanitasi, backlog, prasarana sarana dan utilitas (PSU), rumah potensi terkena bencana provinsi, rumah terkena program pemerintah provinsi, serta bidang dan urusan lainnya yang menjadi amanat gubernur terkait tugas dan fungsi perangkat daerah. Enny juga mengatakan, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan kawasan permukiman dimana dokumen yang dimaksud RP3KP, yang merupakan penjabaran dari RTRW dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, pembahasan ketiga Ranperda tersebut diawali dengan rapat pimpinan DPRD dan rapat Bapemperda dalam rangka mengkaji dan menelaah serta merekomendasikan kepada pimpinan dewan untuk dilakukan pembahasan sesuai mekanisme tata tertib dewan. Selanjutnya, dilaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun dan menetapkan jadwal pembahasan serta merekomendasikan kepada pimpinan dewan, bahwa ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas melalui Pansus DPRD. Lebih lanjut, Suraidah menyampaikan, pada 12 Oktober 2021, dilaksanakan rapat paripurna dewan…

Kominfo Sulbar -- Wagub sulbar Enny Anggraeni Anwar mengikuti rapat paripurna DPRD Sulbar dengan agenda pembahasan dengar pendapat oleh Gubernur Sulbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Hutan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Jumat 15 Oktober 2021.Rapat paripurna DPRD Sulbar dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Dari kedua ranperda tersebut , Enny berharap proses pembahasan dan penetapannya dapat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama sehingga kedua ranperda dimaksud dapat segera ditetapkan dan diundangkan. Terkait pembahasan ranperda penyelenggaraan hutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan mengambil manfaat demi kesejahteraan masyarakat, Enny menyatakan sependapat karena pengertian pengelolaan hutan menurutnya adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan yang juga menjadi konservasi alam. "Oleh karena itu hal-hal yang diatur dalam ranperda tentang pengelolaan kehutanan ini sudah tepat" tutur Enny Sementara, untuk ranperda tentang penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, Enny menjelaskan, dasar keberhasilan pemerintah dan tugas-tugas pelayanan publik itu sangat bergantung pada kualitas peran ASN sebagai sumber daya manusianya dan ASN yang dimaksud terlibat didalamnya adalah PNS dan PPPK. "Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai ASN adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan." jelasnya (Ayu)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penyerahan tiga Ranperda, Jumat 15 Oktober 2021. Adapun tiga Ranperda yang dimaksud, masing-masing Ranperda tentang Pengelolaan Hutan , Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM di Sulbar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sulbar Tahun 2021-2024. Berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. "Guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesehahtraan rakyat di daerah ini, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman,"kata Enny Enny menjelaskan, RP3KP merupakan dokumen perencanaan multi sektor, yang memuat grand strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang mana outputnya adalah berupa program dan kegiatan penanganan permasalahan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan rumah tidak layak huni, air bersih, sanitasi, backlog, prasarana sarana dan utilitas (PSU), rumah potensi terkena bencana provinsi, rumah terkena program pemerintah provinsi, serta bidang dan urusan lainnya yang menjadi amanat gubernur terkait tugas dan fungsi perangkat daerah. Enny juga mengatakan, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan kawasan permukiman dimana dokumen yang dimaksud RP3KP, yang merupakan penjabaran dari RTRW dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, pembahasan ketiga Ranperda tersebut diawali dengan rapat pimpinan DPRD dan rapat Bapemperda dalam rangka mengkaji dan menelaah serta merekomendasikan kepada pimpinan dewan untuk dilakukan pembahasan sesuai mekanisme tata tertib dewan. Selanjutnya, dilaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun dan menetapkan jadwal pembahasan serta merekomendasikan kepada pimpinan dewan, bahwa ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas melalui Pansus DPRD. Lebih lanjut, Suraidah menyampaikan, pada 12 Oktober 2021, dilaksanakan rapat paripurna dewan…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka secara resmi Workshop Diseminasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana ( R3P) gempa bumi Sulbar, Rabu 13 Oktober 2021. Berlangsung di Aula Hotel Yaki Mamuju, Workshop diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, fakta-fakta baru menunjukkan bahwa Sulbar menjadi provinsi rentan terhadap resiko kebencanaan, dengan angka indeks resiko bencana Indonesia yang tertinggi dari 34 provinsi yaitu 166,49 persen. "Sulbar menduduki poin tertinggi, artinya yang paling rentan terhadap resiko dan literasi soal kebencanaan kita juga yang sangat rendah,"tutur Idris Idris menjelaskan, ada tiga (3) hal yang harus menjadi kesadaran bersama tentang persentase angka indeks tersebut, yakni pertama hazard dari alam, kedua melihat dari kejadian kebencanaan yang selalu berulang seperti gempa bumi, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya, serta ketiga kapasitas masyarakat. "Menjelaskan kapasitas tersebut cakupannya juga terbilang luas, karena berbicara soal siapa yang ikut berperan didalamnya untuk menangani kebencanaan dengan baik, seperti kapasitas aparaturnya, kapasitas masyarakatnya dan kapasitas usaha-usahanya,"terang Idris Karena Sulbar daerah rawan bencana, lanjut Idris, mungkin kedepannya kita akan memastikan perusahaan yang ingin bermitra dan mengembangkan investasinya di Sulbar harus menyediakan unit-unit khusus, yang menghandle secara khusus sadar kebencanaannya. "Makanya, ini juga yang saya ingin titipkan kepada perusahaan-perusahaa sawit untuk kedepannya jangan hanya enjoy mengambil minyak dari sini, tetapi ada concern yang harus mereka kembangkan bahwa mereka itu adalah para pemodel yang melakukan bisnis, yang juga peduli dengan posisi Sulbar sebagai daerah yang sangat beresiko tinggi terhadap kebencanaan,"tandasnya Mengenai literasi dan penanganan bencana, melalui forum itu, Idris menekankan, harus banyak belajar dari luar negeri seperti Jepang. Untuk itu, Ia berharap kepada peserta Workshop untuk mengikuti materi dengan serius. "Saya percaya bahwa kalau kita bicara mengenai Jitupasna khususnya untuk mendorong kesempurnaan R3P kita itu, Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang baik di…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, melepas enam belas (16) kafilah Sulbar untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an Hafiz (STQH) Tingkat Nasional XXVI Provinsi Sulawesi Barat di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 13 Oktober 2021. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada kesempatan tersebut mengatakan, harus ada komitmen memberikan yang terbaik untuk Sulbar. "Khafilah yang akan berkompetisi ini mewakili seluruh masyarakat Sulbar, pastikan dengan doa, usaha, dan disiplin jangan main-main serta menjaga kesehatan. Maka pastikan kita yang terbaik, itu komitmen,"kata Idris Ia juga menekankan, jangan pernah merasa sudah hebat dengan mengesampingkan faktor-faktor eksternal. Kepala Biro Tapem dan Kesra, Mohammad Saleh Rahim, mengharapkan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. "Kami sangat mengharapkan motivasi dan dukungan moril Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka membawa nama Provinsi Sulawesi Barat pada STQH ke XXVI tingkat Nasional di Maluku Utara, insyaallah kita akan berhasil mengharumkan nama Sulawesi Barat,"ucap Mohammad Saleh Rahim yang juga menjadi pimpinan Kafilah Delegasi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bendera kontingen, oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris kepada Pimpinan Kafilah Provinsi Sulawesi Barat, yang juga merupakan Kepala Biro Tapem dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Saleh Rahim. Yang disaksikan juga oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Mufli B Fatah. (deni)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan serah terima sekaligus meresmikan Gedung Instalasi Perawatan Covid- 19 RSUD Sulbar, Rabu 13 Oktober 2021. Gedung tersebut merupakan pengembangan RSUD Sulbar menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19 (Gedung ex-workshop, Gedung PMI dan Gedung Genitipan Anak). Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan bersyukur bahwa Sulbar sudah memiliki fasilitas penanganan Covid-19. Bahkan Ia menilai fasilitas tersebut berstandar luar biasa atau dengan kata lain sudah layak digunakan. "Alhamdulillah Sulbar sudah punya fasilitas penanganan Covid dengan standar luar biasa, artinya ini sudah bisa dikatakan layak menjadi RS Rujukan Covid-19 walaupun masih ada kendala di alat kesehatan (alkes), tetapi kami sudah berkomunikasi untuk segera melengkapi alatnya,"kata Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian, antara lain pemenuhan alkes Covid-19, sarana dan peralatan non alkes Covid- 19, ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai medis untuk Covid-19. Ia menambahkan, pasca gempa bumi menyebabkan tidak memenuhinya standar pelayanan Covid- 19 di rumah sakit, sehingga BNPB bersama Kementerian PUPR dan Pemprov Sulbar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien Covid-19, dengan disepakatinya untuk mengembangkan RSUD Sulbar menjadi RS Rujukan penanganan Covid 19. Sementara itu, Kezha selaku Project Manajer di Waskita Karya menyampaikan, bahwa pembangunan RS Rujukan Covid-19 itu sesuai standar pedoman teknis Kementerian Kesehatan khususnya di ruang isolasi Covid-19, dengan harapan rumah sakit tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat Sulbar. "Saya harap adanya RS rujukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sulbar,"ucap Kezha Untuk proses pengerjaan pembangunannya, kata Kezha, membutukan waktu dua (2) bulan, dimulai setelah lebaran tepatnya awal bulan Juli hingga akhir Agustus lalu dan didesign dengan pengaturan sirkulasi, guna mencegah kontaminasi pasien dengan tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Usai peresmian, Sekprov Sulbar beserta tamu undangan meninjau ruangan perawatan Covid-19, dan ICU. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman, Direktur RS Regional, dr. Muhammad Ikhwan, Kepala Satuan Tugas…

Pemprov Sulbar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi terintegrasi Lingkup Pemprov Sulbar, Selasa 12 Oktober 2021. Bertempat di Tribun Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, rakor dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Kepala Satgas Wilayah Direktorat IV KPK RI, Niken Ariati. Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kehadiran KPK akan sangat membantu Sulbar lebih baik dalam pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP). "Kehadiran KPK hari ini Insyaallah akan membantu kita sekaligus membangun komitmen besama, untuk mempush kita memiliki strategi dan memastikan kedepan apapun yang menjadi indikator yang dianggap tertinggal. Kita harus ketahui bagaimana jalan keluarnya, sehingga Sulbar lebih baik dalam pengelolaan MCP terintegrasi,"harap Idris Kepala Satgas Wilayah Direktorat IV KPK, Niken Ariati mengatakan, terdapat dua sektor capaian terendah di Sulbar yang menempatkannya pada posisi ke 207 dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "Capaian yang diperoleh Sulbar masih di angka 44,75 persen, berada di peringkat 207 dari seluruh pemda yang ada. Indikator terendah saat ini ada pada perencanaan penganggaran dan satu lagi masalah di manajemen aset daerah,"beber Niken Dalam hal tersebut, untuk perbaikan kedepannya, Niken menekankan, pentingnya memperhatikan perencanaan dan penganggaran, APBD tepat waktu, termasuk juga pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penerimaan pajak. "Target capaian harus di atas 75 persen. Saya berharap Sulbar bisa jauh lebih baik lagi, dan mampu bersaing dengan daerah yang memiliki capaian yang baik,"tutup Niken Hadir dalam rakor tersebut, beberapa kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, dan undangan lainnya. (deni)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka secara resmi rapat Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Prov. Sulbar, yang berlangsung di Aula Hotel Berkah Mamuju, Selasa, 12 Oktober 2021. Pembentukan FPRB oleh BPBD Sulbar tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat resiko bencana daerah khususnya di Sulbar. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, belajar dari kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di Sulbar dan hasil analisis kajian risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sulbar memiliki tingkat risiko paling tinggi di Indonesia dengan skor 166,49. "Oleh karena itu, Kita harus siap dan mampu menurunkan tingkat risiko tersebut dengan meningkatkan indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana,"tandas Idris Upaya menurunkan indeks risiko bencana, kata Idris, akan mampu dilaksanakan dengan mengimplementasikan sejumlah fase, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi, guna meningkatkan indeks ketahanan daerah Sulbar dalam penanggulangan bencana. Selain itu, juga harus mampu menyusun kebijakan-kebijakan untuk bisa menurunkan indeks risiko bencana di Sulbar. Rapat Pembentukan FPRB diikuti sebanyak 20 orang peserta dari beberapa OPD se- Sulbar, Perbankan, dan organisasi lain. Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, M. Natsir, Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Andi Bau Akram, Forkopimda dan undangan lainnya. (Desy)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar, Imik Eko Putro bersama isteri, di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Senin 11 Oktober 2021. Kunjungannya dalam rangka undur pamit pergantian Kakanwil DJPb Sulbar. Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulbar memberikan penghargaan Kepada Kakanwil DJPb Sulbar atas jasa-jasanya membantu kemajuan Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Imik Eko Putro merupakan sosok Kakanwil DJPb Sulbar yang selalu memberi dukungan penuh terhadap pembangunan Sulbar, sehingga provinsi ke- 33 ini mampu mengalami kemajuan dan peningkatan yang signifikan. Selaku Gubernur Sulbar, Ali Baal menilai instansi Vertikal atau Forkopimda dan OPD Pemprov selalu menjaga semangat dan tidak mengenal waktu baik di kantor maupun di luar jam kantor, dalam memajukan daerah ini. "Kebersamaan kita itu selalu ada dimanapun kita berada. Tidak hanya di Sulbar, namun di luar Sulbar pun akan selalu membangun kebersamaan,"kata Ali Baal saat diwawancara Sementara itu, Kakanwil DJPb Sulbar, Imik Eko Putro mengaku selama berada di Sulbar dirinya mendapatkan rasa kehangatan persahabatan dari Para Pimpinan Forkopimda. Salah satunya dari Gubernur Sulbar yang selalu terbuka kapan saja untuk mendiskusikan mengenai pembangunan di Sulbar dan pelaksanaan anggaran. "Untuk itu, kami memberikan support sepenuhnya kepada bapak gubernur dan provinsi ini,"ucap Imik Imik menilai Gubernur Sulbar saat ini merupakan sosok yang mampu membawa Sulbar ke arah yang lebih baik. "Kami menyadari bahwa seorang gubernur tidaklah mudah memimpin provinsi yang muda, namun bila melihat semangat dan tekad yang kuat dari sosok Gubernur Sulbar saat ini, mampu membawa Sulbar ke arah yang lebih baik,"tuturnya Imik mengungkapkan, selaku Kakanwil DJPb Sulbar telah mendapatkan perintah pemindahan penugasan ke Kalimantan Barat. (farid)

Halaman 1 dari 78