MAMUJU - Menteri Dalam Negeri , Tito Karnavian mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulbar mewujudkan fasilitas publik yang bersih di Sulawesi Barat. Hingga kini Pemerintah Provinsi Sulbar terus menggencarkan program toilet bersih di seluruh fasilitas publik. Ide program toilet bersih yang digagas oleh PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan merupakan insipirasi yang didapatkan dari Mendagri Tito Karnavian. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pun langsung tancap gas menindaklanjuti dan membentuk Tim Satgas di seluruh jajaran instansi pemerintah Provinsi. Satgas bekerja memastikan setiap toilet bersih dan nyaman bagi masyarakat, dengan menyasar fasilitas publik sekolah hingga Masjid. Atas hal tersebut Sestama BNPP itu menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan di Sulbar mendapat apresiasi dari Mendagri menurutnya program toilet bersih dapat terlaksana dengan baik dan diikuti seluruh pemerintah daerah lainya. "Pak Mendagri menyambut baik dan mengapresiasi program Toilet Bersih yang dilakukan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulbar, Ia berharap hal tersebut bisa terus dilakukan, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pak mendagri sampaikan, toilet merupakan salah satu cerminan karakter dan indikator kebersihan publik area," kata Prof Zudan Sestama BNPP ini berharap, langkah dan niat baik ini terus dilakukan, tujuannya agar seluruh fasilitas publik yang dikunjungi masyarakat dapat dirasakan kenyamanan. Saat ini, program toilet bersih pada lingkup Disdikbud Sulbar telah memberikan penilaian terhadap semua tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Dari ratusan sekolah yang ada di Sulbar pada semua level jenjang pendidikan, terdapat 36 sekolah yang ada di Sulbar meraih predikat sekolah sehat dan nantinya mendapatkan penghargaan dari PJ Gubernur Sulbar untuk edisi Januari 2024. Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan juga telah melakukan penilaian toilet bersih terhadap semua fasilitas layanan kesehatan di semua wilayah di Sulbar. Sestama BNPP ini pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Mendagri atas dukungan dan support terhadap…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan. Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara. “Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan. Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya. Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan. Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)

MAMUJU –Salah satu potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 adalah akses informasi dan pengiriman data dari TPS yang berada di wilayah blank spot. Data KPU tercatat 381 TPS yang tidak terakses jaringan internet. Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar menjelaskan, pentingnya jaringan Internet untuk mendorong proses perhitungan suara menggunakan Aplikasi Sirekap Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar, Mustari Mula membenarkan terdapat 89 desa yang belum terakses jaringan internet. Namun dari 89 desa tersebut terdapat 38 desa sudah terbantu Internet satelit VSAT yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengiriman data. Mustari mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu mengenai data dari titik desa yang sudah menggunakan internet satelit. Diharapkan TPS dapat bergerak mendekat ke desa tersebut untuk keperluan pengiriman data. “Saya lihat rata-rata desa di area blank spot ini, dekat dengan desa yang sudah menggunakan Internet satelit VSAT,” ucap Mustari saat memberikan laporan terkait Area Blank Spot dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Senin 12 Februari 2024. Untuk mempercepat laporan dari wilayah blank spot, Diskominfo juga bekerja sama pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor. “Kami juga mengundang pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor untuk mempercepat laporan situasi di setiap TPS,” ungkapnya. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak provider, bersama sama mengawal pelaksanaan pemilu 2024.(rls)

MAMUJU -- Salah satu potensi kerawanan pelaksanaan pemilu yang menjadi perhatian pemerintah adalah wilayah yang berada di titik rawan bencana. Olehnya, Pj.Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengarahkan dinas PUPR Sulbar untuk berkoordinasi dengan kabupaten terkait kesiapan alat berat pada wilayah rawan bencana. Selain itu, Prof. Zudan juga meminta BMKG melakukan mitigasi antisipasi ketika bencana. “Tolong persiapkan Mitigasi, kita berharap semuanya bisa berjalan lancar dan aman,” ucap Prof. Zudan. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi dan BPJN, untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada proses pemungutan suara. “Kami sudah koordinasikan dengan pihak Balai ini, termasuk penyediaan alat berat di wilayah yang dianggap berpotensi,” ucap Rachmad dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Senin 12 Februari 2024. “Kami terus waspada sampai hari H, kami juga terus koordinasi BMKG terkait perkembangan cuaca,” ung

MAMUJU - Program Pemprov Sulbar untuk mewujudkan toilet bersih di semua tempat fasilitas publik terus bergulir. Ide program toilet bersih dari PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan yang mendapatkan inspirasinya dari Mendagri Profesor Tito Karnavian sudah ditindaklanjuti oleh Tim Satgas. Tim satgas Program Toilet Bersih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat, telah memberikan penilaian terhadap semua tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK yang tersebar di enam kabupaten di daerah itu Tim Satgas Program Toilet Bersih pada Disdikbud Provinsi Sulbar bekerjasama Disdikpora kabupaten dan UPTD wilayah yang ada di Sulbar. Dari ratusan sekolah yang ada di Sulbar pada semua level jenjang pendidikan, maka terdapat 36 sekolah yang ada di Sulbar meraih predikat sekolah sehat dan nantinya mendapatkan penghargaan dari Pj gubernur Sulawesi Barat untuk edisi Januari 2024. Program Toilet Bersih sekolah ini menindaklanjuti arahan Pj.Gubernur Sulawesi barat untuk percepatan program toilet bersih dan sehat (tolsih) pada Fasilitas pemerintah (perkantoran) termasuk sekolah,Fasyankes dan fasilitas publik lainnya. Penilaian tentunya merujuk pada kriteria tolsih yang menjadi kesepakatan antara Dinas Kesehatan dan Dinas pendidikan dan kebudayaan Sulbar berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan permenkes no.2 tahun 2023. "Alhamdulillah, tim Satgas Program Toilet Bersih yang dibentuk telah merampungkan hasil penilaian pada semua jenjang pendidikan di Sulbar. Terdapat 36 sekolah di Sulbar yang dinyatakan memenuhi kriteria sekolah sehat dan nantinya akan kembali dilakukan penilaian secara berkala," kata Kepala Disdikbud Provinsi Sulbar, Dr.H.Mithhar Thala Ali di Majene, Minggu, 11/2/2024. Karena itu kata Mithhar, dari 36 sekolah yang berhasil mendapatkan penilaian terbaik ini maka Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakhrolla memberikan reward berupa piagam penghargaan. "Selain penghargaan dari Pj gubernur Sulbar, kami dari Disdikbud Provinsi Sulbar juga akan memberikan perhatian lebih terhadap sekolah yang telah berhasil mendapatkan penilaian terbaik ini. Kita berharap, pihak sekolah yang belum berhasil untuk segera…

Pasangkayu--Peningkatan pengetahuan masyarakat, disamping ditentukan oleh pendidikan formal, juga akan sangat terbantu jika masyarakat mempunyai budaya literasi yang baik. Keberadaan Perpustakaan Desa akan sangat membantu meningkatkan budaya literasi, untuk itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Senin 5 Februari 2024. Bertempat di Aula Hotel Multazam Pasangkayu, kegiatan itu dibuka Kepala DPKD Sulbar Khaeruddin Anas dan diikuti 60 orang Pengelola Perpustakaan Desa se-Pasangkayu. Menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan, Nasaruddin. Sosialisasi bertujuan memberikan informasi bahwa perpustakaan dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi, lebih dari itu perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, literasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, perpustakaan salah satu penggerak literasi yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan pengetahuan dari berbagai narasumber, baik dari buku, majalah, internet maupun media lainnya. "Informasi dan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, misalnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, pertanian, atau wirausaha,” kata Khaeruddin. Setelah pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di tempat yang sama dilanjutkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan (SPP) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Selasa-Rabu (6-7 Februari 2024). Bimtek bertujuan meningkatkan kapasitas Pengelola Perpustakaan Desa dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kegiatan itu diharapkan Perpustakaan Desa dapat menjadi salah satu wadah bagi warga desa dalam memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi yang nantinya secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rls)

Majene--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin didampingi Kepala Bidang Perumahan Asrul, melakukan Konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait Proses Hibah Aset Tanah dan Rumah beserta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa 6 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, konsolidasi terkait hibah tersebut diterima langsung Wakil Bupati Majene Arismunandar didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majene Rima. “Konsolidasi yang kami lakukan Selasa (6 Februari red.) karena kami ingin melakukan percepatan proses hibah aset untuk Pemkab Majene berupa tanah dan rumah yang dilengkapi fasilitas PSU yang telah kami bangun untuk masyarakat korban bencana di Desa Kabiraan yang sampai hari ini masih tercatat sebagai aset Pemprov Sulbar,” kata Syaharuddin, saat ditemui setelah melakukan lawatannya di Majene, Kamis 8 Februari 2024. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sulbar, Asrul menyampaikan, dalam melakukan proses hibah ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemkab Majene. “Kami juga menyampaikan kepada Pemkab Majene agar segera membuat surat permintaan hibah kepada Pemprov Sulbar, dalam hal ini gubernur untuk dijadikan dasar atau syarat pembuatan hibah nantinya,” ucap Asrul. “Jika surat permintaan hibah itu sudah ada, proses hibahnya akan segera kami laksanakan," sambungnya. Sebelumnya, Dinas Perkim Sulbar telah melakukan pembangunan rumah bagi korban bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene sebanyak 24 unit, yang dilengkapi dengan PSU berupa rabat beton, drainase, talud, dan penyediaan air bersih dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) Tahun 2022 dan 2023. Serah terima penggunaannya kepada masyarakat yang terdampak becana telah dilakukan pada Desember 2023, namun belum menghibahkannya kepada Pemkab Majene. (rls)

Mamuju--Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) menyadari pentingnya mengoptimalkan dan meningkatkan sistem penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah ada. Oleh karena itu, pengembangan dan re-engineering aplikasi penerimaan ini menjadi prioritas untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam komitmennya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak telah mengembangkan Aplikasi terbarukan. BPKPD Sulbar melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi SIMOTO yang merupakan aplikasi real-time penerimaan pendapatan pajak daerah yang berfokus pada penerimaan PKB dan BBNKB yang termonitor dari 6 (enam) Samsat Se-Sulbar. Aplikasi SIMOTO merupakan aplikasi berbasis Web, yang dapat diakses melalui berbagai perangkat mobile, dekstop dan tablet, dapat dijalankan diberbagai Operasi Sistem (OS) seperti Windows, Linux dan Mac dan lainnya, serta dapat diakses kapan dan dimanapun asalkan terhubung dengan jaringan internet Kepala BPKPD Sulbar menyampaikan, selain untuk memonitor seluruh penerimaan secara real time dari 6 (enam) UPTD PPRD se-Sulbar, Aplikasi SIMOTO juga dapat memberikan infomasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai informasi jumlah pajak kerndaraan, jatuh tempo dan infomasi lainnya yang dibutuhkan, yang dapat diakses kapan dan dimana saja. BPKPD Sulbar, juga telah meluncurkan Website BPKPD Sulbar versi yang baru dimana melalui Website ini bisa mengakses pengecekan informasi tentang pajak kendaraan dan informasi layanan samsat terdekat dari lokasi anda. Pelayanan bukan hanya dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga pelayanan dalam memberi informasi yang cepat dan akurat. Di dalam Website BPKPD Sulbar ini tidak hanya melihat informasi seluruh kegiatan BPKPD, tetapi juga informasi pajak kendaraan dan informasi layanan samsat terdekat dari lokasi anda. Kepala BPKPD Sulbar mengungkapkan, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan nomor kendaraan secara online. "Ini bisa dilakukan tanpa harus repot untuk ke samsat, asalkan terhubung dengan…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh diwakili Kadis Kominfopers Mustari Mula menghadiri peringatan hari pers yang dilaksanakan Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat, , 9 Februari 2024. Dalam dialog tersebut turut hadir juga Kabid Dokter Polda Sulbar AKBP DR Dr Mauluddin, Kadis Pemuda dan Olahraga Sulbar Safaruddin Sanusi DM, Komisioner KPU Mamuju Sudirman Samuel, mantan Komisioner KPU Sulbar Adi Arwan dan para tamu undangan lainnya. Dialog Publik ini mengangkat tema ” Menggawal Demokrasi menuju Pemilu Damai 2024 bersama Insan Pers Sulawesi Barat”. Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan, di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 78 Tahun, ia berharap agar Pers dan pemerintah selalu menjalin kemitraan dalam menyajikan pemberitaan yang akurat. "Pak Gubernur tidak sempat hadir karena lagi ada tugas penting yang tidak bisa ditunda dan memerintahkan kepada saya untuk mewakili. harapan kami di HPN Tahun ini, semoga Pers selalu dapat memberikan dan menyajikan Informasi yang akurat dan terpercaya di kalangan masyarakat," kata Mustari. Sedangkan, Ketua IJS Irham Azis mengungkapkan kegiatan HPN kali ini dikemas secara sederhana yang bekerjasama dengan Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pasar murah. "Kita juga kerjasama Bid Dokkes Polda Sulbar dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pangan murah dan pemeriksaan kesehatan," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Usai Asistensi Pra-Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Triwulan ke III yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (7/2/2024), Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan banyak tanggapan dan masukan yang diberikan oleh Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Tim Penyusun Laporan. “Dalam pra-evaluasi ini, Tim Evaluator menjelaskan rincian poin – poin yang perlu ditambahkan untuk setiap aspek dan indikator yang harus dimuat dalam laporan,” ungkap Junda Maulana. Junda Maulana yang juga selaku Ketua Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar menyebut salah satunya terkait inflasi. “Kita diminta menggambarkan trend kenaikan harga dan menganalisis data komoditas penyebab inflasi, serta merincikan langkah konkret yang telah dilakukan,” ucapnya. “Kemudian konsep, program dan kegiatan dalam RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang memperkuat hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, khususnya target layanan dasar yang belum tercapai," sambungnya. Lebih lanjut, Junda menyampaikan, tim penyusun juga diminta penggambaran konkret mengenai rencana penataan dan penyelesaian tenaga non ASN. Begitu pula, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan jabatan dan penerapan penyesuaian sistem kerja. “Kemudian terkait pemilu, tim evaluator menanyakan dasar dan bagaimana pengalokasian anggaran pemilu, serta penjelasan terkait koordinasi penyelenggaraannya. Mulai dari sosialisasi netralitas ASN, daftar pemilih, hingga pengecekan logistik," katanya melanjutkan penjelasan. “Untuk aspek Kesehatan, mencakup beberapa hal, termasuk detail Jumlah Intervensi dan Jumlah Sembuh Balita Underweight, Stunting, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk, verifikasi data peserta BPJS, hingga hasil atau dampak dari upaya layanan kesehatan di rumah sakit,” ucap Junda. Bahasan lainnya yang disebutkan juga terkait pengelolaan pajak daerah, penggunaan produk dalam negeri, Reformasi Birokrasi, MCP terkait penanganan korupsi, penyusunan dan validasi KLHS RDTR, serta regulasi terkait pengelolaan sampah. “Semua tanggapan dan masukan telah dicatat oleh tim dan masih ada beberapa data yang harus dilengkapi oleh masing – masing OPD terkait,” tambahnya. Selanjutnya, Junda menyampaikan telah meminta masing - masing Perangkat Daerah melengkapi datanya sebagai tindak lanjut dari hasil…