MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju, Selasa 30 Januari 2024. Dalam kunjungan didampingi Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Nuruddin Rachman, dan diterima seluruh Pejabat UPTD PPRD Mamuju beserta Paur STNK Iptu Novera. Kunjungan kerja itu merupakan kunjungan kerja perdana Masriadi Nadi Atjo sebagai Kepala BPKPD Sulbar yang baru dilantik. Dalam kunjungannya, Ia memantau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh staf serta melihat kondisi sarana dan prasarana yang melekat di Kantor UPTD PPRD Mamuju. Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo menekankan bahwa seluruh staf yang ada wajib melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pada kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar mendengar usulan dari seluruh Pejabat dan Staf UPTD PPRD Mamuju terkait peningkatan sarana dan prasarana. Diharapkan dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung kinerja seluruh staf yang ada. Kepala UPTD PPRD Mamuju Jufrisal Palimbuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan kerja yang dilakukan Kepala BPKPD Sulbar beserta jajaran. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk perhatian Kepala BPKPD Sulbar sekaligus memberikan dampak positif bagi motivasi kerja seluruh Staf UPTD PPRD Mamuju. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju Helvita Dorojatun, di ruang kerjanya, Rabu 31 Januari 2024. Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah silaturrahim dengan pejabat Kepala Dinas Perkebunan yang baru dan mengagendakan beberapa program yang prioritas untuk dilaksanakan dan dikolaborasikan antara Dinas Perkebunan Sulbar dengan pihak KPKNL Mamuju. Adapun kegiatan prioritas tersebut adalah : 1. Penataan Aset Tanah dan Bangunan sejumlah 43 titik di 5 (lima) kabupaten se Sulbar. 2. Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan yang ada Dinas Perkebunan Sulbar sejumlah 43 titik tersebut. 3. Implementasi Updating data Tanah melalui Aplikasi Sentuh Tanah ku di Dinas Perkebunan Sulbar untuk mengamankan aset tanah tersebut dari penyerobotan. 4. Serta Lanjutan Program Sertifikasi Tanah Milik Negara Tahun 2024. Pihak KPKNL Mamuju dan Dinas Perkebunan Sulbar bertekad untuk menjadikan Dinas Perkebunan Sulbar menjadi instansi pemerintah yang pertama dalam penyelesaian penginputan data tanah melalui aplikasi Sentuh Tanah ku di Sulbar tahun 2024 ini dan mengupayakan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Aset Tanah sejumlah 43 Titik di Dinas Perkebunan Sulbar. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, pihak Dinas Perkebunan Sulbar juga akan menjadwalkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Keuangan melalui virtual meeting untuk percepatan pelaksanaan penataan aset ini. Pada kegiatan Penataan Aset Tahun 2023 berupa Program Sertifikasi Aset Tanah pada Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar bersama dengan KPKNL Mamuju dan ATR BPN Sulbar menerbitkan 8 (delapan) sertifikat tanah di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa 3 (tiga) sertifikat dan Kabupaten Polewali Mandar 5 (lima) sertifikat, dan diharapkan pada tahun 2024 ini jumlah aset tanah pada Dinas Perkebunan Sulbar yang disertifikatkan dapat bertambah. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail berharap, kolaborasi antara Dinas Perkebunan Sulbar dan KPKNL dapat menjadikan segala permasalahan dan kendala terkait penataan aset, pengamanan dan sertifikasi aset dapat…

MAMUJU - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) baru saja menyelesaikan kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri-35 dengan sukses, Rabu 31 Januari 2024. Acara ini diselenggarakan dengan tema utama "Optimalisasi Penggunaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa" dengan Narasumber Yulianto Prihhandoyo, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, juga hadir sebagai Keynote Speaker. Kegiatan webinar yang dihelat pada 31 Januari 2024 ini mendapat sambutan luar biasa dari peserta di berbagai daerah seluruh Indonesia. Peserta yang berpartisipasi dalam acara ini mencapai 705 orang melalui platform Zoom, sementara 88 peserta lainnya mengikuti melalui kanal YouTube. Tema utama acara menjadi sorotan utama peserta yang hadir. Para peserta terlihat sangat antusias dengan tema ini, banyak diantaranya yang mengajukan pertanyaan menarik serta menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap perbincangan yang berlangsung. "E-Katalog ini bisa disebut sebagai embrio dalam proses pengadaan barang dan jasa secara digital. Kita mulai ingin menggeser yang tadinya belum digital menjadi digital. Misalnya, proses tender/lelang jaman dahulu masih konvensional, penawaran masih diprint tebal, maka 2010 sudah mulai secara elektronik. Yang tadinya penawaran diprint tebal, kalau secara elektronik hanya discan dan upload. Digital yang saya maksud ini lebih advance lagi yaitu data atau informasi penawaran tadi update ada di sistem. Pembedanya adalah kita jadi mudah mengambil data informasi", demikian penjelasan Yulianto saat membuka sesi Webinar ini. Selain memberikan pengetahuan yang bernilai, Webinar ini juga diharapkan dapat mendorong penerapan praktik terbaik di berbagai instansi pemerintah, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi aktif dan antusiasme peserta dalam memperkaya diskusi mengenai E-Katalog. "Kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana peningkatan pengetahuan ASN, namun juga menjadi wadah interaktif bagi ASN untuk bertukar pengalaman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulbar yang sudah memfasilitasi…

MAMUJU --Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), melakukan rapat membahas etalase konstruksi melalui E-Katalog, Selasa (30/01/2024). Kadis PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar setiap sistem pelayanan didorong ke arah digitalisasi. Demikian juga proses lelang paket konstruksi, dilakukan modernisasi sistem lelang yang bertujuan untuk melakukan percepatan transparansi. Adapun fokus pembahasan dengan BPBJ terkait persiapan sosialisasi penggunaan E-Katalog tersebut. Rachmad menjelaskan keunggulan penggunaan E-Katalog dalam prosesnya akan lebih cepat, efisien, dan akuntabel. "Penggunaan E-Katalog dalam pekerjaan konstruksi, selain mudah juga mempersingkat waktu lelang,"ucap Rachmad. Terpisah, Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro Barjas Sulbar, M. Yamin Saleh menjelaskan, penerapan etalase konstruksi diharapkan lebih mempercepat proses lelang dan memudahkan akses bagi asosiasi atau penyedia jasa. Selanjutnya, lanjut Yamin, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi dan pihak terkait lainnya sehingga dapat berkontribusi mempercepat proses lelang. "Selain itu juga dilakukan pendampingan melalui LPSE, ketika ada kendala-kendala itu bisa langsung dikonsultasikan ke LPSE dan kami siap berikan pendampingan. Jadi, target kita seluruh paket konstruksi itu sudah tersedia di E-Katalog nantinya," ucap Yamin. (rls)

MAMUJU--Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar membahas tindak lanjut 60 hari atas temuan Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan Irjen Kemendagri. Rapat dipimpin langsung Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir di Aula Inspektorat Sulbar, Rabu 31 Januari 2024. Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir menegaskan, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, agar persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 85 persen. Respon tindak lanjut terhadap temuan ini menjadi evaluasi kinerja bagi OPD. Olehnya, M. Natsir kembali menegaskan agar setiap OPD memberi perhatian serius terhadap tindak lanjut temuan BPK. Jika waktu yang diberikan tidak digunakan sebaik-baiknya, maka berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan tersebut bisa beralih ke Rana Hukum. "Kalau dalam waktu 60 hari tidak bisa memberikan tanggapan, maka yang menjadi tanggung jawab adalah kepala daerah. Kalau tidak ada tanggapan maka dapat menyerahkan temuan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," ungkapnya. Diketahui, LHP BPK RI diterima Pemprov Sulbar sejak 22 Januari 2024, diharapkan temuan dan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti selama 60 hari. "Kami akan pantau secara terus menerus, olehnya saya minta 60 hari menjadi perhatian kita semua," tegas Natsir. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) melakukan penarikan mahasiswa magang yang telah menjalani program magang selama 30 hari sepanjang Januari 2023 di Dinas Kesehatan Sulbar. Program magang ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa serta memperluas kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor publik. Dalam acara penarikan tersebut yang berlangsung di Dinas Kesehatan Sulbar, turut hadir Dosen Pendamping dari Teknik Informatika Unsulbar, Farid Wajidi, bersama dengan empat mahasiswa magang dari Unsulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan terima kasih atas kontribusi mahasiswa magang dari Unsulbar. Ia berharap, kerjasama itu dapat terus berlanjut, bahkan mengungkapkan keinginannya untuk melihat lebih banyak mahasiswa dari Unsulbar berpartisipasi dalam program magang di masa mendatang di Dinas Kesehatan Sulbar. Asran Masdy menekankan pentingnya peran mahasiswa magang dalam membantu pegawai belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Dia juga berharap, pengalaman itu dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang sesungguhnya. Tak ketinggalan, Kasubag Umum Dinas Kesehatan Sulbar, Jabbar juga memberikan komentar positif terhadap partisipasi Mahasiswa Unsulbar dalam program magang. Dia juga berharap, pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama satu bulan di Dinas Kesehatan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas dunia perkantoran. "Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga bagi generasi mahasiswa berikutnya," ujar Jabbar. Penarikan mahasiswa magang ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan sektor publik, serta memberikan kontribusi nyata dalam persiapan para mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) dengan tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung dan menggalakkan program "Toilet Bersih" untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kemajuan daerah. Toilet bersih pada layanan publik telah menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulbar, sebagai bagian dari upaya besar untuk meningkatkan standar sanitasi dan kesehatan masyarakat. Kepala Dinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan Dinkes Sulbar telah siap sepenuhnya untuk mensukseskan program "Toilet Bersih" (TOLSIH) di seluruh wilayah Sulbar. "Masyarakat akan merasakan sejumlah manfaat yang signifikan dengan adanya toilet layanan publik yang bersih dan terpelihara dengan baik," kata Asran Masdy. Beberapa manfaat tersebut antara lain: - Kesehatan Masyarakat yang Terjaga. Dengan adanya toilet bersih, risiko penularan penyakit menular dapat diminimalkan secara signifikan. Kesehatan masyarakat menjadi lebih terjaga karena lingkungan yang lebih higienis. - Peningkatan Kualitas Hidup. Toilet bersih menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan layak huni bagi masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. - Pariwisata yang Berkembang. Kebersihan fasilitas umum, termasuk toilet, adalah faktor penting dalam menarik wisatawan. Dengan adanya toilet bersih di tempat-tempat publik, Sulawesi Barat dapat meningkatkan daya tarik pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. - Peningkatan Kesadaran Lingkungan. Program toilet bersih juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini mendorong adopsi perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan. Kepala Dinkes Sulbar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan, untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan toilet layanan publik. "Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi program "Toilet Bersih" di Sulbar," pungkasnya. (rls)

MAMUJU-- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju membuat terobosan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pesta Rakyat HMI di Anjungan Pantai Manakarra dari tanggal 25 – 28 Januari 2024. Itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB. Pelayanan itu dilakukan dengan menggunakan Samsat Keliling. Dengan cara jemput bola, selain mengoptimalkan penerimaan PKB bagi pendapatan daerah juga mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Kegiatan seperti itu yang sifatnya meningkatkan pelayanan prima ke masyarakat sangat didukung penuh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo. Dia berharap agar kegiatan itu terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PKBnya. Dalam kegiatan pelayanan Samsat Keliling yang berlangsung selama 4 (empat) hari itu diperoleh pendapatan sebesar Rp. 10.650.920, dengan rincian motor 6 (enam) unit dan mobil 3 (tiga) unit. UPTD PPRD Mamuju berterima kasih kepada masyarakat Mamuju yang dengan kesadarannya telah datang melaksanakan kewajibannya membayar pajak. UPTD PPRD Mamuju berkomitmen kegiatan seperti itu akan terus dilakukan, demi memaksimalkan pendapatan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo menerima kunjungan silaturahmi Branch Manager PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Mamuju Rinchard Octovianus Herwata beserta stafnya, Senin 29 Januari 2024. Hadir mendampingi Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Andi Kustia Hatta dan stafnya Muh. Fitra Hardiansyah. Kunjungan itu menjadi pertemuan pertama Masriadi Nadi Atjo selaku Kepala BPKPD Sulbar yang baru dengan PT. Taspen (Persero) dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi kedua pihak. Dalam pertemuan di Ruang Kerja Kepala BPKPD itu membahas terkait tindak lanjut kegiatan taspen mobile, pembahasan e-klaim, serta koordinasi terkait dengan tindak lanjut atas permasalahan/kendala satker yang berhubungan dengan pegawai yang akan purna bhakti. Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo berharap dengan silaturahmi dan audiensi itu bisa terus bersinergi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi ASN khususnya di Sulbar. Melalui pertemuan itu, diharapkan sinergi antara BPKPD Sulbar dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Mamuju dapat menjaga pemberian layanan prima dan berintegritas bagi ASN dan pensiunan di Lingkup Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kejar target laboratorium uji terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024, UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperindag Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat tindak lanjut perbaikan dokumen akreditasi berdasarkan temuan Asesor KAN, Selasa 30 Januari 2024, di Kantor UPTD BPSMB, Jl. RE Martadinata, Mamuju. Sebelumnya, UPTD BPSMB Sulbar menggelar kaji ulang manajemen sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen awal yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KAN pada Desember 2023 lalu. Asesmen awal tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan UPTD BPSMB dalam melakukan akreditasi laboratorium pengujian komoditi biji kopi dan biji kakao. “Ini sebagai upaya perbaikan untuk mendapatkan akreditasi sebagai lab uji dari KAN. Masih ada 45 hari lagi untuk melakukan perbaikan, termasuk perbaikan dokumen. Kami akan memperbaiki semua temuan dan catatan yang diberikan oleh Tim Asesor KAN.” jelas Nurmilasari, Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang pada UPTD BPSMB. Menurut Nurmilasari, akreditasi laboratorium uji sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kompetensi UPTD BPSMB dalam memberikan layanan pengujian mutu barang kepada masyarakat. "Dengan akreditasi, hasil pengujian yang dikeluarkan oleh UPTD BPSMB akan diakui secara nasional maupun internasional," pungkasnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPSMB, Adnan Rasjid mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi dalam proses akreditasi adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Laboratorium dan Bimtek yang sesuai dengan jenis komoditi yang diusulkan. “Tahun 2024 ini sudah diprogramkan Bimtek Manajemen Laboratorium dan Bimtek terkait Komoditi Kopi dan Kakao, karena kita SDM nya masih kurang di situ. Kami berharap dengan adanya bimtek, SDM kami akan lebih siap dan mampu untuk menjalankan proses akreditasi dengan baik,” jelas Adnan. Adnan menambahkan, UPTD BPSMB memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengujian mutu barang kepada masyarakat. Ia berharap dengan adanya akreditasi laboratorium uji, UPTD BPSMB dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor pertanian dan perdagangan di Sulbar. (rls)