MAMUJU – Salah satu upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara mendekatkan fasilitas layanan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah mengoperasikan layanan “Samsat Drive Thru” di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Rabu 7 Januari 2024. Itu untuk menyukseskan program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada point Peningkatan Kualitas SDM dam Pelayanan Publik. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam komitmennya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak dan komitmen untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024. Salah satunya dengan membuat terobosan yang menghadirkan pelayanan pembayaran pajak sampai ke pelosok. Layanan yang diberi nama Samsat Drive Thru hadir melayani masyarakat di Kecamatan Sampaga tepatnya berlokasi di Kantor Kecamatan Sampaga. Masriadi menjelaskan, Samsat Drive Thru adalah bagian dari serangkaian inovasi pelayanan untuk memudahkan wajib pajak dalam urusan pajak kendaraan. "Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sulbar, Polda Sulbar dan Jasaraharja. Bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik, nyaman, cepat dan transparan," ujar Masriadi. “Kita ingin menjangkau lebih banyak wajib pajak. Karenanya kita membuka samsat di mana-mana. Terserah wajib pajak mau membayar pajak di mana saja,” sambungnya. Kepala BPKPD Sulbar menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan program pelayanan pembayaran pajak yang lebih baik. “Sampaikan ke masyarakat lainnya, bayar pajak di sini, pelayanan cepat dan tidak menunggu,” himbaunya. Kepala Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju, Jufrisal Palimbuan mengatakan, layanan Samsat Drive Thru dihadirkan untuk memudahkan masyarakat khusunya di Kecamatan Sampaga tanpa harus jauh-jauh datang lagi ke Kantor UPTD PPRD Mamuju di Mamuju untuk membayar pajak kendaraan. “Ya, dengan adanya Samsat Drive Thru, masyarakat Sampaga dapat mengurus pajak kendaraan dengan lebih cepat, tanpa harus ke Mamuju lagi, dan bisa selesai kurang dari…

MAMUJU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar) berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar untuk membentuk Toko Oleh-Oleh Sulbar di Terminal Tipe A Simbuang, Kabupaten Mamuju. Koordinasi ini dilakukan pada Selasa, 6 Februari 2024 di Kantor BPTD Kelas III Sulbar, Jl. Musa Karim, Kelurahan Karema, Mamuju. Tujuan dari pembentukan Toko Oleh-Oleh adalah untuk mempromosikan produk UMKM dan kerajinan daerah Sulbar kepada masyarakat luas, khususnya para penumpang yang menggunakan Terminal Simbuang sebagai tempat transit atau tujuan perjalanan. Toko Oleh-Oleh diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan pelaku UMKM dan kerajinan daerah. Kepala Bidang Perindustrian Koperindag Sulbar, Muhammad Faizal Thamrin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar, mengatakan, pihaknya berharap Toko Oleh-Oleh dapat segera terwujud. “Kita berharap Toko Oleh-Oleh di Terminal Simbuang ini segera jadi agar produk UMKM dan kerajinan khas kita bisa lebih dekat dan mudah untuk didapatkan, terutama bagi mereka yang perjalanan ke luar daerah. Misalnya ke Makassar, bisa beli oleh-oleh produk atau kerajinan di sini,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas III Sulbar, Febrianto Frengky Mbatu, menyambut baik niat Koperindag Sulbar untuk membuka Toko Oleh-Oleh Sulbar di Terminal Simbuang. Ia meminta Koperindag Sulbar segera mengirimkan surat resmi terkait hal itu agar dapat diproses lebih lanjut. “Kami siap mendukung Koperindag Sulbar untuk mewujudkan Toko Oleh-Oleh Sulbar di Terminal Simbuang. Kami harap surat resmi segera dikirimkan agar kami bisa proses lebih lanjut,” kata Febrianto. Selain ke Kantor BPTD Kelas III Sulbar, Koperindag Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang Perindustrian, juga mengunjungi langsung Terminal Simbuang untuk melihat lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai Toko Oleh-Oleh. Koperindag Sulbar berencana menempatkan Toko Oleh-Oleh di dekat smoking room agar lebih mudah diakses oleh penumpang. (rls)

MAMUJU--Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana hadir sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar Tahun 2024. Dalam paparannya, Ia mengulas profil, peluang hingga tantangan ketenagakerjaan Sulbar ke depan. “Penduduk bekerja di Sulbar masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah atau 44,53 persen, sedangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi atau S1 sebesar 11,45 persen,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar dalam rakor yang dilaksanakan di Hotel Aflah Mamuju, pada Selasa 6 Februari 2024. Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Sulbar, kegiatan itu turut dihadiri Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, UPTD dan Lembaga Latihan Kerja Se-Sulbar, serta perwakilan Perbankan, sekolah kejuruan, BPJS dan media. Dalam slide yang menampilkan proporsi pekerja formal dan informal, Junda juga menjelaskan mayoritas penduduk Sulbar lebih banyak bekerja di sektor informal, dengan didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah dan berdomisili di pedesaan. “Pekerjaan di sektor formal lebih banyak didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi dan umumnya tinggal di perkotaan,” sambungnya. Kepala Bapperida Sulbar kemudian menyebutkan peluang dan tantangan dunia kerja di era 5.0. Perkiraan bonus demografi mencapai titik puncaknya di tahun 2035. Dengan begitu, jumlah penduduk usia produktif saat itu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Namun, dengan melihat data yang ada saat ini, Sulbar akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. “Sebelumnya saya masih dalam konsep saya itu baru kepada 4.0, tapi pak gubernur bilang, ke depan itu kita sudah memiliki peluang yang cukup besar dengan era globalisasi yang sudah menerapkan sains dan teknologi dengan 5.0,”sebut Junda. Kemudian Ia melanjutkan dengan memaparkan 5 (lima) tantangan yang akan dihadapi dunia kerja nantinya, antara lain : 1. Kualitas Tenaga Kerja Sulbar yang masih rendah, yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan pekerja. 2. Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja menyebabkan daya tawar relative rendah. 3. Penduduk Sulbar masih cenderung bergerak pada bentuk pekerjaan yang kurang produktif, ditunjukkan dengan…

Polman--Kepala UPTD BPPTP Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Rusdi mendampingi Tim PT. Mars Indonesia melakukan peninjauan lapangan di kebun induk Dinas Pekebunan Sulbar di Batu Panga Da’ala Kab. Polewali Mandar (Polman), Selasa, 06 Februari 2024. Peninjauan kebun induk dilakukan sebagai tindak lanjut rencana kerja sama yang akan dijalin antara Dinas Perkebunan Sulbar dengan PT. Mars Indonesia. Adapun tujuan peninjauan dari Tim PT. Mars Indonesia itu adalah melakukan pemeriksaan kesesuaian lahan dan sekaligus melaksanakan pengukuran pH tanah, dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan komoditi kakao. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail memberi apresiasi kepada pihak PT. Mars Indonesia dan Kepala UPTD BPPTP dalam merespon percepatan mendukung program Dinas Perkebunan dan PT Mars dalam meningkatkan produktivitas komoditi kakao di wilayah Sulbar. Kepala UPTD BPPTP Dinas Perkebunan Sulbar Rusdi berharap kerja sama itu segera terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. "Kami berharap sinergitas, koordinasi dan kolaborasi menuju Gerbang Permadani (Gerakan Bangkit Membangun Perkebunan Terintegrasi Maju dan Mandiri) dapat terwujud," ujarnya. Sementara itu, menurut Ketua Tim Peninjau dari PT. MARS Indonesia Alfian, kondisi pH sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kakao, sehingga perlu dilakukan pengukuran pH tanah untuk melihat kecocokan kakao dengan pH tanahnya. "Dengan dilakukannya pemantauan kesesuaian lahan dan pengukuran pH tanah, hal ini merupakan langkah awal dalam pembangunan kebun sumber benih dan juga sebagai persiapan lahan untuk Mini Cocoa Academy yang akan dikelola oleh PT Mars," ujar Alfian. (rls)

MAMUJU-- Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Marwazi Abdullah menjadi narasumber pada kegiatan Pemutakhiran Data Bantuan Pemasangan Listrik Hemat dan Murah (LHM), yang diselenggarakan di Hotel Aflah Mamuju, Kamis 1 Februari 2024. Dalam paparannya Marwazi Abdullah menjelaskan secara rinci prosedur permohonan bantuan LHM kepada 60 peserta kegiatan itu. Marwazi menjelaskan, prosedur permohonan bantuan LHM dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan mengajukan proposal permohonan kepada Gubernur Sulawesi Barat cq Kepala Dinas ESDM Sulbar. Proposal tersebut harus mencakup Surat Permohonan, Surat Validasi dari Kepala Desa/Lurah/Pejabat setempat yang menegaskan kelayakan penerima bantuan, serta daftar nama-nama usulan pemohon bantuan beserta NIK dan Alamat. "Setelah disetujui, Tim Dinas ESDM Sulbar bekerjasama dengan perangkat desa/kelurahan melakukan pendataan dan survei teknis dan sosial dari nama-nama pemohon. Hasil survei tersebut selanjutnya diajukan ke PT. PLN untuk validasi data teknis," terang Marwazi. Lebih lanjut, dijelaskan, penetapan penerima bantuan LHM dilakukan melalui Surat Keputusan, selanjutnya proses survei. Perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan penyambungan dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan. Marwazi menegaskan, program LHM disasar kepada masyarakat miskin yang masih belum memiliki kWh Meter atau masih bergantung pada sumber listrik tetangga dengan biaya yang kadang lebih mahal. "Melalui program LHM ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik rumah, termasuk stock kontak, saklar, bohlam lampu, dan kWh listrik PLN. Penting untuk dicatat bahwa dalam program LHM ini, masyarakat penerima bantuan tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun," tegasnya. Pihaknya berharap ada peningkatan anggaran pelaksanaan program LHM setiap tahunnya, sehingga lebih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki kWh listrik sendiri bisa mendapatkan manfaat dari program itu. (rls)

BALI - Tim Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan fasilitasi pendampingan dan pengaturan giat pimpinan di Bali. Hal ini dilakukan karena, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali , Selasa, 06 Februari 2024. Turut hadir, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas (Secara Daring ) Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua provinsi di Indonesia. Menurut Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, kewajibannya memastikan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekretaris Daerah terfasilitasi dengan baik. "Baik itu koordinasi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, pemenuhan dokumentasi kegiatan dan lainnya yang diperlukan dalam acara tersebut," kata Anshar. Sehingga, penugasan dilakukan kepada jajaran Biro Umum untuk mendampingi pimpinan Pemprov Sulbar di Bali. "Untuk memastikan hal tersebut, kami menugaskan Tim Biro Umum yang terdiri dari Kerumahtanggaan, Protokoler dan Kameramen (Dokumentasi) untuk ikut serta memfasilitasi sesuai tugasnya masing-masing," tandasnya. (rls)

MAMUJU--Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Pembahasan Dokumen RKAB PT. Abadi Dua Putri Tahun 2024 Komoditas Sirtu yang berlokasi di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Selasa 06 Februari 2024. Rapat dihadiri Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra, pihak perusahaan dan calon KTT PT. Abadi Dua Putri serta Koordinator Inspektur Tambang bersama tim sebagai evaluator dokumen RKAB. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar. Evaluasi RKAB ini mengacu pada Kepmen 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rapat pembahasan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menekankan, pembahasan RKAB itu penting dilaksanakan karena akan banyak membantu manajemen pertambangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. "RKAB ini juga sekaligus menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan PT. Abadi Dua Putri harus segera terdaftar di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan mengajukan pengesahan Kepala Teknis Tambang (KTT). (rls)

BALI -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024, di Hotel The Stones Legian Bali, Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali, Selasa 6 Februari 2024. Mengusung tema " Mewujudkan Netralitas ASN dalam Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia". Rakor ini diharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk mensukseskan Pemilu di 2024 ini. BKN RI juga menekankan kepala daerah untuk bersikap netral terkhusus bagi ASN yang mereka pimpin. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ternyata setelah ditracking, Sulbar masuk urutan kelima tertinggi di Indonesia terkait ketidaknetralan ASN. "Nanti kita akan cari tau siapa saja yang diantara mereka ini terjaring informasi ketidaknetralan," tegas Idris. Idris juga mengatakan, dari rakor itu juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan KASN, tentang isu-isu strategis termasuk salah satunya penghapusan tenaga honorer yang harus diangkat menyeluruh di tahun 2024. Namun, Ia mengungkapkan, persoalan sejumlah di daerah adalah ketersediaan biaya atau anggaran untuk melakukan penggajian. "Saya kira ini adalah permasalahan nasional. Dan tentu saja kita akan mengikuti kekuatan APBD kita. Karena undang-undang APBN kita mengatakan, ASN, KASN itu harus memperhatikan ketersediaan dukungan anggaran daerah. Kalau anggaran daerahnya kita mencukupi, kita akan angkat, paling tidak untuk sementara ada paruh waktu dulu," jelasnya. Rakor itu dihadiri Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas secara daring, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menyampaikan empat tahapan arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045 di Gedung Grha Sandeq, Selasa (6/2/2024). “Tahapan arah kebijakan pengembangan SDM dalam RPJPD Provinsi Sulbar tergambar dalam empat periode, dimana pada misi 1 mewujudkan keadilan sosial dengan empat tahapan arah kebijakan”, kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar pada Focus Group Discussion (FGD) Tematik RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Sulawesi Barat Yang Unggul Dan Berdaya Saing". Dalam paparannya, Ia menjelaskan empat tahapan yang dimaksud, antara lain : 1. Tahun 2025-2029, pembangunan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. 2. Tahun 2030-2034, difokuskan percepatan pembangunan SDM yang berdaya saing. 3. Tahun 2035-2039, difokuskan untuk penguatan daya saing SDM. 4. Tahun 2040-2045, difokuskan untuk manusia yang unggul dan sejahtera. Kepala Bapperida Sulbar juga mengatakan, pencapaian indikator utama pembangunan SDM yang telah ditargetkan dalam RPJPD 2025 – 2045 membutuhkan analisis mendalam dari para ahli dan seluruh stakeholder. “Analisis yang komprehensif akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah. Olehnya itu, kami mohon masukan dan saran nantinya dari seluruh narasumber, dan stakeholder terkait, sehingga dokumen RPJPD Sulbar Tahun 2025-2045 dapat menjadi rujukan dari seluruh pihak untuk pelaksanaan pembangunan 20 tahun kedepan," tambahnya. Sesuai dengan tujuannya, pelaksanaan FGD Tematik RPJPD 2025 – 2045 ini untuk menjaring masukan dan rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan. Sebelumnya, hal ini telah disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Muh. Saleh dalam laporannya sebagai Ketua Panitia. “Kegiatan Focus Group Discussion ini diharapkan dapat memberikan rumusan rekomendasi penguatan kebijakan SDM dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045,” sebutnya. Diikuti berbagai…

MAMUJU—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Masriadi Nadi Atjo melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar terkait jadwal Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 sekaligus berkoordinasi terkait jadwal pemeriksaan pendahuluan di Sulbar, Senin 05 Februari 2024. Turut hadir Inspektur Inspektorat Sulbar, Muh. Natsir, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), A. Bisry Nur, AKPD BPKPD Gaffar. Kedatangan Pemprov Sulbar tersebut disambut Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar Hery Ridwan di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar, Hery Ridwan menjelaskan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pemeriksaan secara lebih baik lagi setiap tahunnya, dimana banyaknya pertimbangan dan regulasi baik itu di internal maupun entitas yang perlu di-update. "Sehingga apa yang kita laksanakan sudah sesuai atau relevan dengan perkembangan yang terjadi dan berpedoman kepada standar audit serta dapat meningkatkan mutu pemeriksaan dan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkualitas," kata Hery. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, dalam pertemuan itu membahas terkait jadwal entry BPK untuk pendahuluan yang kemungkinan akan masuk setelah Pemilu paling lambat 19 Februari 2024 dan kemungkinan akan berlanjut ke pemeriksaan terinci setelah LKPD diserahkan dari Pemprov Sulbar ke BPK RI Perwkilan Sulbar. “Setelah diskusi dengan tim, direncanakan penyerahan LKPD tersebut dijadwalkan pada hari Jumat, 15 Maret 2024 setelah ada hasil reviu Inspektorat,” ujar Masriadi. Masriadi menyebutkan, pemeriksaan itu sangat berarti sebagai momentum perbaikan terhadap kendala di pemerintah provinsi. Ia juga menyampaikan, dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah, semua OPD dapat berkonsultasi secara intensif dengan BPKPD maupun tim review dari Inspektorat Sulbar. Sementara, untuk tindak lanjut pemenuhan permintaan dokumen, Ia mengatakan, ada PIC yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan didampingi…