POLEWALI -- Sebanyak 64 peserta mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I yang digelar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar di BLK Polewali Mandar (Polman), Senin 29 Januari 2024. Kepala BLK Sulbar, Andi Farid Kusno mengatakan, 64 peserta yang mengikuti pelatihan akan dilatih selama 33 hari dimulai dari 29 Januari sampai 9 Maret mendatang. "Ada 64 peserta, pada empat jurusan dengan masing-masing jurusan 16 orang yaitu barista, tata rias kecantikan, tata busana, kemudian computer operator asisten. Ini angkatan pertama bertempat di UPT BLK Disnaker Polman,"kata Andi Farid. Ia mengatakan, seluruh peserta dilatih berdasarkan pilihan dan seluruh peserta akan dilatih langsung oleh pelatih yang telah berkomitmen di bidangnya masing-masing. Pelatihan tenaga terampil ini menjadi penting sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini juga dapat menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Sulbar. "Diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, usaha mandiri. Ini menjadi komitmen Dinas Tenaga Kerja dan BLK untuk menekan angka pengangguran," ucapnya. Hal itu juga sekaligus bagian dari upaya mendukung program Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait permasalahan empat plus satu di Sulbar. Andi Farid menambahkan, seluruh peserta setelah mendapat pelatihan, nantinya melalui Disnaker Polman akan siap melakukan fasilitas penyediaan peralatan kerja bagi para peserta. "Ini menjadi terobosan Disnaker Polman dimana Disnaker Polman akan berkolaborasi antara BLK Polman dan BLK Sulbar melaksanakan paket pelatihan, sementara pengadaan peralatan setelah pelatihan mereka yang mengadakan," ujarnya. Sebagai, Kepala BLK, lanjut Andi Farid tentu dirinya mengharapkan apa yang dilakukan Disnaker Polman dapat dilaksanakan oleh Disnaker di seluruh kabupaten di Sulbar. Hal itu nantinya akan disampaikan pada rakor yang akan digelar di Mamuju pada 5 Februari mendatang. Disnaker Sulbar bersama BLK Sulbar berkomitmen untuk membekali keterampilan kepada peserta dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha…

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan silaturrahmi Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THLPP) sebanyak 19 orang dari Kabupaten Mamuju, Senin (29/01/24). Kunjungan THLPP diterima langsung Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar. Dalam pertemuan ini membahas tentang upaya memperbaiki kinerja dan sinergitas para THLPP yang merupakan ujung tombak keberhasilan sektor perkebunan, seperti slogan Dinas Perkebunan yang ingin dicapai berbunyi “Solidaritas Menuju Peningkatan Performa Kinerja Dinas Perkebunan”. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, penyuluh pendamping merupakan ujung tombaknya perkebunan sekaligus menjadi sahabat pekebun. Herdin menuturkan, kedepannya peran-peran penyuluh perkebunan dirasa sangatlah strategis, seperti dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Dia berharap kiranya jajaran THLPP membuat konten agar apa yang selama ini dikerjakan bisa terpublikasi, sebagai wujud kinerja di lapangan dan juga sebagai implementasi tugas yang telah diagendakan. Diharapkan kedepannya penyusunan program penyuluhan harus berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pula, yang mana program penyuluhan perkebunan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. (rls)

Yogyakarta--Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Andi Farid Amri mengikuti Rapat Kerja Nasional Program Ketenagakerjaan Tahun 2024, di Yogyakarta, Senin, (29/01/2024) Kegiatan yang dilaksanakan hingga 31 Januari tersebut bertujuan membangun sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. "Hal ini juga untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya melakukan pembangunan secara kolektif, melibatkan seluruh stakeholder," kata Andi Farid. Lanjut Andi Farid, Rakornas itu fokus membahas percepatan transformasi pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga antara pemerintah daerah dan pusat serta stakeholder lainnya diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan, mulai dari gini ratio, pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Menurutnya, transformasi pelaksanaan program-program ketenagakerjaan perlu dilakukan agar lebih berdampak, lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap instansi pembangunan di bidang ketenagakerjaan," tutur Andi Farid. Pada pertemuan itu, sekaligus dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Komitmen Melaksanakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) rapat bersama Asosiasi Petani Sawit di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, dihadiri dua Asosiasi Petani Sawit yakni Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Rapat ini membahas terkait Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 2 Ayat 2, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun sawit dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara perusahaan dengan para pekebun sawit. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan oleh tim dalam penentuan indeks harga TBS adalah diperlukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat, sebagaimana turunan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda). "Hal ini sangat penting, karena akan menjadi pedoman dan landasan utama dalam penentuan harga TBS kedepannya," ucap Herdin. Perwakilan Apkasindo A. Kasruddin mengatakan, perlunya perbaikan sistem penentuan harga TBS dan mempertimbangkan umur tanaman. Begitupun perbaikan penanganan perangkat bibit sawit serta kebijakan pemerintah daerah setempat, dan juga dibutuhkan penguatan kelompok/kelembagaan kelapa sawit yang ada di wilayah Sulbar. Konsolidasi dengan perusahaan sawit dan stakeholder terkait akan terus dioptimalkan, sehingga pada penentuan harga selanjutnya mencapai kesepakatan berbagai pihak yang didasari dengan SOP yang telah disepakati. Dengan kehadiran organisasi ini sebagai wadah, petani berharap dari permasalahan seperti kemitraan yang tidak bejalan, sumber benih yang tidak jelas dan kelembagaan sudah amburadul, tetapi dengan kolaborasi dan sinergi bersama semua pihak, akan segera diperbaiki dengan peran diplomasi pada pertemuan penetapan Harga TBS pada bulan berikutnya. Peran pemerintah, asosiasi petani dan para pelaku usaha satu frekuensi untuk perkebunan yang sustainable. (rls)

MAMUJU - Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Anshar Malle, didampingi Kabag Rumah Tangga, Kabag Administrasi Pimpinan dan Kasubag Tata Usaha Pimpinan serta Tim Protokol menyambagi Kantor Inspektorat Sulbar. Dalam kunjungannya diterima langsung Inspektur, M. Natsir serta Irbang, Andi Nuryanti dan beberapa tim inspektorat. Maksud kedatangan Kepala Biro Umum bukan terkait pemeriksaan oleh APIP, melainkan memenuhi undangan Koordinasi Persiapan Kedatangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. "Seperti kita ketahui Ketua Ombudsman RI akan melakukan kunjungan ke Sulbar dan melakukan kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 Lingkup Provinsi Sulbar, yang rencananya akan dilaksanakan pada 02 Februari 2024," kata Anshar, Senin 29 Januari 2024. Menurut Kepala Biro Umum, koordinasi sangatlah penting sebagai bentuk meningkatkan komunikasi supaya lebih efektif. "Termasuk penyatuan rencana aksi agar dalam pelaksanaan nantinya semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan," ungkapnya. Hal tersebut juga sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris agar perangkat daerah atau unit kerja senantiasa berkolaborasi. "Begitupun merespon dengan cepat hal-hal yang terkait tugas Pemerintah Provinsi Sulbar," ujarnya. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin meminta seluruh Pejabat Eselon III pada Dinas Perkim Sulbar untuk segera membuat jadwal kegiatan triwulan I (pertama). Itu disampaikan pada rapat internal bersama para Pejabat Eselon III lingkup Dinas Perkim Sulbar, Senin 29 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Perkim Sulbar. “Segera buat jadwal kegiatan mulai bulan Februari sampai bulan Mei dan segera laporkan hasilnya karena akan disampaikan ke Pj. Gubernur. Besok jadwal kegiatannya sudah harus rampung," tegas Syaharuddin. Selain jadwal kegiatan, Kadis Perkim Sulbar juga meminta masing–masing bidang membuat usulan rincian aktivitas/pekerjaan untuk kegiatan tahun 2025, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. “Segera buat juga usulan rincian aktivitas pekerjaan setiap sub kegiatan tahun 2025 untuk disampaikan ke Bappeda,” imbaunya. Rapat internal dihadiri Sekretaris Dinas Amrin, Kepala Bidang Perumahan Asrul dan Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan. (rls)

Mamuju–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BPHMT IB melakukan pembuatan dan pemanfaatan pupuk kandang dari kotoran ternak kambing yang ada di IPTU Kalukku, Jumat, 26 Januari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pengolahan kotoran ternak (kohe) kambing menjadi pupuk kandang merupakan upaya pengolahan limbah dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Menurutnya, jika diolah dengan baik, kotoran kambing yang awalnya tidak termanfaatkan bahkan berpotensi sebagai limbah bisa mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesehatan tanah, memperbaiki kualitas tanaman, mendukung pertanian organik, meningkatkan kesejahteraan peternak dan sebagai sumber PAD. "Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber pupuk organik, tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan," kata Syamsul. Kepala UPTD BPHMT- IB, Nurdin dalam kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan itu dilakukan secara berkala agar limbah kotoran kambing dapat termanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan kebutuhan masyarakat petani. “Kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena mengandung amoniak yang cukup tinggi, sehingga diperlukan proses pengeringan dan penghancuran terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya,” ucap Nurdin. Pupuk kandang tersebut, lanjutnya, mengandung unsur hara makro dan mikro yang bisa memperbaiki struktur tanah, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. "Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri dingin, remah, wujud aslinya tidak nampak dan baunya telah berkurang,"tutupnya. (rls)

MAJENE- Inspektorat Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) turut melakukan pemantauan pasar di Majene. Tujuannya, selain mengecek harga sekaligus mencermati soal ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir mengatakan, pemantauan pasar sebagai upaya pengendalian inflasi daerah yang menjadi prioritas nasional saat ini. Dia menjelaskan, kegiatan TPID difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (supply shocks) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi. “Survey TPID di Pasar Tradisional Majene kali ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi serta harga kebutuhan pokok,” ucap Natsir saat melakukan pemantauan pasar di Majene, Minggu 28 Januari 2024. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat konsolidasi setiap bidang terkait progres kegiatan dan rencana/schedul kegiatan tahapan persiapan, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan itu dilaksanakan setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa bersama lingkup Pemprov Sulbar dipimpin Pj. Gubernur Sulbar. Bertempat di Kantor Dinas Perkebunan, rapat dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan kerja keras bersama sangat dibutuhkan untuk memajukan pertanian. Pada kesempatan itu, Herdin mengingatkan jajarannya bekerja dengan ikhlas dan sesuai aturan dengan tupoksi masing-masing. "Kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bekerjalah dengan ikhlas agar kita nyaman, bekerjalah dengan baik agar kita tenang dan bekerjalah sesuai aturan," kata Herdin. Sebelumnya, dalam Apel Pagi dan Doa bersama, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait gerakan inovasi daerah, SAKIP, Reformasi Birokrasi, percepatan respon terhadap suatu isu, serta kolaborasi sinergitas pembinaan sampai lingkup kabupaten. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) membuat lubang pengomposan sampah organik di sekitar halaman kantor, Jumat 26 Januari 2024. Pengomposan bertujuan mengelola sampah organik menjadi lebih bermanfaat. Pengomposan ialah proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material organik, seperti kotoran ternak, sampah, daun, sayuran menjadi kompos. Selain itu, pengomposan juga bisa diartikan sebagai proses penguraian senyawa yang terkandung dalam sisa bahan organik dengan suatu perlakuan khusus. Kegiatan itu melibatkan seluruh Staf DLH Sulbar dikoordinir langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, adanya lubang pengomposan diharapkan dapat mengurangi sampah khususnya sampah organik yang mencemari lingkungan. "Pengomposan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah," ucapnya. Pembuatan lubang pengomposan dilakukan setelah aksi jumat bersih di sekitar Kantor DLH Sulbar. (rls)