Kemajuan HAM pada suatu daerah ditandai kepedulian daerah dari berbagai elemen terkait keterbatasan HAM. Dalam dunia pendidikan seperti pemerataan guru disetiap daerah dalam mendapatkan hak pendidikan bagi warga negara, dilanjutkan penyelesaian dan pemenuhan fasilitas serta infrasruktur, sehingga sesegera mungkin dapat menyelesaikan hak-hak warga Negara Indonesia dapat terpenuhi. “ Kalau tidak terpenuhi itu, kita tidak bisa bicara HAM di Sulbar ini,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara rencana rakor aksi nasional HAM (RANHAM), triwulan IV tahun anggaran 2018 di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis,13 Desember 2018 Mash kata Idris, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dengan memperbaiki perencanaan HAM, seperti pemerataan daerah dilanjutkan peduli kepada sektor kesehatan warga negara, mendukung kecerdasan dan memenuhi hak-hak hidup seperti sandang, pangan dan papan yang telah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pemenuhan HAM. “ Kantor kita masih minim dalam memenuhi perspektif disabilitas yang belum memadai , hal itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah daerah,” kata Idris Tidak hanya itu, Provinsi Sulbar merupakan salah satu daerah dari sepuluh provinsi yang telah mendapat predikat dan penghargaan dari kementerian Hukum dan HAM atas capaian terhadap kepedulian Hak Asasi Manusia. “ Kita harus mempertahankan predikat yang telah dicapai Sulbar dari Kementerian Hukum dan HAM jadi daerah yang masuk sepuluh besar bahkan urutan kedelapan atas pencapaian RANHAM atau peduli kepada HAM itu luar biasa dan kedepan kita harus pertahankan lagi kalau bisa masuk lima besar di nasional,” tandasnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten III Gubernur Sulbar, Djamila, Kepala Biro Hukum Sekda, Bujairamy Hassan, Kanif Yankum Kakanwil Hukum dan HAM Sulbar, Sri Yuliani, serta para tamu undangan

Seminar Forum CSR Sulawesi Barat bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial Prov Sulbar di gelar Seminar Nasional Yang bertajuk ” Aliansi Strategis Pemerintah dan badan usaha dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan CSR untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan di Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lantai IV kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri Kadis Sosial Bau Akram Da’i sekaligus membuka secara resmi seminar Forum CSR, Jumat (14/12/2018). Seminar yang dihadiri sejumlah Pengurus CSR Sulbar maupun pusat ini juga dihadiri sejumlah Pemilik Perusahaan, Kepala Kantor wilayah ataupun Kantor Perwakilan Se Sulbar yang tergabung dalam CSR. Jumat 14-12-2018 Kepala CSR Sulawesi Barat Drs.Naharudin M,Si dalam sambutannya mengatakan CSR ini hadir guna menyatukan program pemerintah dan perusahaan tentang lingkungan dan sosial. “Pada seminar ini harapannya kita mampu meluruskan konsep aliansi atupun berkolaborasi yang sifatnya strategis dalam mengembangkan tanggung jawab sosial kita terutama perusahaan-perusahaan, kantor cabang ataupun kantor perwakilan yang beroperasi di Sulawesi Barat”. “Insya Allah dalam waktu singkat, semua program Gubernur tentang CSR akan di proses”. Nasarudin juga menjelaskan pentingnya kepedulian CSR mensosialisasilan program-program yang sifatnya peduli. “Forum ini adalah lembaga pengabdian kita semua, orang ini terdiri dari orang-orang yang memang peduli dengan lingkungan dan peduli terhadap sosial di Sulbar” ujar Ketua CSR. Dilanjutkan Nasarudin bahwa semua program akan berjalan baik jika terus beraliansi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama dari lingkungan perusahaan yang menurut undang-undang, peraturan pemrintah dan peraturan mentri khususnya bentuk sosial itu adalah wajib untuk berkoontribusi, Termasuk lembaga-lembaga asing yang beroperasi di Sulbar. Di akhir sambutannya, Ketua CSR Sulbar menghimbau agar seluruh Perusahaan, kantor perwakilan ataupun kantor cabang agar lebih sering berkoordinasi agar lebih tepat sasaran. “Kepada semua yang bekerjasama dengan CSR stidaknya minimal melakukan koordinasi, konsulidasi kepasa korwil CSR agar bisa lebih diakselerasi mengenai potensi yang dimiliki oleh perusahaan disulbar agar alokasi dana CSR mereka di evaluasi…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melakukan Pelantikan Kerukunan Wanita (KERTA) PWRI Sulawesi Barat, yang dilaksanakan di Aula Masjid Syuhada , Sabtu 15 Desember 2018

Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan arahan saat melantik 17 pejabat fungsional lingkup Pemprov Sulbar, yang berlangsung di Lantai III kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 14 Desember 2018.Menurut Sekprov Sulbar, Idris mengatakan bahwa pelantikan pejabat fungsional ini tidak harus selalu struktural, ini laksanakan agar apat menyerap tim kerja yang ada di OPD agar dapat dinamis sehingga dapat terlihat Sumber Daya Manusia (SDM)nya serta disesuaikan dengan keahlian meraka Salah satu contoh adalah jika mereka audttor tentu ditempatkan di Inspketorat, badan pengawas tentunya harus ke dinas pendidikan. Ini dilakukan agar keahlian yang mereka miliki dapat sesuai dengan bidang kerja mereka. Diharapan tentunya dapat terjadi inovasi ataupun hasil kinerja yang baik di OPD Masing-masing, Ujar Mantan Rektor LAN ini. Selain itu, wacana yang akan dilakukan terkait perombakan untuk semua OPD Sulbar menurut, Idris, perombakan yang akan dilakukan di OPD Lingkup Sulbar itu hanyalah sebagai evaluasi untuk penyegaran saja, sehingga dapat terlihat kemampuan setiap ASN atau penempatan dapat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan dan bisa tepat sasaran. Sehingga ditahun 2019 mendatang peningkatan kinerja nantinya bisa memberikan hasil yang baik. "Tentunya peningkatan baik dari segi resapan anggaran, kedisplinan ,kemampuan kinerja ataupun inovasi dapat ditunjukkan di masing-masing OPD secara transparan. "Dan untuk sementara dalam waktu dekat ini akan kami gelar rapat bersama OPD untuk melakukan evaluasi dan pemaparan target pencapaian setiap OPD ditahun ini sehingga tahun 2019 dapat dilakukan pembenahan apa yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki dari sistem perencanaan nantinya, " Pungkasnya.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat menghadiri Peringatan Hari Juang Kartika Tahun 2018, yang berlangsung di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sabtu 15 Desember 2018

Badan Kepegawaian Daerah Sulbar menggelar pelatihan berbahasa Inggris dan Publik Speaking serta keprotokoleran Lingkup OPD Sulbar. Pelatihan ini dibuka oleh, Kepala BKD Sulbar Amujib serra dihadiri Dr Yuyun Djamaluddin dan dua pemateri dari Jakarta. Menurut Amujib pelaksanaan pelatihan workshop ini diharapkan agar dapat membina ASN yang ada dilingkup Sulbar agar dapat menambah ilmu pengetahuannya dalam berbahasa inggris dan dapat melatih dirinya dalam bertugas sebagai protokol di dinasnya. “pelatihan ini selama lima hari dan dilatih oleh para pengajar yang telah professional dalam melatih ASN kita. Untuk sementara kita hanya melatih sekitar 22 orang saja, masing-masing staf di perwakilan dinasnya. Ini diharapkan agar para ASN yang telah dilatih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pelatihan ini nantinya dapat berkelanjutan untuk ASN lainnya, tutur Amujib yang membuka acara pada tanggal 12 Desember 2018 diruang meting kantor BKD Sulbar. Sementara itu, Dr Yuyun Djamaluddin menuturkan bahwa pelaksanaan wokshop bahasa Inggris serta pelathan keprotokoleran ini sangat member manfaat bagai ASN yang sering bertugas sebagai protocol.”mereka dibina mental dan kemampuan berbahasa inggrisnya agar dapat siap jika sewaktu-waktu bertugas dalam penerimaan tamu asing atau investor yang akan berkunjung ke Sulbar. ASN yang telah diberikan pelatihan ini nantinya telah mampu di OPD masing-masing untuk bertugas dengan baik dalam acara seremonial atau acara lainnya. Semoga pelatihan wokshop ini bisa menambah SDM bagi ASN yang ada dilingkup Sulbar sehingga kita dapat bersaing dengan daerah lainnya,ujarnya.

Gubernur Sulawesi Barat “Ali Baal Masdar” (ABM) berserta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulbar “Muh. Jaun”, Biro Pemerintahan Prov. Sulbar “Bapak Wahab”, dan Kepala Badan Penghubung “Andi Ahmad Refi” menghadiri acara Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Bukapalak.com. Kesepakatan bersama ini dihadiri langsung Direktur PT. Bukalapak “Fajrin Rasyid” yang bertujuan tentang Kerjasama Pengembangan dan Promosi Produk Unggulan Provinsi Sulawesi Barat pada Situs Bukalapak.com.

Gubernur Sulawesi Barat “H. M. Ali Baal Masdar” menghadiri acara pembukaan “Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerjasama Perdagangan Produk Unggulan Antar Daerah” yang dibuka langsung oleh Ketua APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) sekaligus Gubernur Jawa Timur “Dr. H. Soekarwo” dan disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai tuan rumah APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) “Anies Rasyid Baswedan” yang diselenggarakan pada Tanggal 5 s/d 7 Desember 2018 di Hotel Borobudur.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima DIPA dari Presiden Jokowi di Istana Presiden, Selasa, 11 Desember 2018

Dalam mendukung dan menyukseskan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan berusaha, untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan dan penyelesaian hambatan serta percepatan pelaksanaan perizinan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, Pemprov Sulbar membentuk satuan tugas (satgas) pelayanan terpadu satu pintu di tiap OPD terkait. “Kita sudah membentuk satgas. Ini lebih mensinkronkan apa yang menjadi tuntutan kementerian dalam melakukan usaha semaksimal mungkin di provinsi dengan percepatan usaha melalui simplifikasi terhadap berbagai macam perizinan dan peraturan yang menghambat semangat berusaha di provinsi, “ kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar disela-sela wawancaranya usai membuka acara sosialisasi, konsolidasi dan koordinasi satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan Perpres Nomor 91 tahun 2017 yang berlangsung di lantai II kantor Gubernur Sulbar, Rabu 12 Desember 2018. Lebih lanjut disampaikan, hendaknya tiap satgas OPD dapat memahami secara detail tupoksi dan peran sebagai pelayan masyarakat, kemudian dapat membiasakan percepatan dalam memverifikasi izin perusahaan disusul dengan memberikan suffort dari tiap OPD dengan memberikan dukungan kapasitas satgas sesuai Online Single Submission (OSS) melalui PTSP. Untuk itu, diharapkan terwujud percepatan dan aksi nyata dari tiap satgas OPD lingkup Pemprov Sulbar dalam menghadapi berbagai kendala dari kebijakan yang ada di perusahaan selambat-lambatnya minggu depan. “ Satgas sudah mulai bekerja, dan kita bentuk tim sesudah itu kita akan mengidentifikasi hambatan-hambatan usaha apa saja yang ada di setiap lini dari 14 sektor, dari identifikasi itu kita mencoba menganalisis bagaimana cara memperbaiki atau mensimplikasi usaha itu menjadi enjoy cepat dan menghasilkan untuk daerah kita,” kata Idris Rapat tersebut turut dihadiri kepala dinas ESDM Sulbar, Bahtiar dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar serta tamu undangan.