habibi
Tiga kabupaten di Sulbar yaitu Polman, Majene dan Mateng berhasil meraih status eliminasi bebas endemik malaria. Disusul tiga kabupaten lainnya telah memasuki tahap hijau atau insiden penyakit malaria berhasil ditekan hingga 1/1000 dari jumlah penduduk. " Saya senang kita sudah masuk dalam kategori hijau atau kategori aman dari penyakit malaria," kata Sekda Sulbar, Muhammad Idris saat menyampaikan sambutan dalam acara monitoring dan evaluasi kelompok kerja penanggulangan penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik Provinsi Sulbar, Selasa, 22 Januari 2019. Masih kata Idris, apresiasi dan antusias yang besar bagi seluruh stakeholder terkait atas usaha dan kerja sama Pemprov Sulbar dengan program Unicef tentang kesehatan. Selain itu, secara spesifik dalam menangani penyakit malaria tidak cukup dengan satu bidang atau instansi saja, tetapi diperlukan kerja kolektif kolegial secara kohesif atau seberapa berkolaborasinya suatu institusi pemerintahan dalam bergerak mencapai suatu tujuan bersama. Sulawesi Barat sudah dicap masuk kategori zona hijau, tapi masih banyak juga orang yang terkena endemik malaria ini, jadi tidak cukup dengan kebanggaan kolektif itu, karena masih banyaknya kasus-kasus malaria di provinsi kita, sebut IdrisIdris melanjutkan, sebagian besar daerah pedesaan masih sulit melakukan perkembangan di bidang teknologi dan informasi, sehingga hal itu merupakan salah satu peluang berkembangnya penyakit malaria di beberapa daerah, maka dari itu dibutuhkan kesadaran secara bersama untuk menuntaskan program eliminasi penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik. Salah satu indikator rendahnya kinerja di Provinsi ke-33 tersebut disebabkan rendahnya tingkat kesehatan yang mempengaruhi produktifitas, maka dari itu Idris menambahkan salah satu indikator Pemprov Sulbar kedepan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Tidak hanya itu, berbicara skala nasional, Sulawesi Barat bukan kalah dari potensi sumber daya alam, tetapi kalah dari daya saing dan pintu perbaikan permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas SDM merupakan kunci utama. Harus ada rencana-rencana aktif dan efektif, dalam menyelesaikan permasalahan, itu salah satu ciri pemerintahan yang baik ," beber Muhammad…
Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketransmigrasi Sulbar di Hotel d'Maleo & Convention, Selasa 22 Januari 2019. Di acara tersebut, Idris menyampikan bahwa kehadiran transmigrasi dapat menjadi lokomotif perubahan di Sulbar, baik di sektor pembangunan maupun ekonomi. Adanya transmigrasi di daerah ini, dapat menjadi lokomotif perubahan, yang dapat membawa Sulbar keluar dari ketertinggalan,"tutur Idris . Lebih lanjut Idris menjelaskan, keberadaan transmigrasi di Sulbar, merupakan konsekuensi sebagai daerah yang baru, sehingga hal itu sangat penting demi perkembangan pembangunan. "Makin banyak warga di Sulbar, pergerakan roda perekonomian makin cepat," ujar mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut. Masih kata Idris , sebagai daerah yang sangat berkomitmen terhadap pembangunan dan pengembangan transmigrasi, Sulbar harus memberikan perhatian total dan memberikan kesan yang baik terhadap warga transmigran. Terkait pelaksaan rakor, Ia mengapresiasi Dinas Transmigrasi Sulbar. Upaya tersebut sebagai wujud keseriusan terhadap pelaksanaan program transmigrasiUntuk itu, Idris berharap melalui rakor tersebut dapat terbangun kolaborasi yang tinggi,sehingga ke depan pelaksanakan program Ketransmigrasian dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Ditjen PKP2 Trans Chamidun Daim mengemukakan, perkembangan ketransmigrasian dari zaman dulu dan sekarang tuntutannya berbeda, sehingga menurutnya kualitas penyelenggaraan transmigrasi harus lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya. "Kualitas harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan tentunya di dukung data-data yang sesuai dengan aturan yang ada" terang Chamidun Dengan dilaksanakannya rakor tersebut, Ia juga berharap program transmigrasi di Sulbar dapat lebih dikembangkan lagi. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Herdin Ismail menyampaikan, rakor ketransmigrasian tersebut sebagai wadah menampung segala saran dan permasalahan terkait ketransmigrasian. Pada kesempatan itu, Herdin mengungkapkan, pada 2019 akan dicanangkan pensertifikatan 1000 lebih persil. "Insya Allah atas kerjasama kepala BPN, akan dilakukan pensertifikatan 1000 lebih persil, dengan catatan Dinas Transmigrasi Kabupaten memberikan dukungan penetapan patok yang jelas terhadap lahan yang akan disertifikatkan,"sebut Herdin.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara penyerahan bantuan perahu sandeq di Pantai Palippis, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, Selasa, 22 Januari 2019
Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris saat Audiensi Bersama Dewan Pendidikan Prov. Sulbar di Rujab Sekda Provinsi Sulbar, Selasa 22 Januari 2019
Pemprov Sulbar berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi.Komitmen tersebut, dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangani Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wakilnya Enny Anggraeni Anwar dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, serta diikuti seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 18 Januari 2019. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam sambutannya mengatakan, hendaknya tiap-tiap OPD dapat memastikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, Selain itu, sambung Ali Baal, juga dapat melakukan penetapan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) agar disesuaikan berdasarkan kebutuhan, demi menciptakan provinsi yang lebih baik. "Optimalkan pemanfaatan asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan dalam RPJMD 2017-2022 terlaksanakan dan diterjemahkan OPD secara konsisten,"tandas Ali Baal. Melalui forum tersebut, pria yang akrab disapa ABM tersebut menghimbau semua OPD dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan, khususnya di bidang fisik paling lambat 30 November 2019, serta memastikan setiap OPD yang terkait dengan program Mandiri, Cerdas, dan Sehat (MARASA) dapat melaksanakan program dan kegiatan itu secara terkoordinasi, terintegrasi, serta tepat sasaran dan dilakukan monitoring secara berkala. "Kiranya OPD dapat melakukan langkah inovatif untuk menghasilkan pendapatan di instansi masing-masing. Mengenai program dan kegiatan yang tumpang tindih, saya mengingatkan, setiap OPD menghindari hal seperti itu dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi," tandasnya.
Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama istri, Gubernur Sulbar dua periode, Anwar Adnan Saleh saat menghadiri grand final star voice 2019 sekaligus perayaan ulang tahun pernikahan Bapak Anwar Adnan Saleh dan Ibu Enny Anggraeni Anwar di Ballroom Hotel Matos, Sabtu, 19 Januari 2019
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 21 Januari 2019
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara pelepasan Charcoal (Cangkang Sawit) di Kantor Unit Penyelenggara Klas II Belang-belang, Senin,21 Januari 2019
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan Rapat Kerja Pimpinan Lingkup Provinsi Sulbar (Rakerpimprov) di Auditorium Lantai 4 Kantor gubernur Sulbar, Kamis, 17 Januari 2019. Tujuannya adalah, lebih memaksimalkan dan memantapkan kinerja para organisasi perangkat daerah (OPD), dengan membangun komitmen kerja diawal Tahun 2019 untuk Sulbar yang lebih maju dan malaqbiq Untuk sementara ditahap awal kita melakukan rapat pimpinan dengan melihat evaluasi dan persentase-persentase para pimpinan OPD dan diakhir rapat nantinya kita dapat melihat hasilnya, kata Enny angraeni Anwar. Melalui tema membangun infrasruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sambung Enny, terdapat lima prioritas target pembangunan daerah tahun 2019 yaitu, perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrasruktur dan konektifitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan , penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta pengelolaan lingkungan hidup. Program ini harus lebih sinkron kepada masyarakat dan tidak tumpang tindih dalam bekerja, tandasnya.Masih kata orang nomor dua di Sulbar, forum pertemuan tersebut merupakan salah satu metode dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di tahun anggaran 2019, yang bertujuan melancarkan seluruh perencanaan pemerintah daerah agar berjalan dengan efektif ,efesien, tepat sasaran , tepat guna, tepat waktu, menciptakan peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan , penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan yang bersih serta bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana mestinya. Saya berharap, melalui rapat kerja pimpinan ini kita dapat merumuskan langkah-langkah bersama,ungkap mantan anggota DPR RI itu.Capaian dari rakerpimprov tersebut, diharapkan mampu menciptakan program-program prioritas diantaranya peningkatan mutu pelayanan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan yang berkualitas, pengembangan nilai budaya serta target indikator capaian indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 67,64 persen dan menurunnya angka kemiskinan menjadi 13,84 persen. Program lainnya adalah, pengembangan sarana dan prasarana modal transportasi, pengembangan infrasruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi pengembangan energi baru terbarukan perumahan dan kawasan permukiman penyediaan dan peningkatan layanan air baku, disusul meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar…
