Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan yang bertujuan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, dengan memelihara dan melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan sistem efesiensi dan produktifitas kerja. Wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional, kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar saat menyampaikan amanat serentak Menteri Ketenagakerjaan RI saat menghadiri upacara bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019, yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Februari 2019. Idris juga menyampaikan, pemerintah mengajak seluruh stakeholder baik dari kalangan pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3 serta pengawasan, dikarenakan kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan namun juga dapat mempengaruhi produktifitas dan kesejahteraan masyarakat, serta mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan daya saing nasional. Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka menekan angka kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan berbagai upaya melalui program K3 yaitu, menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar dibidang K3, disusul peningkatan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum bidang K3, kemudian peningkatan kesadaran pengusaha atau pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3, peningkatan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki program K3 serta peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum regional dan Internasional dibidang K3. Saya mengharapkan agar semua pihak untuk melakukan upaya kongkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing, sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat di seluruh tanah air,� kata Muhammad Idris Mantan Deputi LAN bidang…

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan yang bertujuan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, dengan memelihara dan melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan sistem efesiensi dan produktifitas kerja. Wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional, kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar saat menyampaikan amanat serentak Menteri Ketenagakerjaan RI saat menghadiri upacara bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019, yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Februari 2019. Idris juga menyampaikan, pemerintah mengajak seluruh stakeholder baik dari kalangan pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3 serta pengawasan, dikarenakan kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan namun juga dapat mempengaruhi produktifitas dan kesejahteraan masyarakat, serta mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan daya saing nasional. Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka menekan angka kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan berbagai upaya melalui program K3 yaitu, menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar dibidang K3, disusul peningkatan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum bidang K3, kemudian peningkatan kesadaran pengusaha atau pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3, peningkatan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki program K3 serta peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum regional dan Internasional dibidang K3. Saya mengharapkan agar semua pihak untuk melakukan upaya kongkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing, sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat di seluruh tanah air,� kata Muhammad Idris Mantan Deputi LAN bidang…

Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi perkantoran Maya (Simaya). Kegiatan tersebut digelar di lantai III kantor Gubernur Sulbar pada hari Senin,(11/02/2019). Dibuka oleh Sekprov Sulbar Muhammad idris yang diampingi Asisten III, Djamila serta kadis Kominfo Sulbar Muzakkir Kulasse serta pemateri Ridwan Djafar dan peserta pelatihan dari masing-masing OPD Lingkup Sulbar. Pada penyampaian sekprov Sulbar,Idris,sangat mengapresiasi terkait pelatihan sistem aplikasi perkantoran atau disebut dengan nama SiMaya. Apalagi dizaman era globalisasi, pemanfaatan tekonologi digital sangat berperan aktif pada era saat ini.Jika pemanfaatan tekonologi digital dapat dlakukan secara maksimal dalam pemerintahan,tentunya akan berdampak pada peningkatan efektivitas dan efesiensi dalam pemerintahan."Transformasi budaya kerja dari sistem manual menuju transaksi digital dalam pemerintahan menjadi sebuah tuntutan terlebih setelah diatur dalam Prepres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektornik,ujar Idirs. Untuk itu, Idris mengajak bersama-sama mulai star untuk melakukan trasformasi tata kelola pemerintah diprovinsi Sulbar dengan sepenuh hati.Terkait aplikasi tentang si maya ini dalam penyebutan, begitu seksi sehingga lebih bersemangat menyebutnya. Sehingga kita tentu harus memiliki komitmen untuk dapat segera Move On keluar dari kebiasaan kita yang selama ini yang tidak bergerak cepat dalam tata naskah dinas."Kita harus keluar dari kebiasaan rutinitas, menjadi situasi yang baru, menjadi kita lebih percaya diri dalam mebangun serta berinteraksi di Republik ini. Aplikasi budaya dikembangkan berdasarkan tata naskah dinas elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)no 6 tahun 2011 mengenai tata naskah elektronik dilingkungan isntansi pemerintahan,Ujarnya. Lanjut disampaikan Idris bahwa dulunya semuanya berbasis manual sekarang kita berada dalam dunia maya dalam pengelolaan sistem birograsi di sulbar. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi aplikasi ini bisa mendukung kinerja admnistrasi pemerintahan di Sulbar. Walaupun pelatihan yang dilaksanakan ini agak terlambat, namun bagi saya, tidak ada kata terlambat, selagi kita mau belajar dan mau move on keluar dari kebiasaan yang lama. Sehingga dapat menghasilkan efesiensi…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menghadiri Rapat Koordinasi Penangulangan Bencana Tahun 2019 di Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat melakukan pertemuan di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri , Senin, 4 Februari 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Kepala Perpustakaan Sulbar, Darmawati saat melakukan pertemuan dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Kantor Perpustakaan Nasional RI, Senin, 4 Februari 2019

 Dalam membangun sejumlah komitmen baru di tahun 2019, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Muhammad Idris melakukan rapat dengan pimpinan OPD yang dikemas dalam bentuk "Coffee Morning" di Rujab Gubernur Sulbar, Kakis, 7 Februari 2019. Melalui coffee morning, kita akan membahas kerja-kerja kita kedepan,selain itu kita membicarakan rencana saya akan memimpin delegasi ke negara Uni Emirat Arab dalam melakukan promosi sumber daya alam Sulbar," kata Ali Baal Masdar Dikemukakan, misi utama Pemprov Sulbar ke luar negeri dalam rangka mengembangkan misi daerah dalam melakukan promosi dan join bagi perusahaan-perusahaan sehingga dapat membangun peluang kerja yang besar bagi provinsi ke 33 itu.Untuk itu, dalam mengemban misi tersebut, membutuhkan waktu yang lama , sehingga sejumlah tugas di daerah dilimpahkan kepada Wagub dan Sekprov Sulbar, dan diharapkan kepada semua OPD dapat bekerja maksimal dan terus membangun komitmen dan sinergitas demi Sulbar yang maju sehingga Sulbar dapat setara dengan daerah lain Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, agenda Coffe Morning bertujuan untuk mendapatkan sejumlah komitmen baru diawal tahun 2019 dalam suasana yang lebih cair atau dalam kondisi non formal. Hal tersebut merupakan salah satu kesepakatan bersama tentang keinginan Gubernur Sulbar untuk melakukan evaluasi dan monitoring pimpinan di tiap bulan sebagai mana cerminan dan tolak ukur keberhasilan Pemprov Sulbar di tahun 2018 l. Selain itu, dalam waktu singkat seluruh pimpinan OPD terkait harus dapat merespon dengan sigap keinginan Gubernur Sulbar demi mempercepat program Sulbar tahun 2020, dan diharapkan Bappeda Sulbar dapat merencanakan program 2020 tersebut secepatnya. " Saya berharap saat Gubernur kembali kita akan mencoba breakdown bagi kawan-kawan yang tidak berangkat," kata IdrisPada bulan Maret kedepan, Pemprov akan melakukan perencanaan integrasi dalam eksekutif Sulbar Meeting dalam momen 2020, dimana para pimpinan OPD Sulbar akan berada di Jakarta melakukan persentase dalam rangka menyiapkan lima misi Pemprov Sulbar, yang didalamnya terdapat poin penting terkait isu-isu strategi . Disebutkan,…

Sekprov Sulbar , Muhammad Idris mengukuhkan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sulbar Periode Kepengurusan 2018 - 2023, Kamis 7 Februari 2019. Pembentukan Pengurus Forum DAS yang telah dikukuhkan di Hotel d'Maleo & Convention tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar Nomor 188.4/619/SULBAR/X/2018. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat di dalam kepengurusan Forum DAS tersebut."Forum DAS ini sangat luar bisa, sebab kawan-kawan ini sebagai volunteer yang tidak mendapatkan honor dan tunjangan yang rutin, namun memiliki semangat dan kepedulian sangat besar terhadap pengelolaan DAS,"tutur Idris.Idris menyatakan, Forum DAS tersebut memiliki niat untuk memperkuat daya dukung dalam menyelamatkan lingkungan, khususnya terhadap masyarakat di Sulbar. Dalam upaya menyelamatkan alam, melalui kesempatan itu, Idris mengungkapkan, hal tersebut dibutuhkan peran tiga pelaku utama di dalamnya yaitu, goverment, society dan para ilmuwan, serta akademisi. Namun, lanjut Idris, yang terjadi di Indonesia justru ketiga pelaku utama itu tidak terlalu harmonis."Ketiganya ini tidak mungkin berhasil menyelamatkan alam, kalau dipisahkan atau bahkan jalan sendiri-sendiri, itu sudah pasti,"tandas IdrisUntuk itu, Idris berharap, agar Forum DAS yang telah dibentuk tersebut, ketiga pelaku utama yang terlibat di dalamnya dapat bekerjasama, saling menutupi kekurangan demi kepedulian terhadap penyelamatan alam. Tidak hanya itu, Idris juga mengajak, agar Forum DAS tersebut dapat diandalkan dan jadi modeling, serta menunjukkan eksistensinya jauh lebih efektif dalam memastikan DAS di Sulbar dapat dijaga dan dikelola dengan baik, yang pada akhirnya, membangun keseimbangan alam yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulbar. Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin menyampaikan, tujuan pembentukan Forum DAS Sulbar, untuk mengantisipasi dan menyikapi maraknya bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah. Disampaikannya, sebagai daerah yang masih berkembang, Sulbar sedang gencar-gencarnya membangun di segala sektor, sehingga sebagai konsekuensi logisnya, adanya butuhkan lahan. Fakhruddin menyebutkan, kawasan hutan Sulbar hingga saat ini masih sebesar 60 persen. Dengan demikian,…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka dengan resmi Forum Konsultasi Publik, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang berlangsung di ruang rapat lantai II kantor Gubernur Sulbar, jumat, 8 Februari 2019.“ Saya berharap forum ini membiasakan diri kita berdiskusi publik, dan selalu berbasis pada fakta-fakta data, yang nyata bukan berdasarkan asumsi-asumsi,” ungkap Muhammad Idris, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dikemukakan, dalam menghadapi Sulbar tahun 2020, segala tuntutan, persiapan dan respon sudah harus dilakukan dengan lebih cepat dan maksimal. Melalui forum tersebut , yang bertujuan merefresh kembali para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat melakukan perkembangan yang lebih baru dan efesien serta berjalan sesuai keinginan dan harapan bersama. “ Kita sudah tidak perlu dokumen-dokumen lima tahun sebelumnya, maka dari itu forum ini merefresh kita semua agar perkembangan-perkembangan baru dapat dijalankan,” kata IdrisSelain itu, konsultasi publik juga lebih mendorong pada penemuan isu-isu baru dan trend masa kini khususnya bagi pemerintahan Sulawesi Barat agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya.Tidak hanya itu, lima visi misi Pemprov Sulbar sudah cukup menjadi rujukan percepatan pembangunan Provinsi Sulbar, maka dari itu konsultasi publik tersebut diharapkan sesuai dengan data-data dokumen politik yang ada.“ Saya berharap banyak melalui forum ini, agar kita membiasakan konsultasi online sehingga siapapun menyampaikan apapun akan bisa dilakukan dalam model yang baku dalam pemerintahan,” bebernya Ketua Panitia, Faika Fajriana melaporkan, maksud diselengarakannya rapat Forum Konsultasi Publik tersebut sebagai penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Sulawesi Barat tahun 2020 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2020.Secara umum tujuan dari rapat tersebut sebagai penyepakatan program kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu srategis yang akan dituangkan kedalam penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi sulbar tahun 2020. “ Proses ini…

Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris saat Pengarahan Kepada Guru-Guru Yang Berprestasi Se Sulbar yang dilaksanakan di Hotel Berkah Mamuju, Sabtu 09 Februari 2019