habibi

habibi

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menghadiri SAKIP Award 2018 yang berlangsung di Makassar, Selasa, 19 Februari 2019

Wakil Gubernur Sulbar , Enny Anggraeny Anwar saat menghadiri Silaturahmi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Barat yang berlangsung di Maleo Town Square, Mamuju, Selasa 19. Februari 2019

Dalam rangka mengetahui perkembangan situasi daerah di wilayah Sulbar dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kanwil Kemenhan RI) Sulbar, menggelar Rapat Kerja (Raker), Kamis 21 Februari 2019 di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan, demi menciptakan rasa aman dan damai kepada rakyat Sulbar dalam menggunakan hak memilihnya. "Rapat ini sangat penting untuk berbagi informasi, baik berupa hambatan, gangguan, tantangan dan masalah, sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik, sebab keberhasilan Pemilu di wilayah Sulbar ini adalah tanggungjawab bersama"tutur Enny. Lanjut Enny mengingatkan, pemilu dilaksanakan untuk mencari yang terbaik bagi bangsa, bukan mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Olehnya itu, Enny mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan semangat kekeluargaan, sejuk, damai, selalu bersikap tenang, tidak emosional dan menahan diri. "Kita harus merasakan bahwa kita semua satu keluarga besar NKRI, karena itu kita harus menyikapi semua persoalan bangsa, sebagai persoalan bersama"tandas Enny Panitia pelaksana, Muhiddin menyampaikan, sasaran yang ingin dicapai dalam raker tersebut, yakni terlaksananya koordinasi terkait perkembangan situasi di daerah, serta produk data terbaru tentang situasi di daerah.Peserta raker, berasal dari berbagai unsur/ Instansi di wilayah Sulbar, yang memiliki tanggung jawab mewujudkan pemilu dalam situasi, serta kondisi yang aman dan tertib. Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi, Kepala Kanwil Kemenhan RI Sulbar Kolonel (Sus) Rudyanto, serta undangan lainnya.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang, Kamis, 21 Februari 201

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB kembali menyelenggarakan kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP sekaligus pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) menuju Pemerintahan yang berorientasi hasil (Goverment Result Oriented). Dalam ajang SAKIP AWARD 2018 yang mengusung tema ”make change, make history” hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019 bertempat di Auditorium Four Point Hotel Makassar, Pemerintah. Kabupaten Polewali Mandar kembali memperoleh Predikat B (Baik) dari Menteri PAN dan RB, Syafruddin yang didampingi oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, HM. Natsir Rahmat, yang didampingi Kepala BappedaLitbang, Darwin Badaruddin, Inspektur, Ahmad Syaifuddin dan plt. Kabag Organisasi Tata Laksana, I Nengah Tri Sumadana. HM. Natsir Rahmat mengungkapkan bahwa prestasi yang diraih Kabupaten Polewali Mandar untuk keempat kalinya ini dengan Predikat B, tentunya sangatlah menggembirakan, terlebih pada tahun ini kita memperoleh lompatan nilai yang cukup signifikan yaitu dari 62,43 pada tahun 2018 kini naik menjadi 66,12 poin. Capaian prestasi ini merupakan hasil kerja keras Bupati, Andi Ibrahim Masdar bersama seluruh Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya. Namun tentunya kita tidak boleh puas dengan capaian ini, Prestasi ini harus kita tingkatkan lagi, karena Kita berharap Polewali Mandar dalam 1 atau 2 tahun lagi bisa meraih Predikat A. Kegembiraan ini tentunya melengkapi prestasi awal periode kedua kepemimpinan AIMbeNAR, karena Predikat SAKIP B ini melengkapi prestasi yang sebelumnya juga diraih di awal tahun yaitu Piala ADIPURA dari Kementerian LHK dan Predikat Zona Hijau dari Ombudsman RI. Terpisah Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar meminta jajarannya untuk memantapkan penyusunan RPJMD dan RENSTRA sebagai dasar dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja periode 2019-2024, memantapkan target sasaran secara terukur dengan berbasis data kinerja yang valid, dan memastikan seluruh perangkat daerah dan satuan-satuan kerja yang ada di dalamnya untuk berkinerja…

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulbar Natsir, Kepala Balitbang, Jamil Barambangi, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Arifuddin Toppo, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Bupati Mateng, Aras Tammauni, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol.Baharuddin Djafar dan pejabat lain saat menjemput kedatangan Kajati Sulselbar, Tarmizi di Bandara Tampa Padang, Senin, 18 Februari 2019

Dinas Kominfo Informasi, Persandian dan Statistik dalam hal ini bidang penyelesaian sengketa informasi publik melakukan koordinasi dan konsultasi tentang kepanitraan dan kesekretariatan di Komisi Informasi Pusat Jakarta pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari 2019. Dalam perjalanan Dinas ke Komisi Informasi Publik Jakarta, Darmawati Jusuf bersama staf, Bonewati,Merry Lembang,Hj Rosdiana,Mala Dewi,Rekayani diterima baik oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gedee Naraya Se Msi. Dijelaskan Darmawati Jusuf,adapun maksud dan tujuan dari perjalanan ini adalah melakukan koordinasi dan konsultasi tentang peran dan fungsi sekretariat bidang penyelesaian sengekta informasi publik, mengetahui program dan kegiatan sekretariat bidang penyelesaian informasi publik, mengetahui peran dan fungsi sekretariat dalam penyelesaian sengketa publik, mengetahui tata cara menjadi panitra, mengetahui dan mendapatkan informasi tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik,mengetahui dan mendapatkan informasi tentang jadwal kepanitraan mediator. "kami orang baru di Bidang ini, sehingga kami butuh melakukan koorinasi dan konsultasi di komisi informasi pusat serta ingin belajar tentang kepanitraan dan persuratan di komisi infomasi. Selain itu juga kami sangat mengharap adanya anggaran APBN yang bisa diberikan kepada kami di daerah untuk melakukan monev dan melakukan bimtek kepanitraan. Namun seperti susah untuk mendapatkan anggaran tersebut,"ujar Darma Walaupun demkian, kami tetap akan bekerja dengan baik,pasalnya semua harus ada sinkronisasi untuk pelaksanaan proram.baik di pusat maupun ke daerah dan ke kabupaten, tuturnya. Usai dari koordinasi dan setibanya, kami di Sulbar, segera akan melakukan rapat bersama jajaran di bidang kami dan melaporkan hasil perjalanan kami kepada kepala dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar . 

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri acara Ramah Tamah Sekaligus Ekspose dari Mitra Komisi V DPR RI yang dilaksanakan di ruang Multi Function d’ Maleo Hotel & Contention Mamuju, Kamis 14 Februari 2019

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Puncak Acara Hari Ulang Tahun TV ONE yg ke 11 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat di Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menghadiri Rakor Intensifikasi dan Ekstensifikasi e-Samsat di Bank Sulselbar Makassar, Jumat, 15 Februari 2019