Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) , Mufidah Jusuf Kalla, secara resmi membuka acara Sinergi Program Kegiatan Kementerian Koperasi Dan UKM, dengan Dekranas Dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK), di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention, Selasa 19 Maret 2019.Kegiatan yang dilaksanakan di Sulbar ini, merupakan kegiatan Dekranas dengan mitra dan instansi terkait, dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UKM, khususnya kerajinan daerah.Ketua Umum Dekranas Mufidah Jusuf Kalla, dalam sambutannya mengatakan, mengingat banyaknya bahan baku lokal yang tersedia, seperti serat alam untuk anyaman, tanah liat untuk keramik, kayu, batuan, logam dan lainnya, maka industri kerajinan telah berkembang dengan pesat di seluruh pelosok nusantara.Mufidah menyebutkan, industri tersebut tumbuh sangat bervariasi dari skala mikro kecil sampai pada menengah atas, namun masih dihadapkan berbagai kendala terutama dalam hal, permodalan, pemasaran, teknik produksi dan lainnya, ditambah lagi dengan persaingan di pasar global semakin ketat."Dibutuhkan berbagai upaya nyata dalam mendorong pengembangan industri itu, agar para perajin lebih giat lagi, sehingga dapat bersaing. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemajuan atau kemampuan SDM, untuk mengembangkan produk-produk kerajinan yang berdaya saing, sehingga laku di dipasaran," tutur MufidahLebih lanjut dikatakan, Dekranas sebagai mitra pemerintah telah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam membina dan mengembangkan UKM kerajinan di seluruh wilayah nusantara."Dalam hal ini, tentu Dekranas selalu bersinergi dengan Kementerian terkait dan Dekranasda dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pengembangan UKM dan kerajinan,"ungkap MufidahOlehnya itu, melalui forum tersebut Mufidah menekankan, perlu dilakukan pengembangan UKM di Sulbar, sebab menurutnya, daerah ini banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti tenun, kerajinan kayu dan lainnya.Mufidah berharap, peran Dekranasda Sulbar dapat terus ditingkatkan dalam rangka mengetahui dan menggali potensi produk kerajinan lokal khas Sulbar, yang dapat dikembangkan, serta menumbuhkan kreativitas para pengrajin, untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, mempunyai daya saing tinggi dan tetap mempertahankan warisan budaya."Peningkatan kreativitas dan inovasi desain perlu dilakukan, namun tetap mempertahankan…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Ketua DWP, Ny.Kartini Hanafi dan unsur Forkopimda pada saat melakukan penjemputan Ketua Dekranas , Hj. Mufidah Jusuf Kalla bersama rombongan di Bandara Tampa Padang Mamuju, Selasa, 19 Maret 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya mengakselerasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pemerintah daerah, dimana pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal oleh pemerintah daerah setempat. ‘’ Rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan monitoring delapan sector pemerintahan daerah yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan manajemen APIP, “ kata Adlinsyah Nasution, ketua Tim koordinator supervisi dan pencegahan(Korsupgah) saat melakukan jumpa pers bersama para awak media yang berlangsung di lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 19 Maret 2019 Masih kata lekaki yang akrab disapa bang Coki itu, hasil evaluasi program pencegahan korupsi di pemerintah provinsi Sulawesi Barat menempati peringkat 14 dari 34 Provinsi dengan capaian 64 persen, sedangkan Capaian maksimal adalah di pemberdayaan dana dsa yakni mencapai 92 persen dan PelayananTerpadu Satu Pintu dengan capaian 75 persen. Lebih lanjut, KPK terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah,melalui inovasi perangkat system penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Barat."Penertiban asset dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga harus dilakukan pembenahan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah. Kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi,” tandas Coki. Selain itu, KPK juga telah terus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berkedudukan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Ombudsman Sulawesi Barat, dan Badan Pertahanan Nasional Perwakilan Sulawesi Barat. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat system pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut , hadir dari KPK selain Adlinsyah Malik Nasution , juga hadir.…

 Provinsi Sulbar bertekad menjadikan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi lebih optimal dan lebih baik, sehingga bisa memberikan informasi capaian kinerja program yang dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut, disampaikan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 20 Maret 2019."Hasil dari aksi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja provinsi dan kabupaten yang ada di Sulbar," tutur Ali Baal. Selain itu, sambung Ali Baal, saat ini juga berkomitmen dan berikhtiar dalam meningkatkan, sekaligus akan memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, sehingga amanah yang diberikan bisa dijalankan dengan baik.Ali Baal mengungkapkan, pada 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan verifikasi pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemprov Sulbar dan enam kabupaten yang ada di daerah ini."Dari hasil verifikasi itu, secara keseluruhan Sulbar mendapat nilai 63 persen, namun masih di bawah rata-rata nasional yakni 64 persen atau berada pada peringkat 14 dari 34 provinsi di indonesia. Jadi saya harapkan satu atau dua tahun ke depan minimal kita masuk peringkat 10 besar,"ucap orang nomor satu di Sulbar itu. Disebutkan, rincian nilai hasil verifikasi terdapat di delapan sektor, diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD 67 persen, pengadaan barang dan jasa 45 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 63 persen, kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 72 persen, manajemen ASN 60 persen, optimalisasi pendapatan daerah 60 persen, manajemen aset daerah 100 persen, sedangkan dana desa tidak ada nilai sebab penilaian hanya di kabupaten."Yang bisa diapresiasi dari delapan sektor ini adalah sektor manajemen aset daerah dengan nilai tertinggi 100 persen, namun terdapat sektor lain yang perlu perhatian khusus yaitu sektor pengadaan barang dan jasa (ULP) kerena nilainya paling rendah 45 persen." terang Ali BaalDengan kondisi tersebut, pria yang akrab disapa ABM ini berharap, ada asistensi lebih detail dari Tim Korsupgah…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Hotel Matos Mamuju, Rabu, 20 Maret 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menghadiri acara Festival Sungai Mandar (FSM) di Hutan Bambu Desa Alu Kecamatan Alu,Kabupaten Polewali Mandar, Rabu, 20 Maret 2019\

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengharapkan kepada para stakeholder agar dapat merubah mindset terhadap kepada kemajuan pariwisata Sulbar. " Begitu banyak potensi yang kita miliki tetapi kita belum mau menggarap bersama-sama, faktanya tiap-tiap kabupaten bekerja sendiri, ego sektor atau ego kedaerahan tidak ada tempatnya di kepariwisataan," kata Muhammad Idris, Sekertaris Daerah Sulbar saat menyampaikan sambutan dalam acara rapat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan pariwisata tingkat Provinsi Sulbar , di Hotel Pantai Indah, Kamis, 21 Maret 2019 Mantan Kepala LAN Makassar pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, bahwa membahas pengembangan pariwisata Sulbar berarti membahas keuntungan besar bagi Sulbar dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah ke arah yang lebih maju. Untuk itu dibutuhkan perubahan mindset yang baik bagi seluruh stakeholder terkait dalam memajukan pariwisata Sulbar. Selain itu, juga diperlukan konektiflvitas yang saling bersinergi dan dalam kemasan satu rangkaian, dari kabupaten yang ada di Sulbar. "Terdapat ratusan titik objek wisata yang dapat dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat , dimana Sulbar memiliki daya tarik tersendiri dalam keaneka ragaman potensi sumber daya alamnya, dimulai dari keaneka ragaman hayati objek wisata bahari, kuliner, budaya dan produk-produk lokal asli kedaerahan seperti kain tenun sutra mandar," sebut Idris. Masih kata Idris, suatu kebanggaan besar jika seluruh unsur terkait dapat berkumpul dalam melakukan rencana aksi, sebab berbagai kelebihan daerah yang kaya tidak dapat hidup jika tidak adanya kolaborasi antara satu dengan lain baik dari instansi pemerintahan, perhotelan dan masyarakat. " Sudah saatnya pariwisata Sulbar tidak boleh dikelola orang amatiran," tegas Muhammad Idris Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Farid Wajdi melaporkan, dunia pariwisata merupakan sumber pendapatan terbesar kedua bagi negara Indonesia, maka dari itu pemerintah daerah Sulbar telah menggejot program-program kepariwisataan dalam rangka memajukan potensi objek wisata Sulbar.Melalui tema pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat Sulbar, kegiatan tersebut diharapkan dapat menyentuh secara tepat dalam program-program kerja Dinas Pariwista ditiap Kabupaten sehingga kegiatan daerah dapat…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik taruna dan taruni SMKN 3 Majene si Gedung Assamalewuang Kabupaten Majene, Kamis, 21 Maret 2019." Ini merupakan awal pengabdian pada bangsa, kita berharap agar terus mengedepankan persatuan dan terus meningkatkan rasa keingintahuan untuk terus berprestasi di bidang pendidikan," kata Ali Baal Masdar. Lebih lanjut ABM mengemukakan, SMK 3 Majene yang dahulu bernama SMK Kelautan membina 2 bidang keahlian yaitu, bidang kemaritiman yang membina 4 jurusan yaitu, nautika kapal penangkap ikan, nautika kapal niaga, agrobisnis perikanan air payau dan laut, dan agrobisnis pengolahan hasil perikanan "Kita ingin alumni dari SMK Negeri 3 Majene setelah menyelesaikan pendidikan, akan terserap ke dunia kerja, selain industri kapal juga dapat membudidayakan ikan, mulai dari pembibitan hingga mampu mengolah hasil perikanan dapat diproduksi menjadi hasil-hasil produksi seperti abon ikan, nuget dan lainnya. Kita harapkan taruna taruni harus mampu membawa perubahan di lingkungannya," sambung orang nomor satu di Sulbar tersebut. Kepala Sekolah SMK 3 Majene Gazaly Zakariya mengemukakan bahwa, di SMKN 3 Majene juga ada jurusan teknologi informasi dan komunikasi, disamping juga membina teknik komputer dan jaringan." Semoga dengan adanya jurusan ini di sekolah kami, siswa siswi SMK 3 Majene mampu merakit komputer dan jaringan-jaringan komputer, "harap Gazaly Zakariya. Lanjut Gazaly mengatakan bahwa, untuk keadaan terkini siswa siswi sekolah ini kelas XII berjumlah 83 orang, kelas XI berjumlah 106 orang dan kelas X berjumlah 112 orang." Siswa siswi berasal dari berbagai macam daerah di Sulbar, Sulsel, bahkan dari pulau Kalimantan,"sebut Gazaly.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat mengikuti Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana yang dilaksanakan di Desa Sumarang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, Kamis 21 Maret 2019

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar pada acara Lanjutan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Barat di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 21 Maret 2019