Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka acara Sertifikasi Tenaga Terampil Bidang Bangunan Umum, Listrik, Las, dan Pipa yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 22 April 2019.Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengharapkan kepada peserta pelatihan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil mengambil ilmu dengan sebaik baiknya “Ini merupakan kesempatan yang sangat baik, manfaatkan kesempatan ini, sehingga tenaga kerja kita mampu bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari derah lainnya. Jasa kontruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi, peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efesiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut. Masih kata orang nomor dua Sulbar tersebut, saat ini jumlah tenaga konstruksi sangat besar, akan tetapi jumlah yang besertifikat masih sangat terbatas, maka diperlukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yang diupayakan oleh semua pihak terkait mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, sampai kepada penyedia jasa konstruksi. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan keahlian dan keterampilan bagi tenaga kerja yang belum diarahkan, untuk mampu bersaing pada persaingan pasar jasa konstruksi saat ini, serta pengusaha jasa konstruksi harus mampu meningkatkan profesionalisme pelayanan jasa pada perusahaannya.“Konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai pengusha jasa konstruksi yang ada di daerah ini, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,”sebut Enny. Ketua LPJK Prov Sulbar, Hasrat Lukman mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada peningkatan sumber daya manusia, dan dalam konteks seperti inilah kita ingin Sulbar sejajar dengan provinsi provinsi lainya yang ada di Indonesia. Pada saat ini kita berpegang pada UUD Nomor 18 tahun 1999 tentang turunannya, dan UUD Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dikatakan bahwa semua pekerja konstruksi wajib…

ekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri peringatan Hari Kartini ke-140 yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 22 April 2019.Peringatan Hari Kartini mengangkat tema ” Semangat R.A. Kartini Kita Wujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Malaqbi. Untuk peringatan tahun ini dilaksanakan dua lomba, yakni, perlombaan membuat nasi goreng dan perlombaan fashion show yang diikuti oleh kepala OPD dan instansi vertikal lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan tersebut, Idris mengatakan, ada beberapa hal yang dilakukan R.A Kartini perlu dijadikan penguatan atau feed back guna rujukan pembangunan kedepan. Diantaranya, merubah cara berpikir feodalisme, dimana feodalisme pada waktu itu terlalu dominan pada keadaan keraton untuk pendidikan bangsa dibawah tekanan penjajah, dan feodalisme yang muncul pada saat itu membuat bangsa indonesia menjadi tidak punya mesin-mesin penggerak penguatan bangsa saat itu, yang muncul adalah pejuang yang mengangkat senjata. “Perjuangan Kartini menginginkan baik dalam buku-bukunya bagaimana mengeluarkan potensi yang dimiliki perempuan, sebab dalam keyakinan R.A. Kartini bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, dan itulah yang kita peringati perjuangannya. Sekarang bagaimana kita mengakumulasi sejarah perjuangan Kartini ini, lalu akhirnya menjadi spirit bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangannya,” jelas mantan Kepala LAN Makassar ini Muhammad Idris pada kesempatan tersebut juga menyampaikan agar semua OPD untuk membangun kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar. Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat , Andi Ruskati Ali Baal mengemukakan, peringatan Hari Kartini merupakan hari bersejarah bagi kaum perempuan Indonesia, dimana ini merupakan simbol perjuangan RA Kartini dalam melawan dan melepaskan diri dari feodalisme yang dinilai mengekang hak-hak perempuan, agar upaya kesetaraan wanita untuk menjadi manusia yang mempunyai kepribadian denhgan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Masih kata Andi Ruskati, terwujudnya keluarga yang berkualitas terkait dengan bagaimana input, proses dan output, dimana inputnya, keluraga harus dibangun dengan pernikahan yang sah dengan tujuan mencari ridho Allah SWT. Elemen keluarga…

 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengajak seluruh kepala OPD untuk aktif memperbaiki permasalahan Reformasi Birokrasi di Sulbar. Hal itu disampikan, saat membuka acara Executive Meeting Kepala OPD bersama dengan Kementerian PAN RB RI yang dilaksanakan di Ruang Meeting Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa 23 April 2019 Disebutkan, melihat dari indeks reformasi birokrasi, kita berada pada nilai 57,46 atau nilai CC dari keseluruhan kategori, dari total 12 Provinsi pada wilayah pengawasan III , dan satu satunya provinsi yang mendapatkan CC adalah Sulbar. Bahkan , sebagian besar nilai akumulatif tersebut berada di masing-masing OPD, ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama. “Yang perlu menjadi perhatian setiap OPD, yakni, bagaimana cara memperbaiki manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tata laksana, sistem manajemen SDM ASN dan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pelayanan publik pada setiap OPD,” kata Idris. Hal ini tidak akan efektif berubah , lanjutnya, jika pemimpinnya tidak mengetahui permasalahan, secara teknis administrasi terpenuhi akan tetapi tidak cukup direction oleh pimpinannya.Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III KemenPAN & RB, Naptalina Sipayung, mengatakan, hal ini tidak terlepas dari peran kita semua, serta komitmen dari pimpinan tertinggi secara berjenjang termasuk di level OPD,Kami berharap dari pertemuan ini, Provinsi Sulbar menjadi pendamping dan perpanjangan tangan ke Kabupaten dan Kota di Sulbar.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan kegiatan yang sangat tepat dalam rangka upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan, terutama komiditas kelapa sawit yang sebagian besar merupakan komuditi yang di usahakan oleh masyarakat Sulbar. Untuk itu. Ia berharap pemerintah kabupaten untuk segera melakukan upaya percepatan pelaksanaan peremajaan sawit serta berkomitmen dengan target yang disepakati. Di Sulbar, terdapat 45.369 kepala keluarga (KK) mengusahakan komoditas sawit, sedangkan peremajaan sawit rakyat sebanyak 15.511 Ha , yang terdiri dari tanaman tua dan rusak. Untuk target peremajaan, pada tahun 2018 adalah sebesar 5000 Ha, dan hanya meliputi 30 persen dari potensi tersebut, sehingga pada tahun ini di targerkan kembali sebesar 6.479 Ha. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar pada saat membuka secara resmi Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat (SAR) di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Senin 22 April 2019. “Kegiatan ini membutuhkan integritas dari semua faktor-faktor dan unsur pendukungnya, serta melibatkan seluruh stakeholder dan sinkronisasi data oleh perusahaan tentang luas lahan yang akan mendapat peremajaan di Provinsi Sulbar,”kata Enny. Masih kata Enny, Sosialisasi PSR merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan khususnya komuditas sawit yang merupakan komuditi unggulan daerah serta komuditas ekspor yang strategis, dan sebagai upaya dalam mensejahterakan petani sawit di Provinsi Sulbar. ” Agar kegiatan peremajaan sawit ini dapat diimplementasikan lebih luas , dilakukan pendampingan terutama oleh para penyuluh dan pendamping lapangan.Strategi pembangunan perkebunan berkelanjutan dan kebijakan kebijakannya, tidak hanya berorientasi pada hari ini, bulan ini, dan tahun ini saja tetapi lebih di tekankan pada masa depan perkebunan kita dalam jangka panjang kedepannya,”sebutnya

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Saat Jalan Santai dan Penanaman MPTS yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Minggu 21 April 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris ada acara Coaching Clinik Penerapan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 22 April 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan sebuah Instansi Pemerintah mengangkat Pegawai Non PNS dengan sistem Tenaga Kontrak Waktu Terbatas (TKWT), yang efektif dan produktif diterapkan oleh Pemprov Sulbar. Diawali di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh pihak tenaga honorer berlangsung disaksikan oleh Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 15 April 2019. Selain penandatanganan, juga dilakukan penyerahan baju khusus staf honorer secara simbolis yang akan diterapkan pada 1 Mei 2019 mendatang. “ Diharapkan kepada Pemprov Sulbar Sulawesi Barat dapat mewujudkan TKWT yang profesional dan berkualitas guna membantu peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Sulbar sebagai wujud dalammelaksanakan undang-undang,” kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Ia juga mengatakan, seiring berjalannya waktu diikuti berkurangnya jumlah pegawai yang pensiun serta tidak diimbangi jumlah aparatur sipil negara (ASN) baru, maka hal tersebut sudah menjadi suatu tantangan bagi instansi pemerintah untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi daerah. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, sebanyak 3.119 orang tenaga PTT di lingkup Provinsi sulbar menjadi suatu permasalahan yang sangat serius, mengingat anggaran pendapatan belanja daerah Sulbar yang minim sedangkan kebutuhan daerah begitu besar. Maka dari itu, pemerintah daerah telah memiliki itikad untuk melakukan pengurangan tenaga honorer , sehingga pemerintah dapat mencapai target capaian program yang nyata, serta dibutuhkan kesadaran bagi para tenaga PTT lingkup Pemprov Sulbar akan status yang masih belum jelas baik dari segi ASN atau PPPK.“ Tenaga PTT harus sadar betul bahwa peraturan yang terbit tahun 2018 tentang status Kepegawaian di Negara Republik Indonesia tinggal dua kategori yaitu Pegawai ASN dan Pegawai PPPK,” ucapnya Sebagian besar tenaga honorer , sambungnya, memiliki kinerja yang baik dan mempunyai pengalaman serta pengabdian kerja yang lama, tetapi melihat nasib dan kondisi yang…

 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Wagub Sulbar, Enny Angraeni Anwar dan Sekprov Muhammad Idris menyerahkan SK CPNS formasi 2018 kepada 274 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sulawesi Barat di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 16 April 2019“ Bekerjalah dengan baik pada instansi dimana saudara ditempatkan, tingkatkan etos kerja, disiplin dan loyalitas,” kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Ia juga mengatakan, sebagai bagian dari aparatur sipil negara terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama mengenai disiplin pegawai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Hal tersebut dinilai sangat penting sebab jika seorang CPNS melakukan pelanggaran, maka segera dilakukan pembatalan menjadi PNS wlaupun jenis pelanggaran itu termasuk kategori sedang terlebih lagi jika melakukan pelanggaran berat. Selain kedisiplinan, menggunakan waktu dan menjalankan tugas, seorang CPNS wajib mempunyai integritas, loyalitas yang baik terhadap pemerintah provinsi sulbar. Maka dari itu dibutuhkan niat yang kuat untuk melakukan pengabdian di tanah yang malaqbiq, jangan sampai setelah terangkat para CPNS yang memiliki asal luar daerah sulbar beritikad kembali berpindah tugas ke kampung halamannya.” PNS adalah Profesi yang mempunyai kode etik untuk menjadi tenaga profesional yang berkarakter, berintegritas, berahlak mulia, jujur, mempunyai kompetensi dan berinovasi, jadi perlu diketahui kita adalah pelayan tetapi bukan pembantu dan hal itu harus dipahami dan mampu dibedakan tupoksi kerjanya masing-masing,” sebut ayah dua anak itu. Kepada semua ASN baru, Ali Baal menegaskan untuk tidak memikirkan pindah ke daerah lain ataupun daerah asalnya, karena Pemprov Sulbar tidak akan menyetujui perpindahan jika masa pengabdiannya belum sampai 10-15 tahun Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, Provinsi Sulbar adalah salah satu daerah tercepat yang telah melakukan pelantikan dan pengangkatan kepada 274 CPNS yang telah lolos dari 5.734 orang pendaftar, Hal tersebut merupakan tolak ukur untuk dapat menerbangkan pemerintahan Sulbar kedepan dengan cara yang terhormat dari bibit pilihan yang telah melewati seleksi yang ketat.“ Dengan…

 Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Gubernur Sulbar 2006-2016 Anwar Adnan Saleh melakukan pencoblosan di TPS 35 simboro sekaligus lakukan pemantauan ke beberapa TPS yang ada di kabupaten Mamuju, Rabu, 17 April 2019.“ Dengan menggunakan hak pilih kita, demi sulbar yang lebih maju dan malaqbiq kedepan,” kata enny angraeni anwar, wakil gubernur sulbar, saat diwawancarai usai melakukan pencoblosan di TPS 35 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Rabu, 17 April 2019. Usai melakukan pencoblosan, Wagub bersama rombongan akan melakukan kunjungan ke beberapa TPS yang ada di kabupaten Mamuju bersama Kapolda Sulbar dalam ramngka melakukan pemantauan atas lancarnya pemilihan umum secera serentak yang baru pertamakali diadakan di indonesia.“ Sekiranya bagi para petugas TPS dan para keamanan yang telah ditunjuk agar selalu menjaga netralitas, keamanan dan keyamanan demi kelancaran pemilu di tahun 2019 ini. Hari ini kita melakukan pesta demokrasi dan tentunya kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang telah terbukti membangun negara ini dan telah membangun daerah ini, semoga masyarakat paham apa yang dibangun selama ini itulah pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih,”sebutnya. Gubernur Sulbar periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh mengemukakan, sebagai mantan kepala daerah , Iaberharap pemilu dan pilpres kali ini dapat memilih presiden yang mampu membawa bangsa Indonesia lebihbaik, maka dari itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Sulbar pada khususnya agar menjadi pemilih yang cerdas yang mampu memilih presiden yang diakui dunia

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri rapat penentuan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) tingkat Provinsi Sulbar yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 18 April 2019. Sekda didampingi Karo Kesra, Muhammad Ali Chandra dan yang mewakili Kakanwil Kemenag , Misbahuddin. “Kita harus ramaikan informasi pelaksanaan kegiatan ini, kita harus campaign bahwa kita ini tidak kalah dengan event lainnya. Mulai besok (Jumat, 19 April ) kita rancang billboard untuk menyemarakkan kegitan ini, karena itu tidak butuh waktu lama mengingat kegiatan ini akan dilaksanakan 28 April, segera desain kemudian kita sebar ke media,”ucap Muhammad Idris Ia juga mengatakan,untuk tempat pelaksanaan ada tiga opsi yaitu, halaman depan Rujab Gubernur, Lapangan Ahmad Kirang, dan Lapangan Merdeka Mamuju.“Kegiatan ini kiranya dapat dilaksanakan di tempat yang memiliki tingkat pencinta dan penggemar kegitan ini, dan juga harus menarik minat masyarakat yang belum menjadi penikmat untuk datang di event ini, minimal kita mengadakan door prize, kita juga meminta pihak perbankankan untuk menjalin kerjasama menyukseskan acara ini,” sambung Idris. Terkait kegiatan tersebut, kalau bisa harus terhindar dari praktek praktek yang tidak Malaqbi. Sebagai contoh, penghapal dan penulis delegasi Sulbar pada event nasional bukan putra putri daerah Sulbar.” Kita ingin memunculkan apa yang selama ini kita pelajari ide jenius masih banyak, untuk apa kita juara dan menang menggunakan lebel orang yang biasa saya sebut juga sebagai naturalisasi, itu kan mencederai Malaqbi. Niatkanlah, meskipun hal kecil tetapi kita sudah mulai membicarakan bagaimana mengidupkan potensi potensi yang ada dan kita tumbuh kembangkan,” putra Majene tersebut. Masih dikatakan, pentingnya memberikan penghargaan kepada orang Sulbar sudah berprestasi di tingkat nasional khususnya prestasi yang diraih sebelum terbentuknya Sulbar, kedepan kita ada semacam biorama bagi LPTQ beserta prestasi prestasi mereka, tahun berapa mereka berprestasi dan lain lain.“Jika kita tidak mampu memberi rumah dan tanah cukup kita berikan lukisan wajah mereka agar…