Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat melakukan safari ramadan Pemprov Sulbar di Masjid Darul Ma'ruf Baruga Majene, Rabu, 15 Mei 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi sejumlah pimpinan OPD melakukan peninjauan di Pelabuhan Palipi, Majene, Kamis, 16 Mei 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Wabup Polman, Natsir Rahmat bersama sejumlah pimpinan OPD dan undangan lain pada acara buka puasa bersama di Rumah Andi Ian Rusali, di Kelurahan Lantora, Polewali, Kamis, 16 Mei 2019. Hadir pada kesempatan tersebut sebagai pembawa ceramah Ustadz Das'ad Latif

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulbar ( DPRD), dalam rangka penyampaian rekomendasi sekaligus penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) Tahun anggaran 2018 yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin, 13 Mei 2019.Kegiatan tersebut dirangkaikan penandatanganan berita acara penyerahan surat keputusan, tentang rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2018 oleh Ketua DPRD Pemprov Sulbar, Fitri Amelia Aras kepada Gubernur Sulawesi Barat. Dalam sambutannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, LKPJ Gubernur tahun 2018 menjelaskan tentang progres arah prioritas pemerintah daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, srategi dan prioritas serta program kerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.“Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Sulbar priode 2017-2022, dengan komitmen yang tinggi, diiringi semangat kebersamaan dan tekad kuat dari penyelenggara pemerintah dan seluruh stakeholder terkait sehingga pembangunan dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sulbar, kami berkomitmen bahwa apa yang telah menjadi keputusan dalam rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan-perbaikan sebagai mana mestinya, “kata Ali Baal. Masih kata Ali Baal, paradigma perencanaan pembangunan telah mengalami perubahan, dimana anggaran tahun 2018 tidak lagi berbasis fungsi melainkan berbasis program prioritas yang lebih beriorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat , dengan maksud program yang disusun diharapkan lebih berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien, begitupun dengan pendekatan pembangunan harus bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial atau pendekatan pembangunan multi sektor, terintegrasi dari berbagai program serta mempertimbangkan lokasi yang potensial dengan dukungan infrastruktur yang ada.” Saya berharap kiranya dengan pendekatan perencanaan yang baru akan dapat mempercepat perwujudan misi yang tertuang dalam RPJMD,” pungkasnya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras menyampaikan, sebagaimana yang telah dipahami bersama , bahwa DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif dan Gubernur menjalankan fungsi eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai kedudukan kesetaraan dan kemitraan yang menjadi landasan terbentuknya…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris melantik dan mengambil sumpah jabatan salah satu pejabat di lingkup Pemprov Sulbar, dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, Selasa 14 Mei 2019.Pejabat yang dimaksud yakni Achmad Azis, yang diketahui akan mengakhiri masa jabatannya dalam Jabatan Struktural pada 15 Mei 2019, sebagai kepala Dinas Kesehatan Sulbar. Prosesi pelantikan berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar dan disaksikan Kepala BPSDM Sulbar Yacub F. Solon dan Widyaiswara BPSDM Sulbar Nur Alam Tahir.Pengangkatan Achmad Azis, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden RI Nomor 24/N/2019, tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama. Sekprov Sulbar , Muhammad Idris mengatakan, pelatikan Achmad Azis tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Sulbar, sebab menurutnya sebagai daerah yang baru berkembang, daerah ini telah melahirkan satu putra daerah yang dapat melanjutkan meraih jenjang tertinggi dalam kasta jabatan fungsional.Di sisi lain, sambung Idris, juga menjadi kesedihan, sebab Achmad Azis akan keluar dari rolling pengambil kebijakan yang membantu Gubernur dan Pemprov Sulbar, untuk mempercepat ketinggalan daerah ini, dilihat dari persfektif SDM pada dimensi kesehatan.“Beralihnya pak Azis dari jabatan struktural ke fungsional, tentu kita merasa bersedih karena pak Azis akan keluar dari rolling penentu kebijakan pada bidang kesehatan” tutur Idris Meski demikian, lanjut Idris, kesedihan yang dirasakan akan terganti dengan kegembiraan, seiring bertambahnya tenaga fungsional dalam mendorong membenahi tenaga kesehatan di Sulbar.“Kesedihan saya ini secara khusus, nanti akan terobati dengan bertambahnya tenaga fungsional yang akan mendorong tenaga kesehatan, medis, bahkan rumah sakit dan puskesmas dalam persfektif yang lain, bukan dari program -program yang ada di Dinas Kesehatan” ujar Idris Melalui kesempatan itu, atas nama Pemprov Sulbar, Idris menyampikan ucapan terimah kasih kepada Achmad Azis, atas segala pengabdiannya selama ini.Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Achmad Azis, pria yang pernah menjabat Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI…

Sejumlah catatan yang direkomendasi DPRD Sulbar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar 2018 yang diterima sehari sebelumnya, dengan cepat mendapat perhatian dari pihak Pemprov Sulbar.Hal itu terlihat, ketika Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 14 Mei 2019. Pertemuan yang dipimpinan langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, yang didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, serta dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar itu, bertujuan mencari solusi dari sejumlah catatan yang direkomendasikan DPRD Sulbar, sehingga dapat menjawab atau merespon dengan cepat persoalan itu. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap, sejumlah catatan yang direkomemdasi DPRD tersebut, dapat diselesaikan satu persatu dalam pertemuan itu.“Inilah gunanya kita berkumpul disini agar apa yang direkomendasikan DPRD dapat di selesaikan semuanya” kata Ali Baal Dengan Adanya sejumlah catatan tersebut, melalui forum itu, Ali Baal menyatakan, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi dirinya, bahkan Ia mengaku bersyukur dengan adanya hal itu.“Saya bersyukur dan berterima kasih dengan adanya kritikan dan saran yang berbasis pembangunan, sehingga semuanya itu tidak ada masalah bagi saya” ujar Ali Baal Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengungkapkan, Gubernur mengingikan agar secepatnya merespon sejumlah catatan itu, dan tidak perlu menunggu sampai batas waktu yang ditentukan, yakni paling lambat 60 hari.“Pak Gubernur sampaikan jangan menunggu 60 hari, kalau bisa segera direspon empat atau 10 hari ke depan” ungkap Idris Olenya itu, sambung Idris, atas arahan Gubernur pertemuan tersebut dilaksanakan, sehingga sejumlah catatan itu dapat dicarikan solusinya, dan secepatnya dapat direspon atau dijawab“Atas arahan pak Gubernur kita berkumpul di sini dalam rangka bagaimana merespon dengan cepat, sejumlah catatan yang direkomendasi DPRD Sulbar” ucap Idris

Kantor Staf Presiden mengundang empat gubernur yang berpotensi untuk menjadi calon ibukota baru Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dalam suatu diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 6 Mei 2019. Empat gubernur tersebut yaitu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran , dan Pejabat Bappeda Kalimantan Timur , Yusliando. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibukota negara.Dipaparkan, bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Sementara Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan. Kriteria pertama, lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kedua, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional. “Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujar BambangDengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar pada pertemuan tersebut menyampaikan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru.“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru. "Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai…

Dalam rangka meningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 8 Mei 2019. Rapat yang dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris tersebut, sebagai upaya menyikapi hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sulbar terhadap Pemprov Sulbar, dengan memberikan predikat rapor merah pada 2018 terkait uji kepatuhan pelayanan publik. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI perwakilan Sulbar, pada tiga tahun berturut-turut yakni 2016, 2017 dan 2018, predikat yang didapatkan Pemprov Sulbar tidak mengalami peningkatan, bahkan yang terjadi adalah penurun. Idris menjelaskan, pada 2016 dan 2017 Pemprov Sulbar mendapatkan predikat rapor kuning, sedangkan untuk 2018 memperoleh rapor merah. Sehingga menurutnya, hasil penilaian pada 2018 merupakan yang paling menyedihkan yang telah diberikan Ombudsman RI perwakilan Sulbar."Kita lihat 2018, seolah-olah daerah kita ini tidak peduli terhadap pelayanan publik, padahal sudah 10 tahun kita di sini sejak adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jika sudah seperti ini siapa yang bertanggungjawab, yang bertanggungjawab tiada lain adalah kawan-kawan yang memberikan pelayanan publik itu sendiri"pungkas IdrisOlehnya itu, melalui pertemuan itu, Idris menekankan kepada semua OPD agar peduli terhadap pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, menegaskan, penilaian yang dilakukan tersebut hanya terkait pada fasilitas layanan, belum bicara masalah kualitasnya.Adapun indikator penilaian, kata Lukman, terdiri dari standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi layanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, serta visi misi dan motto pelayanan. "Sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakannya, sebab indikator ini tidak pernah diubah dari tahun ke tahun" tandas LukmanSedangkan untuk pemberian nilai bagi Pemda, lanjut Lukman, terdiri dari tiga bagian yakni 0-50 rendah atau merah, 51-80 sedang atau kuning, dan 81-100 tinggi atau hijau.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka dengan resmi Seminar Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara Tingkat Sulbar, Kamis 2 Mei 2019Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar itu, diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Sulbar.“Secara khusus saya mengucapkan terimakasih Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Sulbar yang telah melaksanakan seminar ini, sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana singkronisasi antara OPD Pemprov Sulbar dan instansi vertikal untuk pembangunan wilayah pertahanan negara di wilayah Sulbar, ” kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutan dalam acara Seminar Singkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019 Menurut Ali Baal, seminar sinkronisasi tersebut sangat berguna, sehingga berbagi informasi baik berupa hambatan, gangguan, tantangan dan masalah yang ada dapat solusi yang terbaik bagi masyarakat dan daerah.“Seminar ini perlu dilakukan guna menciptakan pembangunan yang tertata dan tidak saling bersinggungan, sehingga tercipta rasa aman, damai dan tenteram berinvestasi kepada segenap masyarakat Sulbar,” pungkas mantan Bupati Polman dua periode ini Lebih lanjut disampaikan, keberhasilan pembangunan di Sulbar, merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder terkait dan juga masyarakat sendiri. Maka dari itu, pertahanan negara berhak ikut serta dalam segala bentuk upaya pertahanan yang bersifat semesta, didasarkan pada hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka berdaulat dan bersatu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Sulbar, Kol.Sus. Rudyanto menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para peserta, agar memiliki ilmu dan pengetahuan kebijakan pertahanan negara di wilayah Provinsi.Selain itu, kata Rudyanto, kegiatan tersebut juga merupakan program pusat dari Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Nomor Sprin 818/IV/2019, pada 8 April. Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Pertahanan Negara, yaitu segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya berdasarkan pada hak dan kewajiban warga negara,…

 Enny Anggraeni Anwar didampingi Kapolda Sulbar, Brigjen Pol.Baharuddin Djafar , Ketua DWP Sulbar, Ny.Kartini Hanafi, Kepala Perum Bulog, Muhammad Yatsir, dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar, melakukan pantauan pasar tradisional Gudang Toko Subur, Kantor Bulog Sulbar,Pasar Lama, Pasar Baru dan pusat perbelanjaan Hypermart, Kamis, 2 Mei 2019 Wagub Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, mengatakan, sejauh ini harga masih relatif stabil. Kalau bawang putih, memang harganya cukup tinggi, tapi, satu komoditi itu saja.Daging, telur relatif normal. Mengenai harga bawang merah, yang harganya bervariasi dari harga 45-50 ribu/kg, masih dalam kategori normal, bahkan ada yang tetap menjual dengan harga 38 ribu/kg. Kita ingin harganya tetap stabil menjelang puasa dan lebaran, makanya kita ke sini dalam rangka itu, kita akan melaksanakan rapat pembahasan pengendalian harga kebutuhan pokok, termasuk nanti kita bahas upaya untuk mengintervensi harga bawang putih, ini menjadi salah satu fokus kita untuk menyatukan harga, minimal kita membagi harga berdasarkan kualitas,” kata Enny. Ia juga menyampaikan, untuk ketersediaan bahan pokok beras, minyak goreng dan gula, di gudang Bulog dan di gudang milik Toko Subur relatif aman sampai Idul Fitri, “Hal yang menjadi perhatian kami diluar dari harga bahan makanan adalah kelangkaan LPG 3kg, berdasarkan laporan distributor Pertamina Prov Sulbar mendapatakn hampir setiap hari penambahan jumblah pasokan gas LPG, ini yang kan kita cari dimana sumber permasalahannya, mengkaji dengan sebaik-baiknya, baru kita bisa mengambil tindakan.”tandas Enny.