Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, membuka acara Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Sulbar, Selasa 30 April 2019. Kegiatan yang berlangsung di Aula lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju tersebut, diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, bekerjasama Ditjen Perbendaharaan Sulbar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap, agar informasi yang diberikan dari hasil KEKR itu, dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemda dan stakeholder lainnya, dalam memajukan perekonomiam di Sulbar.“Teruslah berbuat dari hasil analisa ini, demi kemajuan ekomomi kita ke depan”tutur Ali Baal Kepala Kanwil Perbendaharaan Sulbar, yang diwakili Putut Suyoso Tricahyono, mengatakan, kegiatan itu bertujuan memberikan informasi perkembangan terkini perekonomian dan keuangan regional di Sulbar.“Melalui kegiatan ini, Pemda dan stakeholder lainnya, dapat mengetahui informasi dari hasil hasil kajian ini” kata Suyoso Dari informasi itu, lanjut Suyoso, diharapkan, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, serta stakeholder lainnya, mampu memanfaatkannya demi perkembangan dan kemajuan Sulbar.Hadir dalam kegiatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Wakil Bupati Majene Lukman, sejumlah pimipnan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Kepala Perwakilan BI Sulbar Dadal Angkoro, Ketua KPU Sulbar Rustang, perwakilan BPS Sulbar, para pelaku ekonomi, serta undangam lainnya

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten, serta semua stakeholder yang terlibat dalam TPID, dapat bekerja sama dan mensinergikan kegiatan, yang bertujuan untuk pengendalian inflasi yang rendah dan stabil di Sulbar. Hal itu disampaikan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, saat membuka Rapat Koordinasi dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29 April 2019. ” Upaya mengawal tingkat inflasi di Sulbar dalam level yang rendah dan stabil menjadi sangat penting. Kepada semua pimpinan perangkat daerah Sulbar dan instansi terkait lainnya, untuk selalu komitmen, konsisten dan bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi di Sulbar,”tandas lelaki yang akrab disapa ABM.Ia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulbar yang tumbuh positif dan berkesinambungan, dapat dicapai melalui stabilitas harga yang tercermin dalam tingkat inflasi di Sulbar. Meski demikian, sambungnya , aktivitas kegiatan ekonomi di daerah ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca, Selain itu, struktur pasar yang terdistorasi merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga, yang akibatnya perkembangan harga di daerah masih rentan dipengaruhi oleh gejolak disisi pasokan. Disamping itu, kata Ali Baal, dapat juga dilihat dari berbagai pengalaman sebelumnya, yakni kebijakan strategis pemerintah di bidang harga, seperti penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif tenaga listrik (TTL) dan cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga umum di daerah. ”Adanya berbagai persoalan itu, maka upaya pencapaian sasaran inflasi memerlukan koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk juga kabijakan pemerintah daerah, demi menghasilkan paduan kebijakan yang saling mendukung” tutur Ali Baal. Disebutkan, inflasi Sulbar disepanjang 2019 berada pada level rendah dan stabil, sehingga dapat mendukung terget inflasi nasional sebesar 3,5, persen, kurang lebih satu persen.Ia pun berharap, melalui…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri HUT Pemasyarakatan ke- 55 tahun yang berlangsung di lantai 2 Kantor Kemenkumham Sulbar, Sabtu 27 April 2019 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghimbau kepada masyarakat binaan, untuk menjalani masa binaan dengan sebaik baiknya, agar kedepannya sesudah menjalani masa binaan dilapas, menjadi warga negara Indonesia yang baik. ”Terkait pembinaan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya, sepanjang kita bersungguh-sungguh semua permasalahan akan dapat diatasi,”kata Ali Baal. Kekanwil Kemenkumham Sulbar, Harun mengatakan, sebagai institusi modern pemasyarakatan harus mampu bercermin dan mengintrospeksi diri, serta mematangkan langkah dalam upaya membangun kepercayaan publik, kesuksesan dan capaian pemasyarakatan, dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari bantuan ,dukungan, serta kerjasama seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. “Kedepan, pemasyarakatan mempunyai program revitalisasi yang akan menempatkan narapidana sesuai dengan hasil asesmen, yang akan dilihat berdasarkan asesmen resiko serta asesmen kebutuhan, ini yang akan kita garap setahun kedepan,”kata Harun

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar membuka secara resmi seminar nasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar, dan menengah yang di selenggarakan di Auditorium Lantai IV kantor Gubernur Sulawesi Barat, Sabtu, 27 April 2019. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar mengatakan dalam sambutannya saat seminar pendidikan berlangsung bahwa revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah suatu era yang memandang teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia, “salah satu wacana menarik yang akhir-akhir ini diperbincangkan banyak kalangan, termasuk kalangan pendidikan adalah era revolusi industri 4.0 saat ini dunia mengalami perubahan yang berdampak begitu besar dengan adanya perkembangan dunia digital, kemajuan yang ditemukan para ahli dan ilmuwan disebut era disrupsi dimana seluruh sektor merakan dampaknya baik itu ekonomi,politik,maupun sektor pendidikan yang turut merasakan transformasi digitalnya”.kata Andi Ali Baal Masdar Adapun data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian dan Kebudayaan capaian satu desa Paud di Sulawesi Barat baru mencapai 58,21 persen terbukti data perbulan Apr telah bergeser capaian satu Desa satu Paud menjadi 80,85 persen di Sulawesi Barat mengalami kenaikan sekitar 22,64 persen. Gubernur yang akrab disapa ABM menambahkan, terkait akan data tersebut Ia menegaskan agar menguatakan anak-anak terlayani oleh lembaga penyelenggaraan program Paud seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain,penitipan anak, dan Raudhatul Athfal di wilayah masing-masing dan kiranya bunda Paud memiliki tanggung jawab itu serta memastikan setiap anak yang baru lahir kiranya memiliki identitas akta kelahiran agar mereka dapat menjadi warga Negara Indonesia yang terlindungi oleh haknya sejak dini. “Tugas yang paling utama kita ialah memastikan bahwa anak-anak kita sudah terlayani oleh lembaga penyelenggaraan program Paud seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan Raudhatul Athfal di wilayah kita masing-masing hal ini menjadi tanggung jawab bagi bunda Paud untuk memastikan hal tersebut juga setiap anak yang baru lahir harus memiliki akta kelahiran agar mereka menjadi warga Negara Indonesia yang terlindungi hak-hak sejak dini”.…

 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat Pelatihan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada instansi pemerintah (SIMAYA) yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemprov Sulbar, di ruang pertemuan lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29 April 2019. Terlihat antusias para pimpinan SKPD dalam mengikuti serta memahami materi aplikasi SIMAYA membuat suasana rapat menjadi riuh.Kita sudah mau beralih dari manual ke automatis, begitu sistem SIMAYA ini berjalan, kita akan menikmati kecanggihan sistem itu, dan tiap pimpinan OPD wajib menerapkan sistem SIMAYA dimulai di bulan Mei,” tandas Sekprov Muhammad Idris. Ia juga menyampaikan, salah satu strategi dalam memajukan instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui Sistem aplikasi SIMAYA, yang bertujuan meningkatkan efesiensi dan efektifitas proses serta mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan, maka dari itu perlu dilaksanakan dan dikembangkan sistem pemerintahan elektronik (e- Government) yang tepat dan menyeluruh ke seluruh instansi Pemprov Sulbar. ” Diperlukan kesepahaman tentang pola pikir atau perubahan mindseat dalam meninggalkan pola kerja lama ke arah yang lebih baru dengan sistem modern yang terbukti lebih memudahkan segala pekerjaan dalam dunia perkantoran. Memang dibagian awal akan ada resistensi dan kekakuan karena tidak mengenakkan, tetapi akan ada waktu kita menikmati pekerjaan kita dengan mudah karena kemajuan teknologi,” sebut mantan Deputi LAN RI itu Selain itu , sambungnya, sebagai langkah awal penerapan sistem dan untuk lebih memudahkan para pimpinan OPD serta staf pimpinan, diharapkan kepada para instansi untuk menerapkan pola Coaching Klinik dengan dua instansi untuk lebih memudahkan berbagai tugas. ” Pimpinan diharapkan memasukkan kebutuhan peralatan kantor dan nanti akan ada surat edaran dari Sekda,” beber Idris Turut dihadiri Asisten I, Muh. Natsir, Asisten II, Djamila, para pimpinan SKPD Pemprov Sulbar dan para tamu undangan.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka Seleksi Tilawatil Qura’n dan Hadits (STQH) ke-VIII tingkat Provinsi Sulbar di pelataran rumah jabatan Gubernur Sulbar, Minggu, 28 April 2019 Pada sambutannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, STQ ke-VIII yang dilaksanakan secara berkala merupakan program pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulbar, dimana dalam pelaksanaanya memberi manfaat sebagaimana harapan bersama.“Ini bertujuan untuk memahami dan mengamalkan kitab suci Alquran. Selain itu, juga diharapkan mampu meningkatkan ibadah dan ketaqwaan serta lebih semangat dalam menjalankan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mau menjadikan Sulbar sebagai lumbung qori’ dan qoriah sekaligus pabrik imam mesjid dan penghafal quran. Untuk itu, kiranya kitab suci Al’quran dapat dijadikan pedoman hidup yang senantiasa dibaca dan,” kata Ali Baal Masdar.Masih kata Ali Baal, keberhasilan STQ bukan dilihat dari semaraknya penyelenggaraan dan sejumlah prestasi yang dihasilkan ditiap cabang lomba, akan tetapi keberhasilan dalam membangun karakter dan mental spiritual hingga menjadi masyarakat yang religius dan malaqbiq baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya berharap kedepan di Sulbar ada sebuah lembaga yang dapat mencetak anak-anak generasi penghafal qur’an yang dapat membawa Sulbar menjadi daerah yang diberkahi, lebih maju, lebih malaqbiq dan lebih religius,” sebut ayah dua anak tersebut.Ketua Umum LPTQ Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan,tujuan kegiatan STQH rutin tersebut dilakukan agar Sulbar mempunyai delegasi kuat diajang perlombaan STQH secara nasional kedepan. Tidak hanya itu, tujuan utama dari STQH ialah membangun tradisi literasi Al’quran yang baik dalam syiar Islam dipemerintahan dan daerah sekaligus dapat memberi kemanfaatan yang luas salah satunya sebagai tahfidz atau para penghafal Al’quran yang juga diperuntukkan sebagai imam mesjidPada STQH yang akan berlangsung hingga 1 Mei tersebut, diikuti 150 orang peserta dari enam kabupaten. Terdiri dari empat cabang lomba dan 10 golongan yaitu, cabang Tilawah Al’quran terdiri dari golongan anak-anak putera-puteri, golongan dewasa putera-puteri, dilanjutkan cabang hifzil Qur’an terdiri dari golongan satu juz dan tilawah putera-puteri,…

— Pelayanan publik Samsat Online di wilayah Sulbar akan diimplementasikan. Hal itu ditandai setelah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Samsat (PKS) online nasional oleh sejumlah pihak, diantaranya Pemprov Sulbar, Pemkab se-Sulbar, Polda Sulbar, PT. Jasa Raharja Persero Cabang Sulsel dan PT. BPD Sulselbar, di ruang Pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 April 2019. Dari Pemprov Sulbar, MoU itu diteken Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol. Chiko Ardwianto mewakili Kapolda Sulbar, perwakilan Pemkab Se-Sulbar, Dirut PT. BPD Sulselbar Andi Muh. Rahmat dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Persero Sulsel, Jahja Joel Lami. Sedangkan, untuk penandatanganan PKS, dilakukan Kepala BPKPD Sulbar Amujib, Dirlantas Polda Sulbar dan Bappeda se-Sulbar. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor setiap tahunnya, akan direpotkan dengan pembayaran pajak kendaraannya di daerah dimana kendaraan mereka terdaftar. Olehnya itu, menurut Idris, adanya pelayanan publik Samsat Online di wilayah Sulbar, nantinya mampu memberikan dampak praktis dan efisien bagi masyarakat. “Adanya Samsat Online ini diharapkan para wajib pajak mendapat kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor,”tutur Idris. Mengenai penandatanganan Mou dan PKS, Idris berharap, semua pihak yang terkait dapat berkomitmen penuh, untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengimplementasian layanan publik Samsat Online di Sulbar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala BPKPD Sulbar Amujib, menyampaikan, pengembangan dan pengimplementasian Samsat Online, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, serta peningkatan layanan publik. Ia juga berharap, adanya Samsat Online mampu menjadi jawaban terhadap berbagai permasalah yang dialami Samsat selama ini, khususnya mengenai pelayanan yang meliputi pendaftaran, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan(

Survei Internet Gratis Desa Marasa (Bag: 3) *Desa Balla Satanetean, Bakadisura dan Batu Papan Langit mulai gelap saat tim survei tiba di kota Mambi. Ada dua titik yang akan kami kunjungi di wilayah sekitar Mambi. Desa Sendana Kecamatan Mambi dan Desa Minanga Kecamatan Bambang. Tapi karena sudah menjelang malam, kami memutuskan untuk terus ke Kota Mamasa. Dan akan ke dua desa ini pada saat perjalanan pulang, sekembali dari Mamasa menuju Mamuju. Kurang lebih 50 km ke Mamasa dari Mambi. Hanya sedikit agak lambat. Hanya sekitar 5 km meninggalkan mambi yang diaspal. Lebih dari 20 km masih jalan tanah dan berbatu kecil, belum di aspal/beton. Melalui jalan ini, apalagi saat malam hari, speed kendaraaan kami tak pernah lebih dari 30 km/jam. Setelah itu, jalan kembali mulus hingga Mamasa. Tiba di Kota Mamasa sekitar pukul 08:00 WITA, kami langsung mencari warung makan. Mobil Innova kami berhenti di seputaran Taman BLH. Di depan sebuah warung yang bertuliskan: "Warung Mas Dani". Satu jam kami di sini, makan dan ngopi.Lalu kami mencari penginapan. Dari rekomendasi pemilik warung, kami memutuskan beristrahat di penginapan Al Ihsan. Sebuah penginapan yang berwarna dominan hijau, tak jauh dari pasar, 100 meter dari jembatan kuning. Jika dari warung tadi, kurang lebih 400 meter. Kesekon harinya, sekira pukul 09:00 WITA, semua anggota tim survei sudah siap. Sebelum ke lapangan terlebih dahulu kami ke kantor bupati Mamasa. Mengantar surat yang ditujukan ke Bapak Bupati Mamasa perihal pemberitahuan pelaksanaan survei internet gratis desa marasa. Dari Kantor Bupati, kami menuju Kantor Dinas Kominfo Mamasa. Dengan maksud koordinasi dan mendapatkan informasi awal terkait Desa Marasa. Seperti soal sarana listrik dan jaringan telkomsel.Termasuk 3 desa yang akan kami survei hari ini, Desa Bakadisura Kecamatan Tabang, Batu Papan Kecamatan Nosu dan Desa Balla Satanetean Kecamatan Balla. Kami diterima Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Telematika dan Kepala Bidang Informasi…

Survei Internet Gratis Desa Marasa *Desa Ralleanak Setelah selesai melaksanakan tugas di Desa Kebanga. Tim survei internet gratis Desa Marasa, Dinas Kominfo Sulbar melanjutkan perjalanan. Kali ini yang dituju adalah sebuah desa di Kecamatan Aralle. Wilayah Kabupaten Mamasa yang berbatasan dengan Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Sekira pukul 14:05 WITA tim beranjak dari Kebanga ke jalan poros Mamuju-Mamasa. Kendaraan kami lalu belok kiri ke selatan menuju Aralle. Kelurahan Aralle (Ibukota kec.Aralle) masih sekitar 8 km lagi. Kami tempuh kurang lebih 12 menit. Kami beristrahat sejenak di Kelurahan Aralle. Mengusir rasa lapar dan pegal pegal di sebuah warung di bumi Indo Kada Nenek Ini. Hawa dingin saat itu, menambah gairah melahap ikan mas bakar yang disajikan pelayan warung. Makan siang kami berkesan. Sangat jarang ada kesempatan makan ikan mas bakar. Bahkan diantara anggota tim survei, ada yang baru pertama kali makan ikan mas. Kurang lebih 35 menit beristrahat, tim lalu melanjutkan perjalanan. Desa Ralleanak berjarak kurang lebih 7,5 km dari Kelurahan Aralle. Menyusuri 3,5 km jalan poros, lalu belok kanan 4 km. Dari Aralle ke Ralleanak melintasi Desa Aralle Selatan dan Uhailano. Kondisi jalan dari poros ke Ralleanak relatif lebih baik dari jalan ke Desa Kebanga. Desa yang kami survei sebelumnya. Jalan menuju Ralleanak memang hanya mulus pada beberapa ruas saja, tapi setidaknya jalan yang tak berbeton adalah jalanan berbatu kerikil dan lubang tak terlalu besar yang masih bisa dan aman dilintasi. Sampai di ujung terdepan kampung Ralleanak, kami mengetahui letak kantor desa dan rumah kepala desa setelah bertanya ke seorang warga. Rumah kepala desa ternyata letaknya 100 meter sebelum kantor desa. Kami mencari rumah pak kades berdasarkan informasi warga tadi. Akhirnya mobil tiba di sebuah rumah kayu panggung dua lantai. Kami yakin bahwa sang pemilik rumah lagi kedatangan banyak tamu. Lebih dari sepuluh pasang sendal berada di depan pintu. Dan ternyata…

Survei Internet Gratis Desa Marasa " Desa Kebanga Senin, 22 April 2019, tepat pukul 09:02 WITA, mobil Innova abu abu bernomor polisi DD 1329 FD bergerak dari SPBU Rangas menuju keluar kota Mamuju. Lalu melintasi Le'beng, Keang serta Lakahang. Setelah melalui jalan berkelok dan mendaki, sekitar pukul 11:00 WITA, akhirnya kami tiba di simpang tiga poros Mamuju Mamasa-jalan menuju Desa Bebanga Kecamatan Bumal, Kab. Mamasa. Dua jam tiba disimpang tiga ini dari Mamuju sudah cukup singkat dibanding beberapa tahun lalu. Kini, jalan seluruhnya sudah beton mulus. Berbeda dengan 2 atau 3 tahun lalu yang harus ditempuh dengan minimun 4 jam. Desa Kebanga menjadi salah satu target kami melaksanakan survei dalam rangka pengadaan internet gratis Desa Marasa. Sekaligus menjadi titik pertama yang akan kami survei. Desa dengan produk andalan Kopi ini berjarak kurang lebih tujuh kilo meter dari jalan poros. Dari jalan poros, mobil kami belok kiri lalu melintasi wilayah Desa Salurindu dan Sodangan. Separuh jalan sudah dibeton, separuhnya masih tanah dan berlumpur. Beberapa titik jalan yang sudah dibeton tetapi kondisinya sudah rusak. Lubang dan kerikilnya sudah berhamburan. Tiba di Desa Sodangan oleh karena satu titik jalan di sebuah pendakian kondisi jalannya sangat parah. Kuda besi kami harus berhenti. Joki tak berani ambil resiko. Hujan menjadi teman penambah semangat untuk tetap kukuh mencapai kantor Desa Kebanga. Perjalanan harus dilanjutkan dengan jalan kaki sekira 400 meter termasuk melewati pendakian yang rusak itu untuk sampai ke Kantor Kecamatan. Dari sini kami mendapat informasi untuk sampai ke Desa Bebabanga yang berjarak 3 km, harus ditempuh dengan naik motor (ojek). Warga sekitar membantu kami mencari ojek. Sebab sebagaimana kebanyakan di kampung- kampung, tukang ojek tidak nongkrong di pangkalan. Sepanjang menuju kantor desa, semua tim survei mengaku jantungnya sempat berdetak kencang. Jalan setapak yang dibeton yang dilalui lebarnya tak lebih 1, 3 meter dengan jurang di…