Pemprov Sulbar turut prihatin terhadap terjadinya kelangkaan tabung gas LPG bersubsidi 3 kilogram pada beberapa hari terakhir di wilayah Sulbar.Sebagai wujud keprihatinan akan kondisi itu, Pemprov Sulbar menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina Rayon I Makassar, di ruang kerja Wakil Gubernur Sulbar, Jumat 3 Mei 2019. Pertemuan tersebut, dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, yang dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala Dinas ESDM Amri Ekasakti, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Amir Maricar, serta para agen dan distributor tabung LPG bersubsidi 3 Kilogram Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengatakan, pertemuan itu dilakukan dalam rangka mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg, dan mencari solusi akan kondisi tersebut. “Rapat ini kita lakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan tabung elpiji 3 kg dan kemudian bagaimana kita carikan solusinya”kata Enny Untuk itu, dalam pertemuan tersebut, Enny meminta penjelasan dari pihak Pertamina terkait adanya kondisi itu.Sales Eksekutif LPG Rayon I Makassar, Rizal Asyad menjelaskan, kelangkaan LPG subsidi 3 Kg di wilayah Sulbar, disebabkan tidak adanya penyaluran sehari sebelumnya, yakni pada 1 Mei.Khusus wilayah Mamuju Tengah dan Pasangkayu, lanjut Rizal, saat melakukan penyaluran di wilayah tersebut, terjadi kendala seperti adanya banjir dan jembatan putus. Adapun solusi agar tidak terjadi lagi kelangkaan, Rizal menyatakan, mulai besok pihaknya akan melakukan penambahan alokasi tabung LPG Subsidi 3 Kg sebanyak 10 persen.Selain itu, kata Rizal, pihaknya bersama dengan Pemda akan melakukan pemberitahuan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pelaku usaha rumah makan, untuk tidak menggunakan tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg. 

 Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kasub Divre Bulog Mamuju Muhammad Yatsir, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, melakukan pemantauan pasar murah, Jumat 3 Mei 2019. Pasar murah tersebut, berada di dua titik diantaranya, di Kantor Gubernur untuk ASN golongan I dengan II dan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mamuju, untuk masyarakat umum.Adapun paket murah yang disediakan, berupa bahan pangan yakni beras, Gula, minyak Goreng, daging, tepung, telur, sirup serta rempah-rempah dan dijual dibawah 30 persen harga pasar. Wakil Gubernur Sulbar mengatakan, pasar murah diselenggarakan untuk menstabilkan harga dan mensejahterahkan masyarakat, dengan menjual harga dibawah 30 persen daripada harga pasar.“Di satu titik, gula sudah habis sebanyak satu ton, semoga masyarakat menikmati dengan adanya pasar murah ini jelang memasuki bulan suci Ramadhan, dan semoga bisa lagi untuk perisapan Idul Fitri nanti,” harap Enny. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, tindakan intropeksi yang dilakukan untuk mengantisipasi, jangan sampai terjadi lonjakan harga di pasar, yang kemudian dapat menyusahkan Masyarakat, “Kita menggalang kawan-kawan yang ada di pasar untuk betul-betul bisa mengantisipasi kelonjakan harga, terutama bahan pokok. Pasar bersifat dinamis, sehingga para pelaku pasar banyak hal yang memungkinkan memanifulasi. Untuk itu Pemerintah mengantisipasinya melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)”Idris menjelaskan Melalui kesempatan itu, Idris menghimbau, jika terdapat di daerah ini yang menetapkan harga diluar dari batas normal, segera laporkan kepada pihak Pemprov Sulbar.Terkait kelangkaan tabung gas LPG bersubsidi 3 Kilo, Ia mengungkapkan, Pemprov Sulbar akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan juga akan melakukan operasi pasar.Kasub Divre Bulog Mamuju, Muhammad Yatsir, mengatakan, harga dibawah 30 persen daripada harga pasaran berbanding jauh. Semua bahan pangan yang dijual seharga 10. 500 rupiah perkilo, kecuali minyak dengan harga 11 ribu rupiah. Ia menambahkan, bulog sudah menyiapkan secukup-cukupnya, sedangkan untuk pedagang atau penjualan, juga kembali disiapkan dengan polanya ketersediaan pasokan stabilisasi harga yaitu di pasar-pasar.Kepala…

Wagub Sulbar, Enny Anggeraini Anwar menghadiri penamatan dan penghargaan SD-SMP Integral Al Furqan Mamuju tahun pelajaran 2018-2019 di Auditorium ruang pola Lantai IV kantor Gubernur Sulbar, Sabtu 04 Mei 2019. Mengusung tema ” Mencetak Generasi yang Berkarakter Qurani, Unggul dan Bermartabat yang berlangsung Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggeraini Anwar mengatakan dalam sambutannya merasa bangga dengan siswa-siswi Al furqon dimana setiap lomba selalu terdepan dan memiliki perkembangan di setiap tahunnya. “Saya merasa bangga dengan Yayasan Hidayahtullah Al Furqan Mamuju ini, sebenarnya bapak ibu dari pertama Hidayatullah di Mamuju ini telah beberapa kali sudah saya kunjungi , dari tahun ke tahun selalu menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik itu guru,murid-murid, dan yayasan dimana setiap kami membuat lomba selalu murid Al furqon yang hebat baik dalam bidang bahasa inggris maupun lomba-lomba lain,” kata Enny Untuk itu, Enny berharap kepada siswa-siswi Al Furqon untuk menjaga nama baik sekolah dan Sulawesi Barat dimanapun menginjakkan kaki serta tetapkanlah hati dan pikiran dalam kejujuran maka niscaya akan menjadi sukses dan berhasil di masa depan Kepala Sekolah SD Integral Al Furqon, Ustadz Abdul Majid menyampaikan, penamatan kali ini, tidak ingin memakai kata pelepasan dikarenakan anak didiknya selalu dalam hati dimana pun siswanya melanjutkan pendidikan selanjutnya.“Kami tidak mau memakai kata pelepasan, karena adik-adik selalu ada di dalam hati kami walau dimana mereka berada hingga adik-adik yang ujian di jenjang berikutnya dengan prestasi yang luar biasa dan saya berterima kasih kepada ustadz-ustadz yang telah mendidik mulai dari SD hingga SMP dengan senang hati, ikhlas memberikan ilmu, saling mendukung antar sekolah lainnya,”ucap Ustadz Abdul Majid. Kepada siswa yang diwisuda, Ia menitipkan pesan, yaitu dalam keadaan apa pun, kondisi apa pun harus selalu menjaga shalat fardhu, berbakti kepada kedua orang tua, dan doakan mereka.Jumlah siswa dan siswi yang ditamatkan Sekolah Dasar sebanyak 76 orang sedangkan Sekolah Menengah Pertama 16 Orang kesuksesan dari…

 Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta Instansi Vertikal, melakukan Inpeksi Mendadak ( Sidak ), sekaligus memantau kelangkaan tabung gas 3 Kg di sejumlah lokasi di kota Mamuju, Sabtu 4 April 2019.Kegiatan itu diawali di pangkalan tabung gas pasar baru Mamuju, tepatnya di Toko Tunas Jaya milik Benny Rustam, dilanjutkan dua Toko yang berada di Jalan Mangga milik Hj. Sumarni dan Toko Sinar Takalar pasar lama Mamuju, kemudian berakhir di tiga warung makan yakni Yummy, Gayatri dan RIO. ” Insya Allah di bulan Ramadan nanti tabung gas 3 KG untuk masyarakat kecil dipastikan aman, dan sebenarnya tidak ada kelangkaan gas, karena setiap hari suplainya selalu ada bahkan 2.000 hingga 3.000 tabung, dan sekarang kita mau rapatkan solusi apa yang harus kita cari begitupun berbagai masukan- masukan yang kita dapat akan kita kaji, karena memang harus perlu kajian yang serius,” kata Enny Anggraeni Anwar, di sela-sela sesi wawancaranya Disampaikan, sebelumnya Pemprov Sulbar dan pihak Pertamina sudah melakukan sosialisasi sejak satu bulan lalu, dan berdasarkan fakta di lapangan, banyak masyarakat terbukti tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, sehingga pihak Pemda terkait, harus menarik tabung gas 3 KG di beberapa warung makan dan serta restoran, dan menyuruh mereka untuk segera menukarnya dengan ukuran 5 Kg. “Kita sudah menghimbau kepada pangkalan dan agen agar tidak menjual kepada yang tidak berhak membeli, dan selanjutnya terkait penarikan tabung gas 3 KG, memang sudah menjadi aturan dan wewenang Pemerintah Daerah, sebab sebelumnya telah dilakukan sosialisasi yang bertujuan terciptanya pemerataan pemakaian gas sebagaimana mestinya”pungkasnya Lebih lanjut Enny mengatakan, himbauan penggunaan tabung gas 3 Kg tidak hanya berlaku bagi para pedagang, warung makan dan restoran saja, melainkan hal tersebut juga berlaku kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN).“Pemprov Sulbar telah menghimbau kepada…

Kantor Staf Presiden mengundang empat gubernur yang berpotensi untuk menjadi calon ibukota baru Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dalam suatu diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 6 Mei 2019. Empat gubernur tersebut yaitu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran , dan Pejabat Bappeda Kalimantan Timur , Yusliando. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibukota negara.Dipaparkan, bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Sementara Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan. Kriteria pertama, lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kedua, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional. “Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujar BambangDengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar pada pertemuan tersebut menyampaikan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru. “Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar.Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru. “Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Audiensi Sosialisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Unhas yang berlangsung di ruang rapat Kantor BKD, Selasa, 30 April 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memberikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan di D'Maleo Hotel Mamuju, Selasa 30 April 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Dialog Dalam Rangka Peringatan Hari Buruh Nasional 2019 ( May Day ) yang dilaksanakan di Warkop 89, Jalan Andi Makkasau, Rabu 01 Mei 2019

 Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melakukan rapat dengan OPD terkait tanggap bencana yang dilakukan Pemprov Sulbar terhadap korban banjir yang melanda sebagian wilayah Sulbar“Kita harus saling berkomunikasi, membantu, serta saling memberi informasi, karena kita tidak pernah mengetahui kapan akan terjadi bencana alam. Rapat ini bertujuan ingin mendengar laporan-laporan dari OPD yang tekait bencana, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang kepada saya khususnya bencana yang saat ini terjadi beberapa kabupaten di Sulbar,”kata Enny Disampaikan, Provinsi Sulbar merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, dilihat dari jumlah bencana beberapa bulan terakhir baik itu banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainny“Saya mengapresiasi kinerja Tagana Dinsos Sulbar yang dengan sigap terjun langsung ke daerah-daerah yang terdampak bencana, serta berharap Dinas PUPR Sulbar berkontribusi besar untuk penanganan bencana ini, tidak hanya rumah warga saja yang mengalami kerusakan, tetapi jalan-jalan umum juga mengalami kerusakan,” sebut mantan anggota DPR RI tersebut. Dalam hal membantu warga korban banjir, sambungnya, diharapkan untuk kiranya dapat segera dilakukan mengingat sebentar lagi memasuki bulan ramadhan, baik yang berada di pengungsian atau yang berada di rumah warga terdampak bencana, dan kita juga akan turun langsung untuk melihat dan menentukan betuk bantuan apa yang akan kita realisasikan.”tandas Enny.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulbar menilai penyampaian berkas laporan pertanggungjawaban bantuan anggaran Partai Politik (Parpol) se-Sulbar kurang tertib.Meski demikian, secara garis besar pihak Perwakilan BPK RI Sulbar tetap mengapresiasi para parpol yang telah memiliki kesadaran tinggi untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tersebut. “Secara umum penyerahan pertanggung jawaban sudah sesuai, walau masih terdapat beberapa cacatan bagi beberapa parpol di setiap Kabupaten atas ketidak tertiban atau ketepatan waktu penyerahan berkas. Namun secara garis besar, saya mengapresiasi para parpol yang memiliki kesadaran yang tinggi,” kata Eydu Oktain Panjaitan saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Sulbar, terkait bantuan anggaran Partai Politik (Parpol) Se- Provinsi Sulbar, Selasa 30 April 2019, di lantai II Aula Kantor Perwakilan BPK RI Sulbar. Terkait hal itu, Eydu Oktain menekankan, agar para parpol dapat lebih tertib laporan dan adminstrasi dalam penggunaan dana bantuan partai politik yang tepat sasaran, sebab tujuan dari anggaran itu, sebagai sarana pembangunan pendidikan politik di Sulbar Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan itu, maka Ia menyatakan, pihaknya sudah menyelesaikan tugas mengenai penyerahan hasil laporan keuangan pertanggungjawaban dana partai politik untuk Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan secara serentak di Sulbar. Ia menambahkan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan bertujuan menciptakan sinergi yang lebih baik kepada seluruh stakeholder terkait, terutama Pemprov Sulbar, DPRD Sulbar dan Kesbangpol Sulbar yang merupakan bagian dari keuangan daerah. “Siklus itu dinilai tidak boleh putus, sebabkan dana parpol tidak lepas dari pertanggung jawaban keuangan daerah“pungkasnya Sementara itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan data dan laporan Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar, telah terjadi peningkatan laporan pertanggung jawaban anggaran parpol, walau masih terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan kurangnya ketelitian administrasi pemberkasan. Untuk itu, melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta para parpol kiranya dapat berkoordinasi kepada leading sektor terkait, agar segala bentuk administrasi dapat selesai tepat waktu sesuai yang diharapkan.Selain itu, sambung Ali Baal, Kesbangpol…