Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal, Ketua DWP Sulbar, Ny.Kartini Hanafi Idris beserta pimpinan OPD, instansi vertikal dan jamaah lainnya pada peringatan malam Nuzulul Quran 1440 H/2019 M di Masjid Baitul Anwar, Selasa, 21 Mei 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Pengukuhan dan Rapat Kerja Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Barat periode 2018-2023 di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 21 Mei 2019

Sekprov Sulbar , Muhammad Idris menghadiri Sosialisai Akses Permodalan untuk Pengelolah dan Pemasaran yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar yang dilaksanakan di Hotel Marannu Mamuju, Rabu, 22 Mei 2019. Sosialisasi ini, diikuti oleh peserta sebanyak 45 orang dengan rincian yaitu dari Provinsin 15 orang, Kabuapten Mamuju 10 orang, Kabupaten Majene 4 orang, Kabupaten Polman 4 orang, Kabupaten Mamasa 4 orang, Kabupaten Mamuju Tengah 4 orang, dan Kabupaten Pasangkayu 4 orang. Pada kesempatan tersebut, Idris menyampaikan, potensi memajukan Sulbar dari sektor perikanan sudah dapat sejahtera apa lagi dengan sektor-sektor lainnya. “Kita fokus di sektor Perikanan saja, sudah tidak ada lagi orang miskin di Sulbar kiranya dikelola secara optimum. Seharusnya potensi ini bisa mencapai target yang besar , tetapi, pemerintah cuman berpikir sendiri, belum ada unit-unit usaha yang juga berpikir untuk bagaimana mengambil alih peran-peran produksi, peran permodalan yang besar, apalagi peran-peran pemasaran sekarang , bukan serba pemerintah, kata IdrisIa pin berharap kepada pengusaha -pengusaha bagaimana melakukan kapasitasnya berunding untuk merespon peluang-peluang besar . Melalui sosialisasi tersebut, lanjut Idris diharapkan produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar yang berdaya saing tinggi baik dilokal maupun nasional. “Kawan-kawan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berkumpul untuk bagaimana memiliki pengetahuan cukup mengenai akses modal, karena selama ini selalu modal menjadi hambatan, padahal kawan-kawan yang ada di perbankan tidak ada hambatan maka kita lakukan sosisaliasi ini,"sambung putra Majene tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Parman menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen para pelaku usaha bidang perikanan sebagai landasan kelangsungan usahanya baik manajemen yang berbasis Profesionalisme maupu pengelola permodalan. "Mudah-mudahan pelaku-pelaku usaha kita ini, terutama yang bergerak di UMKM ini memiliki pemahaman yang komplik bahwa sebenarnya untuk mengakses modal itu tidak jadi masalah, bagaimana pelaku usaha kita dapat berkembang Maju. Dengan adanya kegiatan ini, akan memberikan semangat komitmen bagi pelaku-pelaku usaha UMKM dan…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melakukan buka puasa bersama dengan grup Marawis MAN Mamuju yang telah berhasil meraih juara I pada festival ramadan yang dilaksanakan stasiun TV Indosiar.Buka puasa dilakukan di RM Saung Layar Mang Engking Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Bidang Tata Praja, Muh. Natsir dan Asisten III bidang Adminsitrasi Umum, Djamila melakukan pertemuan tindak lanjut pencanangan Klinik Pratama Medical Tourism lingkup Provinsi Sulbar yang akan di bangun di enam kabupaten. Pertemuan berlangsung, Rabu, 23 Mei 2019. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, sesuai hasil rapat tindak lanjut pencanangan Klinik Pratama medical Tourism, berfokus pada dua poin yaitu, pembentukan tim kecil dari berbagai stakeholder terkait dari pemerintah provinsi dan pihak swasta, yang bertujuan mampu melakukan aksi nyata dalam menyukseskan program tersebut, disusul pihak APDMI segera melakukan permohonan izin usaha pendirian dengan melakukan penyuratan terlebih dahulu kepada Pemerintah terkait dalam hal ini Pemprov Sulbar. Dengan adanya rencana pembangunan klinik tersebut, membawa angin segar bagi para tenaga kerja khususnya dibidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata. “Sudah saatnya bagi para anak-anak ku yang kuliah dikesehatan, baik keperawatan, kebidanan, laboratorium dan lainnya untuk segera memacu diri, karena tenaga kerja segera dibuka dan diproritaskan bagi warga sulbar, serta sistem rekrutmennya akan disatukan di Pemprov Sulbar bukan di kabupaten masing-masing. Kalau ini terbangun sesuai jadwal, membutuhkan 4000an tenaga kerja," ucap mantan Bupati Polman itu.Lebih lanjut disampaikan, dengan adanya Klinik Pratama Medical Tourism , berdasarkan regulasi dan aturan pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah keatas. "Meskipun demikian, juga tetap membuka diri bagi masyarakat kalangan menegah kebawah saat dalam keadaan kritis, " sebutnya.Masih kata Ali Baal, pembangunan untuk satu unit klinik akan dibangun diatas lahan seluas satu hektar yang diperuntukkan bagi 100 kamar yang akan disediakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan pihak swasta itu sendiri. Direncanakan, klinik berfokus pada spesialis jantung, spesialis strok, diabetes, kanker dan akan mengembangkan sistim stemsel,” pungkasnyaPimpinan Proyek Nasional Pembangunan Klinik Pratama dan Medical Tourism dr.Edy Maskur Purba, menyampaikan, kerjasama yang sama yang telah dibangun dengan Pemprov sulbar sangat baik, dimana saat ini pihaknya telah menunggu arahan…

 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik 72 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemprov Sulbar, dii ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Sulbar, Kamis 23 Mei 2019. Selain di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hoktikultura, mereka akan ditempatkan di Dinas Perkebunan yang merupakan pecahan dari Dinas Pertanian Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa kekosongan jabatan paska terbentuknya organisasi perangkat daerah yang baru yaitu dinas perkebunan. Selain untuk mengisi jabatan yang masih kosong, pelantikan dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi, pembinaan karier aparatur, sinkronisasi tugas pokok dan fungsi, serta peningkatan kinerja organisasi, "Pada posisi yang baru ini, kinerja harus lebih ditingkatkan oleh pajabat-pejabat eselon yang baru dilantik. Mari kita bersama memajukan Sulbar, saya ingin Sulbar berprestasi pada bidang petanian dan perkebunan," kata Ali Baal.Ia juga menyampaikan, dalam mencapai sebuah prestasi sumber daya sangat diperlukan baik itu SDA dan SDM, misalnya pada bidang peternakan, sumber pakan harus mencukupi, lahan kandang juga harus siap, serta yang paling memerlukan perhatian adalah hasil dari peternakan tersebut harus kita olah sendiri. Hal tersebut memerlukan SDM yang kompeten di bidangnya, ini juga menjadi PR pada dinas pertanian, melakukan pelatihan-pelatihan ke berbagai provinsi yang telah berpengalaman mengelola hasil pertanian mereka sendiri. Ali Baal juga menyampaikan pandangan Menteri Pertanian, bahwa Sulbar berpotensi menjadi pusat peternakan Indonesia Timur, hal tersebut merupakan harapan besar kedepannya , dan ini bukan hanya pekerjaan satu atau dua instansi, tetapi merupakan pekerjaan bersama dalam memajukan Sulbar."Sulbar perlu melangkah jauh kedepan merubah cara kerja lama demi mengejar ketertinggalan, dan saya berharap dari pelantikan ini tidak ada lagi pejabat yang tidak mengerti terhadap tugas dan pekerjaan pada jabatan yang diduduki,"pungkasnya.Pada pelantikan tersebut, turut hadir Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, para pimpinan OPD dan undangan pada acara buka puasa bersama di Rujab Sekprov, Kamis, 23 Mei 2019

Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara III, Wellington Rajagukguk kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras berlangsung di ruang rapat Paripurna Istimewa DRPD Provinsi Sulawesi Barat, 24 Mei 2019.Auditor Utama Keuangan Negara III, Blucer Wellington Rajagukguk, menyampaikan, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mempertahankan Opini WTP. Sesuai pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 , sambungnya, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan hasil Pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan hasil pemeriksaan diterima. Kata Blucer. Blucer juga menyampaikan, bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain, BPK telah mengajukan pengungkapan informasi dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait enam pekerjaan , yaitu pembangunan drainase RSUD, pembangunan jalan akses RSUD, pembangunan rabat beton jalan terusan menuju TVRI, rehabilitasi rumah jabatan dan pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan dengan jumlah nilai Rp. 4.086.670.000,00 , namun tidak diakui sebagai kewajiiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya hasil dari empat pekerjaan fisik tersebut telah disetujui untuk dihibahkan oleh pihak pelaksana pekerjaan kepada Pemrintah provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan atas pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Tambahan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat dan pengawasan Pembangunan Rabat Beton Jalan terusan menuju TVRI tidak akan ditagihkan karena tidak didukung dengan kontrakdan laporan hasil pekerjaan. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, terhadap opini atas hasil pemeriksaan LKPD selama ini, harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, namun untuk mempertahankan jauh lebih berat sehingga ditahun mendatang diperlukan kerja keras, kebersamaan serta dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari…

Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara III, Wellington Rajagukguk kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras berlangsung di ruang rapat Paripurna Istimewa DRPD Provinsi Sulawesi Barat, 24 Mei 2019.Auditor Utama Keuangan Negara III, Blucer Wellington Rajagukguk, menyampaikan, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mempertahankan Opini WTP. Sesuai pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 , sambungnya, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan hasil Pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan hasil pemeriksaan diterima. Kata Blucer. Blucer juga menyampaikan, bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain, BPK telah mengajukan pengungkapan informasi dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait enam pekerjaan , yaitu pembangunan drainase RSUD, pembangunan jalan akses RSUD, pembangunan rabat beton jalan terusan menuju TVRI, rehabilitasi rumah jabatan dan pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan dengan jumlah nilai Rp. 4.086.670.000,00 , namun tidak diakui sebagai kewajiiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya hasil dari empat pekerjaan fisik tersebut telah disetujui untuk dihibahkan oleh pihak pelaksana pekerjaan kepada Pemrintah provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan atas pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Tambahan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat dan pengawasan Pembangunan Rabat Beton Jalan terusan menuju TVRI tidak akan ditagihkan karena tidak didukung dengan kontrakdan laporan hasil pekerjaan. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, terhadap opini atas hasil pemeriksaan LKPD selama ini, harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, namun untuk mempertahankan jauh lebih berat sehingga ditahun mendatang diperlukan kerja keras, kebersamaan serta dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari…

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Kartini Hanafi Idris didampingi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Sulbar, Amir Maricar dan rombongan menggelar pembagian paket sembako murah menjelang hari raya Idul Fitri 1440 H yang berlangsung di Kabupaten Mamuju Tengah, Jum'at, 24 Mei 2019