Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar tentang Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 25 Juni 2019 malam

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, Wabup Polman, Natsir Rahmat, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas melakukan rapat terkait persiapan peninjauan Pelabuhan Tanjung Silopo Kabupaten Polewali Mandar yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Jumat, 21 Juni 2019. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut hasil rapat pelaksana Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Provinsi Sulawesi Barat , Senin, 17 Juni 2019 yang berlangsung di ruang kerja Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulbar.

Memastikan kesiapan Pelabuhan berfungsi yang nantinya akan menjadi pintu masuk dalam mempromosikan jalur tol laut Nunukan, Makassar, Polewali, dan Belang-belang. Sabtu (22/6). Gubernur Sulawesi Barat ( Sulbar) Ali Baal Masdar bersama rombongan mengunjungi Pelabuhan Tanjung Silopo Dusun Silopo Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Provinai Sulbar.Bersama rombongan Gubernur Ali Baal Masdar mengaku, kunjungannya ke pelabuhan terbesar di Polman itu tidak lain untuk mengetahui sejauh mana Pelabuhan Tanjung Silopo akan dioperasikan baik pelayaran lokal maupun luar negeri. Mantan bupati Polman dua periode itu berharap, semoga apa yang direncanakan pemerintah dalam rangka pengoperasian pelabuhan Tanjung Silopo ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. ” Kita berharap dengan keberadan pelabuhan Silopo ini bisa membuka jalur pelayaran dalam dan pelayaran luar negeri,” kata Ali Baal MasdarDalam kunjungan gubernur Sulbar di pelabuhan Tanjung Silopo. Salain berinteraksi dengan otoritas pelabuhan. ABM juga menyaksikan langsung kapal penumpang yang sedang bersandar KM Khendaga Nusantara 6 dengan Route Makassar ,Polewali Belang Belang, dan Nunukan.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat pemantapan kick off budaya kerja Malaqbi, yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu, 19 Juni 2019.Dalam pertemuan itu, Sekprov Sulbar didampangi Asisten Bidang Administrasi Umum Djamila, dan dihadiri para panitia pelaksana Kick Off Budaya Malaqbi.Asisten Bidang Administrasi Umum Djamila, mengatakan, launching budaya kerja malaqbi akan dilaksnakan pada pekan depan yakni Jumat 28 Juni. "Kita harus betul-betul konsisten memantapkan dan menyiapkan seluruh keperluan kegiatan ini dan diharapkan semua OPD untuk membuat baliho sesuai dengan fungsinya" ujar Djamila.Dikemukakan, launching tersebut akan ditandai pelepasan balon di iringi penekanan tombol serine oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Sementara itu, Sekprov Sulbar mengatakan, kegiatan itu adalah sebagian dari hajatan Pemprov Sulbar dari budaya kerja malaqbi. Hal itu, sambung Idris, dapat memastikan integritas, displin , etos kerja dan inovatif dari aparatur sipil negara (ASN) semakin bagus. "Saya sebut kick off karena semua ASN akan memulai kerja integritas, disiplin, etos kerja dan inovatif," terang Idris.Idris membeberkan, pada kic off budaya kerja malaqbi sejumlah kegiatan akan dilaksanakan, seperti , adanya penyamatan pin agent of Change oleh seluruh kepala OPD Sulbar, penetapan OPD zona intregitas , dan pernyataan komitmen budaya kerja malaqbi oleh ASN.

Asisten I Bidang Ketataprajaan, Natsir saat menghadiri Sosialisasi dan Diskusi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Pertambangan Bahan Galian Nuklir di Hotel Maleo , Kamis, 20 Juni 2019

Wisudawan STIE Muhammadiyah Mamuju tahun ini harus bisa menjadi soko guru perubahan di Sulbar.Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada acara rapat senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju yang berlangsung di Ballroom d'Maleo Hotel Mamuju, Kamis, 20 Juni 2019. "Momen wisuda hari ini, adalah hari dimana kita harus melakukan change terhadap paradigma kita, sehingga kedepan menjadi sumber daya yang berkualitas terhadap profesi anda,"kata IdrisIa juga mengatakan, saat ini anda di wisuda saat ini pula anda mulai meninggalkan Mamuju dalam hal cara berpikir, tetapi jika anda masih ingin tinggal di Mamuju, jadilah warga negara yang memiliki karakteristik untuk menjadi entrepreneurship."Mengambil contoh, komitmen Pemprov Sulbar yang akan menjadikan Sulbar sebagai Provinsi peternakan Indonesia, dan saya belum pernah mendapat proposal dari anak-anak muda untuk mengembangkan ternak menjadi salah satu profesi untuk dikelola. Walaupun hal tersebut bukan merupakan bidang studi anda, tetapi anda dapat belajar bagaimana peternakan terbaik di dunia mampu dibawa ke Sulbar."Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki mentality university, dan merupakan alumni-alumni yang dididik untuk keluar dari kebiasaan zona-zona nyaman yang selama ini menggerogoti kita agar kita tidak berfikir alternatif. Saya ingin memastikan sarjana-sarjana baru STIE Mamuju ini menjadi mitra pemerintah dalam mengelola pembangunan manusia, serta menjadi mitra yang strategis untuk mengeluarkan Sulbar dari permasalahan pembangunan manusia," sambung mantan Kepala LAN Makasssar tersebut.Masih kata lelalki yang juga pernah menjabat mantan Deputi LAN Bidang Diklat RI tersebut, bahwaSaat ini Pemprov Sulbar sedang mengerjakan tema-tema pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan manusianya. Hal ini perlu menjadi perhatian, dimana pekerjaan tersebut tidak hanya sekedar Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekertaris Daerah saja, warga negara juga termasuk di dalamnya, dan warga negara yang kita minta adalah warga negara terdidik, paling tidak dia merupakan seorang sarjana."Jika anda ingin berubah, berubahlah mulai saat ini. "If you don't learn you don't…

Salah satu fungsi rembuk aparatur kelurahan dan desa adalah melakukan deteksi dini terhadap bahaya terorisme, melalui pemberdayaan warga negara dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai keadaan di lingkungan masyarakat.Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar , Muhammad Idris pada acara Rembuk Aparatur Kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulbar, yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 20 Juni 2019. "Kelurahan dan desa harus mampu mengenali lebih dini bahaya terorisme dan gelagat kelompok-kelompok tertentu, dengan memberdayakan masyarakat dalam hal menyampikan informasi yang ada di lingkungan baik RT, kampung-kampung kalau memang sudah ada gelagat aneh,"tandas IdrisOlehnya itu, Idris menegaskan, aparatur kelurahan dan desa tidak lalai terhadap adanya bahaya terorisme, sebab menurutnya keberadaan terorisme pasti awalnya bersemayam di unit-unit pemerintahan terkecil. Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, mengatakan, pihaknya mendorong aparatur kelurahan dan desa untuk dapat memahami bahaya terorisme dan strategi pencegahannya, serta menyebarluaskan pengetahuannya kepada masyarakat.Disampaikan, menghadapi ancaman terorisme dibutuhkan kebersamaan, sehingga diharapkan semua elemen dapat bersama-sama untuk saling mendukung, memberi semangat dan bangkit bersama. "Terorisme bisa terjadi dimanapun dan kapanpun secara tidak terduga. Para pelaku merupakan bagian dari masyarakat yang setiap saat ada dan mendiami lingkungan sekitar kita bila kita lengah" terang HendriOada kesempatan tersebut, Ia juga mengajak untuk saling meningkatkan ketahanan diri dari pengaruh paham radikalisme terorisme, seraya membangun deteksi dini melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar. " Salah satu penyebab tingginya potensi radikalisme dan terorisme belakangan ini adalah faktor kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi masyarakat. Era pergeseran masyarakat yang awalnya di dunia nyata beralih ke dunia maya, menjadikannya tidak siap mengalami kesulitan dalam membedakan mana informasi yang benar dan salah. Situasi ini semakin diperparah dengan semakin merebaknya berita bohong (hoax) yang mengalir deras di dunia maya," sambung HendriTerkait hal itu, lanjut Hendri,…

Penyelenggaraan program kesehatan tidak terlepas dari peran lintas sektor yang ada dalam menyelamatkan Seribu hari pertama kehidupan ( HPK ) dan menurunkan angka Stunting di Sulawesi Barat. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang bekerja sama dengan Tim penggerak PKK ( TP PKK ) tingkat Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), serta pihak Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulbar, Andi Ruskati Baal mengatakan, lokakarya mini lintas sektor dilaksanakan guna mensinergikan kegiatan yang ada dengan program kesehatan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Kalukku.Andi Ruskati yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI mengutarakan bahwa melalui kunjungan ini Tim penggerak PKK tingkat Kecamatan Kalukku diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak Puskesmas khususnya perkembangan ibu hamil dan bayi dengan menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan angka Stunting yang terbilang masih tinggi di Sulbar. “TP PKK Kecamatan Kaluku hingga Pokja harus bisa kerja sama dengan Puskesmas Tampa Padang. Bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta bisa menurunkan angka stunting,” kata Ruskati. Dalam kunjungannya. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Andi Ruskati yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr Indah dan menggadeng tiga orang dokter spesialis yakni Dr. Yusran Antonius Sp.OG. Dr Mulyani Kadir Sp.A dan Dr. Karmila Sp.GK. Serta sejumlah pengurus TP PKK tingkat Kecamatan Kalukku. Dan beberapa klinik di PKM Tampa Padang menjadi sasaran kunjungan untuk memberikan pemahaman kepada ibu hamil atau menyusui untuk selalu berprilaku hidup bersih. Seperti klinik ibu hamil dan menyusui. Sedangkan ketiga dokter spesialis itu melakukan praktik serta pelayanan dengan memberikan sosialisasi kesehatan.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib, Sekwan Sulbar, Safaruddin saat menghadiri Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020 yang diselenggarakan Selasa, 18 Juni 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Reception To Celebrate The 243 Anniversary Of The Independence Of The United States Of America to Mark The 70 Anniversary Of U.S-Indonesia di Four Points By Sheraton Manado, Sulawesi Utara, Senin, 17 Juni 2019 malam