Berbicara mengenai budaya kerja malaqbi, maka kita akan berbicara mengenai outcome.Hal tersebut di sampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Talk Show Budaya Kerja Malaqbi yang dilaksanakan di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, 03 Juli 2019. Disampaikan, seluruh ASN harus memahami tujuannya penerapan pengembangan budaya kerja malaqbi, harus ada perubahan mindset dan culture lama untuk bisa mendemonstrasikan perubahan budaya kerja ini, serta komitmen dari para pimpinan OPD, karena tanpa komitmen budaya kerja ini tidak akan jalan. Dalam hai ini, efektivitas perubahan budaya kerja ini juga ditentukan oleh leader di level masing-masing, karena nantinya akan hadir pedoman untuk mengukur bagaimana budaya kerja ini bisa diterapkan. "Melalui budaya kerja ini, pedoman yang dibuat dalam bentuk peraturan Gubernur, tidak hanya menjadi media untuk hapalan, tetapi menjadi believe atau keyakinan bahwa ini akan menghadirkan perubahan-perubahan di setiap OPD. Mulai hari ini kita take over, dan tanggung jawab untuk mendaratkan corporate culture atau budaya kerja ini kedalam organisasi kita," tandasnya.Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung, mengatakan, ide to malaqbi bukan nilai yang baru tumbuh, ini merupakan ide warisan rakyat Sulbar, memiliki nilai sangat baik secara turun temurun yang di formalkan masuk kedalam pemerintahan, untuk melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. "Dalam hal ini ada beberapa yang harus di ubah, salah satunya adalah manajemen perubahan untuk merubah mindset dan culture set kita. Manajeman perubahan dalam hal membangun budaya kerja, bukan merupakan hal yang retorika, tetapi harus di implementasikan dalam keseharian kita bekerja,"kata Naptalia Ia menambahkan, penerapan budaya kerja baru ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat oleh pimpinan untuk melakukan perubahan pada birokrasi, yang juga akan diikuti komitmen dari seluruh pegawai."Jika ada yang tidak ingin mengikuti aturan-aturan organisasi perangkat daerah, silahkan keluar dari organisasi tersebut, buat perusahaan sendiri dengan aturan yang anda…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama beberapa kepala OPD Lingkup Sulbar menggelar rapat lanjutan terkait refiew program Desa Marasa yang dilaksanakan di ruang sekda pada hari Kamis, 4 Juli 2019.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar menggelar rapat teknis penilaian kerangka acuan (KA) rencana pelebaran ruas jalan Bts. Sulsel -Polewali - Majene - Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 di lantai II kantor Gubernur Provinsi Sulbar dan dibuka oleh Kabid Penaatan dan penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup, Drs Amran. Pada acara tersebut hadir pemateri dari Unhas Prof DR Hazairin Zubair,Asisten bidang perencanaan dan pemantauan BISPJN XIII Makassar, Arifuddin, Tim Teknis KPA Provinsi, Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polman, Kadis Lingkungan Hidup Mamuju dan kepala bidang PPLH. Pada sambutannya, Amran mengatakan, pembahasan dokumen AMDAL rencana pelebaran ruas jalan Bts, Sulsel-Polewali-Majene-Mamuju di Provinsi Sulbar berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup nomor 08 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan oleh komisi penilaian provinsi karena rencana usaha dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam lintas kabupaten yang mencakup Kabupaten Mamuju, Majene dan Kabupaten Polewali. Lanjut disampaikan pelaksanaan rapat teknis penilaian dokumen kerangka acuan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan dokumen Amdal seperti yang dipersyaratkan dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak awal perencanannya, sehingga langkah pengenadalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin,ujar Amran. Salah satu aspek pengembangan termasuk pembangunan Provinsi Sulbar yang perlu mendapatkan perhatian kita semua adalah pengelolaan sumber daya alam yang memerlukan pengelolaan secara terpaduyang meliputi, kebijaksanaan penataan,pemanfaatan,pengembangan,pemelihararaan,pemulihan,pengawasan dan pengendalian karena Sumber daya alam merupakan anugerah tuhan yang harus kita jaga. 

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara peluncuran Kick Off Budaya Kerja Malaqbi Pemprov. Sulawesi Barat Tahun 2019 yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 03 Juli 2019. Peluncuran kick oof Budaya Kerja ini malaqbi selain dihadiri oleh Gubernur Sulbar Alibaal Masdar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris turut pula hadir ketua Darma Wanita Provinsi Sulbar Kartini Hanafi Idris, Asdep Kordinasi pelaksana kebijakan dan evaluasi reformasi birograsi akuntabilitas aparatur dan pengawasan III kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birograsi RI, Maftalina Sipayung,para Asisten Lingkup Sulbar,Staf Ahli Gubernur Sulbar, Pimpinan OPD Lingkup Sulbar dan para pegawai ASN lingkup Sulbar. Selain peluncuran Kick Of Budaya Kerja juga dilaksanakan deklarasi dan pernyataan komitmen yang dibacakan oleh asisten III Djamila yang diikuti oleh pimpinan opd dan jajaran pegawai serta dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen off budaya kerja malaqbi oleh Pimpinan OPD dan Gubernur Sulbar Alibaal Masdar. Usai penandatangan, ABM menyatakan bahwa hal ini sebagai bagian kesungguhan dalam mengukuhkan diri sebagai pemerintah daerah yang ingin mempercepat perubahan yang fundamental . Alibaal Masdar mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan birograsi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaktif, berintegritas ,berkinerja tinggi,bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik netral,sejahtera berdedikasi,dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sesuai dengan kondisi birograsi yang diinginkan telah tercantum dalam peraturan Presiden nomor 81tahun 2010 tentang grand design reformasi birograsi dan peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birograsi RI nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map reformasi birograsi 2015-2019. Masih katanya bahwa kegiatan ini juga bertujuan dilakukan sebagai perwujudan dari apa yang sudah dijabarkan pada misi yakni, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya, juga sebagai komitmen kita bersama dalam mengembangkan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan ASN Sulbar yaitu, Integritas,Displin, Etos Kerja terus Inovatif. Budaya kerja malaqbi adalah cara pandang ASN lingkup pemprov sulbar dalam…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjadi salah satu narasumber dari tiga narasumber pada acara Forum Grup Discussion (FGD) II Penyusunan Arah Kebijakan Pengembangan Transmigrasi tahun 2020-2024 yang dilaksanakan di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta , Sabtu, 29 Juni 2019. FGD tersebut mengusung tema" Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Era Baru Transmigras 4.0. Idris menjadi narasumber dari tiga narasumber masing-masing Ketua Tim Advisor Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Prof. Dr. Haryono Suyono, Direktur Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB )Fakultas Geografi, UGM, Prof. Suratman, M.Si.Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menyampaikan, sejak terbentuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) tahun 2006-2019 , telah dibangun UPT pada rnam kabupaten,yaitu di UPT Botteng Kabupaten Mamuju, (2006-2011), UPT Patambanua, Kabupaten Polman (2004-2009), UPT Lakahang, Kabupaten Mamasa (2007-2012), UPT Sinyonyoi, Kabupaten Mamuju (2009-2019), UPT Botteng Passembuk, Kabupaten Mamasa (2011-2017), UPT Ulumanda (2011-2018). "Sejak pembangunan transmigrasi di Sulawesi Barat telah mendorong terbentuknya dua daerah baru yaitu Kabupaten Mateng, dan Mamuju Utara yang terdiri 80 desa dan 12 kecamatan," sebut Idris.Masih kata Idris , terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan tansmigrasi. Pertama, belum terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi, sebagai akibat dari belum adanya SPM di kawasan transmigrasi yamg sesuai dengan SPM sektor nasional mendukung era 4.0. Kedua, semakin terbatasnya kesediaan lahan yang memenuhi unsur 2c ( clean and clear), dan 3 L ( layak huni, layak berkembang, dan layak lingkungan. Ketiga, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ketransmigrasian secara lintas sektor. Keempat, masih terbatas nya kontribusi kawasan transmigrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, dan tantangan terakhir adalah, belum optimalnya data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan yamg sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri pelaksanaan Seleksi Tilaatil Qur'an (STQ) Nasional ke XXV yang dilaksanakan di Pontianak, Kalbar, Sabtu, 29 Juni 2019. Sebelum lomba dimulai, Gubernur Sulbar, Ali Baal berkesempatan mengunjungi kafilah Sulbar di Hotel Ibis dan memberikan suport kepada mereka sebelum berlomba. Ali Baal menyampaikan, pelaksanaan STQ sudah terencana mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan saat ini tingkat nasional. Sebelum mengikuti ada STQ, ada latihan latihan yang dilakukan hingga terpilih yang mengikuti tingkat nasional saat ini, itu semua sudah terencana dan memerlukan persiapan "Yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan syiar Islam.Inilah yang terpenting. Kemudian misinya, soal siapa siapa juara atau tidak yang penting kita ikhlas, kalau sudah ikhlas, tulus berbuat dan berlatih insya Allah akan mendapatkan hasil, karena ini adalah lomba, ada yang kalah , ada yang menang apapun hasilnya kita harus ikhlas terima, dilaksanakan saja dengan baik yang penting syiar ini bisa dimengerti oleh siapa yang ikut dan termotivasi bagi yang ikut dan kepada yang lainnya, agar betul - betul sepanjang masa , MTQ dan STQ ini terus bersemarak di nusantara dan dunia, itu yang kita harapkan . Alhamdulillah , Sulbar juga pernah juara MTQ tingkat internasional, yaitu Hasan Basri dan Nurhidayah. Ini membuktikan , meskipun Sulbar merupakan provinsi termuda, mampu menunjukkan kepiawainnya di tingkat internasional. Mudah- mudahan diantara yang ikut ini ada lagi yang bisa menunjukkan kepiawaianya di tingkat internasional, dan kita akan terus membina," support Ali Baal kepada khalifah. Di akhir pertemuan , Ia terus menyemakati para khalifah, dan mengharapkan untuk terus bersemangat dan ikhlas dalam berbuat

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar disambut oleh Sekda Pontianak, AL. Leysandry saat tiba di Pontianak, Sabtu, 29 Juni 2019. Kunjungan Gubernur Sulbar ke Pontianak dalam rangka menghadiri Pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional XXV yang berlangsung hari ini , di Alun-alun Kota Pontianak.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menghadiri Pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXV yang berlangsung di Alun-alun Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 29 Juni 2019 malam

 Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menghadiri Rapat Kerja Pengurus Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) periode 2018-2023 yang berlangsung di Hotel Diradja Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. Pada kesempatan tersebut, Enny menyampaikan , sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan menekankan kepada pengurus , agar program-progran kerja KKMSB dapat bersinergi dengan semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Wagub pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar siap bersinergi dengan KKMSB terutama dalam memprosikan produk-produk Sulbar dan pariwisata Provinsi Sulbar. Selain itu, Enny juga berharap agar Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Sulawesi Barat dapat lebih ditingkatkan sebagai ajang promosi pariwisata Sulbar dengan mengadakan pekan budaya Sulbar minimal tiga bulan sekali dengan menampilkan budaya - budaya yang ada di tiap-tiap kabupaten secara bergantian. Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum KKMSB , Asri Anas, Wabup Majene, Lukman, Wabup Mateng, Amin Jasa, Pemkab Polman diwakili Kepala Balitbangren Polman, Darwin Badaruddin, Kepala Balitbang Sulbar, Jamil Barambangi, Muhammad Syarwaki Rauf , Kepala Bappeda Mamuju, KKMSB BPW Jawa Tengah, Kalsel, Jabar , Jatim, Sulsel, Sulteng, perwakilan DPC tiap - tiap propinsi dan undangan lain 

Wagub Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri pelantikan pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) periode 2018-2023 dirangkaikan halal bi halal yang berlangsung di Gedung Nusantara IV MPR-RI, Senayan, Sabtu, 29 Juni 2019. Untuk kepengurusan periode ini, Asri Anas yang juga merupakan salah seorang anggota DPD RI dail Sulbar dilantik sebagai Ketua Umum BPP KKMSB bersama pengurus lainnya. Pelantikan pengurus BPP KKMSB dirangkaikan dengan halal bi halal. Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar pada kesempatan tersebut memyampaikan, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan diantara Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat yang ada di rantauan. Oleh karena itu, Pemprov Sulbar akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan seluruh elemen masyarakar serta aparatur pemerintahan guna menyerap aspirasi untuk memperbaki kekurangan dalam menjalankani pemerintahan .Enny pada kesempatan tersebut juga menyampaikan selamat kepada pengurus KKMSB yang baru saja dilantik dapat membawa KKMSB lebih baik dan lebih maju, dan kepada masyarakat Sulbar yang ada di Jakarta untuk tetap menjaga silaturahmi dan menjaga nama Sulawesi Barat dalam segala aktivitas baik kehidupan rumah tangga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Pada pelantikan BPP KKMSB dirangkaikan halal bi halal tersebut sejumlah tokoh besar hadir antara lain, Menpan RB yang merupakan putra daerah Majene, Syafruddin Kambo, Gubernur Sulbar periode 2006-2016 , Anwar Adnan Saleh, mantan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, anggota DPD RI dapil Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Wabup Polman, Natsir Rahmat, Wabup Majene, Lukman, Wabup Mateng, Amin Jasa, Wabup Pasangkayu, Muh.Saal, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof Nasaruddin Umar, anggota DPRD Sulbar, Abd. Rahim, Kepala Dispora Sulbar, Muhammad Hamzih, Kepala Balitbang Sulbar, Jamil Barambangi , pengurus KKMSB dan undangan lainnya