Pemprov Sulbar mendapat rapor merah terkait pelayanan publik. Sebagai upaya melakukan perbaikan pelayanan publik , Biro Ortala Pemprov Sulbar membuka Klinik Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Senin, 22 Juli 2019 di Kantor Biro Ortala. Kasubag Pelayanan Publik, Yusuf Anwar yang juga selaku reformer proyek perubahan Latpim IV tersebut menyampaikan, Sulbar masih mendapat rapor merah terkait pelayanan publik , perlu dilakukan perbaikan. " Inovasi ni adalah upaya yang kita lakukan untuk mengakomodir segala permasalah dalam hal penyelenggaraan layanan publik sehingga ada akselerasi percepatan yang mendorong perbaikan pelayan publik di lingkup Pemprov Sulbar ," kata Ucu.Ia juga menyampaikan, dalam kegiatan tersebut, Biro Ortala akan memberikan pemahaman dan pelatihan sebagaimana yang terkandung dalam UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. " Kita juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua OPD, namun yang menjadi binaan awal adalah tiga OPD yang harus diperbaiki pelayanannya yaitu Dinas PTSP, RSUD Regional dan Samsat. Setelah tiga OPD ini, jangka panjang semua OPD utamanya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik akan dilakukan pembinaan sehingga target untuk keluar dari zona merah bisa terwujud,"tandas Ucu. Kepala Biro Ortala, Masriadi sangat mensupport kegiatan tersebut. "Dengan adanya klinik pembinaan penyelenggara layanan publik yang difasilitasi oleh Biro Ortala diharapkan dapat lebih cepat menyelesaikan dan membuahkan solusi yang tepat untuk menuju penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik dan dapat keluar dari zona merah menuju zona hijau seperti daerah-daerah lain yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya," sebut Masriadi.Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah perwakilan tiga OPD yaitu PTSP, RSUD Regional, Samsat, dan sejumlah ASN Biro Ortala. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Menggelar acara Forum Stunting Terintegrasi Dalam Intenrvensi Penurunan Stunting Di Provinsi Sulbar. Acara tersebut dilaksanakan Senin,22 Juli 2019 di lantai II kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri kepala Bappeda Junda Maulana Kepala Dinas kesehatan Sulbar, dr Indah, Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, Andi Rita Mariani dan Regional Coordinator Sulawesi Andi Irfanji SKM, M Kes serta peserta dari Bappeda Se Sulbar. Dalam penyampaian Junda Maulana menjelaskan bahwa angka stunting saat ini masih relatif tinggi, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa bersama-sama untuk mencegah dan melakukan percepatan penurunan. "jangan kita saling melempar permasalah, kita harus melakukan terobosan dan memperkuat koordinasi, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanpa melibatkan semua komponen terkait maka jangan kita harap masalah stunting ini akan dapat terselesaikan,Ujar Junda Maulana. Polemik stunting ini bukan hanya membahas pada kemiskinan saja, akan tetapi penyebab dari kemiskinan akan berakibat pada kualitas manusia didalam keluarga dan lingkungan. Permasalah kemiskinan di Sulbar masih berputar dengan angka 11,02 persen, dengan berpatokan pada jumlah penduduk miskin 151,40 ribu jiwa dan dengan angka penurunan hanya sebesar 1,43 ribu jiwa. Ini bisa kita lihat pada data yang tersajikan. Bukan hanya itu, menurut Junda target penurunanan kemiskinan harus kita genjot bersama, dengan melihat target yakni tahun 2017-2018 teget angka 19,47 persen, 2019-2020 target 9,91 persen dan tahun 2021-2022 terget 9,34 persen. Ini yang perlu menjadi prioritas kita bersama, bagaimana penyelesaian tugas pada tahun 2020 bisa zero stunting, sesuai harapan kita. Prevalensi balita (TB-U), stunting di Sulbar dapat kita lihat di Kabupaten Mamasa 44,1 persen, Majene 43,9 persen, Matra 39,9 persen, Mateng 39,1 persen, Polman 38,7 persen dan Mamuju 38,2 persen. "untuk itu kita harus memiliki kerangka penanganan stunting, yakni intervensi spesifik bidang kesehatan berkontribusi 30 persen dimana kegiatan yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun dan dilaksanakan oleh sektor kesehatan dengan hasilnya…

Pemprov Sulbar menaruh harapan untuk segera merampungkan ranperda RTRW Mamuju, walaupun paling terakhir, tetapi bisa menjadi RTRW yang paripurna. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara rapat evaluasi ranperda Mamuju, tentang rencana tata ruang wilayah Mamuju tahun 2019-2039, yang berlangsung di ruang pertemuan lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 18 Juli 2019. "Ranperda ini bisa mencakup isu-isu masa depan terkait kebutuhan kita dalam sebuah kerangka rencana tata ruang yang baik. Dalam hal ini, kita harus belajar dari daerah lain, tidak mengapa terlambat tetapi efektif dalam mengatur sebuah Kabupaten dimana Ibukota Provinsi itu berada" kata Idris Disampaikan, dalam perbaikan-perbaikan yang merujuk pada kebijakan strategis provinsi, terdapat tiga hal yang harus di muat dalam ranperda tersebut, yakni pertama aspek administrasi, kedua legalitas dan ketiga kebijakan baik itu nasional maupun provinsi."Tiga hal tersebut merupakan bahan diskusi pada hari ini, sehingga nanti RTRW Mamuju ini segera dikelola dengan baik dan sesuai dengan koridor yang ada. Jangan lagi ada warga negara atau pengusaha yang mengobrak abrik tata ruang yang kita punya, dengan cara yang tidak disiplin"tandas Idris Untuk itu, Ia berharap, dalam pertemuan itu dapat memberikan hasil yang maksimum, sehingga tercipta suatu kualitas rancangan peraturan daerah yang lebih baik.Ia menambahkan, meski monatorium untuk membuat otonomi baru sangat sulit, tetapi bisa menggunakan jalan nomenklatur atau penamaan. "Dalam hal ini, merubah status kabupaten manjadi kota, tanpa harus manambah daerah otonom baru"ucap Idris. 

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulbar ke-15 pada 22 September mendatang bakal diramaikan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah expo atau pameran, karnaval budaya, diskusi nasional lintas generasi dan berbagai lomba antar OPD."HUT Sulbar Ke-15 ini kita ingin ramaikan dengan berbagai kegiatan. Salah satu yang kita diskusikan dengan pak gubernur ialah penyelenggaraan expo," kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada rapat persiapan peringatan HUT Sulbar ke- 15, diruang pertemuan lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Juli 2019. Idris mengatakan, penyelenggaraan expo akan dikemas secara kombinasi dengan menampilkan berbagai kerajinan tangan lokal dan di dalamnya juga ada keterwakilan kalangan milenial, sehingga menarik untuk dikunjungi. "Kalau bisa pameran ini dibuat kombinasi, misalnya menampilkan kerajinan tangan yang bagus dan berbasis pada tema. Jangan lagi membuat pameran, kita belum masuk sudah terlempar keluar, tidak ada daya tariknya," sebut IdrisExpo yang akan diselanggarakan tersebut, nantinya akan melebarkan sayap ke sejumlah perusahaan-perusahaan teknologi multi nasional.Untuk karnaval, sambung Idris, merupakan pagelaran budaya yang akan melibatkan seluruh daerah yang ada di wilayah Sulbar.Sedangkan, diskusi nasional lintas generasi, melibatkan semua orang Sulbar yang memiliki profesi apapun dan prestasinya berlevel lokal maupun nasional. "Kita akan undang untuk memikirkan daerah ini, sehingga terjadi interaksi antara pemilik Sulbar yang ada saat ini, dengan orang Sulbar yang ada di perantauan. Itulah kita sebut diskusi nasional lintas generasi"ungkapnya.Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih selaku Ketua Panitia menyampaikan, pertemuan itu dilakukan untuk mengetahui sejuhmana persiapan dalam menyambut pelaksanaan peringatan HUT Sulbar Ke-15, termasuk juga sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan."Hamzih mengatakan, peringatan HUT Sulbar ke-15 tahun ini, akan diramaikan dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kalau perlu kita akan mencoba untuk ramaikan dua kali lipat dari tahun-tahun lalu dengan melibatkan kawan-kawan dari daerah lain," ucap Hamzih 

 Dalam rangka menyambut pelaksanaan Event Sandeq Race 2019, yang akan diselenggarakan pada 7-16 Agustus mendatang. Pemprov Sulbar menggelar rapat persiapan, di ruang pertemuan lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 19 Juli 2019.Rapat tersebut, dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Pemprov Sulbar M. Natsir, anggota DPRD Sulbar Sukardi M. Nour, sejumlah pimpinan OPD, Kepolisian, TNI, serta pihak terkait lainnya. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, pelaksanaan event sandeq race 2019 membutuhkan inovasi, agar pelaksanaannya memiliki daya tarik lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Kita ingin pelaksanaan event sandeq race tahun ini, mendapat kemajuan dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga menarik dan memiliki nilai tambah baru"ucap IdrisUntuk mewujudkan hal itu, kata Idris, perlu dilakukan evaluasi terhadap event sandeq race yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga dapat diketahui sejauhmana perubahan-perubahan yang ada. "Usianya sudah lama, yakni 21 tahun sejak dilaksanakan pada 1995. Seharusnya dari awal pelaksanaannya sampai 2018 dilakukan evaluasi di setiap tahunnya" tandas IdrisTerkait prosesi penyambutan bagi para juara sandeq, Idris menginginkan, agar hal tersebut, dapat diberikan apresiasi dengan model layaknya seorang champion berupa selebrasi, sehingga menjadi motivasi dan berkesan bagi mereka. "Terus terang waktu di Makassar, saya beberapa kali menghadiri penerimaan akhir atau finish, memang dulu itu tidak ada apresiasi model penerimaan seperti seorang champions, coba bayangkan mereka start dari Mamuju ke Makassar, puluhan hari mereka lalui sehingga tangan para peserta itu bengkak-bengkak. Saya ingin tahun ini ada apresiaisi bagi para champion ketika finish di Mamuju"kata IdrisSenada dengan Sekprov, Anggota DPRD Sulbar Sukardi M. Noer juga mengatakan, setiap tahun sejak di mulainya event itu, hasilnya perlu di evaluasi untuk melihat kekurangan dan kelebihannya atau peningkatannya. "Hasilnya perlu dievaluasi supaya kita tahu dimana kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itu perlu kita sempurnakan, sedangkan kelebihannya inilah kita lanjutkan"tutur SukardiSelain itu, Sukardi menekankan, perlu membangun komunakasi secara intensif antara semua pihak, khususnya Pemkab, masyarakat dan…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Haul Pertama di Tahun ke-30 Annangguru Kayyang Prof.Dr.Syekh. K.H.Abdurrahman Qadir di Aula Lt.1 Masjid Agung Ilaikal Mashir Kabupaten Majene , Miggu, 21 Juli 2019. Hadir juga pada acara tersebut Bupati Majene, Fahmi Massiara, Sekda Majene, Andi Syukri Tammalele, Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B, mantan Bupati Majene, Kalma Katta , dan sejumlah undangan lain

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menjadi Inspektur Upacara di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 22 Juli 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Rapat Kerja dan Bakti Sosial IKA Unhas Korwil Sulbar periode 2019-2023 di Pantai Tapandullu (Berkah Resort) Kecamatan Simboro, Sabtu, 20 Juli 2019.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjadi pemateri pada Latihan Dasar (Latsar) CPNS yang berlangsung di Auditorium Lantai IV Kantor Gubenur Sulbar, Sabtu, 20 Juli 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Peresmian Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Barat , bertempat di Jl.Mustafa Katjo, Btn Graha Nusa Mamuju, Senin, 22 Juli 2019.Hadir pula Bupati Mamuju, Habsi Wahid beserta Wabup Irwan Pababari, Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri acara peresmian Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sulbar, Senin 22 Juli 2019. Kantor DPD PDIP Sulbar yang terletak di Jl. Mustafa Katjo, BTN Graha Nusa Kabupaten Mamuju tersebut, diresmikan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Prof. Rokhmin Dahuri. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan, ucapan selamat kepada Ketua DPD PDIP Sulbar dan seluruh kadernya atas berdirinya kantor tersebut."Selamat kepada pak Agus dan kader-kader PDIP Sulbar, yang selama ini bekerja keras untuk PDIP, sehingga kantor ini bisa ada seperti ini"kata Ali Baal Olehnya itu, Ali Baal berharap, kantor tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga kader PDIP Sulbar semakin jaya ke depan."Mudah-mudahan adanya kantor baru ini, bisa dimanfaatkan dengan baik agar kader-kader PDIP Sulbar semakin jaya"harap Ali Baal Melalu kesempatan itu, Ali Baal, menyatakan, kedepan dirinya bersama para Bupati dan anggota DPR dan DPD RI terpilih yang mewakili Sulbar di pusat, akan menghadap Presiden RI Joko Widodo untuk meminta dukungan dana, demi kemajuan Sulbar ke depan. "Nanti saya bersama para bupati dan yang mewakili Sulbar di pusat, akan menghadap ke presiden untuk menyampaikan, bahwa kami di Sulbar masih butuh dana dan dukungan-dukungan lainnya,"ucap Ali Baal Pengurus DPP PDIP , Rokhmin Dahuri mengatakan, kantor DPD PDIP Sulbar merupakan kantor partai defenitif pertama yang ada di provinsi ini.Pada kesempatan itu, Rokhmin menyinggung mengenai APBD Sulbar yang hanya 1,8 triliun. Ia mengatakan, mengaku tercengang dengan APBD Sulbar yang hanya sebesar itu, jika dibandingkan APBD kota kelahirannya yakni Cirebon yang sebanyak tujuh triliun.Untuk itu, Ia menyatakan, akan mengusulkan kepada Ketua Umum DPP…